Kategori: POLITIK

  • Amankan Logistik Pilkada, Kapolres Serang Periksa Gudang hingga Tempat Pelipatan Kertas Suara

    Amankan Logistik Pilkada, Kapolres Serang Periksa Gudang hingga Tempat Pelipatan Kertas Suara

    SERANG, BANPOS – Jelang pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada Serentak Bupati dan Wakil Bupati Serang, Karolog Polda Banten Kombes Pol Teguh Dwi Warsono bersama Kapolres Serang AKBP Mariyono meninjau gudang logistik KPU Kabupaten Serang di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (30/11/2020).

    Dalam peninjauan ke gudang logistik tersebut, Karolog dan Kapolres Serang disambut Ketua KPU Kabupaten Serang, Abidin Nasyar. Turut hadir, Kabagops Polres Serang Kompol Feby Heriyanto, Kasatintelkam Iptu Tatang, Wakapolsek Cipocok AKP Awo, Kasi Propam, Ipda Eka dan Kanit 1 Intelkam Polres Serang Ipda Saeful Sani.

    “Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan langsung kesiapan gudang penyimpanan logistik milik KPU Kabupaten Serang menjelang pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2020 pada 9 Desember mendatang,” ungkap Kapolres.

    Dikatakan Kapolres, adapun ruangan yang dilakukan pengecekan, antara lain ruang jaga personel pengamanan dan ruangan gudang untuk menyimpan Logistik Pemilu dan ruangan pelipatan surat suara.
    Kapolres menambahkan, untuk memberikan jaminan keamanan di Gudang KPU kabupaten Serang, pihaknya bersama Polres Serang Kota telah mensiagakan sejumlah anggotanya untuk untuk melakukan penjagaan selama 24 jam di Gudang KPU Kabupaten Serang secara bergantian.

    “Kita dari Polres Serang pada intinya sudah siap untuk mengamankan Pemilukada Serentak 2020 ini. Dan tadi juga kita membahas kepada teman-teman dari KPU terkait teknis pemungutan suara bagi masyarakat yang ada di Rutan Polres Serang dan di Rumah Sakit,” ucap Mariyono.

    Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar menjelaskan di Kabupaten Serang tidak ada TPS Khusus.

    “Di Kabupaten Serang tidak ada TPS khusus sehingga Pihak KPU Kabupaten Serang menggandeng TPS terdekat untuk melakukan Pemungutan suara keliling ke Rumah sakit dan rumah tahanan Polres dengan disaksikan oleh Panwas dan Saksi Paslon,” jelas Abidin.

    “Dan agar pihak Polres Serang memastikan terkait dengan tahanan yang mempunyai KTP Kabupaten Serang sehingga nantinya dapat dilakukan pengecekan apakah sudah terdaftar sebagai pemilih dan dapat memilih pada saat pemungutan suara serta berapa lama di Rutan Polres Serang,” lanjut Abidin.

    Masih kata Abidin, “Pihak KPU telah melakukan rapat dengan pihak rumah sakit yang berada di wilayah Kabupaten Serang, dengan hasil rapat bahwa pihak rumah sakit nantinya sudah memberikan data pasien yang berdomisili dan memiliki KTP Kab. Serang dan berapa lama menginap di rumah sakit,” imbuhnya.

    Terkait distribusi logistik pemilu ke Pulau Tunda, Abidin mengungkapkan akan berkoordinasi dengan BMKG. Pengiriman logistik dijadwalkan pada H-2 sebelum pemungutan suara.

    “Kita kordinasi dengan BMKG, rencananya dijadwalkan pengiriman H- 2 sebelum pemungutan suara. Kami berharap proses berjalan sesuai rencana,” ungkap Abidin. (MUF)

  • Dugaan Afiliasi Politik, JRDP Desak Bawaslu Telusuri Rekam Jejak KPPS

    Dugaan Afiliasi Politik, JRDP Desak Bawaslu Telusuri Rekam Jejak KPPS

    PANDEGLANG, BANPOS – Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP), menemukan ribuan anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pilkada Kabupaten Pandeglang tahun 2020, rentan berafiliasi dengan salah satu Pasangan Calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati.

    Koordinator Pemantauan JRDP Pandeglang, Febri Setiadi mengungkapkan, sebanyak 827 petugas KPPS berprofesi sebagai Perangkat Desa, 716 orang merupakan Ketua RT dan RW, 381 orang anggota BPD dan 254 orang berprofesi sebagai PNS.

    “Ini berdasarkan dari penelusuran rekam jejak yang kami lakukan di 30 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang,” terang Febri dalam Konferensi Persnya disalah satu cafe di Pandeglang, Selasa (24/11).

    Febri menerangkan, meski hal itu tidak melanggar aturan, tetapi seharusnya dalam seleksi calon anggota KPPS, pihak KPU mempertimbangkan rekrutmen anggota KPPS.

    “Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat 1a, Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa seleksi penerimaan anggota KPPS harus memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon anggota KPPS. Beberapa profesi atau latarbelakang anggota KPPS itu, memeliki keterkaitan dengan pasangan calon petahana, yakni Irna Narulita – Tanto Warsono Arban,” ucapnya.

    Pihaknya juga meminta kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang, agar segera melakukan penelusuran anggota KPPS.

    “Untuk itu, kami meminta Bawaslu Pandeglang melakukan penelusuran rekam jejak calon anggota KPPS yang merupakan RT, RW, anggota BPD serta yang berprofesi sebagai perangkat desa dan PNS,” ungkap Febri.

    Sementara itu, Koordinator Umum JRDP, Ade Bukhori Akbar mengatakan, bahwa pihaknya juga telah menemukan banyaknya percakapan di grup-grup whatsapp RT dan RW, yang banyak melakukan percakapan kampanye dan mengunggah beberapa bahan atau materi kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang nomor urut 1, Irna-Tanto.

    “Untuk itu, kami (JRDP-red) mendesak KPU Kabupaten Pandeglang dengan kewenangannya, agar mempertimbangkan kembali penetapan calon anggota KPPS yang diduga terafiliasi dengan paslon Petahana, dengan berpedoman pada Keputusan KPU RI Nomor 476, tanggal 7 Oktober 2020,” imbuhnya. (CR-02/PBN)

  • Tampil Tanpa Teks Saat Debat Publik Pilkada, Konsep Helldy-Sanuji Siap Melayani Bukan Dilayani

    Tampil Tanpa Teks Saat Debat Publik Pilkada, Konsep Helldy-Sanuji Siap Melayani Bukan Dilayani

    CILEGON, BANPOS – Debat Publik sesi pertama calon walikota dan wakil walikota Cilegon baru saja usai digelar, Sabtu (21/11) kemarin, di salahsatu stasiun TV Nasional. Dimana, dari keempat pasangan calon (Paslon) tersebut, telah menyampaikan visi misi dan program-program yang mereka tawarkan untuk Kota Cilegon dimasa mendatang.

    Namun ada yang berbeda dari paslon nomor urut 4, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta (Helldy-Sanuji). Dimana, saat menyampaikan visi misi dan program-program kerja untuk mewujudkan Kota Cilegon lebih baik, Helldy-Sanuji menyampaikan tanpa membaca teks.

    “Untuk mewujudkan Kota Cilegon yang baru, modern dan bermartabat. konsep kami ke depan melayani bukan dilayani. Cilegon modern menjadi adaptif terhadap teknologi, fasilitas umum, kepuasan masyarakat harus terukur. Cilegon bermartabat adalah Cilegon kota santri di mana nilai-nilai budaya Cilegon, kami ingin Cilegon bersaing dengan kabupaten kota lain,” ujar Helldy, saat menyampaikan visi-misi yang diberikan moderator.

    Adapun dalam menyampaikan program kerja, Calon Wakil Wali Kota Cilegon nomor urut 4 Sanuji Pentamarta mengatakan, bahwa Helldy-Sanuji memiliki lima program utama yang dapat membawa Kota Cilegon lebih sejahtera.

    “Kami memiliki lima program utama. Yaitu pemerintahan, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan peradaban. Pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari korupsi. Konsepnya melayani, jabatan pemerintahan dikelola secara profesional, dan smart city dan good governance,” ujarnya.

    Diketahui diakhir segmen penyampaian visi misi dan program-program Helldy-Sanuji, Helldy terharu melihat situasi kondisii Cilegon saat ini, dimana pendidikan yang belum merata menimbulkan pengangguran yang banyak. Sehingga keluar mengalir dari hati yang sangat dalam, untuk adanya harapan kepada masyarakat miskin ke depan, bisa mengecam pendidikan hingga sampai sarjana, dan masalah pengangguran dapat teratasi. (RUL)

  • Ati Marliati Tuding Ada Pemain Monopoli Limbah Industri

    Ati Marliati Tuding Ada Pemain Monopoli Limbah Industri

    JAKARTA, BANPOS- Debat Publik Pasangan Calon Walikota-Wakil Walikota Cilegon, sesi I secara live di salah satu TV swasta, Sabtu (21/11) menyoroti pengelolaan limbah di perusahaan.

    Pasangan calon Walikota-Wakil Walikota nomor urut 02 menyinggung soal pemanfaatan limbah yang benilai ekonomis yang menurut Ratu Ati Marliati hanya dikuasai oleh kelompok tertentu.

    “Hanya segelintir orang yang menguasai limbah yang bernilai ekonomis. Kedepan, kita akan atur regulasinya agar limbah industri yang bernilai ekonomis itu tidak lagi dikuasai oleh kelompok tertentu saja,” tandas Ati Marliati.

    Perihal limbah industri yang hanya dinikmati sekelompok orang juga diungkapkan Calon Wakil Walikota Cilegon, Sokhidin.

    “Limbah industri yang bernilai ekonomis itu seolah dimonopoli oleh kelompok tertentu saja. Ke depan kita siapkan regulasi untuk mengaturnya. Masyarakat harus kita berdayakan,” terang Sokhidin.

    Sementara pasangan nomor urut 01, Ali Mujahidin ketika mendapatkan waktu untuk bertanya terkait pengelolaan limbah tidak memberikan pertanyaan.

    Ia hanya menjelaskan bahwa limbah terdiri dari berbagai jenis.

    “Jadi soal limbah sudahlah tidak perlu berbelit-belit karena limbah dan pemanfaatannya sudah ada,” papar Ali Mujahidin.

    Sedangkan pasangan nomor urut 03 Iye-Awab pun tidak memberikan pertanyaan dan tanggapan pada apa yang disampaikan oleh Paslon 02 dari pertanyaan yang ada di dalam amplop.

    Calon lainnya, pasangan Nomor urut 4 Helldy-Sanuji menyayangkan pengelolaan limbah yang bernilai ekonomis itu tidak ada regulasinya. Ia menilai, akibat tidak adanya regulsi, maka limbah industri yang bernilai itu hilang begitu saja.(BAR)

  • Ditanya Soal MEA Saat Debat, Iye Iman Rohiman Ngaku Belum Paham

    Ditanya Soal MEA Saat Debat, Iye Iman Rohiman Ngaku Belum Paham

    CILEGON, BANPOS – Ada yang menggelitik dari hasil debat publik sesi pertama calon walikota dan wakil walikota Cilegon, Sabtu (21/11).

    Pasalnya saat sesi tanya jawab Paslon 01 menanyakan tentang MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) kepada Paslon 03, namun ternyata Paslon 03 belum mengetahui apa itu MEA.

    “Yah, bagaimana untuk Paslon nomor urut 03 menyikapi MEA dalam melindungi masyarakat Kota Cilegon,” tanya calon wakil walikota Cilegon Firman Mutakin.

    Kemudian moderator mempersilahkan Paslon 03 untuk menjawab dan diberi waktu 1 menit 30 detik. Ko

    “Yah, terimakasih calon nomor 01 telah mempertanyakan tentang Paslon 03, dalam hal ini tentunya jujur kami belum paham MEA itu apa yah?. Jujur daripada saya menjawab tidak paham lebih baik saya tanya,” tanya calon walikota Cilegon Iye Iman Rohiman yang diusung PAN, PPP dan Demokrat.

    Kemudian Paslon 01 menerangkan apa arti dari pertanyaan yang diajukannya kepada Paslon 03.

    “Masyarakat Ekonomi ASEAN,” kata Firman Mutakin.

    Barulah Paslon 03 memahami apa yang ditanyakan Paslon 01 kepadanya.

    “Owh, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ngga masalah daripada kita jawab ngga nyambung mending kita tanya dalam hal ini saya jujur. Ya tentunya dalam hal ini berbicara masyarakat tentang ekonomi kita berupaya semaksimal mungkin. Karena kita di setiap daerah bersaing apalagi di daerah kita, Cilegon tentunya bukan ASEAN lagi bahkan internasional,” kata Iye.

    Mantan kader partai Golkar ini berjanji akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, melalui program-programnya untuk bisa membangun Kota Cilegon lebih baik lagi.

    “Bukan hanya sebagai ASEAN, kita dalam hal ini, ekonomi kita, karena Cilegon di adalah daerah dollar. Tentunya kenapa?, kembali lagi dalam kesejahteraan untuk membangun masyarakat untuk bagaimana ekonomi kita adalah bukan tingkat ASEAN lagi tetapi bahwa kita hitungannya internasional. Karena di Cilegon ini produknya bukan di jual oleh lokal tetapi internasional. Bagaimana kita memanfaatkan hidup di Cilegon ini untuk bisa belajar dan belajar untuk bisa meningkatkan ekonomi internasional,” tutupnya. (LUK)

  • Paslon 01 Tanya Masalah Korupsi ke Paslon 02, Paslon 02 Tak Menjawab

    Paslon 01 Tanya Masalah Korupsi ke Paslon 02, Paslon 02 Tak Menjawab

    CILEGON, BANPOS – Debat Publik sesi pertama calon walikota dan wakil walikota Cilegon telah usai digelar, Sabtu (21/11/2020). Namun dari hasil debat tersebut menyisakan hal-hal menarik untuk diketahui masyarakat.

    Diketahui pada perhelatan pilkada Cilegon kali ini diikuti oleh empat pasangan calon (Paslon). Yaitu Paslon 01 dari jalur perseorangan Ali Mujahidin-Firman Mutakin, Paslon 02 diusung partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Ratu Ati Marliati-Sokhidin, Paslon 03 diusung PAN, PPP, Demkorat, Iye Iman Rohiman-Awab dan Paslon 04 diusung Partai Berkarya dan PKS, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta.

    Pada sesi tanya jawab moderator memberikan waktu 30 detik kepada Paslon 01 mengajukan pertanyaan ke Paslon 02.

    Paslon nomor urut 01, Ali Mujahidin mengajukan tiga pertanyaan kepada Paslon 02.

    “Dalam visi misi yang disampaikan tadi kami cukup menyimak dan kita semua tahu bahwa di Cilegon itu banyak sekali masalah yah, soal banjir, ya soal korupsi, ya soal pengangguran. Saya kira itu bukan rahasia umum dan semu kita tahu namun dalam visi misi yang disampikan tadi sedikit pun saya tidak melihat ada cermin visi misi penyelesaian terhadap tiga masalah itu, banjir, pengangguran, dengan korupsi,” kata Mumu sapaan akrabnya saat mengajukan pertanyaan.

    Kemudian moderator mempersilahkan Paslon nomor urut 02 untuk menjawab dan diberi waktu satu setengah menit.

    “Terkait dengan masalah banjir kemudian lainnnya, alhamdullilah kita sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya-upaya dengan membuat dan bekerjasama dengan industri terkait dengan pemerintah kita misalnya kita sudah membuat tandon-tandon agar supaya banjir itu kemudian tidak terus ada di Pemerintah Kota Cilegon,” kata Ratu Ati.

    “Kemudian dengan industri pun kita sudah melakukan kerjasama, bagaimana industri juga peran penting karena pemerintah daerah ini tidak hanya pemerintah daerah yang menyebabkan misalnya tanggung jawab terhadap banjir diantaranya adalah masyarakat, industri juga sudah kita berikan tanggung jawab di CSR nya termasuk disana ada Chandra asri, ada KS dan lain sebagainya. Dia membuat untuk hal-hal penanggulangan banjir termasuk tandon,” tutup Ratu Ati.

    Kemudian pendamping Ratu Ati, Sokhidin hanya memaparkan tentang masalah pengangguran, tidak membahas tentang masalah korupsi, padahal di Kota Cilegon banyak pejabat yang terlibat kasus korupsi.

    “Baik, banjir sudah dijawab oleh calon walikota. Saya akan menjawab tentang pengangguran. Pengangguran sudah kita sampaikan bahwa kami akan melaksanakan ekonomi kreatif untuk menampung para anak-anak muda atau masyarakat kita yang memang punya kreatif untuk membuat satu produk,” tandasnya. (LUK)

  • Tuding Berkampanye, Tim ASIK Laporkan Pejabat BUMD SBM

    Tuding Berkampanye, Tim ASIK Laporkan Pejabat BUMD SBM

    SERANG, BANPOS – Tim advokasi Nasrul Ulum-Eki Baihaki (ASIK) mendampingi masyarakat melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Serang, terkait dengan dugaan pelanggaran Pilkada.

    Ada dua laporan yang disampaikan, dengan terlapor pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Serang nomor urut satu Ratu Tatu Chasanah, Pandji Tirtayasa, kemudian inisial NA serta Dedi Baskara Yudawarsa, pejabat di BUMD Kabupaten Serang, Serang Berkah Mandiri (SBM).

    “Laporan yang pertama terkait fans page Facebook bu Tatu, kami menemukan sudah berbayar postingannya, seperti sponsor. Ini kan patut diduga, kampanye diluar jadwal,” ujar ketua tim ASIK, Ferry Renaldy kepada BANPOS, Sabtu (14/11).

    Artinya, iklan media sosial seharusnya dilakukan 14 hari sebelum masa tenang. Meski begitu, iklan tersebut sudah terpasang sejak 29 September sampai 3 Oktober 2020.

    “Ini sanksi yang paling tinggi adalah pidana,” tegasnya.

    Untuk laporan Fans Page Facebook, pihaknya melaporkan Tatu dan juga inisial NA yang mendanai kegiatan tersebut.

    Pelaporan yang kedua, pihaknya melaporkan terkait dugaan keterlibatan manajer umum pada salah satu BUMD Kabupaten Serang, SBM. Akan tetapi, dasarnya sebagai GM sekuritas SBM.

    “Jadi kami menemukan di Facebook dan juga di Instagram, mendukung paslon nomor urut satu Tatu-Pandji, atas nama Dedi Baskara Yudawarsa, dan kami mendapatkan informasi bahwa Dedi adalah Menantu dari Pandji.” jelasnya.

    Terkait laporan kedua, pihaknya melaporkan atas nama Dedi Baskara Yudawarsa dan juga Pandji Tirtayasa. Sebab pada postingan tersebut terdapat foto Dedi bersama Pandji.

    “Kami berharap Bawaslu bisa mengambil suatu langkah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi ini berbicara iklan media sosial dan (kecepatan ngomongnya) yang kedua kalinya,” ucapnya.

    Bawaslu dalam hal berbicara pengawasan dan pencegahan, harus bisa meningkatkan jangan sampai terjadi lagi.

    “Terutama terkait iklan media sosial perlu secara teliti oleh Bawaslu, karena laporan ini jelas ada berbayarnya,” tandas Ferry. (MUF)

  • Partai Gerindra Cilegon Gelar Upacara Hari Pahlawan

    Partai Gerindra Cilegon Gelar Upacara Hari Pahlawan

    CILEGON, BANPOS,- Semangat memperingati Hari Pahlawan 10 November dijadikan momentum khusus pengurus DPC Partai Gerindra Kota Cilegon. Meski digelar secara sederhana, partai besutan Prabowo ini menggelar upacara bendera memperingati Hari Pahlawan 10 November.

    Momentum Hari Pahlawan tahun ini bagi Gerindra bukan hanya untuk memperingati secara seremonial saja, akan tetapi memberikan rasa penghormatan dan terimakasih kepada para Pahlawan dengan mengisi nilai perjuangan.

    “Upacara peringatan pahlawan itu jangan hanya seremonialnya saja, tetapi untuk mengingatkan kita, memberikan penghormatan kepada Pahlawan dengan semangat nilai perjuangan,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon, Sokhidin, saat menjadi inspektur upacara memperingati Hari Pahlawan 10 November, di Halaman Kantor DPC Gerindra, Selasa (10/11/2020) pagi tadi.

    Dalam kesempat tersebut, Sokhidin yang Calon Wakil Walikota Cilegon juga mengajak kepada seluruh kader Gerindra di Kota Cilegon untuk bersama-sama berjuang dalam memenangkan Pilkada Cilegon 2020 ini.

    “Kalo dulu Pahlawan berjuang untuk kemerdekaan, sekarang kita (Gerindra-red) berjuang untuk meraih kemenangan dalam Pilkada. Itu salah satu perjuangan kader Gerindra saat ini untuk Kota Cilegon,” katanya.

    Untuk diketahui, DPC Partai Gerindra Kota Cilegon menggelar Upacara Bendera Memperingati Hari Pahlawan 10 November. Upacara dikemas dengan sederhana dengan menerapkan protokol kesehatan.

    Upacara ini dihadiri sejumlah pengurus DPC,PAC dan Ranting di depan Kantor DPC Gerindra yang berlokasi di Green Mega Blok Cilegon.

    Dalam upacara tersebut, Ketua DPC Cilegon, Sokhidin yang menjadi inspektur upacara, ia juga memberikan pengarahan tentang penghormatan kepada para Pejuang di Indonesia.

    “Hari ini kita memberikan satu penghormatan kepada para pejuang yang telah mempertaruhkan fisiknya, nyawanya, dan hartanya. Kali ini kita mempertaruhkan tenaganya, pikirannya, untuk perjuangan kita kedepan untuk bangsa dan masyarakat Kota Cilehon yang kita cintai,” tandas Sokhidin yang juga Calon Wakil Walikota dari Nomor urut 2.

    Oleh karena itu, lanjut Sokhidin, meminta para kader DPC Gerindra untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia khususnya untuk warga Kota Cilegon.

    “Sudah selayaknya kita semua melakukan intropeksi diri dengan senantiasa melanjutkan perjuangan dan memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan rakyat,” ucap Sokhidin.(BAR)

  • PWI dan SMSI Banten Himbau Pers Jaga Kondusifitas

    PWI dan SMSI Banten Himbau Pers Jaga Kondusifitas

    CILEGON, BANPOS – Puluhan wartawan mengikuti Karya Latihan Wartawan (KLW) dan Uji Kompetisi Wartawan (UKW) yang diadakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten, angkatan ke-XVI di Aula Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfo) Kota Cilegon, Banten.

    Kegiatan tersebut digelar selama dua hari, Jumat – Sabtu, 06 – 07 November 2020, yang diikuti oleh 32 wartawan KLW dan 30 wartawan UKW mulai jenjang Muda, Madya dan Utama. Mereka berasal dari wartawan berbagai media massa pers, online, elektronik dan cetak.

    Dalam kesempatan tersebut, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Banten, Lesman Bangun mengajak kepada seluruh temen-teman media untuk mematuhi aturan Protokol Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan.

    Ia juga berpesan kepada wartawan yang ada di Banten khususnya, agar selalu bisa bersikap netral jelang Pilkada Serentak 9 Desember mendatang, juga tidak membuat pemberitaan yang menjadi pemicu ketidakharmonisan pada saat pelaksanaan Pilkada.

    “Kami mengajak seluruh media yang ada di Banten dalam melaksanakan kegiatannya agar tetap mematuhi aturan Protokol Kesehatan, dan kita tau bahwa sebentar lagi akan ada Pilkada Serentak, jadi saya berharap kepada rekan-rekan media supaya bisa bersikap netral dan tidak membuat pemberitaan yang bersifat provokatif,” katanya.

    Pada Kesempatan yang sama, terkait Pilkada, Ketua PWI Banten, Rian Nopandra yang akrab disapa Opan mengajak kepada teman-teman media untuk dapat menciptakan suasana aman dan kondusif.

    “Kepada masyarakat, khususnya kepada Pers agar jelang Pilkada ini bisa menciptakan iklim kondusif, dan dalam melakukan aktifitas harus tetap mamatuhi protokol kesehatan,” ungkapnya.

    Opan menambahkan, dalam menghadapi Covid19, harus mentaati aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.“Mari kita bersama membangun Banten ke depan dengan mentaati protokol kesehatan,” pungkas Opan seraya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya KLW-UKW PWI Banten khususnya kepada Kepolisian Daerah (POLDA) Banten.(*)

  • Walau Diserang Isu Dinasti Korupsi, Ati-Sokhidin Diprediksi Tetap Unggul

    Walau Diserang Isu Dinasti Korupsi, Ati-Sokhidin Diprediksi Tetap Unggul

    CILEGON, BANPOS,- Proyeksi Kemenangan Kandidat Pilkada di Banten menarik perhatian para pengamat politik nasional.

    Diskusi kedua yang digelar ‘The Aksara Institute’ kembali digelar pada Minggu (8/11) di Kantor Indonesia Analisis Politik Institute (Indpol), Jakarta.

    Seperti diskusi sesi pertama, tuan rumah Ananda Prasetya dari Indpol kembali mengundang tiga narasumber yakni Abdul Hakim MA, alumni The Australian National University Canberra, Alexander Aur Apelaby, kandidat doktor filsafat sosial, yang juga Dose Etika Politik Universitas Pelita Harapan, dan Musa Maliki, PhD, alumni Politics and International Relations, Charles Darwin University.

    Kali ini diskusi mengerucut pada tingkat elektabilitas para kandidat di Pilkada Banten khususnya Pilkada Cilegon.

    Abdul Hakim MA yang lebih menyoroti Pilkada Cilegon mengungkapkan, sosok kandidat pasangan nomor 02 Ati Marliati -Sokhiidin datang dari bawah.

    Dengan lapisan pengalaman yang cukup panjang baik karir di dunia profesional birokrasi maupun kontribusi dalam kegiatan pengembangan masyarakat Cilegon, Ati Marliati cukup mendapat tempat di masyarakat.

    “Ati Marliati meniti karir dari seorang guru, karir birokrasi, aktivitas pengembangan masyarakat dan pemberdayaan melalui dunia pendidikan hingga saat ini,” tuturnya.

    Sosok ini (Ati Marliati, red) dilengkapi dengan tokoh seperti Sokhidin yang memulai karir di kepolisian negara Indonesia, aktif di dunia usaha, kepartaian, dan mengelola jaringan pengajian keagamaan bersama dengan para kyai yang dikenal jelas sanad dan silsilah keilmuan keagamaannya.

    “Aktivitas keagamaan Sokhidin itu mewakili semangat santri dan para kyai. Ini juga point penting bagi kandidat sehingga wajar jika elektabilitasnya tinggi,” kata Abdul Hakim.

    Survei yang dilakukan oleh tim internal pemenangan pasangan Ati-Sokhidin, lanjutnya, menunjukkan bahwa tingkat keterpilihan pasangan ini karena alasan pengalaman birokrasi, keberpihakan pondok pesantren dan serta peduli pada rakyat.

    “Kedua sosok kandidat ini mendapatkan dukungan atas dasar reputasi karir dan investasi sosial yang sudah lama disemai melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan itu ditangkap oleh warga sebagai figur yang mewakili agenda perubahan Cilegon di periode yang akan datang,” kata dia.

    Andanda Prasetya yang menjadi moderator diskusi terbatas lalu bertanya kepada narasumber, apakah isu dinasti dan korupsi tidak berpengaruh pada tingkat elektabilitas?

    Abdul Hakim kemudian menegaskan, pertanyaan itu sesungguhnya sudah terjawab dengan prediksi tingginya tingkat keterpilihan Ati-Sokhidin.

    “Jika diverbalkan kira-kira begini. Isu itu (dinasti dan korupsi, red) secara nyata dipatahkan oleh tingkat elektabilitas yang tinggi itu. Artinya, isu itu nggak nendang. Tidak punya dampak elektoral,” tegasnya.

    Alexander Aur Apelaby menambahkan, pemilihan pemimpin publik, seperti pemilihan kepala daerah, kepala pemerintahan pusat, wakil rakyat di parlemen, sungguh absah bila mempunyai legitimsasi demokratis.

    Legitimasi demokratis tidak semata-mata berarti warga negara secara bebas masuk dalam bilik pemungutan suara dan memilih calon pemimpin yang mempunyai kapasitas sebagai pemimpin publik, tetapi lebih dari itu adalah legitimasi demokratis juga terwujud dalam partisipasi warga negara bersama wakil rakyat dalam merancang undang-undang atau peraturan daerah.

    “Hanya itu kuncinya. Legitimasi itu didasari oleh pilihan warga. Bukan yang lain,” pungkasnya.

    Dikusi pun diakhiri dengan sebuah kesimpulan dari Ananda Prasetya bahwa Pilkada Cilegon menarik untuk diikuti karena turbulensi politiknya lumayan keras.(BAR)