Kategori: POLITIK

  • BUMD Agrobisnis Macet Proposal Program Dipendam WH dan Sekda

    BUMD Agrobisnis Macet Proposal Program Dipendam WH dan Sekda

    SERANG, BANPOS – Operasionalisasi perusahaan daerah Provinsi Banten yakni PT Agribisnis Banten Mandiri (ABM) masih terkendala persoalan penyertaan modal. Hingga saat ini, Pemprov Banten belum mencairkan modal yang sudah ditetapkan, yaitu sebesar Rp65 miliar. Proposal program kerja yang mereka ajukan pun dipendam  (disimpan rapat-rapat, tidak ditindaklanjuti) oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Sekda, Al Muktabar.

    Ketua Komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi, Kamis (1/7) mengatakan, pihaknya sudah memanggil pihak BUMD Agribisnis Banten Mandiri. Mereka menyampaikan terkait belum turunnya penambahan penyertaan modal dari Pemprov Banten sebesar Rp65 miliar sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.

    “Sampai saat ini anggaran Rp65 miliar belum tergelontorkan. Padahal sejak bulan Februari 2021 proposal sudah masuk ke pemprov,” katanya.

    Ia mengatakan, pengajuan permodalan masuk di awal tahun 2021 bertujuan agar target-target usaha yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan baik dan untuk mengejar target omset Rp44 miliar pada awal tahun ini.

    “Nah karena modalnya belum cair sementara ini sudah lewat beberapa kegiatan. Tadinya kan mereka mau membeli sapi dari NTT agar bisa dipakai buat lebaran dan Idul Adha dan ini sudah banyak kelewat. Sehingga potensi keuntungan mereka sesuai proposal sudah hilang,” kata Gembong  Sumedi.

    Menurutnya, sampai saat ini belum ada kejelasan kapan anggaran permodalan Rp65 miliar dari Pempov Banten akan dicairkan. “Mereka sekarang hanya memutarkan uang yang modal awal Rp10 miliar yang cair pada akhir tahun 2020 lalu,” katanya.

    Ia berharap agar Pemprov Banten segera megucurkan modal untuk PT Agribisnis Banten karena pembentukan BUMD tersebut juga bagian dari program RPJMD Gubernur dan Wakil Gubernur Banten saat ini.

    “PT ABM sudah berkirim surat meminta kepada gubernur. Infonya kemarin gubernur membuat SK, hanya oleh gubernur didisposisikan ke Sekda kemudian ke Asda,” kata Gembong.

    Bahkan, kata dia, pihaknya sudah menanyakan persoalan tersebut ke Sekda Banten Al Muktabar, namun alasanya proposalnya masih dipelajari.

    “Gubernur harus konsisten, sudah membentik Agribisnis Banten Mandiri tapi komitmennya tidak ada kejelasan. Padahal dalam situasi COVID-19 saat ini harusnya dapat juga dapat dirasakan manfaatnya,” kata Politisi PKS ini.

    Sekda Banten Al Muktabar dihubungi beberapa kali melalui telpon genggamnya tidak merespon. Al Muktabar  yang merupakan pegaeai dari Kemendagri dan hasil lelang jabatan beberapa waktu lalu ketika ditanyakan perihal dirinya tidak pernah mengangkat telepon, beralasan sangat sibuk.(RUS/ENK)

     

  • Pilkades Serentak di Depan Mata,  Calon Kades Harus Divaksin

    Pilkades Serentak di Depan Mata, Calon Kades Harus Divaksin

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Serang memastikan pelaksanaan Pilkades Serentak tetap dilaksanakan pada 11 Juli 2021. Dengan catatan, harus dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat untuk menghindari adanya klaster penyebaran Covid-19.

    Sekda Kabupaten Serang, Tubagus Entus Mahmud Sahiri menegaskan, dalam rangka menghindari terjadinya klaster Pilkades, ada kewajiban bagi seluruh calon kade) yaitu harus terlebih dahulu divaksin. Begitupun dengan panitia Pilkades dan panwas pilkades.

    “Kita upayakan semua (divaksin), mudah-mudahan dinas kesehatan (Dinkes) masih ada vaksinnya. Sehingga kita prioritaskan kepada mereka yang terlibat dalam Pilkades ini sudah divaksin,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi dengan para camat, terkait pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, Pilkades Serentak dan Program Penataan Batas Wilayah Kecamatan/Desa di Aula KH Syam’un, Rabu (30/6).

    Ia mengaku, sedapat mungkin pihaknya berupaya memenuhi kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat pada Pilkades agar segera divaksin. Menjadi prioritas, karena vaksin dari pusat.

    “Mudah-mudahan Dinkes (Kabupaten) koordinasi dengan Dinkes Provinsi Banten, karena informasinya Kabupaten Tangerang mundur (Pilkades Serentak) karena zona merah, tapi kalau kita oranye,” jelasnya.

    Entus mengaku, sengaja mengumpulkan para camat se Kabupaten Serang sesuai dengan perintah Bupati Serang. Sebab, ada 3 hal yang dibahas dalam rapat tersebut.

    “Kita berharap di Kabupaten Serang tidak ada penundaan, kita tepat waktu sesuai jadwal yang sudah kita rencanakan yaitu tanggal 11 Juli,” ungkapnya.

    Adapun tiga hal yang dibahas antaranya, terkait dalam rangka persiapan Pilkades Serentak dipastikan digelar yang di ikuti sebanyak 144 desa. Entusmemastikan, untuk anggaran pelaksanaan pilkades dari Pemkab Serang pun sudah ditransfer ke rekening masing-masing desa.

    “Jadi tidak ada alasan penundaan pelaksanaan Pilkades terkendala karena anggaran. Karena anggaran sudah kita turunkan semuanya kepada rekening desa, yang penting adalah Pilkades kita laksanakan disamping luber dan jurdil itu protokol kesehatan yang harus ketat kita laksanakan,” jelasnya.

    Entus mengungkapkan, dana total yang sudah ditransfer untuk pelaksanaan Pilkades sebesar Rp18 miliar, dengan rincian Rp12 miliar bantuan dari keuangan, Rp6 miliar dari bagi hasil desa. Sedangkan untuk setiap desanya menerima anggaran relatif tergantung jumlah pemilihnya.

    “Setiap desa relatif sesuai dengan jumlah penduduk, tidak ada alasan tidak ada dana yang penting fokus pada prokes sehingga pilkades akan berjalan sesuai rencana kita,” tuturnya.

    Disisi lain, guna menghindari kerumunan massa dan menimbulkan penyebaran Covid-19, untuk setiap tempat pemungutan suara atau TPS disebar dan tidak dipusatkan di satu titik.

    Hadir dalam rakor tersebut, Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa, Asda I Bidang Administrasi Pemerintahan, Nanang Supriatna, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Rudy Suhartanto dan para camat se-Kabupaten Serang, perwakilan dari Polres Serang, Polres Serang Kota, Polres Cilegon, Kodim 0602/Serang dan Kodim 0623/Cilegon.

    “Selain terkait Pilkades, dalam rakoor ini membahas pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat masyarakat atau RT/RW yang perlu dukungan semua pihak terutama para camat, kapolsek, dan danramil. Karena kondisi penyebaran covid-19 sekarang tren nya naik, makanya upaya kita pencegahan harus lebih intens lagi,”ungkapnya.

    Selanjutnya, dalam rakoor tersebut membahas terkait penetapan batas wilayah kecamatan dan desa Pemkab Serang menekan progress harus segera dilaporkan karena program kerjasama dengan pusat.

    “Kita tidak ingin ada masalah akibat ego masing-masing ego baik camat dan kades, sehingga menghambat program penetapan batas wilayah,” tandasnya.(MUF)

  • Pilkades Singamerta, Diduga Libatkan ASN Jadi Timses

    Pilkades Singamerta, Diduga Libatkan ASN Jadi Timses

    SERANG, BANPOS- Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Serang tinggal menghitung hari dan menjadi sorotan publik. Kondisi tersebut semakin memanas dengan adanya para Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat dalam pesta demokrasi tingkat desa itu sebagai tim sukses (timses).

    Hal itu dibenarkan oleh Panitia Pemilihan Kades, pada Desa Singamerta, Kecamatan Ciruas, Muniri. Saat dihubungi, ia mengungkapkan bahwa ada ASN di desanya yang turut menjadi timses dan hadir pada saat pengundian nomor urut.

    “Iya memang benar ada ASN ikut serta menjadi tim sukses atas nama Pak Babay dan Pak Firdaus, (mereka) hadir dalam kegiatan pengundian nomor urut calon pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021,” ungkapnya, saat dihubungi sambungan telpon, Senin(28/6/2021).

    Ia menjelaskan, kehadiran kedua ASN tersebut sebagai timses dari Calon Kades Singamerta nomor urut 2, Mujahid. Disebutkan olehnya, kedua ASN itu mengisi lembar absensi kehadiran dengan mengisi jabatan sebagai timses.

    “Menurut informasi itu yang saya tau, Firdaus merupakan ASN yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMKN 3 Cilegon deket Suralaya. Sedangkan Babay Bayhaki sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMAN 1 Carenang,” jelasnya.

    Diakhir ia menyampaikan akan mengirim Peraturan Bupati (Perbup) nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman pemilihan kepala desa.

    Terpisah, salah satu Staf Dindik Provinsi Banten, bagian keuangan yang enggan menyebutkan namanya, membenarkan bahwa atas nama Firdaus dan Babay berstatus ASN,

    “Iya memang betul mereka ASN, maaf hanya itu yang bisa saya beritahukan. Karena saya lagi isolasi mandiri,” katanya, singkat.

    Diketahui, pada Perbup nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman pemilihan Kepala Desa, pada pasal 62 ayat 2, dijelaskan dalam kegiatan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang mengikutsertakan sebagai peserta maupun tim pelaksana kampanye: Pegawai Negeri Sipil kecuali atas seizin pejabat pembina kepegawaian, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik
    Indonesia, kepala desa, perangkat desa, anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan desa. (MUF)

  • Wakil Ketua DPRD Kota Serang Minta HMI MPO Cabang Serang Jadi Oposisi Sejati Pemerintah

    Wakil Ketua DPRD Kota Serang Minta HMI MPO Cabang Serang Jadi Oposisi Sejati Pemerintah

    SERANG, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, meminta kader-kader HMI MPO Cabang Serang untuk bisa terus mengkritisi pemerintah dan menjadi oposisi sejati.

    Sebab menurutnya, pengawalan kebijakan tidak cukup dilakukan oleh DPRD saja, namun gerakan ekstraparlementer pun harus dilakukan. Dengan demikian, dorongan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih baik pun dapat terealisasi.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Hasan Basri dalam kegiatan Intermediate Training HMI MPO Cabang Serang, saat mengisi materi ‘Gerakan Pembaruan Peradaban Islam’ di gedung Kwarcab Pramuka Kota Serang, Sabtu (5/6).

    Dalam sesi pertanyaan, salah satu peserta, Walinegara, mempertanyakan terkait dengan realisasi frasa Kota Peradaban yang menjadi visi dari Syafrudin-Subadri dalam memimpin Kota Serang. Menurutnya, salah tafsir frasa tersebut Kota Serang akan dibawa menjadi kota dengan supremasi hukum.

    “Nah yang lagi hot saat ini, ketika banyak tempat-tempat publik yang ditutup, ternyata hiburan malam bebas beroperasi. Dan itu ramainya minta ampun kalau dilihat dari parkirnya saja. Ini kan sudah melanggar perda PUK dan juga protokol kesehatan. Kalau dari bapak sendiri seperti apa selaku pimpinan dewan?,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut, Hasan menuturkan bahwa memang adanya hiburan malam yang masih membandel hingga saat ini menjadi PR besar bagi pemerintah, untuk dapat menghentikannya. Terlepas dari adanya pandemi, keberadaan hiburan malam sudah tidak diperkenankan dilihat dari Perda PUK yang telah disahkan.

    “Pelaksanaan penegakannya itu ada pada eksekutif. Kami selaku dewan hanya bisa menjalankan fungsi kontrol. Kemarin sudah kami evaluasi mengenai hal tersebut, dan meminta agar segera ditindak tegas,” kata politisi PKS tersebut.

    Selain itu, Hasan juga mengatakan bahwa tidak cukup hanya DPRD saja yang melakukan pengawasan. Perlu adanya gerakan ekstra parlemen untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal itu yang bisa dilakukan oleh HMI MPO Cabang Serang.

    “Karena tidak cukup hanya kami saja yang bergerak. Mau gebrak-gebrak meja dan ngamuk seperti apa pun, itu tetap sulit. Maka gerakan ekstra parlementer itu perlu dilakukan oleh mahasiswa, khususnya HMI MPO Cabang Serang,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, dengan adanya gerakan ekstraparlementer, dapat menjadi salah satu pendorong untuk adanya perbaikan kebijakan oleh pemerintah. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan oposisi sejati dari pemerintah.

    “Kami ini selaku legislatif itu kalau di daerah, satu paket dengan eksekutif. Kami disebut sebagai pemerintah daerah. Jadi tidak ada yang namanya oposisi. Maka dari itu, kalian lah yang harus menjadi oposisi sejati dari pemerintah, agar bisa melakukan kritik atas kebijakan yang mungkin bisa merugikan masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, ia meminta kepada kader-kader HMI MPO Cabang Serang untuk terus meningkatkan kualitas intelektual mereka dengan memperbanyak referensi buku dan juga diskusi. Sehingga, kualitas kritik yang akan diberikan akan semakin kuat.

    “Perbanyak membaca buku, lalu didiskusikan. Karena dari satu paragraf yang kita baca, tentu bisa berbeda penafsirannya dari orang lain. Sehingga kita semakin banyak pemahaman atas satu permasalahan,” tandasnya. (MUF)

  • Bukan Main, Pilkades di Sanding Libatkan ‘Timses Tak Kasat Mata’

    Bukan Main, Pilkades di Sanding Libatkan ‘Timses Tak Kasat Mata’

    PETIR, BANPOS – Pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Serang ternyata tidak terlepas dari hal-hal yang berbau mistis. Seperti yang terjadi di Desa Sanding, Kecamatan Petir yang akan melaksanakan Pilkades serentak.

    Benda yang diduga merupakan media untuk melakukan santet didapati dari salah satu pemuda yang sengaja menaruh benda tersebut di kediaman salah satu tokoh masyarakat setempat, Abah Udi. Berdasarkan keterangan warga, Sabtu malam (22/5) sekitar pukul 22:00 WIB, seluruh tokoh masyarakat pendukung bakal calon kepala desa (Bacalon Kades) Ade Fajri Suryana, tengah berkumpul di kampung Nangewer, berikut Abah Udi yang juga didampingi pihak kepolisian setempat.

    Melihat kondisi kediaman Abah Udi di kampung Sanding Cipacung RT 02/01 sedang sepi, pelaku sengaja menaruh benda yaitu kain kafan terikat tujuh membungkus tanah merah yang diduga merupakan tanah kuburan, di bagian depan depan rumah. Ketika itu, pihak keluarga yang tak lain adalah anak dari Abah Udi, A mengetahui aksi pemuda tersebut dan memanggil suaminya untuk menangkap pelaku dan mengamankan benda yang dianggap mencurigakan tersebut.

    “Peristiwa terjadi malam Minggu, jadi kami dan para tokoh (pendukung Fajri) sedang berkumpul silaturahmi di rumah KH Dudung. Dapat info ada kejadian tersebut, maka kami langsung mendatangi rumah Abah Udi untuk memastikan,” ujar salah satu warga yang tidak bisa disebutkan namanya, kemarin.

    Ia menjelaskan, pemuda yang diduga menaruh benda tersebut adalah anak dari salah satu pendukung bacalon kades lainnya. Sehingga warga pun menyimpulkan bahwa hal ini terjadi karena perseteruan antara dua bacalon kades di desa tersebut.

    “Ketika benda itu dievakuasi, satu tali dibakar. Satu gelungan tali, keburu ada suara orok nangis, orang-orang pada takut,” katanya.

    Kemudian, sisa kain yang masih terikat sebanyak 6 ikatan direndam di sebuah air di baskom. Lalu airnya mendidih dan mengeluarkan asap seperti halnya ditayangan televisi.

    “Kain dibakar, tapi tidak semuanya. Sisanya direndam sampai air seperti menggolak, lalu air tersebut diminumkan ke pelaku dan bapaknya,” tutur dia.

    Setelah meminum air rendaman kain kafan dan tanah kuburan, pelaku dan bapaknya dilepas oleh warga kemudian dipulangkan.

    Tak sampai disitu, benda yang sama juga ditemukan di kediaman pendukung lainnya, R. Kain kafan ditemukan pada hari Senin (31/5) pagi, di pojok pagar rumah.

    “Disinyalir, karena saya pribadi ada di barisan Fajri,” ungkapnya.

    Keesokan harinya, ditemukan juga benda berupa tanah kuburan pada hari Selasa dini hari pukul 02:00 WIB. Ia pun berharap, pelaksanaan Pilkades dilaksanakan dengan damai tanpa adanya keributan, apalagi sampai bermain hal mistis yang dapat merugikan satu sama lain.

    “Harapannya Pilkades ini berjalan dengan lancar, tanpa dibarengi dengan hal-hal mistis yang dapat membuat kegaduhan dan mengganggu kondusifitas,” tandasnya.

    Diketahui, Pilkades serentak tahun 2021 dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2021, diikuti oleh 145 desa se Kabupaten Serang. (MUF)

  • Muji Harap Idul Fitri Dapat Menjadi Tonggak Kemenangan Melawan Pandemi

    Muji Harap Idul Fitri Dapat Menjadi Tonggak Kemenangan Melawan Pandemi

    SERANG, BANPOS – Meskipun tidak dirayakan tidak seperti perayaan sebelumnya akibat pandemi Covid-19, makna yang terkandung dalam hari raya Idul Fitri tetap tidak berkurang. Bahkan, perayaan Idul Fitri harus bisa menjadi hari kemenangan atas pandemi yang telah dua tahun terjadi, dengan terus menerapkan protokol kesehatan.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Golkar pada DPRD Kota Serang, Muji Rohman. Menurutnya, meskipun pada situasi pandemi Covid-19, namun tidak mengurangi makna hari raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan.

    “Hari raya Idul Fitri 1442 H masih kita rasakan di tengah situasi pandemi Covid-19 sama seperti tahun sebelumnya, tetapi dengan kondisi ini tidak mengurangi makna hari raya Idul Fitri itu sendiri,” ucap Muji.

    Ia menilai, hari raya Idul Fitri merupakan hari untuk memperoleh kemenangan batin bagi setiap individu setelah berpuasa satu bulan penuh. Selanjutnya, setiap individu dituntut untuk memberikan maaf seluas-luasnya, meskipun tidak berinteraksi secara langsung lantaran ditengah pandemi Covid-19.

    “Dengan demikian memaknai Idul Fitri tahun ini harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah,” ucapnya.

    Muji mengatakan bahwa meskipun pada hari raya Idul Fitri tahun ini masyarakat tidak dapat berinteraksi secara langsung, namun tentunya tradisi untuk saling memaafkan dan memberikan maaf kepada siapa pun harus tetap dilakukan.

    “Makna Idul Fitri ini dengan adanya pandemi Covid-19 ya kita harus mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, dan yang paling penting kita sudah mendapatkan kemenangan setelah satu bulan penuh berpuasa menahan hawa nafsu dan lainnya,” katanya.

    Terakhir, ia pun menegaskan bahwa Idul Fitri sebagai hari kemenangan harus bisa menjadi tonggak kemenangan melawan pandemi Covid-19, dengan tetap mengikuti anjuran pemerintah serta menerapkan protokol kesehatan.

    “Ya masyarakat memenuhi aturan yang sudah di tentukan oleh pemerintah, seperti protokol kesehatan tersebut. Sehingga kita dapat bersama-sama menjaga kesehatan dan memenangkan pertempuran melawan pandemi Covid-19 ini,” tandasnya. (DZH)

  • Partai PRIMA Siap Deklarasi, Ini Program-programnya

    Partai PRIMA Siap Deklarasi, Ini Program-programnya

    JAKARTA, BANPOS – Dengan modal banyak kaum muda, generasi milenial dan Z serta wajah-wajah baru dalam politik Indonesia, yang masih segar dan diklaim terbebas dari berbagai beban politik di masa lalu. Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang sudah memiliki kepengurusan di 34 Provinsi, 387 kabupaten/kota, dan 3700 kecamatan akan mendeklarasikan partainya pada 1 Juni 2021 yang bertepatan dengan hari Pancasila.

    “PRIMA didirikan oleh aktivis-aktivis muda, yang pada zamannya (pra-1998, red) berani memilih berhadap-hadapan dengan rezim Orde Baru. Mereka yang tak punya rasa takut untuk memperjuangkan Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial,” ujar Ketua Panitia Launching Deklarasi PRIMA, Achmad Herwandi dalam siaran pers yang diterima BANPOS, Jumat (7/5).

    Walaupun terdiri dari kaum muda, namun PRIMA memiliki beberapa misi dan gerakan yang berbeda dalam memperjuangkan visinya. Seperti, menghidupkan demokrasi dari bawah lewat Majelis-Majelis Rakyat untuk mendengar, menampung, dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

    “Kemudian, PRIMA akan memperkaya politik Indonesia dengan gagasan-gagasan yang segar, maju, dan inovatif melalui Dewan Pakar dan lembaga riset,” ujar pria yang akrab dipanggil Endi ini.

    Selain itu, PRIMA mengklaim akan mendorong pajak yang berkeadilan dan reforma agraria, serta, pemajuan SDM, pemenuhan hak-hak dasar, dan penguatan sistim jaminan sosial sebagai investasi besar untuk Indonesia masa depan yang maju.

    PRIMA juga akan mendorong masa depan Indonesia menjadi tempat yang nyaman dan indah, dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memastikan kebijakan pembangunan tidak merusak lingkungan.

    “PRIMA punya mimpi besar: menjadi harapan baru bagi Rakyat Indonesia di Pemilu 2024. PRIMA akan menjadi penyambung lidah bagi seluruh rakyat Indonesia,” terang Endi.

    Ia melanjutkan, dalam jajaran pendiri PRIMA, memang tak ada nama tokoh terkenal, cukong kaya-raya, ataupun selebritis. Namun, menurutnya hal ini menunjukkan bahwa PRIMA mewakili mayoritas masyarakat Indonesia, bukan hanya kelompok elit saja.

    “PRIMA sekarang ini sudah mengantongi Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai partai politik berbadan hukum. Selanjutnya, PRIMA akan mempersiapkan diri mengikuti verifikasi KPU untuk menjadi peserta Pemilu 2024,” tandas Endi.(PBN)

  • Batal Mengundurkan Diri? Pujianto Disebut Cuma Sekadar Pansos

    Batal Mengundurkan Diri? Pujianto Disebut Cuma Sekadar Pansos

    SERANG, BANPOS- Setelah menyatakan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Komisi II dan anggota Banggar DPRD Kota Serang, diketahui ternyata Pujianto batal melaksanakan keputusannya itu. Hal itu setelah adanya forum yang dilaksanakan oleh DPW NasDem Provinsi Banten, yang mengundang Pujianto untuk melakukan klarifikasi.

    Tindakan yang dilakukan Pujianto pun dinilai hanya sekadar panjat sosial (Pansos) saja. Terlebih dalam video yang beredar, Pujianto pun seolah-olah membeberkan keburukan dari lembaga DPRD Kota Serang, khususnya Komisi II dan Banggar.

    Ketua Fraksi NasDem pada DPRD Kota Serang, Khaeroni, menuturkan bahwa Pujianto memang tidak jadi mengundurkan diri. Menurut dia, Pujianto tidak jadi mengundurkan diri lantaran adanya rasionalisasi yang dilakukan oleh DPW NasDem, atas alasan yang disampaikan dalam surat pengunduran dirinya.

    “Setelah apa yang menjadi dasar pak Puji itu mengundurkan diri, baik yang disampaikan melalui surat tertulis maupun yang disampaikan melalui liputan di media online, diklarifikasi oleh DPW. Akhirnya beliau tidak jadi mengundurkan diri,” ujarnya saat ditemui di DPRD Kota Serang, Rabu (5/5/2021).

    Menurut Khaeroni, tidak jadinya Pujianto mengundurkan diri pun bukan karena adanya penolakan dari pihaknya. Sebab, pihaknya pun menjawab kepada Pujianto, untuk mengambil keputusan yang terbaik menurut dirinya sendiri.

    “Kami merespon ketika itu, karena kan itu hasil dari hati nurani pak Puji. Maka kami respon dengan surat jawaban, bahwa dipersilahkan untuk mengambil keputusan yang terbaik menurut Pujianto,” katanya.

    Senada disampaikan oleh Ketua DPD NasDem Kota Serang, Roni Alfanto. Ia mengatakan bahwa setelah masuknya surat pengunduran diri yang disampaikan oleh Pujianto, pihaknya langsung melakukan klarifikasi kepada pimpinan Fraksi NasDem, mengenai isu adanya konflik internal.

    “Dan fraksi sudah membuat surat, ditandatangani oleh anggota fraksi bahwa di fraksi ini tidak apa-apa dan kondusif sejak awal. Di DPRD juga sama,” ujarnya.

    Surat tersebut pun menurutnya sudah dijawab oleh pimpinan fraksi NasDem. Namun karena surat pengunduran dirinya itu ditembuskan kepada pengurus DPW, maka pihak DPW pun menggelar forum klarifikasi.

    “Surat dari puji sudah kami terima dan kami proses dengan mekanisme yang ada. Akan tetapi di surat tersebut ada tembusan ke DPW, DPW minta klarifikasi kepada kami, fraksi sudah klarifikasi. Dan akhirnya Puji diminta klarifikasi,” ungkapnya.

    Setelah adanya forum klarifikasi bersama dengan DPW NasDem, ternyata Pujianto berubah pikiran. Ia pun disebut batal untuk mengundurkan diri dari jabatannya baik di Komisi II maupun di Banggar.

    “Setelah pertemuan puji dengan DPW, pengunduran diri ini tidak jadi. Dan di kami juga tidak apa-apa. Intinya kami mendapatkan informasi bahwa Pujianto tidak jadi mengundurkan diri,” ucapnya.

    Terpisah, Presidium Gerakan Pemuda Kota Serang, Ahmad Fauzan, mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pujianto hanyalah Pansos belaka. Menurutnya, Pujianto hanya ingin membuat geger saja tanpa ada niatan untuk benar-benar mengundurkan diri.

    “Tentu kami melihatnya hanya sekadar Pansos belaka. Ketika orang-orang geger dengan pengunduran dirinya, maka ruang publik akhirnya terus menerus membicarakan soal dia,” ujarnya.

    Terlebih, kondisi legislatif di Kota Serang cenderung landai. Tidak ada kontroversi yang bisa dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Serang, yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya selaku wakil rakyat.

    “Sejauh ini kita lihat, DPRD Kota Serang cenderung landai. Tidak pernah kita mendengar DPRD melakukan kritik kebijakan yang benar-benar subtantif dan membuat kontroversi di masyarakat. Jadilah menggunakan pola-pola layaknya selebritis,” tuturnya.

    Ia pun berharap, para anggota DPRD Kota Serang dapat lebih serius dalam menjalankan amanatnya sebagai wakil rakyat. Jika memang ingin membuat kontroversi di ruang publik, seyogianya dengan tetap menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan.

    “Buatlah kritikan yang benar-benar subtantif, sehingga masyarakat tertuju dengan isu yang memang menyentuh kulit masyarakat. Sejauh ini tidak ada kritik yang dialektis antara eksekutif dan legislatif di Kota Serang,” tegasnya.

    Sementara itu, Pujianto saat ingin dikonfirmasi melalui sambungan telepon prihal kebenaran ia tidak jadi mengundurkan diri, tidak kunjung merespon. Namun, Pujianto merespon melalui pesan WhatsApp.

    Dalam keterangannya, ia mengaku bahwa dirinya tidak membatalkan keinginannya untuk mengundurkan diri. Hanya saja, permohonan dirinya untuk mengundurkan diri ditolak oleh fraksi dan DPD NasDem Kota Serang.

    “Saya baca statemen dari Sekretaris DPD seperti itu (ditolak). Kalau saya mengikuti aturan dan keputusan partai aja. Kalau pengunduran diri saya diterima alhamdulillah, kalaupun tidak saya sebagai kader partai harus tunduk dan patuh terhadap keputusan partai. Yang jelas saya tidak pernah membatalkan surat pengunduran diri saya kepada siapapun,” ujarnya.

    Sementara terkait dengan tudingan tindakan pengunduran dirinya hanya sekadar Pansos saja, Pujianto tidak mau mengambil pusing. Sebab, hal itu merupakan sudut pandang orang yang sah saja untuk disampaikan.

    “Apapun tanggapan orang sah-sah saja. Kan tergantung dari sudut pandang mana mereka melihat. Yang tau persoalan ini kan cuma saya dan Allah,” tandasnya. (RED)

  • Sokhidin: Partai Gerindra Siap Menyongsong Pemilu 2024

    Sokhidin: Partai Gerindra Siap Menyongsong Pemilu 2024

    CILEGON,BANPOS,- Meski hajat Pemilu 2024 masih beberapa tahun lagi, namun DPC Partai Gerindra Kota Cilegon mulai memanaskan mesin partai.

    Para pengurus partai mulai tingkat kecamatan dan ranting dikumpulkan di salah satu tempat di Cilegon, Jumat (30/4) untuk mengikuti pendidikan kader dengan tema kegiatan yakni ‘Kaderisasi Menyongsong Pemilu 2024″.

    Ketua DPC Partai Gerindra Cilegon, Sokhidin dalam sambutanya mengatakan bahwa kader Gerindra Cilegon saatnya terus bekerja untuk rakyat guna menyongsong kemenangan di pemilu yang akan datang.

    Dalam kesempatan itu, Sokhidin yang juga mantan calon wakil walikota Cilegon menyampaikan apresiasi dan kerja keras seluruh kader Gerindra dalam mendukung dirinya sebagai calon wakil walikota.

    “Meski belum berhasil, namun apresiasi dan penghargaan saya ucapkan apresiasi kepada seluruh pengurus dan kader partai Gerindra Cilegon yang telah membantu saya. Apapun hasilnya adalah terbaik dari Allah untuk kita. Saya yakin akan hal ini,” tandas Sokhidin saat membuka acara kaderisasi, kemarin.

    Ia juga mengaku bangga dengan sudah diisinya alat kelengkapan DPRD Cilegon dengan menempatkan kadernya di kursi Wakil Ketua DPRD Cilegon yakni Hasbi Sidik dan Rino Adi Putra menjadi anggota DPRD Cilegon.

    Hadir pada acara kaderisasi ini, Sekretaris DPC, Faturohmi dan seluruh anggota Fraksi Gerindra DPRD Cilegon, pengurus DPC dan Ketua Dewan Penasehat, Syihabudin Sidik serta Ketua KPU Cilegon,Irfan Alfi yang di daulat sebagai pemateri.

    Irfan Alfi dalam paparannya menyampaikan bahwa hendaknya seluruh partai politik di Cilegon mulai mempersiapkan diri menuju Pemilu serentak 2024 yang pada 2022 mendatang sudah dimulai tahapan verifikasi partai politik.

    Saat ini kata Irfan, jajaran KPUD Cilegon tengah melakukan pendataan daftar pemilih berkelanjutan.

    “Basis data pemilih adalah hal yang sangat penting yang harus diketahui semua pengurus partai. Termasuk kader partai yang akan maju mencalonkan diri menjadi anggota DPRD. Data pemilih menjadi modal menghimpun suara atau dukungan seseorang,” terang Irfan Alfi.

    Selain pentingnya data pemilih, Irfan juga menyampaikan bahwa para pengurus partai mulai menyiapkan kadernya untuk menguasai teknologi. Hal ini karena pemilu ke depan banyak form yang menggunakan sistim digital. Baik itu saat verifikasi partai maupun pencalonan legislatif kader partai yang akan maju sebagai calon anggota DPRD di semua tingkatan.

    Sementara itu, Syihabudin Sidik sempat menyindir Walikota Heldy yang pada saat HUT Cilegon tidak memperjuangkan lahan Pelabuhan Warnasari yang ditolak PT Krakatau Steel. Padahal untuk mewujudkan bagaimana Cilegon ingin memiliki pelabuhan sendiri sangatlah pelik.

    “Saya ini anggota dewan Cilegon yang ikut memperjuangkan terwujudnya keinginan Cilegon memiliki pelabuhan sendiri. Ini kenapa pada momen HUT Kota Cilegon walikotanya tidak berani bersuara yang ijin jalannya ke pelabuhan Warmasari ditolak KS. Walikota jangan hanya memikirkan acara seremonial saja. Memperjuangkan pelabuhan Warmasari lebih penting, karena itu akan bertujuan menggali potensi daerah dan menggali pendapatan daerah,” tandas Syihabudin.(BAR/PBN)

  • Keinginan PKS Kuasai Kota Serang Dipertegas Dalam Rakerda

    Keinginan PKS Kuasai Kota Serang Dipertegas Dalam Rakerda

    SERANG, BANPOS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Serang, kembali mempertegas keinginannya untuk menguasai Kota Serang. Dalam Rakerda yang digelar, PKS semakin memperjelas keinginan tersebut dengan menetapkan kursi Walikota atau Wakil Walikota harus diduduki oleh kader partai.

    Di samping itu, PKS Kota Serang pun menargetkan pelipatgandaan kursi dewan pada Pileg mendatang. Dari yang sebelumnya hanya 5 kursi, menjadi 10 kursi dan merata di seluruh kecamatan.

    Ketua DPD PKS Kota Serang, Hasan Basri, msngatakan bahwa hal itu sesuai dengan amanat dari DPP PKS, yang menargetkan pemilu 2024 PKS harus mampu melipatgandakan jumlah kursi di setiap wilayah di Banten, salah satunya Kota Serang.

    “Garis besarnya diberi amanah saat Munas untuk meningkatkan kader, karena jumlah jadi syarat untuk kemenangan yakni dua kali lipat kursi. Kalau sekarang di Kota Serang lima kursi, berarti harus 10 kursi,” ujarnya di salah satu hotel di Kota Serang, Sabtu (24/4).

    Selain itu, PKS juga mengincar kursi kepala daerah di Kota Serang untuk 2024 dan akan mengusung kader internal.

    “Sangat memungkinkan mencalonkan sebagai Walikota entah itu sebagai Wali atau Wakil walikotanya,” tutur Wakil Ketua DPRD Kota Serang tersebut.

    Untuk penyusunan rencana dalam rangka mengejar target itu, PKS sudah menyiapkan dalam Rakerda 2021. Hal itu dimilai dari merumuskan rencana meraih kursi di 2024, berbasiskan data pemilu 2019 lalu.

    “Jadi misalnya dapil mana saja itu sudah dirumuskan oleh kami, jadi data di 2019 sudah ada kedepannya sangat mungkin kami dapat menambah kursi. Seperti Kasemen, kami tidak ada kursi berarti harus dapat,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Hasan menuturkan saat ini pihaknya juga terus berupaya untuk mencapai target tersebut dengan melengkapi struktur kepengurusan. Bukan hanya dari tingkat kelurahan, tapi sampai tingkat RT/RW.

    “100 persen rampung struktur kepengurusannya sudah kamu isi di 67 kelurahan dan di 6 kecamatan, di Kota Serang fokus kita dua hal diamanatkan munas dan muswil melipatgandakan kursi dan kader,” tandasnya. (DZH)