BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Pilgub Banten, Cuma Iti yang Bisa Salip WH

    Pilgub Banten, Cuma Iti yang Bisa Salip WH

    SERANG, BANPOS – Peneliti senior dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izul Fatah menilai hanya ada dua kandidat dari Partai Demokrat yang berpeluang besar memenangkan Pilgub Banten bila diusung. Mereka adalah Iti Octavia Jayabaya dan Wahidin Halim. Toto beralasan, Iti dan Wahidin punya peluang lebih besar daripada lima nama kandidat lainnya disebabkan oleh dua faktor yakni, pengalaman dan tingkat keterkenalan.

    “Iti menjabat sebagai Bupati Lebak. Sementara Wahidin saat ini adalah Gubernur Banten. Keduanya punya pengalaman dan tingkat keterkenalan yang sama baiknya,” ujarnya seperti yang dilansir dari RM.id, Senin (1/3/2021).

    Toto tidak menampik ada nama putri Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin, yakni Siti Nurazizah di bursa Demokrat. Tetapi, kata dia, Siti masih kalah dari sisi pengalaman dan keternalan dari Iti dan Wahidin.

    “Bu Siti memang pernah mengikuti Pilkada. Tapi itu belum cukup. Karena masyarakat pasti melihat pengalamannya di roda pemerintahan dan sukses story-nya,” jelasnya.

    Diketahui, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyebut partai berlambang mercy ini telah mempersiapkan 7 nama kader untuk dicalonkan dalam Pilkada Serentak Provinsi Banten 2022. Nama yang pertama yaitu Gubernur Banten periode sekarang yakni Wahidin Halim. Nama kedua yang disiapkan adalah Arif Rachadiono Wismansyah. Diketahui, Arif menjabat sebagai Wali Kota Tanggerang pada periode kali ini yang akan habis masa jabatannya tepat di masa pilkada.

    Kemudian, ada nama Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya. Iti sendiri merupakan putri dari eks Bupati Lebak dua periode Mulyadi Jayabaya. Selanjutnya, ada nama anggota DPR Komisi IV Nur Aini. Nur Aini berhasil duduk di parlemen melalui Partai Demokrat dapil Banten I di Pileg sebelumnya.

    Dari anggota DPR lain, Partai Demokrat juga mempersiapkan Zulfikar Hamonangan. Di Pileg sebelumnya, dia menjadi calon Partai Demokrat dari Dapil Banten III. Dua nama terakhir yang disiapkan oleh Partai Demokrat adalah Aeng Haeruddin dan Siti Nur Azizah.

    Aeng merupakan eks Ketua DPRD Banten dan tokoh kharismatik Banten. Siti adalah putri dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang pada tahun lalu terpilih sebagai Wasekjen Partai Demokrat. (SSL/AZM/RMID)

  • Muji Rohman Sebut Sosialisasi Kebijakan Itu Penting

    Muji Rohman Sebut Sosialisasi Kebijakan Itu Penting

    KEBIJAKAN yang diambil oleh pemerintah seyogyanya harus dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar tidak terjadi penolakan dari masyarakat, akibat ketidaktahuan masyarakat mengenai tujuan dari kebijakan itu.

    Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Muji Rohman. Ia menuturkan bahwa sosialisasi sangat penting dilakukan. Seperti pada rencana kerjasama pengolahan sampah antara Pemkot Tangerang Selatan dengan Pemkot Serang.

    “Memang rencana kerjasama tersebut bisa dikatakan menguntungkan bagi kedua daerah. Kota Serang nantinya akan mendapatkan feedback dalam bentuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.

    Namun ia menegaskan, Pemkot Serang harus benar-benar melakukan sosialisasi, khususnya kepada masyarakat di Kecamatan Taktakan. Pasalnya, dampak dari kerjasama tersebut akan langsung dirasakan oleh mereka.

    “Hanya catatan dari kami, mohon itu dilakukan sosialisasikan di tingkat Kecamatan Taktakan. Karena yang akan mendapatkan imbas bukan hanya satu kelurahan saja di Cilowong,” ucapnya.

    Menurutnya, sosialisasi terkait kerjasama tersebut penting dilakukan lantaran Pemkot Tangsel akan mengirimkan sampahnya sebanyak 400 ton perhari. Dengan sosialisasi, politisi Partai Golkar ini yakin masyarakat dapat menerima, demi kemajuan Kota Serang. (DZH)

  • Rizky Kurniawan Minta Pemerintah Pertimbangkan Lagi Penghapusan UN

    Rizky Kurniawan Minta Pemerintah Pertimbangkan Lagi Penghapusan UN

    PENGHAPUSAN Ujian Nasional (UN) diminta untuk dipertimbangkan lebih matang. Sebab, dengan penghapusan UN tersebut dikhawatirkan berdampak pada penurunan kualitas pendidikan di Indonesia, apalagi saat ini mayoritas kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring.

    Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Rizky Kurniawan. Politisi asal Partai Gerindra ini menuturkan bahwa secara langsung, pandemi Covid-19 telah berdampak pada kualitas pendidikan di Indonesia, termasuk Kota Serang.

    “Sekarang saja pendidikan kita tidak akan bisa maksimal. Karena hampir seluruh siswa dan siswi sekarang banyak melakukan kegiatan belajar dari rumah secara daring,” ujarnya.

    Menurutnya penghapusan UN pun bisa turut berdampak pada menurunnya kualitas pendidikan di Indonesia. Ia pun meminta agar penghapusan UN dapat dipertimbangkan lebih matang, agar kekhawatiran tersebut dapat terantisipasi.

    “Saya pikir penghapusan UN ini perlu pertimbangan yang sangat matang. Jangan sampai keputusan untuk menghapus UN ini malah merugikan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia,” tuturnya.

    Namun jika memang UN ini harus dihapuskan, Rizky berharap pengganti UN harus bisa lebih baik dalam peningkatan standar pendidikan. Hal itu agar kualitas pendidikan Indonesia tidak tertinggal dengan Negara-negara lain.

    “Karena menurut saya pendidikan ini sangat penting sekali untuk menentukan masa depan bangsa kita. Kalau di kemudian hari kualitas pendidikan kita menurun, maka kita akan lebih tertinggal jauh dengan dunia luar,” tandasnya. (DZH)

  • Aan Nurhandiat Terus Bergerak untuk Kegiatan Sosial

    Aan Nurhandiat Terus Bergerak untuk Kegiatan Sosial

    AAN Nurhandiat, namanya mungkin banyak dikenal publik sejak dirinya menjadi anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014. Meski tak kembali mencalonkan diri menjadi wakil Rakyat, Kang Aan, sapaan akrab Banpos kepada Aan Nurhandiat tetap eksis di kegiatan sosial dan kerap ditawari memimpin organisasi-organisasi kepemudaan dan organisasi lainnya.

    “Untuk saat ini saya masih aktif di beberapa organisasi pegiat kepemudaan, organisasi usaha maupun organisasi pergerakan lainnya. Bahkan beberapa organisasi meminta untuk saya pimpin, tapi masih saya pikir-pikir lagi. Yang jelas memang belakangan saya konsen pada kegiatan yang bersifat sosial,” kata Aan.

    Aan mengaku ingin berbuat lebih banyak untuk masyarakat dengan jalur organisasi atau yayasan sosial. Tujuannya agar lebih banyak pula orang yang turut serta dalam gerakan sosial tersebut.

    “Di organisasi non pemerintahan tentu kita bisa lebih bebas menggelar kegiatan sosial. Tanpa menggunakan anggaran pemerintah yang sejatinya perlu dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kepada rakyat dan kepada Tuhan,” ujar Aan.

    Aan mengaku tak apatis kepada politik, karenanya ia masih tercatat sebagai kader Partai Demokrat. Meski demikian, ia mesti berpikir 2 kali jika harus terjun ke politik praktis atau mencalonkan sebagai wakil rakyat kembali.

    “Harus kita sadari, hari ini yang langka dicari adalah, pemimpin yang bisa membawa masyarakat kearah yang lebih baik. Ciri pemimpin yang bisa membawa masyarakat ke arah lebih baik itu, pemimpin yang tidak meminta jabatan, tidak pengin dan tidak berharap dengan jabatan,” terang Aan.

    Aan menambahkan, namanya pemimpin itu harus di minta oleh rakyat, agar kelak jika mereka menjadi pemimpin, malu hati jika perilakunya tidak amanah dalam memimpin. Malu pada Tuhannya dan malu dengan masyarakat yang sudah memberikan suaranya.

    “Saat ini muncul banyak fenomena yang memprihatinkan, banyak pemimpin yang tidak tau malu meski janji janji politiknya banyak yang tidak teralisasi karena hari ini banyak pemimpin penggila jabatan, bukan lagi peminta jabatan akan tetapi pemimpin penggila jabatan,” pungkas Aan.

    Untuk itu, lebih jauh mengatakan, sebaiknya ia mencari jalan lain dalam hal berbuat yang bermanfaat untuk masyarakat. Meski tidak lewat jalur ikhtiar politik, banyak hal yang bisa dikerjakan lewat jalan jalan lainnya.

    “Kuncinya ada kemauan berbuat yang manfaat untuk masyarakat, dan dalam proses perjalanannya kita harus berpegang pada tali jujur, sabar dan ikhlas,” Aan menambahkan. (MUF)

  • Muhtar Efendi Dorong Modernisasi Pelayanan di Era Pandemi

    Muhtar Efendi Dorong Modernisasi Pelayanan di Era Pandemi

    PELAYANAN terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Pemkot Serang harus mulai tersentuh modernisasi. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini, pemerintah harus lebih kreatif dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi I pada DPRD Kota Serang, Muhtar Efendi. Politisi asal PKS tersebut mengatakan bahwa meskipun dalam kondisi Pandemi Covid-19, pelayan oleh pemerintah tetap harus berjalan dengan baik.

    “Karena di era pandemi ini, jangan sampai para aparatur pemerintahan merasa terbatasi dengan pelayanan, karena memang kondisinya seperti ini,” ujarnya.

    Menurutnya, jangan sampai ada alasan karena pandemi, pelayanan terhadap masyarakat menjadi turun. Ia menegaskan bahwa aparatur pemerintahan harus lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan.

    “Saya kira pelayanan pemerintah ini sudah harus dimodernisasi. Smart people-nya harus lebih ditampilkan dengan kreativitas dan inovasi, harus lebih dioptimalkan,” ungkapnya.

    Dengan adanya fasilitas yang tersedia, Muhtar menuturkan bahwa para aparatur pemerintah harus bisa memaksimalkannya untuk kepentingan masyarakat. Seperti mengoptimalkan penggunaan IT, sehingga tidak ada lagi pelayanan yang harus tatap muka.

    “Jadi sudah tidak perlu lagi datang, ngantri dan lain sebagainya. Ini kan sangat disayangkan. Seharusnya tanpa bertemu pun, pelayanan itu betul-betul harus terus berjalan,” tandasnya. (DZH)

  • Jumhadi Berharap Bapenda Mampu Optimalisasi PAD

    Jumhadi Berharap Bapenda Mampu Optimalisasi PAD

    PEMERINTAH Kota Serang secara resmi membentuk Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), setelah sebelumnya menjadi kewenangan BPKAD. Pembentukan OPD yang secara konsen mengurus seluruh pendapatan itu diharapkan mampu mengoptimalisasi PAD Kota Serang.

    Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi III pada DPRD Kota Serang, Jumhadi. Ia mengatakan bahwa dengan terbentuknya Bapenda, seharusnya PAD Kota Serang dapat semakin optimal dan terlepas dari ketergantungan dana transfer.

    “Mudah-mudahan dengan adanya Bapenda, pendapatan Kota Serang dapat lebih baik lagi. Jangan sampai tidak ada perubahan. Karena Kota Serang ini masih ketergantungan terhadap dana transfer. PAD itu di bawah 20 persen dari seluruh pendapatan,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa kehadiran Bapenda di Kota Serang harus bisa menjadi solusi atas banyaknya kebocoran atas pendapatan Kota Serang. Jangan sampai dibentuknya Bapenda menjadi sia-sia lantaran tidak ada perubahan sama sekali.

    “Maka saya selaku DPRD Kota Serang berharap, jangan sampai ini hanya sekadar penambahan OPD saja. Tapi ternyata tidak ada perubahan yang signifikan. Kalau seperti itu sama saja bohong,” terangnya.

    Politisi asal Partai NasDem ini juga meminta kepada Walikota Serang, agar dapat bertindak tegas terhadap Kepala OPD penghasil jika memang kinerjanya buruk. Sehingga, optimalisasi PAD dapat dilakukan dengan kinerja yang baik, dan pencegahan terhadap kebocoran. (DZH)

  • Haji Iyos Minta Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak Pada Masyarakat

    Haji Iyos Minta Kebijakan Pemerintah Harus Berpihak Pada Masyarakat

    PEMERINTAH wajib membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Sebab hal tersebut lah alasan dari keberadaan pemerintah.

    Demikian disampakan oleh anggota Komisi I pada DPRD Kota Serang, Ahmad Rosadi. Ia mengatakan bahwa kewajiban yang melekat pada pemerintah yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    “Karena bagaimana pun juga, pemerintah itu wajib untuk mensejahterakan masyarakat. Karena yang paling utama adalah memberikan kesejahteraan dari setiap kebijakan,” ujar Haji Iyos sapaan akrab Ahmad Rosadi ini.

    Seperti pada polemik rencana kerja sama pengelolaan sampah antara Pemkot Serang dengan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel). Menurutnya, pemerintah wajib mendengarkan aspirasi dari masyarakat.

    “Apalagi kan ada dampak langsung terhadap masyarakat. Maka itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemkot Serang. Jangan sampai ini menjadi ajang uji coba,” terangnya.

    Politisi asal PAN ini pun menegaskan, jangan sampai dengan terburu-burunya pengambilan kebijakan oleh pemerintah, justru malah menjatuhkan reputasi pemerintah karena hal itu. (DZH)

  • Heni Berkomitmen Bekerja tak Tersekat Dapil

    Heni Berkomitmen Bekerja tak Tersekat Dapil

    ANGGOTA dewan tidak boleh hanya menampung aspirasi dari masyarakat yang berada di daerah pemilihan dirinya saja. Sebab, seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang merupakan tanggungjawab dari setiap anggota dewan.

    Demikian disampaikan oleh anggota Komisi I pada DPRD Kota Serang, Heni Sulastri. Politisi asal Partai Demokrat itu menegaskan, tidak ada lagi batasan daerah pemilihan saat telah mengemban amanah sebagai anggota DPRD.

    “Ketika sudah menjadi dewan, maka seluruh anggota tidak lagi terbatas pada daerah pemilihannya saja. Namun mereka bertanggungjawab terhadap seluruh masyarakat Kota Serang,” ujarnya.

    Ia mengatakan, seluruh masyarakat di Kota Serang dapat menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan dari daerah pemilihan manapun. Termasuk kepada dirinya yang berasal dari daerah pemilihan Cipocok Jaya.

    “Misalkan permasalahan banjir, meskipun banjir yang terjadi itu contohnya ada di Kecamatan Taktakan, tetap aspirasi dapat disampaikan kepada saya yang berasal dari dapil Cipocok,” tuturnya.

    Dengan demikian, segala aspirasi dapat benar-benar terdengar. Selain itu, permasalahan yang ada pun dapat diteruskan melalui fraksi yang telah menempatkan anggota-anggotanya di berbagai komisi. (DZH)

  • Amanudin Toha Minta Pembangunan di Kota Serang Harus Merata

    Amanudin Toha Minta Pembangunan di Kota Serang Harus Merata

    PEMBANGUNAN di Kota Serang harus bisa benar-benar merata. Meskipun tidak dapat dilakukan secara langsung dalam satu tahun, namun diharapkan kemantapan infrastruktur dapat terwujud pada akhir periode kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota.

    Demikian disampaikan oleh anggota Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Amanudin Toha. Ia menuturkan bahwa hingga saat ini, pembangunan infrastruktur memang masih belum merata di Kota Serang.

    “Infrastruktur kalau dibilang merata, yah memang belum yah. Karena kan memang APBD di Kota Serang ini tidak mencukupi untuk membangun secara merata dalam satu waktu,” ujarnya.

    Namun memang, ia menuturkan bahwa pada saat berakhirnya kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, pembangunan harus sudah merata. Sebab menurutnya, hal itu merupakan bagian dari RPJMD yang telah ditetapkan.

    “Kalau untuk pemerataan satu waktu kan memang susah. Namun kalau akhir periode Walikota dan Wakil Walikota, insyaAllah sudah harus merata. Karena kan sesuai dengan RPJMD,” ungkap politisi Partai Demokrat itu.

    Oleh karenanya, selaku anggota DPRD dirinya akan terus melakukan pengawalan atas pembangunan di Kota Serang. Sehingga, harapan dan aspirasi dari masyarakat dapat benar-benar terealisasi. (DZH)

  • Khoeri Mubarok Nilai Pemprov Abai, Masyarakat Kota Serang Jadi Korban

    Khoeri Mubarok Nilai Pemprov Abai, Masyarakat Kota Serang Jadi Korban

    SEBAGAI Ibukota Provinsi Banten, Kota Serang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemprov Banten. Sayangnya, untuk membantu masalah banjir saja Pemprov Banten masih abai terhadap kewajibannya.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi IV pada DPRD Kota Serang, Khoeri Mubarok. Ia mengatakan bahwa banjir di Kota Serang selain karena buruknya drainase, banjir juga disebabkan akibat tidak terurusnya aliran sungai kewenangan provinsi.

    “Di Kota Serang ini banyak sekali sungai yang menjadi kewenangan provinsi, namun tidak terurus. Contohnya sungai Singandaru, Cibanten dan anak sungai Cibanten. Ini tidak mendapatkan penanganan, hingga mengakibatkan banjir,” ujarnya.

    Menurut politisi asal Partai Gerindra ini, abainya Pemprov Banten dalam melakukan penanganan dan pemeliharaan sungai yang menjadi kewenangannya, membuat masyarakat Kota Serang terus menerus menjadi korban banjir.

    “Ketika kewenangan pemeliharaan sungai ini menjadi masalah dengan terus diabaikan, maka ini membuat proses penanganan banjir yang dilakukan oleh Pemkot Serang gagal. Maka sikap abai dari Pemprov ini harus segera diselesaikan,” tuturnya.

    Ia mengatakan, jangan sampai karena hal tersebut, masyarakat Kota Serang menjadi selalu dibayang-bayangi oleh bencana banjir, yang seharusnya bisa diselesaikan jika kewenangan Pemprov Banten benar-benar dijalankan. (DZH)