BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Megawati Jengkel Lihat Lingkungan di Indonesia Rusak

    Megawati Jengkel Lihat Lingkungan di Indonesia Rusak

    JAKARTA, BANPOS- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sudah teramat parah. Megawati merasa jengkel dengan rakyat Indonesia yang suka buang sampah sembarangan dan ogah menjaga lingkungan.

    Hal ini disampaikan Megawati saat menerima penghargaan tiga rekor MURI secara daring pada Senin (18/1/2021). Megawati juga menceritakan bagaimana komitmen dirinya agar kader partainya menjadi pelopor lingkungan.

    Karena itu, bertepatan dengan HUT ke-48 PDIP, Megawati memerintahkan kadernya untuk membersihkan sungai-sungai se-Indonesia lewat gerakan Cinta Ciliwung Bersih.

    “Saya sudah mengatakan sejak dulu bahwa kehidupan berpartai politik bukan hanya untuk politik saja. Politik itu hanya sebuah alat perjuangan bagi mencapai kehidupan yang kita inginkan, yang kita perjuangan. Tentu di kami adalah menegakkan Pancasila dan memperjuangan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia menjadi lebih sejahtera. Dengan demikian inisiatif saya, termasuk membersihkan sungai,” ujar Megawati.

    Presiden RI ke-5 itu berharap rakyat Indonesia bisa meniru masyarakat Jepang mengenai kedisiplinan menjaga kebersihan.

    “Jepang betapa bersihnya, dan gerakan itu dilakukan oleh masyarakatnya. Ibu-ibu di sana pasti membawa tas atau kresek untuk menyimpan sampah. Tetapi kalau kita, dibuang ke tempat tidak sepatutnya antara lain sungai-sungai. Itu yang mengakibatkan musim hujan jadi banjir,” katanya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menilai insiden bencana alam yang menghampiri Indonesia di awal tahun ini perlu menjadi bahan intropeksi bersama.

    Hasto juga melihat banjir di Kalimantan Selatan terjadi karena kerusakan lingkungan yang teramat parah. Gempa bumi di Sulawesi Barat juga perlu dijadikan sebagai peningkatan kesadaran betapa pentingnya menjaga lingkungan. (GUN/BAN/AZM)

  • Ini Sepak Terjang Calon Kapolri di Banten

    Ini Sepak Terjang Calon Kapolri di Banten

    SERANG, BANPOS – Komjen Listyo Sigit Prabowo pernah menjabat Kapolda Banten. Banyak cerita dan sepak terjang Listyo ketika berkiprah di provinsi paling ujung barat pulau Jawa ini.

    Sebagai Kapolda Banten, Listyo dikenal sebagai sosok luwes bergaul dengan berbagai kalangan. Mulai dari kalangan ulama, tokoh masyarakat dan warga Banten pada umumnya.

    “Dia sosok humble (luwes) tidak mempedulikan agama, ras sehingga waktu dia di Banten semua terwakili bukan hanya muslim, atau kristiani saja tapi semua kalangan,” ujar Pembina Majelis Zikir Bumi Alit Padjadjaran Cikeusal, Serang, KH Elang Mangkubumi, Jumat (15/1/2021).

    Selain dikenal sebagai sosok pribadi yang toleran, Listyo juga dinilai cakap dalam mengemban tugas penting di Banten.

    “Bagaimana dia mengamankan Pilgub (pemilihan gubernur Banten) waktu itu situasi politik panas luar bisa dan Pak Sigit mampu membuat kondusif,” ujar pria yang akrab disapa Abah Elang tersebut.

    Selain itu, pengamanan pelaksanaan beberapa venue Asian Games yang dihelat di Banten.

    “Asian Games tidak terjadi apapun di kita, dia kirim 500 anggota di tangerang pada saat itu.”

    Pada penegakan aturan di internal Polri, Komjen Listyo juga dikenal sebagai sosok yang tegas dan tak pandang bulu.

    “Dia tipe orang yang terjun langsung dan tidak tebang pilih dalam proses penegakkan disiplin di internal Polri. Bahkan ketika menjabat Kabareskrim, dia melakukan penyergapan bandar sabu hampir satu ton di Taktakan, Serang,” ujarnya.

    Elang menegaskan bahwa Listyo Sigit Prabowo merupakan sosok yang paling dikenal dekat dengan masyarakat Banten.

    “Tidak pernah melupakan dia, termasuk ulama taunya hanya Pak Sigit. Itu menandakan seorang Listyo Sigit Prabowo dengan ulama itu luar biasa,” tandasnya.

    Elang mendoakan, agar Presiden Jokowi menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Ia yakin, kepemimpinan Komjen Listyo dapat membangun kepercayaan publik terhadap citra Polri dan relasi yang semakin kuat membangun relasi dengan TNI. Di samping itu, Listyo juga dinilai bisa menciptakan kondisi negara yang aman, yang berujung pada kepercayaan negara lain untuk berinvestasi di Indonesia.

    “Pak Sigit mampu menghargai manusia. Dia menghargai manusia bukan karena agamanya tapi memanusiakan manusia dikarenakan manusianya. Kami yakin dan percaya dengan Pak Sigit, dapat mengamankan negara,” tuturnya. (AZM)

  • Rayakan HUT ke 48, PDI-Perjuangan Banten Bagikan Tumpeng Untuk Rakyat

    Rayakan HUT ke 48, PDI-Perjuangan Banten Bagikan Tumpeng Untuk Rakyat

    SERANG, BANPOS – Dalam situasi Covid-19 yang merupakan kasus wabah luar biasa, PDI-Perjuangan Banten bernegosiasi menangani keadaan, perayaan hari ulang tahun partai besutan putri Bung Karno tersebut, dilaksanakan secara daring. Sementara itu, filosofi tumpeng dipilih untuk membangun ikatan batin dengan rakyat.

    “Perayaan kali ini kita lakukan dengan cara yang berbeda dalam situasi yang tidak biasa. Seluruh dunia sedang dilanda pandemic Covid-19. Karenanya kita mengatur agar bagaimana pelaksanaan perayaan hari ulang tahun tetap meriah, tanpa mengabaikan kewajiban kita sebagai masyarakat dunia terhadap wabah tersebut. Kami memilih tumpeng sebagai media komunikasi untuk mengikat hubungan batin yang baik dengan rakyat,” ungkap Ketua DPD PDI-Perjuangan Banten Ade Sumardi melalui rilis media, Minggu (10/1/2021).

    Alasannya, tumpeng dianggap symbol yang menggambarkan hubungan batin antara manusia dengan Tuhan, dan antara sesame manusia itu sendiri, khususnya manusia Indonesia sebagai sebuah bangsa.

    “Dalam konteks HUT PDI-Perjuangan, ini adalah upaya menjaga hubungan spiritual. Agar seluruh komponen bangsa dan alam semesta menjadi harmonis. Dari bentuknya tumpeng itu kan kerucut membesar kebawah, ini artinya yang dibawah (rakyat) harus mendapatkan porsi yang lebih banyak dibanding yang diatas (pejabat),” terang putu incu kasepuhan Banten Kidul tersebut..

    Ia juga mengatakan, biasanya PDI-Perjuangan akan mengundang pihak-pihak yang akan diberikan haknya seperti masyarakat miskin dan anak yatim. Karena situasi Covid – 19, maka cara yang dipilih adalah mengantarkan langsung kepada masyarakat oleh para kader partai berlogo banteng tersebut.

    “Sedianya kita akan undang masyarakat penerima tumpeng pada acara seremonial perayaan. Namun kita tahu situasi Covid-19 melarang kita, karenanya kita akan antar langsung kepada masyarakat yang berhak, seperti anak yatim, para pengayuh becak, pengemudi angkutan umum,” jelasnya.

    Sementara Sekjen PDI-Perjuangan Asep Rahmatullah mengatakan, rangkaian akan berlangsung sampai akhir Januari 2021, dimana partainya juga akan melakukan penghijaun di beberapa titik yang dianggap perlu, contohnya aliran sungai Dadap Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang.

    “Kita semua tahu kerusakan alam akibat kelalaian kita sendiri di beberapa titik di Banten. Contohnya di Dadap, kita merasakan kesulitan para nelayan dalam mencari ikan akibat dari pencemaran lingkungan, kondisinya dijejali sampah, itu kita bersihkan. Di Selatan (Lebak) juga kita tahu kondisinya memprihatinkan, ini akan kita tanami ribuan pohon untuk ketersediaan air bagi anak cucu kita dimasa depan,” terangnya sambil menunjukan aktivitas kader PDI-Perjuangan di wilayah-wilayah tersebut. (DZH)

  • Empat Politisi Berebut Kursi Ketua PAN Cilegon

    Empat Politisi Berebut Kursi Ketua PAN Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Dalam waktu dekat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon akan melakukan Musyawarah Daerah (Musda) dalam agenda pemilihan Ketua DPD PAN Kota Cilegon. Sejumlah nama muncul dalam perbutan menjadi Ketua DPD PAN Kota Cilegon.

    Diketahui beberapa nama yang muncul dalam persaingan menjadi Calon Ketua DPD PAN Kota Cilegon diantaranya Alawi Mahmud yang saat ini juga masih menjadi Ketua DPD PAN Kota Cilegon.

    Kemudian, ada nama Sekretaris DPD PAN Kota Cilegon Hasbudin, ada juga nama Anugrah Chaerullah yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PAN Banten, serta Iye Iman Rohiman yang beberapa waktu lalu diusung sebagai Calon Walikota Cilegon dari PAN.

    Menanggapi hal itu, Sekretaris DPD PAN Kota Cilegon Hasbudin menyatakan bahwa Musda PAN Kota Cilegon akan dilakukan bulan ini.

    “Malam ini (kemarin malam -red) kita baru akan membentuk kepanitiaan untuk Musda PAN Cilegon,” kata Hasbudin saat dikonfirmasi, Senin (4/1/2021).

    Lebih lanjut Hasbudin menjelaskan kepanitian Musda dibentuk untuk memilih empat formatur. Keempat formatur, nantinya yang memunyai hak untuk bermusyawarah menentukan Ketua DPD PAN Kota Cilegon.

    “Kalau di keempat formatur tidak ada kata sepakat, maka akan diserahkan ke DPP PAN,” katanya.

    Politikus PAN ini menjelaskan, Panitia Musda nantinya juga membuka pendaftaran bagi Calon Ketua DPD PAN Kota Cilegon. “Siapapun kader PAN Cilegon boleh mendaftarkan diri selama persyaratan memenuhi,” tuturnya.

    Saat disinggung terkait dirinya yang akan ikut dalam bursa Calon Ketua DPD PAN Kota Cilegon, Hasbudin tidak menampik hal itu. Ia mengaku akan ikut mendaftar sebagai Calon Ketua DPD PAN Kota Cilegon. “Ya saya juga mau ikut mendaftar,” kata pria yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Cilegon.

    Sementara itu, Ketua DPD PAN Kota Cilegon Alawi Mahmud juga mengaku akan ikut mendaftar dalam bursa Calon Ketua DPD PAN Kota Cilegon. Ia juga tidak memermasalahkan terkait dengan adanya kader PAN yang lain yang akan ikut mendaftar.

    “Yah, saya akan mendaftar. Kalau kader lain mendaftar juga tidak masalah karena kita demokrasi,” pungkasnya.

    Dibagian lain, Wakil Ketua DPW PAN Banten Anugrah Chaerullah juga mengaku siap untuk bertarung di Musda PAN Cilegon. Ia mengaku siap bersaing dengan kader lain untuk menjadi Ketua DPD PAN Kota Cilegon.

    “Saya siap, untuk maju untuk membesarkan PAN Cilegon,” tandasnya. (LUK)

  • Pasca Ditinggalkan Sokhidin, Kekosongan Anggota DPRD Cilegon Segera Diisi

    Pasca Ditinggalkan Sokhidin, Kekosongan Anggota DPRD Cilegon Segera Diisi

    CILEGON, BANPOS – DPRD Kota Cilegon resmi menerima surat Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Gubernur Banten.
    Diketahui Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 171.2/Kep.292-Huk/2020 tentang peresmian pengangkatan saudara Rino Hadi Putera sebagai PAW Anggota DPRD Kota Cilegon sisa masa jabatan tahun 2019-2024.

    Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Efendi membenarkan hal tersebut. Ia mengaku, telah menerima surat dari Gubernur Banten Wahidin Halim terkait PAW untuk anggota DPRD Cilegon. Surat tersebut diterimanya pada Rabu (30/12/2020) lalu.

    “Yah, saya sudah terima surat itu dihari Rabu kemarin, sudah nyampe sekretariat DPRD dan sekretariat sudah menyampaikan ke saya dan sudah saya disposisi untuk ditindaklanjuti dan komunikasi dengan fraksi dan partai yang berkaitan,” kata Endang kepada BANPOS saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (4/1/2021).

    Namun dirinya belum bisa memastikan jadwal pelantikan tersebut, lantaran masih akan dibahas dijajaran internal dewan.

    “Tadi pagi saya sudah dengan bu wakil (Nurrotul Uyun), pak sekwan sudah membicarakan tentang kapan mau kita rapim karena harus diagendakan dalam banmus, sehingga nanti kita akan agendakan (paripurnakan) tentang pergantian antar waktu pak Sokhidin kepada sodara Rino,” ungkapnya.

    Sejauh ini, kata Endang, DPRD baru akan memproses paripurna penetapan PAW Rino. Jika nanti sudah dilantik dan menyatakan sumpah janji, yang bersangkutan belum secara penuh menerima hak sebagai anggota karena belum duduk di alat kelengkapan dewan (AKD).

    “Sesuai undang-undang yang berlaku. Kalau beliau belum masuk alat kelengkapan, yah tunjangan di alat kelengkapan nggak dikasih,” tuturnya.

    Politisi partai Golkar itu, menyatakan saat ini jumlah anggota di Fraksi Gerindra di DPRD 5 orang dengan mundurnya Sokhidin dari Wakil Ketua. Nantinya, hak kepada Rino akan diberikan secara penuh jika telah masuk dalam alat kelengkapan dewan dan pengganti Sokhidin ditetapkan.

    “Beliau belum duduk di alat kelengkapan apapun nantinya. Karena komposisi di Gerindra, yang lima ini sudah mengisi komposisi yang ada. Kalau mencabut alat kelengkapan, salah satu, itu harus naik ke unsur pimpinan. Baru beliau ditempatkan di situ,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Cilegon Babay Suhaemi juga membenarkan hal tersebut.

    “Iya sudah mendapatkan penggantian yaitu Rino sebagai anggota DPRD. Kalau untuk pengisian wakil ketua itu kewenangan DPP Gerindra nanti kita akan komunikasikan ke DPP,” tandasnya. (LUK)

  • Refleksi Akhir Tahun, Mahasiswa Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan

    Refleksi Akhir Tahun, Mahasiswa Ajak Jaga Persatuan dan Kesatuan

    SERANG, BANPOS – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) dan PMII Kota Serang menggelar refleksi akhir tahun dengan melaksanan riskusi online yang bertema “Menyongsong Indonesia 2021 Dengan Gotong Royong Dan Persatuan Nasional”.

    Moderator diskusi Iqbal Fascal menyampaikan, pentingnya memahami dan menjadikan contoh tahun 2020, tahun yang penuh lika-liku, tahun yang penuh cobaan dan tantangan. Diskusi ini sebagai refleksi kita untuk mempersiapkan diri mengahadapi 2021, yang di anggap akan begitu berat karena dampak dari Virus Covid 19.

    “Hari ini kita bedah resolusi karena di tahun 2021 belum kita ketahui apa yang akan kita alami nantinya. Saya yakini kita akan dihadapkan satu tantangan yang begitu besar, maka dari diskusi ini saya harap ada jawaban dari mahasiswa terkait kondisi yang akan dihadapi tersebut,” ujarnya.

    Ketua DPC GMNI Serang, Arman Maulana Rachman mengatakan Covid-19 telah menganggu semua sistem kehidupan, namun itu semua adalah pelajaran yang harus dipetik bersama, betapa kuatnya dan kokohnya bangsa ini dalam menghadapi musibah yang cukup menggemparkan dunia.

    “Oleh sebab itulah, di tahun yang baru nanti kita semua harus berjalan bersama sama dengan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan. Sehingga tahun yang sebentar lagi akan kita lalui bersama akan lebih kokoh lebih tangguh dan lebih bersatu,” kata Arman.

    Arman mengingatkan bahwa tahun 2020, merupakan tahun yang begitu berat, penuh cobaan dan tantangan dibawah ujian wabah Covid-19. Kita semua belajar kuat, belajar sabar dan belajar betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Hanya dengan kekuatan hati dan berjiwa besar tahun 2020 kita lalui bersama.

    Arman juga menyampaikan di tahun 2021, mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat harus fokus bertahan dan bangkit dengan memperkuat persatuan nasional untuk mengembalikan kondisi seluruh sektor yang terdampak.

    “Mahasiswa harus fokus dan mengajak masyarakat untuk sama-sama gotong royong dan terus berjuang dalam bingkai Pancasila untuk bertahan dan bangkit dari ujian pandemi Covid 19. Kita tidak boleh terpecah belah oleh konstilasi politik yang hari ini terjadi seperti politik indentitas dan radikalisme yang memang hari ini bermunculan,” lanjutnya.

    Pernyataan yang sama dikatakakan, Ketua PC PMII Kota Serang, Abdul Muhit Harry. Ia menyampaikan, akhir ini banyak hal yang terjadi terlebih persoalan tentang kebangsaan dan keamanan negara. Harry menyatakan sebagai aktivis yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebhinekaan merasa terganggu dengan aksi-aksi yang muncul, atau faham yang mengatasnamakan identitas tertentu.

    “Saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan sekeras-kerasnya terhadap kelompok tersebut, sehingga masyarakat tidak merasa terancam, dan pemerintah juga harus fokus dalam penyelesain dampak pandemik yang terjadi,” tegasnya. (MUF)

  • Thoni-Imat Gugat ke MK

    Thoni-Imat Gugat ke MK

    PANDEGLANG, BANPOS – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang nomor urut 02 Thoni Fatoni Mukson dan Miftahul Tamami (Thoni-Imat) menyampaikan, akan terus menempuh upaya hukum terkait Pilkada Pandeglang, terutama atas 16 pelanggaran sepanjang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang 2020 ke Bawaslu RI, KASN,Ombudsman Banten, Kemendagri,KSP dan DKPP.

    “Demi untuk mendapatkan keadilan kami telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)terhadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)Kab.Pandeglang ke Pengadilan Negeri Pandeglang dengan bukti No Perkara 25/Pdt.G/2020/PN.Pdl yang hari ini digelar dengan agenda penyerahan resume mediasi dari Penggugat dan Tergugat. Atas perbedaan perlakuan diskriminasi terhadap 16 laporan pelanggaran yang kami laporkan tidak ditanggapi secara jelas, padahal Bawaslu di Tangsel dan dan Cilegon menindak tegas dan mempidanakan para pelaku kejahatan pada Pemilikuda 2020,” ujar anggota tim hukum Thoni – Imat, Raden Elang Mulyana melalui rilis yang diterima BANPOS, Selasa (22/12)

    Menurutnya, berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

    “Maka atas dasar alasan hukum tersebut kami melalui tim Kuasa Hukum kami TONI- IMAT telah mengajukan Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas surat Nomor:1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 (Pukul 22.29 WIB) dengan bukti Akta Pengajuan Permohonan No.75/PAN.MK/AP3/12/2020 karena dari hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh KPUD KAB.Pandeglang telah terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Yang melibatkan aktor relasi kekuasaan mulai dari tingkat RT, Kepala Desa, Camat, ASN, kepala Dinas, hingga anggota KPPS untuk mengerahkan, memobilisasi masa untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon,” jelasnya.

    Ia menuding, praktik politisasi struktur kekuasaan yang menggunakan ASN dari tingkat Kepala dinas camat, kepala UPT dengan sistem sebutan BINWIL (Bina Wilayah) yang mempunyai tugas memenangkan pasangan calon nomor urut (01) ini terjadi begitu terstruktur dan masif di beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang, bahkan dipaparkan beberapa nama ASN yang dituding melanggar kode etik.

    “Bahwa kami sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang TONI- IMAT nomor urut 02 telah dirugikan secara konstitusinal dan sudah mengajukan dan melaporkan 14 (empat belas) pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang, akan tetapi Bawaslu tidak ditanggapi dengan baik dan tidak ada satu pun yang masuk dalam rekomendasi unsur pidana pemilukada atau pun administrasi,” jelasnya.

    Bawaslu Pandeglang hanya merekomendasikan PSU ke PPK, dengan nomor No.372./BT/Bawaslu-Pdg/XII/2020 tertanggal 10 Desember 2020 yang ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Cipeucang untuk segera dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 2 (dua) Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang, karena ditemukan 2 (dua) unsur pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif dan brutal.

    “Maka atas hal tersebut di atas, kami pasangan calon bupati dan wakil bupati pandeglang toni-imat dengan ini menyampaikan tuntutan secara hukum. Pertama, Mendesak GAKUMDU Kab.Pandeglang untuk segera menangkap dan mempidanakan para pelaku kejahatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang. Kedua, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum untuk membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor: 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.

    Selain itu, pihaknya menuntut, Dewan Kehormatan Pemilu (DKPP) agar segera memeriksa dan memutus seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kab. Pandeglang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan administrasi.(PBN)

  • Pemuda Jangan Apatis Politik

    Pemuda Jangan Apatis Politik

    AZWAR ANAS, S.T.
    KETUA BAPPILU DEMOKRAT BANTEN

    MERANTAU ke tanah Banten sejak tahun 2003, dimulai menempuh pendidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, pemuda asal Serbalawan, Sumatera Utara, Azwar Anas kini menjadi salah satu tokoh penting dalam perpolitikan di Banten. Terpilih menjadi ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Banten, ia mengajak para pemuda agar tidak apatis terhadap politik.

    “Ada yang bilang politik itu kotor dan lain-lain, ya itu strategi, semi lah. Dibawah dinamika kehidupan politik, ya begitu,” ujarnya memulai perbincangan.

    Kerap disapa Anas, ia menyebutkan bahwa memang di era milenial ini, anak muda jangan apatis terhadap politik. Regenerasi kepemimpinan itu sangat penting, jadi anak muda harus melek politik.

    “Dalam perhitungan partisipasi pemilih, anak muda sangat berperan besar, terdapat sekitar 40 persen partisipasi pemilihnya,” ungkapnya.

    Kedepannya, pemuda harus berperan aktif di dunia politik untuk mengaspirasikan dan menginspirasi anak muda yang notabennya sangat apatis dan tidak mau tahu terhadap perkembangan politik, perkembangan ekonomi, inikan pentig. Anak muda harus mengetahui seberapa pentingnya politik, secara politik menentukan bangsa kita.

    “Kita melihat, sekarang pengangguran yang semakin tinggi di kalangan anak muda, kesejahtearan, pendidikan, ini kan dipengaruhi oleh politik baik nasional, daerah. Dengan itu, anak muda harus benar-benar berperan,” tuturnya.

    Ia menyampaikan, berdasarkan pantauannya, di daerah-daerah ini belum tentu ada perwakilan pemuda yang terlibat dalam perpolitikan nasional, karena memang faktor yang berat di dunia politik seperti finansial. Tetapi ada di beberapa daerah yang dia notabennya bukan orang kaya yaitu di Jawa timur, yang mana mantan Presiden mahasiswa yang terjun ke perpolitikan dan menjadi anggota DPR RI.

    “Harus ada di Banten (seperti itu), yang notabennya aktivis mahasiswa, pemuda biar bisa tampil di parlemen, selepas dari itukan. Contoh, kita bisa melihat di Lebak ada Bu Iti, di Provinsi ada Wagub Andhika Hazrumy, itu juga sebagai partisipasi anak muda cukup lumayan mengambil suara anak muda di Kabupaten/Kota,” jelasnya.

    Anas mengakui memang ini tantangan berat, anak-anak muda di Banten lebih banyak yang belum mengetahui bagaimana caranya untuk masuk ke dunia politik, kecuali para aktivis. Karena, rata-rata yang berkecimpung di parlemen saat ini, memang latar belakangnya aktivis.

    “Ketika pemuda yang muncul tapi dia tidak berlatar belakang aktivis itu agak sulit. Ruang ini juga harus diketahui anak muda, bahwa pengkaderan-pengkaderan di tingkat kampus di organisasi kepemudaan, ini harus membuka ruang besar kepada pemuda, dan ini memang tantangan,” tuturnya.

    Karena memang anak muda ini harus menjelaskan dirinya ini siapa, dia statusnya apa, secara finansial mungkin bisa saja untuk masuk parlemen. Tetapi jika pemuda yang keadan finansial keluarganya pas-pasan itu akan sulit, harus benar-benar memiliki prestasi.

    “Prestasi apa yang bisa ditawarkan dia kepada masyarakat. Sudah saatnya anak-anak muda untuk berpartisipasi, karena kemungkinan pasti mau tidak mau, regenerasi kepemimpinan pasti terjadi, jadi tinggal menunggu waktu,” ucapnya.

    Anas menegaskan, pemuda harus mempersiapkan diri. Pemuda harus memiliki potensinya, karena memang semua orang untuk mencapai tujuan dengan potensinya masing-masing. Ada orang yang dia jadi politisi itu dari seniman, dari budayawan ada, dari jiwa sosial ada, jadi memang dari potensinya masing-masing dari semua lini.

    “Kita tidak tahu bahwa hari ini saya, atau teman-teman yang lain akan menjadi pemimpin di Banten, kita harus mempersiapkan diri. Karena takdir kan tidak ada yang tahu, semua harus dipersiapkan,” tandasnya. (MUF)

  • Bawaslu Kabupaten Serang ‘Digerebek’ Warga

    Bawaslu Kabupaten Serang ‘Digerebek’ Warga

    SERANG, BANPOS – Sejumlah masyarakat Kabupaten Serang bersama dengan Ormas LMPI di Kabupaten Serang mendatangi Bawaslu Kabupaten Serang untuk melaporkan dugaan keterlibatan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Serang, dalam praktik politik uang saat serangan fajar saat pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember yang lalu.

    Mereka juga mendorong Bawaslu agar dapat melakukan tindakan, mengusut tuntas dugaan praktik politik uang di Pilkada Kabupaten Serang.

    Salah seorang warga Kabupaten Serang Utara, Khalid Mifdar mengungkapkan, pihaknya mendorong agar Bawaslu melakukan proses penindakan atas dugaan tersebut. Jangan sampai, praktik politik uang dibiarkan begitu saja.

    “Kalau pelanggaran money politik secara masif dan struktural dibiarkan, artinya makna demokrasi berbeda. Demokrasinya memiliki makna, yang banyak uang yang menang, kalau yang banyak uang yang menang, bagaimana kalau bangsa binatang yang lebih dulu banyak uang,” ujarnya, di Kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Senin (14/12).

    Sebagai masyarakat Kabupaten Serang yang masih berpegang teguh untuk menjalankan demokrasi yang bermoral, kata dia, pihaknya terus mendukung Bawaslu agar melakukan tindakan yang tegas, ketika ada temuan-temuan pelanggaran terkait Pilkada di Kabupaten Serang. Menurutnya, fungsi Bawaslu adalah satu lembaga yang sengaja dibentuk dan digaji rakyat, untuk menghindari atau memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.

    “Jika hal ini tidak dilakukan, pelanggaran-pelanggaran ini tidak disikapi, justru Bawaslu dibentuk berarti untuk membunuh demokrasi,” tegasnya.

    Ia mengaku, apabila aduan ini tidak diindahkan, dirinya tidak berjanji akan kondusif. Sebab, hal ini akan mengundang mosi tidak percaya kepada Bawaslu. Karena jika ini tidak ditindak, sama saja dengan membiarkan demokrasi ini buruk.

    “Jika demokrasi diukur dengan uang, ini hina menurut saya. Kami menemukan fakta di lapangan secara masif dan terstruktur, bagaimana proses terjadinya serangan fajar dengan membagikan amplop dan sembako,” tuturnya.

    Ia menyebut, apabila hal itu tidak segera ditindaklanjuti, pertama nanti akan menjadi konflik horizontal. Kedua akan menjadi mosi tidak percaya masyarakat kepada lembaga Bawaslu, dan penegakan hukum yang tegas. Ketiga, kalau tidak ditindak jiga, ini sama saja membiarkan masyarakat Serang menjalani demokrasi yang tidak bermoral.

    “Buruk seburuk-buruknya, kalau ukurannya hanya sebatas makan saja, ayam juga makan,” tegasnya.

    Ia mengungkapkan, momen pembagian amplop dan sembako itu melibatkan aparatur Pemerintah. Ia pun mengatakan bahwa data di semua Kecamatan di Kabupaten Serang, sudah disiapkan dan sudah kongkrit.

    “Mulai darimana uangnya, sampai ke siapa masuknya uang itu. Kalau sampel kita bisa uji seperti yang di daerah Pontang, Tirtayasa dan Kibin,” jelasnya.

    Tak sampai di situ, ia menyatakan bahwa uang yang disebar di lapangan bervariatif, mulai dari Rp20 ribu hingga Rp150 ribu. Hal ini tergantung pada mekanisme pembagian yang dilakukan oleh jaringan tim sukses di bawah.

    “Insyaallah kami tahu sumbernya dari mana, dan ini akan menjadi proses,” katanya.

    Ketua LMPI Kabupaten Serang, Wahyudin mengungkapkan, kedatangannya saat itu mendorong dan mengawal Bawaslu Kabupaten Serang agar bisa bertindak, dalam rangka menegakkan peraturan. Sebagaimana diketahui bersama, kata dia, sudah viral di berbagai media sosial, bahwa ada dugaan money politik yang dilakukan oleh salah satu tim relawan paslon 01.

    “Selain itu kami juga menemukan dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh salah satu pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang,” ucapnya.

    Semua itu, kata Wahyudin, sudah dilaporkan dan disampaikan kepada Bawaslu. Ia mengaku, pihaknya hanya ingin mengawal sebagai bagian dari kontrol sosial, agar penyelenggara ini mampu mengambil tindakan-tindakan yang tegas dalam mengawal proses demokrasi yang sehat.

    “Sehingga kepemimpinan yang didapatkan ini adalah pimpinan yang benar-benar hasil proses demokrasi yang sehat dan bermoral,” tuturnya.

    Ia mengatakan, akan mengikuti prosedur saja. Karena bagaimanapun, Bawaslu memiliki tahapan-tahapan prosedur dan akan mengawal sesuai prosedur yang ada di Bawaslu.

    “Soal kerja Bawaslu, kita belum bisa menilai apakah kerja Bawaslu sudah maksimal atau tidak, karena kita akan melihat bagaimana proses yang sedang berjalan ini,” tandasnya.

    Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Yadi mengatakan, mengenai laporan yang masuk ke Bawaslu terkait dugaan pelanggaran yang sudah terjadi, dimulai dari hari ini akan diproses.

    “Mulai hari ini akan kita proses. Prinsipnya jika ada dugaan pelanggaran kita akan proses sesuai dengan mekanisme,” ujarnya. (MUF)

  • DPP Berkarya Pasang Badan, Kawal Helldy-Sanuji Sampai Pelantikan

    DPP Berkarya Pasang Badan, Kawal Helldy-Sanuji Sampai Pelantikan

    CILEGON, BANPOS – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya siap turun tangan membantu mengawal perolehan suara pasangan Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta sampai dengan pelantikan menjadi walikota dan wakil walikota Cilegon.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang mengucapkan selamat atas terpilihnya Helldy-Sanuji meraih perolehan suara terbanyak.

    “Pertama kita ucapkan selamat kepada Pak Helldy sebagai Ketua DPW Berkarya Banten calon walikota Cilegon ya ini kan kita hadir di Cilegon khususnya sejak tahun 2016 dimana proses verifikasi itu sampai kita lolos sebagai peserta pemilu 2019. Tiga tahun sebelumnya sudah dilakukan oleh pak Helldy Cilegon saat itu dan juga modal sosial beliau sebelum bergabung di Berkarya juga sudah dilakukan. Terbukti di Pemilu 2019 lalu mendapatkan 4 kursi untuk Kota Cilegon, di Serang di kabupaten ada 4 provinsi 1 itu prestasi tersendiri bagi beliau di mata kita,” terangnya.

    “Jadi wajarlah beliau mendapatkan hasil kerja. Kerja tidak membohongi hasil dan sejak kami tetapkan beliau berpasangan dengan wakilnya dari PKS (Sanuji) beliau betul-betul hampir tiap hari turun ke bawah menyapa masyarakat sehingga sebagian besar masyarakat Kota Cilegon mempercayai beliau memimpin Cilegon ke depan lebih baik,” lanjutnya.

    Badaruddin menegaskan perolehan suara yang berhasil diraih berkat kerjasama semua tim baik Berkarya maupun PKS dan relawan yang lainnya.

    “Iya jadi dua minggu sebelumnya kami konsolidasi kemenangan dan sehari sebelumnya kami koordinasi lagi dengan anggota DPRD Cilegon untuk memperkuat dalam pengawalan suara baik itu di tps sehingga perhitungan hingga pelantikan malah nantinya karena kan ini kan harus dikawal karena bisa saja suara-suara itu bisa dijalankan itu kan politik sehingga kami kader kami yang ada Cilegon di Banten maupun di pusat bekerja terus untuk memantau daerah yang kita ada Pilkada diusung atau didukung khususnya di Cilegon ini, nah secara quick count dan real count memang kita berada di posisi menang sehingga harus kita kawal dengan baik,” tegasnya.

    Pihaknya akan mengawal semua proses penghitungan suara dan menghadapi proses hukum lainnya.

    “Yang jelas kan kita sesuai aturan saja, aturan yang berjalan yang tentunya semua calon dari 4 calon itu harus mengetahui dalam hal ini penyelenggara apakah KPU, Bawaslu yang bertugas sesuai dengan tupoksinya membantu kita untuk mengawal suara yang sudah diberikan oleh masyarakat Cilegon dan suara itu lebih banyak diberikan kepada pasangan kami, pasangan nomor 4,” katanya.

    “Sehingga tidak ada alasan bagi petahana atau siapapun diantara di luar pak Helldy itu untuk memprotes atau menghambat jalannya perhitungan suara hingga pelantikan nantinya. Jadi tetap kami akan membantu memberi bantuan apabila diminta baik dari sisi hukum apabila ada gugatan perkara gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu si tidak akan sampai karena kan ini di atas dua persen perbedaannya,” tuturnya.

    “Jadi kita akan berusaha menjaga mudah-mudahan proses demokrasi di Kota Cilegon berjalan dengan damai dan lancar-lancar. Kita kan tetap koordinasi kalau kami di pusat koordinasinya dengan KPU RI di provinsi dengan KPU provinsi, maupun Bawaslu nya begitu pula di Kota Cilegon kita amanahkan ketingkat Kota Cilegon kepengurusan disana,” tandasnya.(LUK)