BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Akhiri Skorsing Pembahasan LKPJ, Pemkot Serang Siap Perbaiki Keadaan

    Akhiri Skorsing Pembahasan LKPJ, Pemkot Serang Siap Perbaiki Keadaan

    SERANG, BANPOS– Walikota Serang, Syafrudin, mengakui ketidakhadiran dirinya dalam rapat pembahasan LKPJ Walikota tahun anggaran 2020 merupakan kesalahan. Ia pun mengaku ke depannya, ia akan selalu hadir dalam rapat pembahasan LKPJ jika diperlukan.

    “Sebenarnya itu kan tim yah, kan ada tim itu. Sebetulnya kalau memang saya dibutuhkan untuk hadir dalam rapat pembahasan tersebut, saya akan hadir. Namun yang kemarin sudah tidak ada masalah,” ujarnya saat diwawancara di Kantor Kecamatan Cipocok Jaya, Rabu (21/4/2021).

    Syafrudin menuturkan bahwa dirinya telah memerintahkan Sekda Kota Serang untuk dapat kembali berkoordinasi dengan DPRD, agar dalam pembahasan selanjutnya tidak kembali terjadi kesalahan komunikasi antara Pemkot dengan DPRD.

    “Sudah kami tugaskan pak Sekda, untuk berkoordinasi dengan pak ketua (DPRD Kota Serang) dan tim. Besok (hari ini) juga kan ada agenda pembahasan LKPJ di ruang aspirasi,” terangnya.

    Sementara itu, Sekda Kota Serang, Nanang Saefudin, menuturkan bahwa semestinya ia memang hadir dalam rapat pembahasan LKPJ. Namun ternyata, ada agenda lainnya yang mendadak dari BPK Provinsi Banten yang mengharuskan dirinya hadir.

    “Kebetulan pada saat itu saya dan pak Inspektur beserta beberapa jajaran BPKAD menerima Exit Meeting dari BPK. Jadi Exit Meeting itu rapat pamit bahwa BPK telah selesai dalam melakukan pemeriksaan di Kota Serang, tinggal menunggu hasil saja,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    Menurut Nanang, sebenarnya pertemuan dengan BPK tersebut seharusnya tidak dilakukan pada hari yang sama dengan pembahasan LKPJ. Namun ternyata, BPK selesai melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemkot Serang pada saat itu juga.

    “Tadinya sih memang tidak hari itu, tapi kan ternyata mereka selesai pada hari yang sama dengan pembahasan. Nah pada saat itu, mereka mau pamit dan ada yang ingin didiskusikan karena takut ada temuan atau apa,” jelasnya.

    Pada saat itu, Nanang mengaku telah meminta izin kepada pimpinan Pansus bahwa dirinya tidak bisa hadir. Namun di tempat pembahasan tetap ada tim pembahasan LKPJ seperti Plt. Kepala Bappeda Kota Serang, Wachyu B. Kristiawan, yang juga merupakan Kepala BPKAD Kota Serang.
    “Saya juga memang sudah izin ke pimpinan Pansus bahwa saya tidak bisa hadir. Dan memang sudah ada pak Wachyu, ada pak Asda dan tim penyusun lainnya,” terang dia.

    Sedangkan mengenai bahan yang disebut kurang memadai, Nanang mengatakan bahwa nantinya memang dalam pembahasan itu akan diberikan catatan dan rekomendasi. Sebab saat itu juga merupakan pertemuan awal.

    “Nanti kalau barangkali ada yang masih kurang, maka akan kami perbaiki. Toh kami ini juga kan sama-sama penyelenggara daerah, maka kami sama-sama saja. Dalam pembahasan ini pun kami tidak menyepelekan,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, berang dengan sikap Pemkot Serang yang seolah menyepelekan agenda rapat pembahasan LKPJ Walikota Serang tahun anggaran 2020 oleh Pansus DPRD Kota Serang.

    Kemarahan Politisi Partai Gerindra ini dipicu lantaran rapat tersebut tidak dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, maupun Walikota Serang, Syafrudin. Padahal kehadiran Sekda dan Walikota dinilai amat penting untuk mengkoreksi jajarannya yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

    “Yah, rapat hari ini kami skors. Karena Sekda dan Wali tidak hadir. Saya minta direshedule agenda kegiatannya. Saya tidak ingin rapat ini cuma seremonial,” kata Budi, Selasa (20/4).

    Ia meminta Pemkot Serang, khususnya Sekda dan Walikota, agar tidak memandang rapat tersebut sebagai agenda seremonial semata. Menurutnya, LKPJ merupakan laporan dari kinerja kepala daerah. Ia meminta Pemkot belajar dari tahun lalu rekomendasinya tidak mencapai target.

    “Kalau Pak Sekda dan Pak Walinya tidak hadir, maka mereka tidak tahu apa yang menjadi kesepakatan soal skala prioritas,” tegasnya. (DZH)

  • Disebut Penyebab Banjir Ciruas, Dewan Kota: Itu Kewenangan Pusat

    Disebut Penyebab Banjir Ciruas, Dewan Kota: Itu Kewenangan Pusat

    SERANG, BANPOS– Ketua Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Khoeri Mubarok, membantah tudingan dari DPRD Kabupaten Serang yang menyebut banjir di Ciruas kerap terjadi akibat drainase yang tidak lancar di Kota Serang, dan tidak ada pemeliharaan pada sungai.

    Khoeri menuturkan bahwa banjir yang terjadi di Ciruas memang akibat dari luapan sungai Cibanten. Namun untuk pemeliharaan, bukan merupakan kewenangan Pemkot Serang. Akan tetapi merupakan kewenangan pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3).

    “Tiga aliran sungai yang melintasi wilayah Kota Serang yaitu Cibanten, Ciwaka dan Ciujung adalah kewenangan pusat yaitu BBWSC3,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS melalui pesan WhatsApp, Rabu (21/4/2021).

    Khoeri menuturkan, untuk perumahan Bumi Ciruas Permai (BCP), memang dilewati oleh sungai Ciwaka. Jika mengacu pada pembagian kewenangan tersebut, maka seharusnya Pemkab Serang memprotes BBWSC3 yang tidak melakukan pemeliharaan terhadap sungai Ciwaka maupun sungai lainnya.

    “Muara pembuangan aliran air perumahan BCP adalah ke sungai Ciwaka yang adalah kewenangan pusat. Sebaiknya untuk koordinasi normalisasi sungai Ciwaka maupun Cibanten, ke pihak BBWSC3. Bukan ke Pemkot Serang,” terangnya.

    Selain itu, Khoeri juga menuturkan bahwa Pemkab Serang harus lebih dalam melakukan pengkajian penyebab banjir di BCP. Menurutnya, bisa saja hal itu terjadi lantaran Peil Banjir tidak sesuai dengan rekomendasi.

    Peil Banjir merupakan pengaturan ketinggian minimal lantai bangunan yang ditentukan berdasarkan lokasi bangunan tersebut, yang bertujuan untuk mencegah air banjir meluap dan masuk ke dalam bangunan jika lantai terlalu rendah.

    “Perlu dikaji lebih jauh lagi penyebab banjir di perumahan BCP, apakah peil banjir yang direkomendasikan sudah dipenuhi, serta apakah penyesuaian dimensi saluran lama sudah dilakukan menyesuaikan perubahan tata fungsi lahan yang dahulu pertanian berubah menjadi perumahan,” katanya.

    Politisi asal Partai Gerindra ini pun meminta agar Pemprov Banten juga segera melakukan pemeliharaan terhadap aliran sungai, yang menjadi kewenangan mereka dan melewati kota/kabupaten.

    “Intinya provinsi harus segera menindaklanjuti terkait pemeliharaan aliran sungai, yang menjadi kewenangan provinsi yang melintas di kota maupun Kabupaten Serang. Jangan sampai masyarakat kisruh saling menyalahkan,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, persoalan banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang erat kaitannya dari hilir ke hulu, dimana hilirnya adalah Kota Serang dan hulunya Kabupaten Serang. Seperti halnya banjir di bilangan Ciruas dan perumahan BCP, disebabkan karena ada drainase yang tidak lancar dari Kota Serang.

    Demikian disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Serang, Abdul Kholiq, kemarin. Selain itu, kali atau aliran air pembuangan Kali Malang yang bermuara di Kali Banten, yang melalui wilayah Ciruas mengalami pendangkalan sehingga menjadi penyebab banjir di wilayah tersebut.

    “Kali pembuangan yang disamping sungai Pamarayan arah Ciruas ke Banten, ada Kali kecil di bawahnya. Yang masuk wilayah Kota Serang, sekarang terjadi pendangkalan, jadi turunnya di Kabupaten Serang (airnya),” ujarnya. (DZH)

  • Sekda Absen, Dewan Berang Hingga Rapat LKPJ Diskors ‘Paksa’

    Sekda Absen, Dewan Berang Hingga Rapat LKPJ Diskors ‘Paksa’

    SERANG, BANPOS- Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, berang dengan sikap Pemkot Serang yang seolah menyepelekan agenda rapat pembahasan LKPJ Walikota Serang tahun anggaran 2020 oleh Pansus DPRD Kota Serang.

    Kemarahan Politisi Partai Gerindra ini dipicu lantaran rapat tersebut tidak dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, maupun Walikota Serang, Syafrudin. Padahal kehadiran Sekda dan Walikota dinilai amat penting untuk mengkoreksi jajarannya yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.

    “Yah, rapat hari ini kami skors. Karena Sekda dan Wali tidak hadir. Saya minta direshedule agenda kegiatannya. Saya tidak ingin rapat ini cuma seremonial,” kata Budi, Selasa (20/4/2021).

    Ia meminta Pemkot Serang, khususnya Sekda dan Walikota, agar tidak memandang rapat tersebut sebagai agenda seremonial semata. Menurutnya, LKPJ merupakan laporan dari kinerja kepala daerah. Ia meminta Pemkot belajar dari tahun lalu rekomendasinya tidak mencapai target.

    “Kalau Pak Sekda dan Pak Walinya tidak hadir, maka mereka tidak tahu apa yang menjadi kesepakatan soal skala prioritas,” tegasnya.

    Untuk diketahui, dalam rapat yang digelar di salah satu hotel di Tangerang tersebut dihadiri oleh Asda III Setda Kota Serang Imam Rana Hardiana, Kepala BPKAD Kota Serang Wachyu B Kristiawan dan jajarannya.

    Bahkan menurut Budi, bahan yang disodorkan oleh Pemkot Serang kepada DPRD ternyata tidak lengkap. Keseriusan Pemkot Serang dalam pembahasan LKPJ ini pun dipertanyakan oleh pihaknya.

    “Terlebih lagi, bahan yang dibawa oleh Pemkot Serang saat ini tidak lengkap menurut tim pengkaji di dewan. Sudah jelas juga berdasarkan PP dan Peraturan Kementrian Dalam Negeri, pemda harus mengikuti rekomendasi dewan. Jangan sampai terus tidak tercapai kinerjanya,” papar Budi.

    Ia menegaskan, meskipun saat ini DPRD tidak bisa menolak LKPJ yang disampaikan oleh Pemkot Serang, namun bukan berarti Pemkot Serang dapat menyepelekan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pansus DPRD.

    “Jangan mentang-mentang kami sudah tidak bisa menolak LKPJ, jadinya Pemkot Serang asal-asalan. Fungsi kami dalam melakukan pengawasan tetap berjalan sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang. Maka Pemkot Serang tetap harus menghormati proses yang ada,” tandasnya. (DZH)

  • Anggota Dewan Kabupaten Tuding Kota Serang Penyebab Langganan Banjir Ciruas

    Anggota Dewan Kabupaten Tuding Kota Serang Penyebab Langganan Banjir Ciruas

    SERANG, BANPOS- Persoalan banjir yang terjadi di wilayah Kabupaten Serang erat kaitannya dari hilir ke hulu, dimana hilirnya adalah Kota Serang dan hulunya Kabupaten Serang. Seperti halnya banjir di bilangan Ciruas dan perumahan Bumi Ciruas Permai (BCP), disebabkan karena ada drainase yang tidak lancar dari Kota Serang.

    Demikian disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Serang, Abdul Kholiq, kemarin. Selain itu, kali atau aliran air pembuangan Kali Malang yang bermuara di Kali Banten, yang melalui wilayah Ciruas mengalami pendangkalan sehingga menjadi penyebab banjir di wilayah tersebut.

    “Kali pembuangan yang disamping sungai Pamarayan arah Ciruas ke Banten, ada Kali kecil di bawahnya. Yang masuk wilayah Kota Serang, sekarang terjadi pendangkalan, jadi turunnya di Kabupaten Serang (airnya),” ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini kepada Banten Pos.

    Sehingga ia pun mempertanyakan bagaimana penanganan banjir di Kota Serang. Kholiq juga meminta baik kepada Pemerintah Kota Serang, Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, dalam hal penatakelolaan lingkungan itu bersinergi

    “Keinginan kami mewakili masyarakat seperti itu, agar banjir tidak hanya atau seringnya terjadi di Kabupaten Serang,” katanya.

    Ketua harian Crisis Centre Pusdalops pada BPBD Kabupaten Serang, Jhonny E Iskandar membenarkan bahwa banjir yang menjadi langganan di wilayah Ciruas salah satunya karena drainase Kota Serang. Ia menyebutkan bahwa dikarenakan drainase yang kurang baik, kemudian beberapa perumahan di Ciruas menjadi langganan banjir.

    “Untuk di Ciruas, yang sering terjadi banjir yaitu BCP, Taman Ciruas Permai (TCP), memang itu berbatasan langsung dengan Kota Serang,” ungkapnya.

    Meski begitu, pihaknya tidak bisa serta merta menyalahkan atau menghakimi wilayah Kota Serang. Karena hal itu mencakup tentang wilayah Pemerintahan yang berbeda.

    “Yang jelas, salah satu penyebab (banjir) nya dari aliran sungai dan disebabkan drainase sistem irigasi yang memang masih kurang bagus,” katanya.

    Ia mengaku terus melakukan imbauan kepada masayarakat, baik secara langsung maupun melalui pihak kecamatan, desa dan para relawan. Menurutnya, permasalahan banjir, longsor dan bencana lainnya, hal itu kembali lagi pada kesadaran masyarakat.

    “Karena itu tempat tinggal mereka atau kita, maka kita yang harus menjaga dan harus lebih tahu, lebih hapal apa yang harus dilakukan,” tuturnya.

    Ia mengaku dalam hal penanggulangan bencana, sifatnya hanya memberikan imbauan dan mitigasi bencana saja. Selebihnya, masyarakat setempat yang mengetahui secara persis kondisi dan situasi wilayahnya.

    “Kami sudah menyebutkan bahwa salah satu penyebabnya adalah saluran air, maka seharusnya pihak setempat sudah bisa berupaya bagaimana caranya supaya banjir ini dampaknya tidak seperti tahun sebelumnya, bisa berkurang atau pun tidak ada banjir sama sekali,” jelasnya.

    Pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan BPBD baik Kota Serang, Cilegon, Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Tangerang. Karena wilayag Kabupaten Sernag berbatasan dengan wilayah-wilayah tersebut dan koordinasi dilakukan baik ada maupun tidak ada bencana alam.

    “Seperti halnya BPBD Kota Serang, kami terus berkoordinasi. Terkadang kami mengirimkan personil untuk membantu mereka dalam penanganan, atau kami meminjam perahu karet untuk penanganan, seperti itu. Karena terkadang, ketika wilayah kami di Kabupaten Serang banjir, Kota Serang pun demikian, jadi kita saling saja,” tandasnya. (MUF)

  • Jaga Kondusifitas, Camat Kramatwatu Beri Pembinaan Kepada Panitia Pilkades

    Jaga Kondusifitas, Camat Kramatwatu Beri Pembinaan Kepada Panitia Pilkades

    SERANG, BANPOS- Menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Serang pada 11 Juli 2021, Camat Kramatwatu Wawan Setiawan melakukan pembinaan terhadap para panitia Pilkades di Desa Pejaten.

    Hal itu dalam rangka menjaga keamanan, kelancaran dan kondusifitas pesta demokrasi di tingkat desa di Kabupaten Serang. Kedewasaan dalam berpolitik menjadi kunci utama suksesnya Pilkades serentak.

    Kali ini, Camat Kramatwatu melakukan kunjungan ke Desa Pejaten guna memberikan pemahaman pentingnya persatuan dan kedamaian kepada panitia Pilkades, sekaligus kepada calon Kades yang kebetulan sedang mendaftar.

    Dalam kesempatan itu, Wawan berpesan agar para panitia Pilkades bersikap netral atau tidak berpihak pada salah satu calon. Sebab, hal itu bisa jadi faktor utama timbulnya perpecahan. Di sisi lain, para calon Kades diminta untuk berkontestasi secara baik dan tidak menggunakan isu sara dan isu yang berpotensi menimbulkan perpecahan di masyarakat.

    “Yang pertama kami melakukan pembinaan kepada panitia Pilkades keterkaitan pelaksanaan Pilkades yang insyaallah pada 11 Juli 2021,” katanya saat ditemui di Kantor Desa Pejaten, Senin (19/4/2021).

    Selain itu, pihaknya menekankan kepada panitia pelasanaan Pilkades agar menyiapkan fasilitas protokol kesehatan di tempat pemilihan. Mengingat, kondisi wilayah Kecamatan Kramatwatu masih dilanda Covid-19.

    “Saya mengedepankan pembinaan kepada panitia dan tetap memakai protokol kesehatan. Kita pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan itu yang kami utamakan kepada panitia Pilkades di 3 desa yakni Desa Pejaten, Desa Pelamunan, Desa Margasana,” ungkapnya.

    Ia menerangkan, Kecamatan Kramatwatu harus menjadi pilar keberhasilan terlaksananya Pilkades yang aman dan damai. Pihaknya akan bekerjasama dengan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) untuk sama-sama menjaga kondusifitas.

    “Kramatwatu adalah pilot projek untuk memberikan terbaik untuk Kabupaten Serang. Kami atas nama jajaran Camat Kramatwatu menyarankan kepada semua Kepala Desa, silahkan mencalonkan terbaik dan mengedepankan kekeluargaan. Siapapun pemenangnya hargai, insyaallah Kecamatan Kramatwatu wilayah yang terbaik dalam menyelenggarakan Pilkades,” terangnya.

    Di tempat yang sama, Ketua Pnitia Pilkades Pejaten Izzudin menambahkan, setiap penitia akan mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terpancing dengan provokasi tim sukses untuk meraup suara.

    Terlebih, Desa Pejaten memiliki catatan buruk dalam pelaksanaan Pilkades tahun 2015 silam. Untuk menjaga hal yang tidak diinginkan, pihaknya akan bekerjasama dengan aparat Kepolisian guna menjaga kedamaian.

    “Kami sosialisasikan kepada masyarakat jangan terpancing oleh suatu hal yang berpotensi menimbulkan keributan. Kami melakukan koordinasi dengan tim, marilah kita jaga di Desa Pejaten ini, masalalu kita hapus dengan hal yang baik,” tambahnya.

    Ia menuturkan, fasilitas standar protokol kesehatan telah disiapkan di tempat pemungutan suara. Masyarakat juga diminta agar memakai masker dan tidak berkerumun saat pelaksanaan berlangsung.

    “Yang sementara ini baru 2 calon yang mendaftar. Kalau yang saya lihat aman, para incumbent menunjukan wibawanya yang baik. Jadi semuanya mengajak untuk sama-sama jaga kondusifitas. Kami tekankan kepada pemilih untuk memakai masker, fasilitas prokes akan tersedia,” tuturnya. (MUF)

  • FPMBB Sambangi Demokrat Banten, Minta M Nasir Dicopot

    FPMBB Sambangi Demokrat Banten, Minta M Nasir Dicopot

    SERANG, BANPOS- Elemen pemuda dan mahasiswa Cilegon yang tergabung dalam Front Pemuda Mahasiswa Banten Bersatu (FPMBB) menyambangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten, di Jalan Raya Petir, Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (5/4).

    Mereka meminta politisi Demokrat Muhammad Nasir dicopot sebagai Anggota Komisi VII DPR RI karena membuat gaduh dan mengganggu iklim investasi, khususnya di Kota Cilegon, Banten.

    Koordinator FPMBB, Yaser Arafat menilai tudingan M. Nasir terhadap PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang melabeli baja produk Cina dengan label Krakatau Steel tidak berdasar dan sangat mengganggu dan mengusik iklim investasi di Kota Baja.

    “Alhamdulillah, aspirasi kami sudah diterima dan akan disampaikan ke DPP Demokrat. Kami meminta agar Demokrat mencopot yang Bung Nasir karena telah memberikan informasi dan data yang salah terkait impor besi baja dari Cina ke Krakatau Steel,” kata Yaser Arafat ditemui usai audiensi di Kota Serang.

    Pihaknya akan menunggu itikad baik dari partai berlambang bintang mercy tersebut untuk menyampaikan aspirasi pencopotan M. Nasir yang juga adik terpidana korupsi proyek mangkrak Wisma Atlet Hambalang, M. Nazaruddin.

    “Kami tunggu satu minggu karena mesti ada komunikasi antara KS dan Komisi VII DPR RI. Itu kan disampaikan dalam rapat dengar pendapat,” ujarnya.

    Secara personal, Yaser menilai figur M. Nasir sendiri kerap melempar statement yang membuat gaduh situasi.

    “Harapan kami supaya tidak terjadi statement yang membuat gaduh negara. Negara kita ini kan lagi Covid-19 dan perekonomian sedang kurang baik, semestinya sebagai wakil rakyat harus membangun semangat agar perekonomian di masyarakat bangkit,” jelasnya.

    Akibat tudingan tidak berdasar tersebut, ia menilai telah merugikan warga Banten yang bangga dengan keberadaan BUMN yang berada di Kota Cilegon tersebut.

    Sementara itu, Bappilu DPD Demokrat Banten Azwar Anas mengatakan akan menampung aspirasi dari pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam FPMBB tersebut. Pihaknya akan menyampaikan aspirasi tersebut ke DPP.

    “Benar, kita di DPD ini merupakan perwakilan DPP, untuk itu kita akan menyampaikan aspirasinya rekan-rekan ini ke DPP. Selebihnya tidak bisa berbuat banyak,” kata Azwar.

    Menurut Azwar, point-point yang disampakan Nasir adalah saat rapat dengar pendapat (RDP) antara DPR RI dengan Direksi KS. Tentu, harus didalami juga apa yang sebenarnya dikatakan oleh Nasir.

    “Tidak bisa langsung di vonis, karena dewan itu punya hak kontroling dab budgeting. Meski begitu, biarkan ini menjadi aspirasi teman-teman. Kita menerima aspairasinya dengan baik, akan kita sampaikan dengan baik ke DPP,” katanya. (AZM)

  • Demokrat Kabupaten Tangerang Sujud Syukur

    Demokrat Kabupaten Tangerang Sujud Syukur

    CIKUPA, BANPOS – Sejumlah kader Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, Banten menggelar pemotongan tumpeng serta sujud syukur di halaman sekretariat Ruko Bizzlink, Kecamatan Cikupa, kemarin (2/4).

    Kegiatan itu digelar menyusul ditolaknya permohonan kubu Partai Demokrat versi Konferensi Luar Biasa (KLB) oleh Menkumham, Rabu (31/3).

    “Ini bentuk syukur kami atas ditolaknya permohonan kubu KLB di Menkumham,” kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi.

    Dedi mengatakan, selain ditolaknya permohonan kubu KLB oleh Menkumham bukan hanya menunjukan tegak dan solidnya Partai Demokrat, tetapi juga menunjukan masih terjaganya demokrasi di Indonesia.

    “Ini kerja keras dan kesolidan seluruh kader Demokrat, para aktivis penggiat demokrasi serta tentunya media yang telah memberitakan kebenaran,” ujar Anggota DPRD Provinsi Banten itu.

    Dedi juga menjelaskan, dengan keputusan ini menegaskan juga tidak ada dualisme di Partai Demokrat, khususnya Demokrat Kabupaten Tangerang. Dedi mengatakan, keputusan pemerintah itu mengukuhkan legalitas dan konstitusionalitas kepengurusan hasil Kongres V 2020.

    “Tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Kami akan patuh dan setia kepada Ketua Umum Partai Demokrat yang sah yakni Agus Harimurti Yudhoyono,” tegasnya.

    Sementara Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang, Nonce Thendean mengapresiasi sikap pemerintah, terutama Presiden Jokowi, Menkopolhukam Mahfud Md, Menkumham Yasonna Laoly, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, hingga KPU terkait status Partai Demokrat.

    “Keputusan ini menandakan jika pemerintah yang diwakili Menkumham telah menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya,” ujar Nonce.

    Nonce juga menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat, pihaknya berjanji untuk terus berada di belakang masyarakat dalam mengawal program-program pembangunan, dari tingkat pusat hingga daerah.

    “Kami akan selalu berada di garis depan dalam membela kepentingan masyarakat,” tegasnya.(Odi)

  • Demokrat Lebak Aksi Gundul Rambut

    Demokrat Lebak Aksi Gundul Rambut

    LEBAK, BANPOS – Sejumlah kader Demokrat di DPC Kabupaten Lebak yang setia terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Kamis (1/4) melakukan aksi gundul rambut. 

    Aksi gundul rambut itu dilakukan sebagai bentuk syukur atas Keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang menolak kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

    “Ini adalah ungkapan syukur kami atas ditolaknya kepengurusan KLB Deli Serdang oleh Kemenkumham. Saat berkas dimasukan ke Kemenkumham saya sudah bernazar jika ditolak, saya akan cukur gundul rambut,” kata Tohiri kepada wartawan di Kantor DPC Demokrat Lebak di Jalan Maulana Hasanudin, Kalanganyar

    Ia menegaskan, bahwa kader partai Demokrat di Kabupaten Lebak akan selalu solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah AHY.

    “Semoga Demokrat semakin solid, makin dicintai masyarakat, terutama oleh kalangan milenial. Kami selalu solid dibawah kepemimpinan Ketum Demokrat AHY,” tegasnya. (CR-01)

  • PRIMA Sebut Tudingan Komunis Menyesatkan

    PRIMA Sebut Tudingan Komunis Menyesatkan

    JAKARTA, BANPOS – Beredar pesan berantai melalui media sosial yang mencantumkan judul berita ‘Parpol Baru PRIMA, Rawan Terjegal Aturan Administratif’.

    Pada pesan itu tercantum narasi bernada provokasi. “Anak-anak Komunis bikin partai baru nih. Hati2 PRD dan Aliran Kiri (Komunis) Ganti Baju nama parpolnya *PRIMA* Beritahu Teman-teman lainnya jangan sampai terjebak!!!”

    Diketahui, Prima merupakan akronim dari Partai Rakyat Adil Makmur yang saat ini sedang menunjukkan eksistensinya dan memiliki tujuan untuk mengikuti perhelatan Pemilu pada tahun 2024 ini.

    Bahkan, dalam survei yang dilakukan oleh Citra Opini Polling Study (COPS). Ketua Umum Prima, Agus Jabo Priyono masuk dalam bursa Capres, bahkan mengalahkan elektabilitas capres dari Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesha.

    Dewan Pengurus Pusat Prima menanggapi pesan berantai tersebut dengan santai. Bahkan menurutnya tidak akan berpengaruh terhadap target Prima untuk lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Menurut Wakil Ketua Umum DPP Prima, Ma’ruf Asli Bhakti, adanya pesan berantai yang menyebut Partai Prima dengan kebangkitan komunisme melalui grup medsos, tidak benar dan menyesatkan.

    “Isu itu di luar konteks kekinian. PRIMA memiliki legalitas dari negara melalui Menteri Hukum dan HAM. Artinya Partai ini memenuhi ketentuan konstitusi dan perundang-undangan. Itu menunjukkan tudingan tersebut tidak memiliki kebenaran,” kata Ma’ruf.

    Ma’ruf mengaku, sebenarnya tak terlalu risau dengan tudingan itu. Hanya saja, tetap perlu diluruskan supaya tidak terbangun opini menyesatkan di tengah masyarakat.

    Menurut mantan Ketua HMI MPO Cabang Yogyakarta ini, ada keganjilan dalam pesan itu. Sebab, dalam konten berita tak menyinggung soal isu komunis.

    “Justru tulisan luar yang menyebut hal tersebut. Dari sini sangat jelas maksud ingin menyudutkan dari pihak yang membagikan link berita itu. Nampak sengaja dilakukan oleh yang pertama kali,membagikan” tudingnya.

    “Hanya perlu diingatkan kepada pihak yang mencoba menyebarkan fitnahan tersebut bahwa tindakannya berpotensi pidana,” imbuhnya.

    Ma’ruf menjelaskan, memang benar Partai Prima diinisiasi oleh PRD (Partai Rakyat Demokratik) bersama beberapa organ lainnya.

    Namun dalam perjalanannya, Prima sebagai kekuatan politik membuka diri untuk mengajak semua komponen bangsa memperkuat partai politik yang mengusung isu anti oligarki.

    Ma’ruf menuturkan bahwa Prima menjadi rumah besar bagi segenap komponen anak bangsa. Jajaran pengurus bukan hanya dari aktivis PRD, tapi juga aktivis Islam dan Nasional lainnya yang berkomitmen kebangsaan, kerakyatan dan keummatan.

    “Memang belum banyak yang tahu bagaimana dialektika partai Prima meramu diri menjadi partai tengah. Mengusung tema besar kebangsaan, kerakyatan dan keummatan,” ungkapnya.

    Ia mengungkapkan, Ketua Umum Prima, Agus Jabo dan jajaran telah banyak bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Islam. Antara lain Presiden PSII yang bermarkas di Grogol, Ketua dan Pengasuh Pondok Yayasan Taman Qur’an Indonesia, Ust. Andi Arlin. Ketua Harian Parmusi, KH. Farid Oqbah, Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Hidayatullah, Sejumlah Alumni HMI MPO, PB PII dan lainnya.

    “Sampai saat ini agenda silaturahmi itu masih terus berjalan. Silaturahmi terjalin dengan baik karena memang Bung Agus Jabo itu berlatar belakang Kader PII. Bahkan menjadi salah seorang pendiri Forum Alumni PII. Jadi insya Allah tudingan itu salah konteks dan tak berdasar,” urai Ma’ruf yang juga mantan aktivis PII Pelajar Islam Indonesia ini.

    Menyinggung persiapan verifikasi KPU, Ma’ruf mengaku saat ini PRIMA tengah konsentrasi melakukan konsolidasi internal. Konsolidasi massif hingga struktur terdepan, yakni pimpinan partai di tingkat Kecamatan dan desa.

    “Melihat progres saat ini, kami penuh optimis dapat lolos verifikasi dan siap ambil bagian dalam Pemilu 2024. Untuk itu sesuai arahan Ketua Umum, konsolidasi internal lebih prioritas agar memenuhi semua yang dipersyaratkan UU Pemilu,” tandasnya.(PBN)

  • Alumni HMI Sesalkan Tudingan Nasir, Soal PT KS Selundupkan Baja China

    Alumni HMI Sesalkan Tudingan Nasir, Soal PT KS Selundupkan Baja China

    CILEGON, BANPOS – Mantan Aktivis Mahasiswa Cilegon menyesalkan statement yang ditudingkan Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir terhadap Dirut PT Krakatau Steel (KS) Persero Tbk.

    Nasir menuding adanya praktik modus dengan mengecap baja impor asal China dengan merk Krakatau Steel, yang berpotensi merugikan uang negara senilai hampir Rp10 triliun serta terjadinya selisih harga yang dinikmati Krakatau Steel dan pengemplangan pajak, sehingga hilangnya pendapatan pajak yang diakibatkan impor baja dari China. Hal itu diungkapkannya pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirut Krakatau Steel Silmy Karim, yang disiarkan langsung, Rabu (24/3/21).

    Menanggapi hal tersebut, Alumni HMI Muda Cilegon Ficky Irfandi menyesalkan perkataan yang dituduhkan wakil rakyat tersebut. Selain itu, tudingan Nasir sangat tendensius dan cukup mengganggu stabilitas iklim usaha Krakatau Steel yang kini dalam laju perumbuhan dan sedang dilakukan tahap revitalisasi industri selama kurun waktu 2,5 tahun ini.

    “Kami mengamati bahwa tudingan yang dilontarkan sangatlah bernuansa politis dan kontra diktif dengan apa yang dituduhkan terhadap Silmy Karim selaku Dirut Krakatau Steel yang kita ketahui telah banyak melakukan pemeriksaan dalam melaksanakan bisnis yang transparan dan tata kelola perusahaan yang baik serta berkomitmen pada perjuangannya untuk mengecam derasnya produk impor China yang masuk ke Indonesia dengan harga murah dan terus berupaya agar produksi baja Indonesia mendapatkan dukungan dan proteksi pemerintah,” kata Ficky, Sabtu (27/3/21).

    Ficky menilai, sebagai politisi nasional mestinya lebih bijak dan berhati-hati dalam melontarkan suatu tudingan yang terkesan subjektif dengan beredarnya isu kontroversi tersebut.

    “Sangat merugikan nama baik Krakatau Steel sebagai produsen baja nasional yang sedang dalam laju pertumbuhan dan tahap revitalisasi industri serta akan berdampak pada penurunan kepercayaan publik terhadap BUMN Kebanggaan Provinsi Banten yang memiliki histroris panjang dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Cilegon khususnya,” ujar eks Ketua Umum HMI Cabang Cilegon.

    “Kami menegaskan agar Nasir segera menarik ucapannya tersebut dan memberikan klarifikasi kepada publik, atas tudingan kontroversi yang disampaikan karena membuat gaduh stabilitas perekenomian nasional dan daerah,” tutupnya. (LUK)