BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • PPP Kota Serang Potong Tumpeng, Rayakan HPN Bersama Insan Pers

    PPP Kota Serang Potong Tumpeng, Rayakan HPN Bersama Insan Pers

    SERANG, BANPOS- Ketua DPC PPP Kota Serang, Uhen Juhaeni menyebut, pers patut diberikan apresiasi yang tinggi. Sebab, peran media massa dianggap begitu krusial dalam pembangunan khususnya di Kota Serang, informasi yang disampaikan menjadi kritik bahkan solusi untuk Pemkot Serang agar dapat menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik.

    Hal itu diungkapkan olehnya, usai memperingati Hari Pers Nasional (PHN) 2021 bersama awak media di kantornya, Rabu (10/2/2021). Dalam momentum HPN ini, menjadikan titik balik pergerakkan media massa terutama di masa Pandemi Covid-19 yang terus ikut serta dalam melakukan pembangunan di Kota Serang.

    “Peran media begitu penting, kita bisa lihat mulai dari kejadian banjir. Dengan demikian, Pemerintah dapat mengetahui titik banjir dan genangan, sehingga dapat ditindaklanjuti untuk ditangani atau diberikan bantuan,” ujarnya.

    Selain itu, terdapat peran yang begitu penting dari insan pers atas keberhasilan PPP sebagai partai pengusung Walikota dan Wakil Walikota Serang. Sehingga pihaknya berterimakasih dengan adanya dukungan dan kritikan dari media.

    “PPP berterima kasih kepada teman-teman media, karena tanpa dukungan dan kritikan kami tidak bisa mencapai pada titik saat ini. Kita tidak akan diketahui oleh orang banyak, makanya kita juga butuh publikasi,” tuturnya.

    Sebagai bentuk terimakasih, pihaknya mengajak wartawan yang ada di Kota Serang untuk merayakan HPN secara bersama dengan memotong tumpeng. Sebagai bentuk apresiasi atas sinergi yang terus dibangun.

    “Kami tidak bisa merayakan secara berlebih, tapi paling tidak dengan potong tumpeng ini sebagai bentuk apresiasi kami atas sinergi yang terus dibangun,” katanya.

    Meski begitu, ia berpesan agar insan pers dapat terus memberikan informasi yang valid sesuai dengan fakta. Jangan takut memberitakan, selagi hal tersebut diyakini benar.

    “Saya harap teman-teman jangan pernah takut memberitakan sesuatu kalau memang itu sesuai dengan fakta di lapangan,” pesannya.

    Sekjen Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Tusnedi berterima kasih atas kepedulian dan sinergitas yang dibangun bersama teman-teman media massa.

    “Perayaan semacam merupakan bentuk kepedulian, bahkan mungkin ini satu-satu partai politik yang begitu respek atas kinerja kita selama ini,” ucapnya.

    Ia juga berharap agar PPP khususnya pada anggota yang menjadi bagian dari DPRD, dapat menyampaikan saran ataupun kritikan terhadap Pemkot Serang. Sehingga pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi dari Walikota dan Wakil Walikota Serang.

    “Sebagai insan pers kita memberikan informasi sesuai dengan fakta di lapangan. Tentunya DPRD mengetahui permasalahan yang ada di lapangan, maka kita saling bahu membahu dalam membangun Kota Serang ke arah yang lebih baik,” jelasnya. (MUF)

  • Bambang Janoko Ingatkan ASN di Kota Serang tak Boleh Terpecah

    Bambang Janoko Ingatkan ASN di Kota Serang tak Boleh Terpecah

    APARATUR Sipil Negara (ASN) di Kota Serang harus menjalankan tugas-tugas yang mereka emban, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas pengabdiannya, ASN tidak boleh terpecah dengan menyatakan diri sebagai ASN blok Walikota ataupun Wakil Walikota.

    Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi I pada DPRD Kota Serang, Bambang Janoko. Politisi asal PDIP itu mengatakan, ASN saat mengabdi menjalankan tugasnya harus berpedoman pada aturan perundang-undangan.

    “Jadi tidak boleh ada terpecah belah. Tidak boleh ada istilah ASN pak Wali, ASN pak Wakil. Itu sudah tidak boleh lagi, harus menjalankan tugas sesuai dengan aturan perundang-undangan,” ujarnya kepada BANPOS.

    Ia menegaskan, keberadaan ASN bertugas untuk membantu Walikota dan Wakil Walikota, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, yang saat ini harus dipikirkan oleh ASN yakni bagaimana masyarakat dapat sejahtera.

    “Jadi jangan ada lagi yang berpikiran saya orangnya pak Wali atau pak Wakil. Semuanya sudah memiliki tugas masing-masing, dari Walikota, Wakil Walikota maupun Sekda. Pengabdian untuk masyarakat,” terangnya.

    Menurutnya, Kota Serang tidak akan maju jika ASN masih terpecah belah. Maka dari itu, ia meminta agar para ASN dapat bersatu dan Sekda bertugas untuk mengkoordinasikannya. Agar isu matahari kembar di Kota Serang tidak lagi ada. (DZH)

  • Pujianto Minta Pemkot Serang Jangan Anak Tirikan Kesejahteraan Sosial

    Pujianto Minta Pemkot Serang Jangan Anak Tirikan Kesejahteraan Sosial

    PEMBANGUNAN manusia sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur. Maka dari itu, Pemkot Serang tidak boleh menganaktirikan program kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

    Demikian disampaikan oleh Ketua Komisi II pada DPRD Kota Serang, Pujianto. Ia mengatakan bahwa saat ini, banyak masyarakat Kota Serang yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

    “Sehingga program-program sosial kemasyarakatan ini harus benar-benar diprioritaskan oleh Pemkot Serang. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat akan semakin baik. Jangan malah dianaktirikan,” ujarnya.

    Bahkan menurut politisi asal Partai NasDem ini, Pemkot Serang tidak perlu terlalu besar dalam menganggarkan pembangunan infrastruktur. Karena, sebagian besar infrastruktur di Kota Serang merupakan kewenangan provinsi dan pusat.

    “Saya kira jangan terlalu memprioritaskan infrastruktur. Jadi saya selaku Ketua Komisi II berharap agar Pemkot Serang, pihak eksekutif, pak Walikota, untuk juga memprioritaskan anggaran untuk kemanusiaan, untuk sosial masyarakat,” terangnya.

    Di akhir, ia menegaskan bahwa baik infrastruktur maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat sama-sama penting. Namun ia meminta agar jangan sampai program kesejahteraan sosial dianaktirikan oleh pembangunan infrastruktur. (DZH)

  • HUT Partai Gerindra ke- 13, Wong Cilik itu Pun Kini Tersenyum

    HUT Partai Gerindra ke- 13, Wong Cilik itu Pun Kini Tersenyum

    CILEGON, BANPOS – Memasuki usianya ke-13 tahun, Partai Gerindra terus berkomitmen mendekatkan diri dengan rakyat. Seluruh pengurus dan anggota dewan diimbau untuk selalu bersama rakyat kecil (wong cilik, red), agar menjadikan wong cilik bisa tersenyum.

    Momentum HUT Partai Gerindra pun dijadikan perekat dengan rakyat di seluruh penjuru Nusantara. Tak terkecuali di Kota Cilegon.

    Ketua DPP Prabowo Subianto saat pidato politik pada acara HUT Gerindra secara virtual, memberikan instruksi agar jajaran pengurus partai dan anggota dewan dekat dengan rakyat.
    Adalah Maimun (40), warga Link Kepudenok Jaya RT 014/02, Kelurahan Lebakdenok, Kecamatan Citangkil, salah satu warga yang merasakan sentuhan sosial DPC Partai Gerindra Kota Cilegon.

    Buruh serabutan itu kepada BANPOS mengaku terharu dengan kepedulian Partai Gerindra dan Sokhidin dengan membangunkan rumah layak huni untuk ia dan anak istrinya.

    Sejak bertahun- tahun ia dengan istri dan ke- dua anaknya mendambakan rumah yang layak huni untuk sekedar berteduh dari teriknya panas matahari dan dingin nya udara malam.

    Ia mengaku senang sejak Partai Gerindra mewujudkan impiannya itu.
    Ia menceritakan, sebelum rumahnya dibangun Gerindra sering bocor dan merasakan dinginnya suasana malam hari.

    Kondisi rumahnya berukuran 2x 2 meter, saat itu hanya ditempel terpal dan beratap genteng seadanya serta berlantai tanah.

    “Kondisi awal rumah saya bukan tembok dan dari bilik kayu. Tapi rumah saya menggunakan terpal sekelilingnya. Atap genteng seadanya dan sering bocor. Tapi Alhamdulillah sekarang saya bersyukur bisa menempati rumah yang layak, setelah Gerindra merehab menjadi permanen,” ungkap Maimun dengan nada sedih, mengenang kondisi rumahnya saat itu.

    Kini Maimun bersama istri dan ke- dua anaknya menempati rumah dinding tembok bata, beratap asbes dan berlantai keramik.

    Pria yang juga mengaku berprofesi sebagai pemulung itu, kini lega bisa menempati rumah permanen berukuran 10×5 meter.

    Sebelumnya, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon, Sokhidin menyatakan, atas instruksi ketua DPP Prabowo Subianto yang juga Menteri Pertahanan RI, bahwa pengurus partai harus dekat dengan rakyat kecil (wong cilik, red).

    “Pada pidato politik HUT Partai Gerindra ke-13 tahun ini, saya instruksikan kepada seluruh pengurus partai di semua jajaran agar membuat “wong cilik ngguyu” (baca: akyat kecil tersenyum). Teruslah dekat dengan rakyat,” ujar Sokhidin usai acara HUT Partai Gerindra tingkat Kota Cilegon di Kantor DPC kawasan Ruko Green Mega Blok, Cibeber, hari ini, Sabtu (6/2/2021).

    Sokhidin yang juga mantan calon Wakil Walikota Cilegon ini menjelaskan, ada sejumlah rangkaian kegiatan HUT partainya yang dilaksanakan. Di antaranya santunan yatim piatu dan bedah rumaj warga kurang mampu.
    Menurutnya, kedekatan Gerindra dengan wong cilik akan terus ditanamkan dan dijadikan komitmen bersama kepada seluruh pengurus dan anggota DPRD Cilegon.

    “Baik pengurus partai maupun anggota dewan betekad bahwa Partai Gerindra terus dekat dengan wong cilik. Semoga kehadiran Gerindra terus membersamai rakyat,” tandasnya.

    Sementara itu, pada bakti sosial bedah rumah, Sokhidin memimpin langsung penyerahan kunci rumah kepada warga bernama Maimun.

    Selama dua pekan, pengurus Gerindra sudah melakukan bedah rumah tidak layak huni tersebut.

    Pada kegiatan sosial tersebut, Sokhidin didampingi Sekretaris DPC, Faturohmi, dan lima anggota dewan lainnya, Hasbi Sidik, Babay Suhemi, Gufron, Sadeli dan Rino Hadi Putra.

    Ia mengungkapkan, anggaran bedah rumah milik Maimun tersebut hasil iuran para anggota DPRD Cilegon.

    “Alhamdulillah hari ini di HUT Gerindra seluruh anggota DPRD Cilegon ikut terjun langsung menyapa masyarakat. Saya bangga dengan para anggota dewan yang tetap peduli dan berjiwa sosial kepada masyarakat,” terangnya.(BAR)

  • Ridwan Dorong Tingkatkan Kemandirian Kota dengan Optimalisasi PAD

    Ridwan Dorong Tingkatkan Kemandirian Kota dengan Optimalisasi PAD

    TINGKAT kemandirian Kota Serang dalam hal pembiayaan saat ini masih sangat rendah. Permasalahan tersebut harus dapat segera diselesaikan, dengan cara mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) minimal hingga 50 persen, dan tidak lagi berpangku pada dana transfer.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III pada DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad. Sebagai ketua komisi yang membidangi pengelolaan keuangan daerah, dirinya mendorong agar kemandirian Kota Serang dapat meningkat sesuai dengan fungsi DPRD yakni pembuatan Perda, penganggaran dan pengawasan.

    “Kalau dari sisi pembuat perda, salah satunya kami mengusulkan perda kerjasama dan investasi daerah. Perda ini adalah upaya untuk mengoptimalkan peran Pemkot Serang meningkatkan tumbuh kembangnya investasi daerah,” ujarnya.

    Politisi asal PKS ini mengatakan, pihaknya ingin agar iklim investasi dan iklim kerjasama di Kota Serang meningkat. Sehingga, dapat mendongkrak PAD Kota Serang.

    Sedangkan dari aspek penganggaran, pihaknya mendorong upaya peningkatan penambahan penganggaran kepada program dan kegiatan yang langsung meningkatkan PAD, yakni intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah yang dikerjakan oleh BPKAD.

    “Begitu pula dengan fungsi pengawasan. Upaya yang kami lakukan ini mengawasi betul agar OPD penghasil PAD melakukan fokus pada dua hal, pertama intensifikasi mengoptimalkan potensi PAD yang sudah jelas. Mendorong pemerintah agar tingkat kebocoran PAD itu bisa diminimalisir dengan pendekatan teknologi,” ungkapnya.

    Dengan demikian, Kota Serang dapat benar-benar mengoptimalkan PAD dan juga mampu meningkatkan kemandirian dalam hal pembiayaan, dengan terlepas dari ketergantungan akan dana transfer. (DZH)

  • Roni Alfanto Minta Dewan Harus Jadi Teladan

    Roni Alfanto Minta Dewan Harus Jadi Teladan

    SEBAGAI wakil rakyat yang duduk di pemerintahan, seluruh anggota DPRD Kota Serang harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat. Terlebih dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini, diperlukan teladan yang baik agar penerapan protokol kesehatan benar-benar dijalankan oleh masyarakat.

    Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto. Politisi asal Partai NasDem ini mengatakan, seluruh pihak saat ini sedang benar-benar berjuang dalam memutus mata rantai Covid-19, termasuk pula DPRD Kota Serang. Berbagai program dicanangkan, untuk dapat mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Serang.

    “Makanya ketika datang ke masyarakat, anggota dewan pun harus bisa melakukan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam melawan hoaks. Sehingga program pemerintah dalam menyelesaikan pandemi ini benar-benar terlaksana,” ujarnya.

    Bahkan menurutnya, untuk menunjukkan teladan yang baik kepada masyarakat, anggota dewan, khususnya dirinya sendiri, siap untuk menerima vaksinasi Covid-19. Hal itu agar masyarakat percaya bahwa vaksin benar-benar aman, dan tidak seperti isu hoaks yang beredar.

    “Kalau memang tenaga medis sudah selesai divaksin, kami diperlukan untuk memberikan contoh kepada masyarakat untuk divaksin, kami siap. Karena kami harus menjadi teladan bagi masyarakat,” tegasnya.

    Di akhir, Roni menuturkan bahwa satu-satunya cara untuk bisa menang melawan Covid-19 adalah dengan bersatu, semangat dan disiplin yang tinggi dalam penerapan protokol kesehatan serta aturan dari pemerintah. (DZH)

  • IKA Untirta Minta Plt Kepala Daerah Berkompeten

    IKA Untirta Minta Plt Kepala Daerah Berkompeten

    SERANG, BANPOS – Seiring dengan mayoritas pendapat fraksi Parpol di DPR RI yang memutuskan pelaksanaan Pilkada Serentak tetap dilaksanakan tahun 2024. Hal ini sesuai agenda yang ditetapkan dalam Undang-undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu akan memiliki berbagai konsekuensi yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah.

    Demikian yang dikatakan Ketua Umum IKA Untirta, Asep Abdullah Busro seperti yang dilansir dari siaran persnya yang diterima BANPOS, Senin (1/2/2021).

    “Pertama Penempatan Pejabat yang kompeten, karena seiring dengan akan purna bakti dari para Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota pada tahun 2022 dan 2023. Untuk itu, maka pemerintah perlu menempatkan orang-orang yang tepat dan kompeten sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah,” katanya.

    Hal ini, menurut Asep, agar posisinya tidak kontra produktif menimbulkan instabilitas birokrasi yang berimplikasi menghambat pembangunan namun sosok pejabat harus figur kompeten yang mampu menjaga stabilitas dan soliditas birokrasi serta dapat mendukung akselerasi program pembangunan didaerah.

    “Kedua, Persiapan Penyelenggaran Pemilu, karena mempertimbangkan pelaksanaan Pilkada 2024 berbarengan dengan agenda Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) maka diperlukan persiapan dan pembekalan extra dan matang terhadap Penyelenggara Pemilu hal tersebut menghindari jatuhnya korban dikalangan penyelenggara pemilu seperti yang terjadi pada saat pelaksanaan agenda Pilpres dan Pileg yang dilaksanakan bersamaan pada Pemilu 2019,” ungkap Asep.

    Lebih jauh Asep menjelaskan, dalam konteks politik, pelaksanaan Pilkada 2024 berdampak pada perubahan konstelasi politik di daerah. Karena tidak ada petahana (incumbent) murni maka seluruh kandidat calon kepala daerah memiliki peluang yang sama karena semuanya memulai dari nol atau Start from Zero dalam mengelola Popularitas dan Elektabilitasnya dimata masyarakat.

    “Para kepala daerah yang purna bakti pada tahun 2022 dan 2023 dan hendak mencalonkan kembali pada Pilkada 2024 memiliki peluang lebih baik karena sudah menanamkan orang-orangnya di birokrasi pemerintahan meskipun dukungan birokrat masih perlu diuji kembali loyalitasnya. Peluang bagi Kepala daerah yang baru terpilih di 2020 untuk ikut kontestasi di level diatasnya justru terbuka lebar, namun hal tersebut kembali pada kemampuan dan strategi masing-masing calon kepala daerah mempersiapkan kendaraan politik serta memanfaatkan berbagai issue yang berkembang dimasyarakat untuk dipergunakan membangun brand image personal calon kepala daerah dalam rangka meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya dimata masyarakat pemilih didaerahnya,” papar Asep.

    Asep menambahkan, sisi positif dari Petapan Pilkada 2024 diharapkan dapat efektif menurunkan eksalasi kompetisi politik didaerah dan memastikan para kepala daerah dapat lebih fokus dalam melakukan program pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi pada masa pandemik Covid-19 serta merealisasikan program pembangunan daerah dengan baik dan optimal yang akan bermanfaat bagi masyarakat. (MUF)

  • Bagi Ratu Ria Maryana, Pengawasan Dewan adalah Suara Hati Rakyat

    Bagi Ratu Ria Maryana, Pengawasan Dewan adalah Suara Hati Rakyat

    FUNGSI pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bukan serta merta dilakukan atas kehendak anggota dewan semata. Namun, fungsi pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan hasil penyampaian aspirasi dari masyarakat.

    Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana. Politisi perempuan asal Partai Golkar tersebut mengatakan, segala tindakan yang dilakukan oleh DPRD tidak pernah terlepas dari aspirasi masyarakat.

    “Masyarakat memiliki aspirasi yang terus disampaikan kepada kami selaku anggota dewan. Kami ada kegiatan reses, dan disitulah masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi mengenai pembangunan di Kota Serang,” ujarnya.

    Ia mengatakan, berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya juga merupakan aspirasi dari masyarakat. Oleh karena itu, ia meminta agar pihak eksekutif tidak merasa terganggu dengan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Serang.

    “Pengawasan yang kami lakukan merupakan pengawasan yang masyarakat lakukan. Artinya, pengawasan yang dilakukan oleh dewan, adalah suara hati masyarakat,” ungkapnya.

    Ia pun menegaskan, dirinya akan terus menempatkan kepentingan dan aspirasi masyarakat Kota Serang di atas segalanya. Baik pada saat dirinya menjabat sebagai pimpinan dewan, atau pun pada jabatan lainnya. (*)

  • Keselarasan PLTU Jawa 9 & 10 dengan Nelayan Jadi Acuan DPRD Banten

    Keselarasan PLTU Jawa 9 & 10 dengan Nelayan Jadi Acuan DPRD Banten

    PULOMERAK, BANPOS – Relokasi nelayan dan perhatian terhadap mereka oleh manajemen PLTU Jawa 9&10 sangat baik. Pembuatan pangkalan nelayan dan berbagai fasilitas pendukung buat mereka, selayaknya dicontoh industri lainnya di wilayah yang sama, di Banten.

    Aspek keselarasan dengan lingkungan, juga ternyata sangat diperhatikan, dan dikelola baik. Demikian dinyatakan Komisi IV DPRD Provinsi Banten dari pengamatan mereka dalam agenda kunjungan ke pembangkit listrik berkapasitas 1000 x 2 MW yang dalam proses pembangunan tersebut. Kunjungan itu sendiri dilakukan Ida Rosida Lutfi dan Dede Rohana Putera, Kamis (21/1/2021).

    Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) DPRD Provinsi Banten Dede Rohana Putera mengatakan, dari kegiatan monitoringnya di pangkalan nelayan di Suralaya, dia menemukan sejumlah fakta yang sangat baik. Dia gembira karena relokasi nelayan yang sebelumnya berada di Pantai Kelapa Tujuh, saaat ini oleh pihak PLTU Jawa 9&10 sudah direlokasi dan disediakan pangkalan yang layak.

    Dia bersama Ida Rosida Lutfi, kolega se-Komisi di DPRD Banten, dalam kerangka kerja kordinasi dan pengawasan lapangan mengenai pengelolaan limbah, mendapati hubungan manejemen PLTU yang sedang dibangun ini dengan nelayan dan warga sekitar, amat baik. Lingkungan sekitar juga dikelola profesional selaras.

    “Nelayan di Kelapa Tujuh itu ternyata direlokasi, dibuat area penampungan nelayan. Bagus ini. Ini saya lagi pelajari, nanti ini mau kita duplikasi nih, harusnya kalau bisa, PT Pelindo, harusnya PT.KS, harus lainnya, bagus tuh dibikin kayak gitu. Kalau saya lihat tadi hasil kunjungan, nelayan tidak merasakan dampak penggusuran untuk kepentingan proyek PLTU 9&10, jadi lebih baguslah. Mudah-mudahan ini nanti saya sampaikan ke industri-industri yang lain biar pada bisa bikin kaya gitu,” kata Dede saat dikonfirmasi, Jumat (22/1/2021).

    Dia menguraikan harapannya, agar industri memperhatikan kehidupan nelayan, warga sekitar, dan lingkungan hidup. Apa yang dilakukan manejemen PLTU Jawa 9&10, dinilai bisa menjadi contoh perlakuan baik itu. Fasilitas pangkalan, masjid yang sangat bagus, pemberdayaan UKM yang dilakukan perusahaan pembangkit, meyakinkan Dewan akan pembangunan berkeseinambungan.

    “Ya kita sih mudah-mudahan industri yang ada di Cilegon ini bisa bersahabat baik dengan nelayan lah, dengan lingkungan, masyarakat pecinta lingkungan ya, yang dimanaa disitu ada pedagang, ada nelayan. Kketika dibangun sama industri, bagaimana supaya mereka itu tetap bisa beraktivitas, nah ternyata ini jadi role model baru nih, percontohan,” jelasnya.

    Di kesempatan sama, dia mengungkapkan ada perhatian dewan terhadap nelayan di Tanjung Neneng, di kelurahan Kepuh, Ciwandan. Dia menilai, yang dilakukan oleh perusahaan di wilayah tersebut, kurang selaras dengan kepentingan warga di sekitarnya. Dewan berharap, ada perubahan konsep pembangunan lebih memperhatikan lingkungan din sana.

    Sementara itu, Ida Rosida Lutfi di kesempatan berbeda menekankan, bahwa industri di Banten memang harus memperhatikan nelayan. Ini pula yang menjadi fokus dalam pembahasan Perda RZWP3K.

    Ida yang juga Ketua Pansus menegaskan, pembahasan Perda itu transparan dan melibatkan unsur masyarakat, termasuk kalangan nelayan. Pansus bahkan telah turun langsung ke lapangan untuk mendengar pendapat dan memantau bagaimana peta yang ada.

    Menanggapi kunjungan anggota DPRD Banten, kalangan nelayan mengaku senang. Mereka berharap, adanya kunjungan dari legislatif dan langsung di lapangan bisa menegaskan, apa yang terjadi sebenarnya. Jika pun ada kekurangan, para nelayan berharap bisa menjadi bahan evaluasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten.

    Ketua Nelayan Rukun Suralaya, Rebudin sependapat bahwa saat ini pangkalan nelayan sudah layak. Dia mengungkapkan, perhatian dari PLTU Jawa 9&10 sangat signifikan. Nelayan juga berharap pemerintah daerah memperhatikan mereka.

    “Diharapkan pemerintah daerah bisa memberikan bantuan kepada pada para nelayan terutama, bantuan kapal,” katanya.

    Dijelaskan Rebudin, bahwa dengan adanya pembangunan pembangkit listrik tersebut, berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Selain telah dibangun pengkalan nelayan, maka mega proyek tersebut akan menyerap tenaga kerja.

    “Kami berharap, mega proyek yang berada di Suralaya, mampu menyerap tenaga lokal. Dengan demikian maka, perekonomiann masyarakat juga mengalami peningkatan, ditambah lagi musim pandemi corona ini, dirasa cukup sulit mendapatkan pekerjaan,” tandasnya. (LUK)

  • Helldy-Sanuji Belajar Pelayanan Publik ke Banyuwangi

    Helldy-Sanuji Belajar Pelayanan Publik ke Banyuwangi

    BANYUWANGI, BANPOS – Bentuk keseriusannya membangun Kota Cilegon, Walikota Cilegon Terpilih Helldy Agustian dan Wakil Walikota Cilegon Terpilih Sanuji Pentamarta melakukan kunjungan ke Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (22/1/2021). Kunjungan tersebut diterima dengan hangat oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

    Sebelum menemui, Bupati Banyuwangi, Helldy-Sanuji melihat sejumlah fasilitas yang menjadi terobosan di daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut. Antara lain Lounge Pelayanan Publik, Mal Pelayanan Publik dan ke pendopo beserta rumah dinas bupati.

    Diketahui Lounge Pelayanan Publik merupakan tempat yang digunakan untuk menerima tamu mulai dari tamu kedinasan yang berkunjung dalam rangka kunjungan kerja, studi banding maupun masyarakat umum. Dengan adanya Lounge Pelayanan Publik para tamu yang datang dapat duduk dengan nyaman sambil menunggu pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ingin ditemui.

    Pembuatan lounge pelayanan publik ini memanfaatkan ruang loby setda dan ruang bagian umum yang posisinya berada satu gedung tepatnya di lantai dasar. Ada sekira enam unit komputer yang terkoneksi dengan data penting kependudukan. Selain itu, tamu juga disuguhkan makanan dan minuman tradisional yang bisa diambil sendiri.

    “Kami terkesan dengan lounge ini karena di sini kita bisa memantau semua data. Mulai dari orang miskin by name by adres, progres pembangunan di setiap kecamatan hingga masalah lainnya,” kata Helldy, Jumat (22/1/2021).

    Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Banten ini yakin, dengan potensi dan sumber daya yang ada di Cilegon, lounge semacam itu bisa didirikan.

    “Kita punya PAD lebih dari Rp700 M (miliar, red) dan APBD lebih dari Rp2 T (triliun, red). Banyuwangi dengan PAD yang kurang lebih sama dengan kita, mestinya kita juga bisa,” terangnya.

    Ditempat yang sama, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengapresiasi kedatangan Helldy dan Sanuji ke Banyuwangi. Ia pun teringat 10 tahun lalu ketika baru terpilih menjadi bupati.

    “Saya juga waktu itu sebelum dilantik belajar dulu ke daerah lain yang sukses. Bahkan lebih dari satu daerah,” tuturnya.

    Bahkan, untuk membangun lounge tersebut Azwar Anas mengaku mendapat inspirasi dari salah satu kota di Kanada. “Saya senang kalau ada kepala daerah yang punya semangat belajar,” tandasnya. (LUK)