BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Penertiban Pasar Kranggot Jangan Sampai Timbulkan Persoalan Baru

    Penertiban Pasar Kranggot Jangan Sampai Timbulkan Persoalan Baru

    CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD Cilegon Isro Mi’raj mengingatkan Pemkot Cilegon, jangan sampai ada persoalan baru dengan ditertibkannya para pedagang di Pasar Kranggot.

    Ia meminta Pemkot untuk menyiapkan tempat yang layak terlebih dahulu untuk para pedagang.

    “Banyak menampung aspirasi, artinya ini pasar tradisional saya tidak menentang (program Pemkot Cilegon) yah. Artinya jangan sampai ada yang teraniyaya, tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Isro saat sidak ke Pasar Kranggot, Jumat (26/3/2021).

    Politisi partai Golkar itu menilai walaupun saat ini sudah ditertibkan, namun kondisi pasar masih acak-acakan. Ia perihatin terhadap banyaknya aduan masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya.

    “Harusnya tempatnya dulu disipakan, baru di relokasi, dirapihin, sementara ini juga acak-acakan jalan mah tetap aja sempit. Apalagi menghadapi puasa dengan kebutuhan (masyarakat) yang sangat tinggi. Jadi yuk kita sinergi dalam arti lebih mengedepankan jeritan masyarakat,” pungkasnya. (LUK)

  • Inu Aminudin Sebut Pengarsipan Yang Baik Mudahkan Koordinasi

    Inu Aminudin Sebut Pengarsipan Yang Baik Mudahkan Koordinasi

    KEGIATAN pengarsipan di Kota Serang perlu semakin ditingkatkan lagi. Hal itu agar akses informasi dan koordinasi antar instansi dapat lebih mudah dengan karena rapihnya pengarsipan.

    Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kota Serang, Aminudin. Ia mengungkapkan bahwa Kota Serang saat ini memang kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kearsipan.

    “Saat ini hanya terdapat 8 arsiparis dari sebanyak 33 OPD. Di samping itu, kendala lainnya adalah kurangnya kesadaran aparatur akan pentingnya arsip dan pengelolaan kearsipan,” ujar Inu sapaan akrab Aminudin.

    Hal tersebut menurut politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, dapat mempengaruhi kinerja kearsipan, baik dari sisi implementasi maupun pengawasan kearsipan di Kota Serang.

    “Oleh karena itu, perlu adanya penambahan jumlah formasi arsiparis di Pemerintah Kota Serang. Hal tersebut dapat terpenuhi dengan membuka kesempatan inpassing bagi pegawai, serta memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai di bidang kearsipan,” tandasnya. (DZH)

  • Zainal Abidin Dorong Peningkatan Penatausahaan Aset Daerah

    Zainal Abidin Dorong Peningkatan Penatausahaan Aset Daerah

    PENATAUSAHAAN aset daerah oleh Pemkot Serang harus semakin ditingkatkan. Sebab hingga saat ini, masih banyak aset milik Pemkot Serang yang belum memiliki legalitas kepemilikan yang jelas. Terlebih, pelimpahan aset dari Kabupaten Serang masih terus berlanjut.

    Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III pada DPRD Kota Serang, Zainal Abidin Machmud. Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan, hingga saat ini masih banyak aset Kota Serang, khususnya tanah dan bangunan, yang belum memiliki legalitas kepemilikan.

    “Saat ini masih banyak di beberapa titik di Kota Serang, aset tanah dan bangunan yang ternyata masih belum tersertifikasi. Ini harus segera dilakukan penataan oleh BPKAD selaku OPD yang berwenang,” ujarnya saat diwawancara.

    Selain itu, Pemkot Serang melalui BPKAD juga harus segera melakukan pemetaan lokasi aset-aset milik Kota Serang. Jangan sampai karena lemahnya pemetaan, aset-aset milik Pemkot Serang menjadi terbengkalai.

    “Itu harus segera diketahui oleh pemerintah kota. Kalau tidak nanti aset-aset ini tidak terurus atau terbengkalai. Bagaimana mau diurus kalau lokasinya saja tidak tahu,” terangnya.

    Menurut Zainal, hal itu sangat krusial untuk segera dilakukan. Karena dalam beberapa waktu ke depan, akan banyak pelimpahan aset dari Kabupaten Serang. Dengan demikian, Pemkot Serang tidak menumpuk ‘PR’ ke depannya. (DZH)

  • Yoppy Dorong Peningkatan Mitigasi Bencana di Kota Serang

    Yoppy Dorong Peningkatan Mitigasi Bencana di Kota Serang

    MITIGASI bencana di setiap kelurahan sangat penting untuk ditingkatkan. Hal itu agar dalam penanganan bencana, dapat lebih mudah dilakukan lantaran setiap kelurahan telah siap siaga menghadapi bencana.

    Demikian disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Yoppy. Ia mengatakan, salah satu upaya peningkatan mitigasi bencana yakni dengan dibentuknya Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) yang dilakukan oleh BPBD Kota Serang.

    “Kami mengapresiasi dan menyambut baik dengan adanya KTB. Jadi kita tidak mengandalkan BPBD saja ketika ada permasalahan bencana. Kerjanya BPBD pun akan lebih fokus, karena setiap kelurahan sudah bisa menghadapi bencana seperti banjir, dengan mandiri,” ujarnya.

    Ia mengatakan, mitigasi bencana merupakan salah satu prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dicanangkan oleh Walikota Serang. Sehingga, program KTB sangat sejalan dengan prioritas tersebut.

    “Jadi program ini merupakan program yang berkelanjutan. Sampai saat ini kan baru 19 KTB yang terbentuk. Makanya kami sampaikan kepada BPBD, nanti kelurahan mana yang belum terbentuk, kami bisa putuskan di DPRD untuk menyiapkan anggarannya,” terang politisi NasDem itu.

    Ia pun berharap, dalam satu atau dua tahun ke depan seluruh kelurahan di Kota Serang dapat terbentuk KTB. Sehingga, mitigasi bencana di setiap kelurahan dapat benar-benar terealisasi dengan baik. (DZH)

  • Marta Mulya Ajak Masyarakat Jangan Malu Untuk Mengadu

    Marta Mulya Ajak Masyarakat Jangan Malu Untuk Mengadu

    MASYARAKAT diharapkan tidak perlu malu untuk mengadukan berbagai aspirasi mereka kepada para anggota dewan. Sebab, duduknya para anggota dewan di kursi DPRD Kota Serang merupakan amanah dari masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I pada DPRD Kota Serang, Marta Mulya. Politisi Partai Hanura tersebut mengatakan, sebagai anggota dewan, dirinya akan terus mengabdikan diri untuk membantu dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

    “Tentunya kewajiban kami sebagai anggota DPRD Kota Serang adalah menampung seluruh aspirasi masyarakat Kota Serang. Masing-masing dari kami pun memiliki tugas dan fungsi masing-masing, yang tentunya akan kami jalankan sebaik mungkin,” ujarnya.

    Ia mencontohkan, apabila ada masyarakat yang merasa bahwa pelayanan publik di Kota Serang kurang baik, maka tidak perlu sungkan untuk disampaikan kepada dirinya selaku anggota Komisi I.

    “Karena pemerintahan merupakan ranah saya. Kalau pun ternyata masyarakat mengadukannya kepada anggota komisi lain, tentunya mereka pun akan meneruskan kepada komisi yang berkaitan,” ucapnya.

    Bahkan menurutnya, aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dapat mempermudah para anggota dewan untuk menjalankan tugasnya. Karena masyarakat lah yang merasakan bagaimana kinerja pemerintahan, mulai dari pembangunan hingga pelayanan publik.

    “Ketika masyarakat menyampaikan aspirasi, maka kami mendapatkan informasi langsung dari mereka yang merasakan permasalahan. Itu meringankan tugas kami dalam melakukan pengawasan,” tandasnya. (DZH)

  • Bantu UMKM, Pimpinan Dewan Ini Persilahkan Masyarakat Endorse di Instagramnya

    Bantu UMKM, Pimpinan Dewan Ini Persilahkan Masyarakat Endorse di Instagramnya

    SERANG, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, mempersilahkan masyarakat Kota Serang untuk menjadikan instagram pribadinya yakni @hasan.basri.official sebagai tempat promosi produk UMKM.

    Dalam pamflet yang tersebar, tertulis bahwa program endorse tersebut bernama Hasan Basri Peduli UMKM. Masyarakat Kota Serang hanya perlu mengisi formulir pada situs bit.ly/habapeduliumkm.

    “Pastikan ukuran feed Instagram 1:1 dan sertakan merk, foto produk, no telp/WA dan akun instagram pada poster. Semoga semakin laris dan berkah melimpah. Aamiin,” tulisnya dalam pamflet tersebut.

    Saat dikonfirmasi, Hasan Basri membenarkan mengenai program tersebut. Ia mengatakan bahwa program itu dilakukan untuk membantu pelaku UMKM, agar dapat bangkit di tengah pandemi Covid-19.

    “Iya (benar program itu). Suasana pandemic yang berlama-lama ini semuanya kena dampak, termasuk UMKM,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin (22/3).

    Hasan menuturkan, tidak ada syarat dan ketentuan untuk masyarakat Kota Serang yang ingin ikut dalam program tersebut. Bahkan, ia mengaku kedepannya akan mengajak anggota dewan lainnya untuk melakukan hal serupa.

    “InsyaAllah. Semoga dengan membantu sosialisasi ini, UMKM akan merasa terbantu. Kalau pun follower instagram saya masih sedikit,” ungkapnya. (DZH)

  • Demokrat Ajak Masyarakat Lawan ‘Begal Politik’

    Demokrat Ajak Masyarakat Lawan ‘Begal Politik’

    JAKARTA, BANPOS – Terkait kasus kudeta, Partai Demokrat menyatakan, mengapresiasi simpati dan dukungan masyarakat atas terjadinya upaya dari para ‘begal politik’, yang ingin merebut paksa Partai Demokrat dari kepemimpinan Ketua Umum hasil Kongres V, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Demisioner Plt. Sekretaris DPD Partai Demokrat Banten, Muhammad Haris Wijaya, mengajak kepada seluruh kader Partai Demokrat untuk dapat tetap solid di bawah kepemimpinan AHY.

    Pria yang juga sempat menjabat Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014 itu menegaskan, hanya pengkhianat saja yang turut serta dalam Partai Demokrat abal-abal hasil kongres yang juga abal-abal.

    “Kami akan lawan siapa pun yang merusak rumah besar Partai Demokrat. Ingat, kami akan melawan para pengkhianat yang mencoba merusak partai kami, hingga ke akar-akarnya,” kata Haris.

    Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi kegiatan-kegiatan ilegal yang menggunakan simbol-simbol Partai Demokrat, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

    “Mari kita selamatkan demokrasi dari para ‘begal politik’ di daerah kita masing-masing. Cegah perbuatan melawan hukum yang merusak Demokrasi kita”, ujarnya dalam rilis yang diterima, Jumat (19/3).

    Ia menjelaskan, kepemilikan lambang Partai Demokrat, termasuk panji-panjinya, telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan nomor pendaftaran IDM 000 201 281, yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kemenkumham RI.

    “Hal itu menyatakan bahwa pemilik merek lambang Partai Demokrat tersebut adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat yang beralamat di Jl. Proklamasi no. 41, Menteng, Jakarta Pusat, tempat dimana kepengurusan Ketum AHY berkantor sehari-hari,” tegasnya.

    Ia juga menyampaikan agar masyarakat dapat membantu melaporkan ke Kantor Partai Demokrat terdekat, jika mengetahui adanya pihak yang membohongi masyarakat dengan mengajak masuk menjadi pengurus partai mengatasnamakan dan menggunakan lambang Partai Demokrat secara ilegal.

    “Laporan tersebut akan Kami teruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses secara perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

    Sekjen Partai Demokrat juga menegaskan bahwa didalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis, pasal 100 ayat (1), menerangkan bahwa, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk dengan merk terdaftar milik pihak lain dapat dituntut pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).-

    “Kami berharap para ‘begal politik’ segera berhenti mengganggu kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Kita masih menghadapi krisis pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi di berbagai daerah. Partai Demokrat ingin segera kembali fokus melakukan kerja-kerja politik, sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat,” terangnya.(DZH)

  • Babay Ajak Guru dan Wali Murid Bersinergi Cegah Kenakalan Pelajar

    Babay Ajak Guru dan Wali Murid Bersinergi Cegah Kenakalan Pelajar

    PERISTIWA sekelompok pemuda yang melakukan pemblokiran jalan dan memamerkan senjata tajam menjadi sorotan berbagai pihak. Peristiwa yang melibatkan pemuda usia pelajar itu dinilai mampu dicegah dengan adanya sinergi antara guru dengan wali murid.

    Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Babay Sukardi. Politisi asal Partai Gerindra itu mengatakan, salah satu faktor terjadinya peristiwa tersebut kemungkinan besar akibat kurangnya aktifitas para pelajar, selama pembelajaran daring.

    Menurutnya, peran wali murid saat ini menjadi semakin penting. Sebab, para pelajar di masa pandemi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, karena pembelajaran tatap muka masih belum kembali dilaksanakan.

    “Jangankan di masa Covid-19, pada saat normal juga sebenarnya peran wali murid sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kenakalan seperti yang kemarin terjadi,” ujarnya kepada BANPOS.

    Dengan demikian, sinergi antara guru dengan wali murid perlu terus ditingkatkan. Guru sebagai tenaga pendidik dapat memberikan tugas yang relevan dengan kondisi saat ini, seperti membantu orang tua di rumah dan lain sebagainya.

    “Dan wali murid melakukan pendampingan juga di rumah. Itu saya rasa sangat efektif untuk mencegah kenakalan pelajar. Jadi memang partisipasi yang tinggi dari wali murid sangat kami harapkan saat ini,” tandasnya. (DZH)

  • Juli Minta OPD Harus Siap Melayani

    Juli Minta OPD Harus Siap Melayani

    SELURUH Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertugas pada pelayanan publik harus bisa mempersiapkan diri semaksimal mungkin, sebelum memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu agar pelayanan terhadap masyarakat dapat semakin prima.

    Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I pada DPRD Kota Serang, Juli. Politisi Partai Gerindra tersebut mengatakan bahwa dalam memberikan pelayanan publik, OPD harus benar-benar siap.

    “Ketika masyarakat hadir, jangan sampai masyarakat malah menunggu atau lain sebagainya karena OPD belum siap melayani. Hal itu yang membuat pelayanan terganggu dan citra buruk muncul di kalangan masyarakat Kota Serang,” ujarnya.

    Menurutnya, pegawai yang ditugaskan untuk membantu mengarahkan masyarakat yang ingin mengakses pelayanan pun juga harus memahami Prosedur Standar Operasional. Dengan demikian, masyarakat dapat benar-benar paham dengan alur pelayanannya.

    “Kalau bisa, di depan kantor OPD juga ada papan alur prosedur pelayanan. Jadi masyarakat tidak bingung lagi untuk bisa mengakses pelayanan. Itu yang akan kami dorong selaku Komisi I,” tandasnya. (DZH)

  • Awinan Berharap Pemkot Jadikan Ramadan Momentum Kebangkitan Ekonomi

    Awinan Berharap Pemkot Jadikan Ramadan Momentum Kebangkitan Ekonomi

    BULAN suci Ramadan dinilai menjadi momentum yang tepat untuk dapat membangkitkan kembali perekonomian masyarakat. Maka dari itu, Pemkot Serang diharapkan dapat segera mempersiapkan diri agar dalam proses bangkitnya ekonomi masyarakat, tidak menjadi bumerang peningkatan kasus Covid-19.

    Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Ari Winanto. Politisi asal PAN ini mengatakan, pemerintah harus mempersiapkan baik personel maupun regulasi, agar penerapan protokol kesehatan dapat berjalan selama bulan Ramadan.

    “Kalau di bulan Ramadan kan pasti roda perekonomian masyarakat ini bergerak. Mulai dari makanan hingga kebutuhan lainnya. Nah pemerintah harus mempersiapkan bagaimana pelaksanaannya. Karena kan kita tidak bisa melarang, jadi lebih diatur dari jaraknya, lokasinya dan lain sebagainya,” ujar Ari.

    Menurutnya, bulan Ramadan ini menjadi peluang yang tepat untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Sehingga momentum tersebut jangan sampai terlewatkan maupun terabaikan, dengan tidak mempersiapkan diri.

    “Tentu ini menjadi momentum yang tepat. Mulai kita tumbuh bangkit perekonomian ini di bulan Ramadan. Makanya persiapan yang matang dan memperketat disiplin protokol kesehatan harus benar-benar dikampanyekan dengan baik,” tandasnya. (DZH)