BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • PPP Cilegon Targetkan Kursi Pimpinan DPRD

    PPP Cilegon Targetkan Kursi Pimpinan DPRD

    CILEGON, BANPOS – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cilegon menargetkan meraih kursi pimpinan DPRD Kota Cilegon pada pemilu 2024. Hal itu dikatakan Plt Ketua DPC PPP Kota Cilegon Sahruji, yang resmi diusulkan sebagai ketua definitif DPC PPP Kota Cilegon, pada musyawarah cabang ke IV DPC PPP Kota Cilegon yang digelar, Sabtu (11/9) kemarin.

    Sahruji mengaku akan fokus pada gelaran pemilu dan pemilihan legislatif, demi bisa mendudukan kader PPP di kursi pimpinan DPRD Kota Cilegon.

    Ia mengungkapkan misi terpentingnya setelah dilantik menjadi ketua pimpinan wilayah adalah menjalankan rencana agar pada pemilihan legislatif 2024 nanti, PPP mempunyai fraksi sendiri.

    Dikatakan Sahruji, jika saat ini baru mampu mendudukan dua kader sebagai anggota DPRD, pada pemilihan legislatif mendatang, ia menargetkan dapat memperoleh minimal empat kursi.

    “Setelah dilantik, fokus kita adalah pileg mendatang PPP wajib mempunyai fraksi di DPRD agar kita juga bisa mendudukan kader kita di kursi pimpinan, minimal empat kursi jadi kita nanti wajib tidak boleh gabung fraksinya harus ada Fraksi PPP,” tegasnya.

    “Untuk itu, pertama dengan kepimpinan saya dengan seluruh jajaran pengurus itu akan membenahi internal partai. Karena kepengurusan terbentuk kita menempatkan sesuai dengan kemampuan. Tolak ukur keberhasilan partai dari kesiapan SDM yang disesuaikan dengan kompetensi sesuai tupoksi masing-masing. Baru menyusun rencana kerja partai, konsolidasi dan membangun struktur sosial,” terangnya.

    Lebih lanjut Sahruji mengatakan, dirinya bergabung dengan PPP karena niat pribadi. PPP, kata mantan Wakil Ketua Partai Golkar Cilegon ini, saat bergabung langsung menerima dengan terbuka.

    Ia optimis jika nanti memimpin PPP Cilegon bisa berkontribusi seperti di partainya yang sebelumnya. “Saya optimis bisa berkontribusi sama di tempat saya sebelumnya,” tutupnya.

    Ditempat yang sama, Ketua DPW PPP Provinsi Banten, Subadri Ushuludin mengatakan banyak politisi di Cilegon yang hijrah ke partainya. Ia menyatakan, banyak kader yang dahulu kala di PPP dan loncat ke partai politik lain tetapi kini sudah kembali ke partai yang dipimpinnya.

    “Alhamdulillah banyak yang sudah kembali ke rumah besar umat Islam. Tanpa disadari bahwa kader kita dulu yang sudah melancong, tamasya ke partai sebelah, Alhamdulillah per hari ini hadir di Muscab Cilegon,” ujar Subadri usai Muscab IV DPC PPP Kota Cilegon, Sabtu (11/9).

    Subadri mengatakan, kader-kader yang bergabung sebenarnya sudah berkiprah lama di PPP. Ia berterima kasih, kader lama bergabung kembali ke PPP.

    Diketahui, beberapa politisi di Cilegon yang bergabung dalam Muscab PPP di antaranya, kader PAN yang juga mantan fungsionaris Golkar, Iye Iman Rohman, Ketua Al Khairiyah yang juga mantan Wakil Ketua PPP Banten, Ali Mujahidin.

    Hadir juga mantan Politisi Golkar yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Serang, Hartono. Politisi ini bergabung ditandai dengan penyematan baju PPP. “Sebetulnya mereka keluarga kita, keluarga besar PPP. Contoh pak Plt (Ketua PPP Cilegon Sahruji), pak Hartono, pak Iye. Alhamdulilah lah mereka sudah pada pulang,” ungkapnya.

    Terkait pemilihan ketua DPC PPP Cilegon, kata Subadri, sosoknya sudah hadir dalam muscab. Ia yakin siapapun nanti memimpin PPP Cilegon dengan sejumlah kader yang sudah bergabung saat ini bisa mewarnai perpolitikan di Cilegon dan berkontribusi untuk meningkatkan kursi di legislatif.

    “Dengan kebersamaan, dengan kekompakan dengan pola membuka ruang, dan kader masuk ke kita saya punya keyakinan Cilegon bisa mewarnai, Cilegon bisa mengejar ketertinggalannya di tahun 2024 besok,” harapnya.

    Hal senada dikatakan, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Mardiono. Ia mengatakan banyaknya pentolan partai beringin yang beralih haluan ke partai berlambang ka’bah. Kemudian kata dia sudah terlihat kesiapan PPP di Kota Cilegon yang mulai menyiapkan diri untuk Pilkada.

    “Sekarang ini fokusnya adalah penguatan kader internal, membangun SDM partai, kepedulian partai terhadap penanganan pandemi COVID-19. Kalau soal itu (Pencalonan kader PPP di Pilkada Cilegon) ada tahapannya dulu.
    Kader yang dari warna yang lain ini adalah bagian proses politik dinamika politik, jadi karena tentu beliau melihat prospek politik kedepan yang mengedepankan asas kemaslahatan bagi umat, tentu yang lebih maslahat barangkali adalah PPP atau kembali ke rumah besar. Insyaallah kalau kemudian pemilu 2024 berhasil meraih kemenangan tentu kita perhitungkan apakah ada kader kita yang mampu. Tapi kalaupun tidak nanti kita akan sinergi dengan partai yang lain. Tapi bukan tidak mungkin nanti kita akan sodorkan kader kita yang menonjol di masyarakat untuk bertarung di 2024 mendatang,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Terpilih Secara Aklamasi, Ade Jumaiyah Resmi Pimpin PUAN PAN Banten

    Terpilih Secara Aklamasi, Ade Jumaiyah Resmi Pimpin PUAN PAN Banten

    SERANG, BANPOS- Ade Jumaiyah Syafrudin resmi terpilih aklmasi sebagai ketua Perempuan Amanat Nasional (PUAN) PAN Banten priode 2021-2026 pada Musyawarah Wilayah (Muswil), yang sebelumnya dijabat oleh Indahwati.

    Ketua Pelaksana Muswil PUAN Banten Hayatul Farhah menyampaikan bahwa, Muswil ini bertujuan selain memperbaharui struktural dan juga memperkuat sinergisitas antra tingkat kabupaten/kota dengan tingkat Provinsi.

    “Saat ini ketua PUAN Banten yang terpilih ibu Ade Jumaiyah. alhadulilah Muswil ini berjalan lancar tanpa ada kendala dan terpilih secara aklamasi,” ujar Haytul Farhah kepada awak media, Minggu (12/9/2021).

    Ditempat sama, Ketua Terpilih PUAN PAN Banten priode 2021-2026, Ade Jumaiyah menyampaikan bahwa dirinya akan melanjutkan program yang sudah berjalan dan PUAN siap mendukung PAN menuju tiga besar.

    “Kedepannya akan selalu membentuk DPC di setiap Kecamatan dan Kelurahan. artinya ranting-ranting itu akan dibentuk agar mempermudah pengenalan PAN kemasyarakat,” kata Ade Jumaiyah.

    Adapun target keterwakilan perempuan di Pemilu yang akan datang, dirinya mengungkapkan akan melakukan penjaringan terhadap kader-kader didelapan kabupaten/kota yang ada di Banten yang potensial.

    “Kita akan koordinasikan kepada DPC dan ranting-ranting,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua DPW PAN Banten Syafrudin berharap, dengan sudah ditetapkannya kepengurusan yang baru ini bisa bekerja dengan baik dan maksimal sesuai dengan harapan DPP PUAN dan masyarakat.

    “Semoga kerja PUAN yang sudah ditetapkan pada hari ini akan lebih baik dari pada yang lalu. sebetulnya kerja yang dulu sudah bagus dan baik, kerjanya juga sudah keliatan tapi yang baru ini, mudah-mudahan bisa lebih bagus lagi,” kata Syafrudin.

    Sedangkan untuk PAN menuju tiga besar, kata Syafrudin, sebetulnya program ini tidak hanya di Banten saja, tapi di Indonesia.

    “Artinya di legislatif, eksekutif dan lain sebagainya serta partai menjadi tiga besar. Semoga program ini akan tercapai termasuk PUAN,” katanya. (RED)

  • Kampus Merdeka , Untirta Teken Kerjasama Dengan Relawan Fesbuk Banten News

    Kampus Merdeka , Untirta Teken Kerjasama Dengan Relawan Fesbuk Banten News

    SERANG, BANPOS- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) tanda tangani Nota Kesepahaman dengan relawan Fesbuk Banten News dan Relawan Kampung, tentang pengembangan tri dharma perguruan tinggi dalam kerangka pengembangan kepedulian sosial kemanusiaan.

    Kerjasama tersebut tertuang dalam Memorandum Of Understanding yang ditandatangani kedua belah pihak pada s
    Senin (6/9/2021) di Ruang Rapat Gedung FISIP Untirta.

    Dari pihak FISIP Untirta diwakili oleh Dekan FISIP Untirta Prof A Sihabudin , dari relawan fesbuk Banten news (FBn) direktur Lulu Jamaludin dan dari Relawan Kampung direkturnya M Kirdiat. Hadir juga dalam kesempatan tersebut direktur LSM Rekonvasi Bhumi.

    Dalam sambutannya Prof A Sihabudin mengatakan, kerjasama tersebut salah satu pelaksanaan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, di dalamnya ada tiga poin yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu merupakan salah satu dari poin ketiga.

    Dengan adanya nota kesepahaman, pihaknya ingin melakukan pengabdian kepada masyarakat. Karena kampus bukan menara gading. Tapi harus terjun langsung mengabdikan diri apapun yang telah didapatkan di perkuliahan kemudian diterapkan di masyarakat

    “Harapan kami , mahasiswa ikut berpatisipasi dalam sosial kemanusiaan yang dapat berkontribusi dalam melakukan analisis sosial ,pendampingan dan pemberdayaan masyarakat , kampanye , dokumentasi dan publikasi kegiatan sosial kemanusiaan yang diselenggarakan mitra dalam rangka empati dan kepedulian masyarakat,” kata Prof Syihabudin.

    Sementara, dari pihak Relawan fesbuk Banten news , sambutan diwakili Np Rahadian selaku salah satu pendiri mengungkapkan, pihanya sangat berterima kasih kepada pihak Untirta yang mau bekerjasama dengan relawan fesbuk Banten news.

    ”Salah satu butir Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat, Untirta sebagai lembaga negara harus ikut mencerdaskan anak bangsa. Dengan adanya nota kesepahaman tersebut menjadi momentum yang tidak hanya menjadi kampus yang jauh dengan masyarakat tetapi kampus harus peduli dengan masyarakat dan dekat dengan masyarakat,” kata NP Rahadian .

    Dia juga mengatakan, FBn sudah belasan tahun mendampingi warga miskin di Banten . Dari pendampingan pasien miskin, warga miskin yang sulit sekolah, bedah rumah, bedah mushola. Bahkan selalu turun di setiap bencana alam yang terjadi di Banten.

    “Harapan kami, mahasiswa yang terlibat kerjasama ini terjun langsung ke masyarakat yang membutuhkan bantuan dan mendapatkan banyak ilmu dari para relawan. Sehingga jika lulus nanti, mereka sangat berguna dan diperlukan masyarakat ,” ujar dia.

    Sementara, dari pihak Relawan Kampung, M Arif Kirdiat mengatkan, banyak yang bisa dikerjakan mahasiswa saat nanti bergabung dengan relawan kampung. Mulai dari menganalisa laporan infrastruktur rusak , mendokumentasikan hingga bersama-sama membangun.

    “Relawan Kampung Indonesia merupakan yayasan yang bergerak dibidang pembangunan jembatan di pelosok Indonesia, dengan tujuan perndiriannya adalah untuk membantu masyarakat yang tak terjangkau oleh program infrastruktur pemerintah, yang operasionalnya berasal dari kolektif bersama relawan dan donatur dari berbagai lembaga,” kata Arif Kirdiat.

    Berdasarkan data yang ada kini telah membuat ratusan jembatan di seluruh Indonesia, dominan pembuatan jembatan berada di provinsi Banten yang berjumlah puluhan jembatan. (DZH)

  • Sekda Banten Mundur, Aktivis Sebut Komunikasi Birokrasi Banten Buruk

    Sekda Banten Mundur, Aktivis Sebut Komunikasi Birokrasi Banten Buruk

    SERANG, BANPOS- Aktivis Anti Korupsi Uday Suhaday menyebut, mundurnya Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al-Muktabar mengkonfirmasi komunikasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Banten buruk. Antara Pemimpin daerah dan pucuk pimpinan Aparatar Sipil Negara (ASN) tidak harmonis.

    “Kan kepala daerah punya visi yang dibawa, kemudian jika tidak baik komunikasinya dengan eksekutor, dalam hal ini Sekda sebagai pucuk pimpinan ASN bisa disimpulkan pemerintah daerah tidak harmonis,” ungkap Uday, Jum’at (27/8/2021).

    Menurut Uday, soal mundurnya Sekda adalah pilihan gentleman seorang pejabat, karena mungkin sudah tidak nyaman dan tidak pernah diterima masukan dari Sekda sebagai ketua Baperjkat (Badan Pertimbanagn Jabatan dan Kepangkatan) dan ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Dearah) Banten oleh Gubernur.

    “Soal mundurnya pak Sekda, saya kira itu pilihan yang gentleman,” cetusnya.

    Uday meyakini kondisi tersebut akan berdampak pada roda pemerintahan dan pelayanan di Provinsi Banten.

    Uday juga menyebut, Al-Muktabar bukan satu-satunya yang mengundurkan diri pada Periode Pemerintahan Wahidin Halim- Andika Hazrumi. Sebelumnya, Ranta Suharta juga mengundurkan diri pada 2018. “Ini salah satu bentuk nyata rusaknya birokrasi di Pemprov Banten dipimpin WH. Mundur itu kan pasti ada alasannya, kenapa? Apa karena under pressure ? Ada masalah lain kah, semisal gegara hasil audit BPK atau lainnya?,” ujar Uday yang juga direktur eksekuitf ALIPP (Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik) ini.

    Sebelumnya Uday juga menyoroti mutasi 126 pejabat tidak transparan yang dilakukan Wahidin Halim pada awal Agustus lalu. Uday mengatakan harusnya da dokumen hasil pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Bahkan, lanjut Uday, terlihat ada unsur pemaksaan terhadap penandatangan berita acara oleh saksi.

    “Pelantikan para pejabat itu juga tidak dipublikasikan (malahan dianggap rahasia),” tambah Uday. (RED)

  • Silaturahmi Kebangsaan, PKS Bujuk Gerindra

    Silaturahmi Kebangsaan, PKS Bujuk Gerindra

    CILEGON, BANPOS – Dalam rangka safari politik, DPD PKS Kota Cilegon mengunjungi kantor DPC Gerindra Kota Cilegon, Senin (23/8). Silaturahmi kebangsaan PKS Kota Cilegon ini sempat tertunda karena badai pandemi COVID-19, tetapi kini telah dimulai kembali untuk mempererat jalinan kebangsaan antar partai politik.

    Rombongan DPD PKS Kota Cilegon yang terdiri dari Ketua Amal Irfanuddin, Sekretaris Fery Budiman, Bendahara Anugerah Raharjo, Ketua Bidang Pembinaan Kader Astho Harjoko dan Ketua MPD Nurrotul Uyun disambut dengan hangat oleh jajaran pengurus Gerindra di Kantor DPC Gerindra Cilegon.

    Ketua DPD PKS Kota Cilegon Amal Irfanuddin mengatakan, kunjungan tersebut merupakan amanah dari DPP PKS. “Pertemuan ini amanat dari DPP jadi PKS harus membuat hubungan baik pada semua partai yang berada di lingkungan masing-masing. Kita DPD PKS Kota Cilegon berusaha melaksanakan itu menjalin hubungan baik kepada semua partai di Kota Cilegon,” kata Amal kepada awak media usai melakukan silaturahmi di Kantor DPC Gerindra Cilegon, Senin (23/8).

    Amal mengajak semua partai agar bersama sama membangun Kota Cilegon. “Partai Gerindra ini yang perdana karena partai nomor dua terbesar di Cilegon. Kita mengajak bekerjasama dengan baik agar membangun Cilegon ini bersama-sama. Helldy Sanuji setelah di pemerintahan milik semuanya, milik masyarakat Cilegon,” tuturnya.

    “Karena di pemerintahan itu eksekutif dan legislatif sehingga semua partai kita harapkan kedepan menyatu. Kuat sebagai legislatifnya untuk kemudian bisa mendampingi eksekutif agar kemudian program yang kita idam-idamkan untuk membangun Kota Cilegon ini bisa berhasil,” sambungnya.

    Amal mengatakan karena semua partai mempunyai visi misi yang sama untuk memajukan Kota Cilegon. “Kita punya visi misi punya keinginan yang sama untuk membangun Kota Cilegon lebih baik, untuk masyarakat Kota Cilegon,” tutupnya.

    Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Kota Cilegon Sokhidin mengatakan kunjungan tersebut merupakan silaturahmi biasa untuk membangun Kota Cilegon kedepan. “Kita terima dengan terbuka. Intinya silaturahmi biasa, silaturahmi pasca pilkada tidak ada yang dibahas khusus, cuma pembahasannya seputaran bagaimana untuk kedepan membangun Kota Cilegon lebih baik,” terangnya.

    Sokhidin juga mengaku akan membalas balik kunjungan tersebut. “Jadi ketika pilkada sudah selesai kita bukan berarti yang kalah ini diam saja, kita kan ada porsi untuk ikut membangun tentunya selama kepemimpinan ini semua berpihak kepada rakyat, kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan Kota Cilegon. Pemerintah untuk menepati janji-janji politiknya,” tuturnya.

    Ia juga akan mengkritisi pemerintah yang berkaitan langsung dengan masyarakat apabila kebijakan tidak membela masyarakat. “Kami akan mengkritisi ketika pemerintah ini tidak berpihak kepada rakyat. Konteks untuk masyarakat Cilegon pasti kalau ada yang tidak pas kita kritisi,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • ‘Jatah’ Dipotong, Ketua DPRD Ngamuk

    ‘Jatah’ Dipotong, Ketua DPRD Ngamuk

    SERANG, BANPOS – Pemotongan bantuan keuangan (Bankeu) untuk Kota Serang menjadi hanya Rp15 miliar, disesalkan oleh Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi. Ia mengaku kecewa bahkan marah dengan Pemprov Banten beserta DPRD dapil Kota Serang, karena mengesampingkan pembangunan Kota Serang.

    Sebab menurut Budi, Bankeu tersebut sangat dibutuhkan untuk melakukan pembangunan Kota Serang, yang merupakan ibukota sekaligus etalase Provinsi Banten. Sehingga Kota Serang harus diprioritaskan.

    “Saya sangat menyayangkan dan kecewa dengan pemotongan bantuan keuangan yang dilakukan oleh Pemprov Banten,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/8).

    Ia pun meminta kepada Gubernur Banten agar kembali mempertimbangkan pemotongan Bankeu tersebut. Ia pun menegaskan bahwa seluruh anggota dewan yang berasal dari dapil Kota Serang, harus benar-benar memperjuangkan Bankeu tersebut.

    “Gubernur Banten, dan khususnya anggota DPRD Provinsi Banten dari dapil Kota Serang, perjuangannya mana untuk membangun Kota Serang. Harusnya Kota Serang menjadi prioritas. Percuma mereka (anggota DPRD Banten) ada di Kota Serang tapi tidak bisa memperjuangkan,” tuturnya.

    Seharusnya menurut Budi, para anggota DPRD Provinsi Banten bisa memperjuangkan Bankeu untuk Kota Serang, dan memprioritaskan pembangunan ibukota provinsi.

    “Tentu, seharusnya menjadi program prioritas untuk di Kota Serang. Apalagi terkait bantuan. Sekali lagi, saya sangat kecewa dan menyayangkan,” tuturnya.

    Di tengah Pandemi Covid-19 seperti saat ini, Budi menuturkan bahwa Pemkot Serang banyak melakukan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19. Maka, seharusnya Pemprov Banten memberikan bantuan keuangan yang layak untuk pembangunan Kota Serang.

    “Bukan malah dipotong. Bantuan keuangan itu juga kan untuk kebaikan Pemprov Banten, Kota Serang ini adanya di Banten. Dan Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten. Pusat Pemerintahan Provinsi Banten juga ada di Kota Serang,” ucapnya.

    Bankeu tersebut menurutnya, akan digunakan untuk melakukan pembangunan mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sarana, serta prasarana lainnya untuk kemajuan Kota Serang.

    “Urgensi dari bantuan keuangan itu kan banyak. Infrastruktur, bantuan sosial, dan lain-lain. Sekarang malah dipotong lagi,” terangnya.

    Dia pun menegaskan, DPRD Kota Serang akan bersikap untuk menolak secara tegas dan keras terkait pemotongan Bankeu yang dilakukan oleh Pemprov Banten, menjadi Rp15 miliar.

    “Saya menolak, tapi saya memang tidak ada kewenangan untuk menolak. Hanya saja, saya menolak untuk pemotongannya. Dan tidak tahu alasannya itu apa dipotong,” katanya.

    Menurut Budi, seharusnya Kota Serang mendapatkan Bankeu sebesar Rp100 miliar, bahkan lebih. Sebab berdasarkan perhitungan dari pihaknya serta rekomendasi yang pernah DPRD Kota Serang sampaikan, seharusnya Kota Serang mendapat bantuan sebesar Rp120 miliar.

    “Idealnya itu Rp100 miliar, baru benar. Bahkan waktu itu kami sempat ajukan sekitar Rp120 miliar, tapi tetap saja acc nya kecil,” tandas Budi.(DZH/PBN)

  • Pilkades Serentak Ditunda, Parade Nusantara: Celah Untuk Mobilisasi Vaksinasi

    Pilkades Serentak Ditunda, Parade Nusantara: Celah Untuk Mobilisasi Vaksinasi

    SERANG,BANPOS- Dampak dari pandemi Covid-19 yang belum mereda, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah wilayah Banten terpaksa diundur hingga bulan Oktober 2021.

    Ketua Parade Nusantara Banten Uhadi mengatakan, kebijakan penundaan Pilkades yang mundur dua bulan, jalan keluar terbaik yang diputuskan pemerintah guna mengantisipasi lonjakan kasus terpapar Covid-19.

    Mengingat kondisi saat ini, penularan kasus di Provinsi Banten terjadi fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan.

    “Para calon kepala desa untuk tetap mematuhi aturan yang sudah ditentukan tentang penundaan Pilkades serentak. Penundaan 2 bulan ke depan, hingga bulan Oktober,” katanya, Rabu (18/8).

    Ia mengaku banyak menerima keluhan dari para calon Kepala Desa (Kades), karena waktu yang terlalu panjang. Namun pihaknya selalu memberikan arahan, bahwa keputusan tersebut demi kebaikan bersama.

    Sebab, kesehatan atau keselamatan dari Covid-19 merupakan yang paling utama, serta memberikan himbauan kepada seluruh calon kepala desa agar tetap menjaga kondusifitas di wilayahnya masing-masing.

    “Keluhan dari para calon waktu yang terlalu panjang. Namun semua itu tetap harus dipatuhi karena stuasi Covid-19, dan menghimbau kepada seluruh calon kepala desa agar tetap menjaga kondusifitas di wilayahnya masing- masing,” ungkapnya.

    Bahkan saat ini, Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Banten melakukan audiensi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam rangka menjembatani keluhan dari para calon Kades.

    “Kami bersama Apdesi melakukan audiensi ke Menteri Pemdes untuk konsultasi,” terangnya.

    Pihaknya mengimbau kepada calon Kades untuk mengikuti aturan dari pemerintah. Menurutnya, dengan penundaan tahapan itu, bagian dari celah masyarakat agar mengikuti vaksinasi demi kekebalan tubuh secara kelompok segera tercipta. Sehingga, pesta demokrasi tidak menjadi klaster penularan Covid-19.

    “Dengan adanya penundaan 2 bulan ke depan ini ada sebuah celah yang bagus untuk masyarakat desa, agar mendorong mobilisasi vaksinasi ke fasilitas kesehatan. Sehingga terkabul pelaksanaan Pilkades karena kekebalan tubuh sudah tercipta,” jelasnya. (MUF/AZM)

  • Marak Baliho Ketua Parpol Dikritik

    Marak Baliho Ketua Parpol Dikritik

    TANGERANG, BANPOS – Wilayah Kota Tangerang sejak beberapa waktu belakangan “semarak” dengan gambar baliho tokoh partai politik. Mulai dari Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Golkar yang juga Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto hingga Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar.

    Kemunculan baliho mereka mendapat kritikan di Kota Tangerang. Salah satunya datang dari seniman Tangerang Edy Bonetsky. Dia menilai baliho tersebut tidak tepat dipajang di tengah masa pandemi Covid-19.

    “Sesungguhnya tidak pantas dan wajar secara mata penglihatan manusia yang lapar untuk ditampilkan di tepian jalan ya, ini tindakan mubazir yang tidak bisa diberi contoh,” ujarnya, Rabu, (18/8).

    Edy mempertanyakan alasan dibalik ramainya baliho tersebut. Seharusnya, para tokoh politik melakukan kerja nyata untuk masyarakat dibandingkan memasang wajahnya. “Bahwa sesungguhnya hari ini secara objektif mata pandang tubuh maklum di Indonesia melihat baliho-baliho politik yang tidak bisa meneladani warga Indonesia,” kata Edy mengulang.

    “Jadi buat apa masang-masang benner ini itu ‘siap kerja’,”. Namun tidak terbukti gitu jadi publik berhadapan dengan sesuatu yang anarki yang dibuat oleh tokoh sendiri,” tambahnya.

    Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang, Gatot Wibowo mengatakan pemasangan baliho Puan Maharani murni sebagai bentuk penyemangat untuk masyarakat. Pesan yang disampaikan salah satunya yakni mengajak masyarakat untuk menjaga iman dan imun di tengah pandemi Covid-19.

    “Tidak ada pesan apa-apa. Kalau ditanya kenapa ada billboard ya orang kelas RT aja banyak spanduknya, masa ketua DPR, ketua DPP nggak ada,” imbuh Gatot.

    Gatot yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang ini pun menegaskan tidak ada niat untuk kampanye politik menuju Pemilu 2024 mendatang pada pemasangan baliho tersebut. “Pemilu masih jauh. Ini 2021, pemilu 2024 masih tiga tahun. Kenapa pada ramai sih pada,” katanya.(IRFAN/MADE/ENK/BNN)

    Salah satu baliho milik Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani yang terpampang di Jalan KH Hasyim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang. IRFAN/SATELIT NEWS

  • Pilkades Serentak Ditunda, Parade Nusantara: Celah Untuk Mobilisasi Vaksinasi

    Pilkades Serentak Ditunda, Parade Nusantara: Celah Untuk Mobilisasi Vaksinasi

    SERANG,BANPOS- Dampak dari pandemi Covid-19 yang belum mereda, pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di sejumlah wilayah Banten terpaksa diundur hingga bulan Oktober 2021.

    Ketua Parade Nusantara Banten Uhadi mengatakan, kebijakan penundaan Pilkades yang mundur dua bulan, jalan keluar terbaik yang diputuskan pemerintah guna mengantisipasi lonjakan kasus terpapar Covid-19.

    Mengingat kondisi saat ini, penularan kasus di Provinsi Banten terjadi fluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan.

    “Para calon kepala desa untuk tetap mematuhi aturan yang sudah ditentukan tentang penundaan Pilkades serentak. Penundaan 2 bulan ke depan, hingga bulan Oktober,” katanya, Rabu (18/8).

    Ia mengaku banyak menerima keluhan dari para calon Kepala Desa (Kades), karena waktu yang terlalu panjang. Namun pihaknya selalu memberikan arahan, bahwa keputusan tersebut demi kebaikan bersama.

    Sebab, kesehatan atau keselamatan dari Covid-19 merupakan yang paling utama, serta memberikan himbauan kepada seluruh calon kepala desa agar tetap menjaga kondusifitas di wilayahnya masing-masing.

    “Keluhan dari para calon waktu yang terlalu panjang. Namun semua itu tetap harus dipatuhi karena stuasi Covid-19, dan menghimbau kepada seluruh calon kepala desa agar tetap menjaga kondusifitas di wilayahnya masing- masing,” ungkapnya.

    Bahkan saat ini, Asosiasi Pemerintah Desa (Apdesi) Banten melakukan audiensi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam rangka menjembatani keluhan dari para calon Kades.

    “Kami bersama Apdesi melakukan audiensi ke Menteri Pemdes untuk konsultasi,” terangnya.

    Pihaknya mengimbau kepada calon Kades untuk mengikuti aturan dari pemerintah. Menurutnya, dengan penundaan tahapan itu, bagian dari celah masyarakat agar mengikuti vaksinasi demi kekebalan tubuh secara kelompok segera tercipta. Sehingga, pesta demokrasi tidak menjadi klaster penularan Covid-19.

    “Dengan adanya penundaan 2 bulan ke depan ini ada sebuah celah yang bagus untuk masyarakat desa, agar mendorong mobilisasi vaksinasi ke fasilitas kesehatan. Sehingga terkabul pelaksanaan Pilkades karena kekebalan tubuh sudah tercipta,” jelasnya. (MUF/AZM)

  • Temuan Rekayasa NA Raperda PUG Pandeglang, MA Membenarkan Ada Arahan Anggota DPRD

    PANDEGLANG, BANPOS-
    Dugaan rekayasa pelaksanaan pekerjaan penyusunan Naskah Akademik (NA) Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) pada kegiatan penyusunan Raperda inisiatif DPRD dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2020.
    Salah satu nama oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial MA yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, yang diltulis dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Banten saat ditemui BANPOS membenarkan temuan BPK tersebut dan mengaku dihubungi oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Pandeglang berinisial R untuk mencarikan penyedia jasa konsultansi yang akan dipinjam namanya saja.
    “Situ juga udah tau kali, katanya kemarin udah ketemu. Yaa udah jadi temuan, mungkin seperti itu lah,” kata MA kepada BANPOS beberapa waktu lalu saat ditanya siapa oknum anggota DPRD yang telah menghubunginya.
    Saat ditanyakan kembali apakah oknum anggota DPRD yang menghubunginya sudah senior menjabat anggota DPRD, MA mengatakan bahwa ada anggota dewan lain yang lebih senior.
    “R ini sudah dua periode, kalau berbicara senior yang lain ada yang udah tiga periode. Itu sudah saya omongin inisialnya, situ udah tau lah,” ucapnya.
    Saat ditanya alasan MA dihubungi untuk mencarikan penyedia jasa konsultansi apakah atas usulannya, MA mengaku bahwa dirinya sudah tidak bekerja di Sekertariat DPRD (Setwan) Kabupaten Pandeglang lagi.
    “Yaa saya mah udah nggak disitu lagi (Setwan,red),” ujarnya.
    Diberitakan sebelumnya, oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial MA yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, diduga lakukan rekayasa pelaksanaan pekerjaan penyusunan naskah akademik Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) pada kegiatan penyusunan Raperda inisiatif DPRD dan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2020.
    Hal tersebut disampaikan Ketua DPC GMNI Kabupaten Pandeglang, TB Muhammad Affandi saat dihubungi BANPOS melalui pesan WhatsApp, Selasa (3/8).
    “Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Banten, menemukan adanya rekayasa pelaksanaan pekerjaan penyusunan naskah akademik Raperda tentang PUG pada kegiatan penyusunan Raperda inisiatif DPRD dan Propemperda atas belanja konsultansi TA 2020 senilai Rp 78.760.000,” kata TB M Affandi.(dhe/pbn)