Kategori: POLITIK

  • Target Tinggi, KPU Banten Dorong Maksimalkan Sosialisasi Pilkada

    Target Tinggi, KPU Banten Dorong Maksimalkan Sosialisasi Pilkada

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka mengoptimalkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU kabupaten/ kota penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020, KPU Provinsi Banten menggelar Rapat Evaluasi Kegiatan Sosialisasi pada Pemilihan Serentak tahun 2020 bertempat di Aula KPU Provinsi Banten dengan menghadirkan Ketua, Anggota KPU kabupaten/ kota Divisi Sosdiklih Parmas, Sekretaris dan Kasubag Teknis dan Hupmas KPU kabupaten/kota penyelenggara Pemilihan Serentak tahun 2020.

    Ketua KPU Provinsi Banten, Wahyul Furqon mengingatkan bahwa waktu pemilihan tinggal 45 hari dan KPU kabupaten/kota mempunyai waktu yang singkat untuk melakukan sosialisasi.

    “Dengan waktu yang sangat singkat ini maka perlu kita lakukan evaluasi agar pencapain target tingkat partisipasi masyarakat dapat dicapai tentunya dengan strategi dan inovasi dalam melakukan kegiatan sosialisasi,” terang Wahyul Furqon, Senin (26/10).

    Senada dengan Wahyul Furqon, Anggota KPU Provinsi Banten, Masudi juga mengingatkan bahwa dengan adanya pembatasan kegiatan kampanye karena adanya pandemi maka maka KPU diminta untuk mengisi kekosongan itu.

    “Pemilihan ini agak sepi karena calon dibatasi kampanye dan kita diminta untuk mengisi kekosongan itu, agar ada kemeriahan dalam pemilihan sehingga kita dapat mencapai target partisipasi masyarakat. Kita dituntut agar tingkat partisipasi tinggi, sulit memang mencapai target tersebut ditengah situasi masyarakat yang pesimis karena pandemi, inilah tantangan kita bagaimana memanfaatkan waktu serta melakukan inovasi dan memaksimalkan sosialisasi luar ruang,” terang Masudi.

    Kepala Divisi Sosdiklih Parmas KPU Banten, Eka Satialaksmana, yang memimpin rapat evaluasi menjelaskan, dengan durasi waktu yang semakin pendek maka KPU perlu melakukan evaluasi strategi sosialisasi dan mengefektifkan semua strategi sosialisasi

    “Dengan waktu yang semakin dekat ini bagaimana kita dapat mencapai target yang ditetapkan KPU RI sebesar 77 persen, apakah kita optimis dengan target itu dan pada kesempatan hari ini akan disampaikan kepada kawan-kawan soal efektifitas akun medsos yang dikelola KPU kabupaten/kota,” terang Eka Satialaksmana.

    “Ada plus minusnya kegiatan sosialisasi tatap muka dengan toga, tomas, dengan sosialisasi monolog. Tangsel lebih dulu melakukan sosialisasi selain tatap muka. Dalam waktu yang singkat, kita harus bisa melakukan percepatan dan kejar tayang untuk meningkatkan partisipasi, jangan jadi alaasan pandemi, sehingga sosialisasi jadi terhambat, jangan jadi alasan anggaran sehingga sosialisasi terhambat,” imbuhnya.

    Pada kesempatan itu, masing-masing KPU kabupaten/kota menyampaikan kegiatan sosialiasasi yang telah dilaksanakan, rencana kegiatan sosialisasi non tatap muka serta rencana aksi program peningkatan partisipasi masyarakat.(rls)

  • Makna Hari Santri Bagi Ati Marliati

    Makna Hari Santri Bagi Ati Marliati

    CILEGON,BANPOS – Hari Santri Nasional yang telah ditetapkan oleh pemeriintah pada 22 Oktober, memiliki arti tersendiri bagi Calon Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati.

    Ati Marliati yang maju sebagai calon Walikota Cilegon yang diusung Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NaaDem dan PKB ini punya kesan mendalam terhadap kaum santri. Karenanya, secara khusus ia menyampaikan ucapan selamat Hari Santri Nasional Ke V tahun 2020.

    Bagi Ati, keterlibatan santri dalam pembangunan bangsa tak perlu diragukan lagi. Sejarah perjuangan bangsa pun mencatat begitu besar andil santri dan ulama berkontribusi dalam proses perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah.

    Di Hari Santri tahun ini pula Ati Marliati berpesan agar kaum santri dapat memainkan perannya memerangi Covid-19.
    Ia berpesan agar masyarakat santri khususnya di Kota Cilegon menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

    Hal itu sejalan dengan tagline hari santri yakni “Santri Sehat Indonesia Kuat”. Keterlibatan santri dalam pembangunan bangsa tak perlu diragukan lagi.

    Terlebih Kota Cilegon yang disebut kota santri hendaknya dirawat bersama dengan menghiduplan, merawat tradisi rutinan pengajian.

    Di Hari Santri Ke V ini pula Ratu Ati Marliati berpesan agar kaum santri dapat memainkan perannya memerangi Covid-19.

    Ia berpesan agar masyarakat santri khususnya di Kota Cilegon menjadi garda terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, hal itu sejalan dengan tagline hari santri yakni “Santri Sehat Indonesia Kuat”.

    “Santri dengan tradisi kedisiplinannya yang kuat harus dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk terus berkomitmen mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ucap Ati. (BAR)

  • KPU Cilegon Siapkan TPS Dalam Lapas

    KPU Cilegon Siapkan TPS Dalam Lapas

    CILEGON, BANPOS – Untuk melindungi hak pilih warga Cilegon yang ada dibalik jeruji besi, KPU Kota Cilegon akan menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Cilegon yang berada di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon.

    Kepala Divisi Pencalonan KPU Kota Cilegon Eli Jumaeli mengatakan untuk mekanisme pemungutan suara di lapas tidak berbeda jauh dengan pemungutan di tempat yang lain, namun keamanannya saja yang diperketat. 

    “Karena di sediakan TPS di lapas, ya untuk pemilih yang ada di lapas tidak harus keluar kan, karena sudah kita siapkan TPS di lapas,” kata Eli saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (22/10).

    Di Lapas Cilegon sendiri tercatat ada 186 warga binaan yang mendapatkan kewajiban untuk memilih calon Walikota dan Wakil Walikota Cilegon pada perhelatan pilkada 9 Desember mendatang.

    “Hanya satu TPS, karena pemilihnya hanya ada 186 pemilih,” terangnya. 

    Selain itu, kata Eli pihaknya juga akan memfasilitasi pemilih yang sedang sakit maupun yang menjalani isolasi mandiri karena Covid-19. KPU akan melakukan TPS keliling atau mobile yang di kawal ketat oleh pihak kepolisian dan pengawas pemilu.

    “Teknis pemungutannya kpps sudah menerima data ada pemilih yang dirawat sehingga pada nanti pemungutan kpps yang mobile kesana keliling dari jam 12 sampai jam satu,” terang Eli.

    Eli menerangkan, sehari jelang pemilihan, pihaknya akan mendata terlebih dahulu pasien yang sedang sakit maupun yang masih isolasi mandiri. 

    “Tentunya sebelum melangkah terkait itu kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait khususnya pihak penanggung jawab di tempat isolasi mandiri. Dan jika masih ada pasien yang mendiami ruang tersebut nanti kita mengarahkan TPS yang terdekat dengan lokasi berlangsungnya isolasi mandiri dengan mendatangi mereka (pasien Covid – 19),” katanya.

    Eli menambahkan, untuk petugas KPPS yang akan mendatangi lokasi tersebut pihaknya akan memfasilitasi Alat Pelindung Diri (APD) seperti Hazmat, masker dan lain-lain.

    “Intinya jika mereka pasien Covid – 19 yang masih mendiami tempat isolasi mandiri yang akan memberikan suaranya pada saat pemilihan berlangsung kita akan akomodir dan bagi para petugas kpps kita akan berikan APD seperti Hazmat dan APD lain yang di butuhkan. Petugas yang keliling juga dikawal pihak kepolisian,” pungkas Eli.

    Sementara itu, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lapas Cilegon Oki Setiawan mengatakan sebelum pelaksanaan tempat pemungutan suara akan di semprot disinfektan terlebih dahulu. Kemudian untuk para petugas dari kpu ataupun saksi-saksi dari paslon yang memasuki area lapas akan di cek suhu terlebih dahulu mengikuti standar protokol Covid-19.

    “Yang masuk ke lapas harus sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti saksi dari pihak paslon, terus kpunya dari wasrik kita cek suhu dan sebelum pelaksanaan, masuk bok steril,” katanya.

    Apabila pada saat di cek suhu ada yang melebihi suhu yang telah ditentukan petugas tidak boleh masuk ke area lapas. Mengingat di dalam penjara sangat riskan karena diisi oleh ribuan napi. Kemudian hanya yang mendapatkan surat tugas saja yang diperbolehkan masuk.

    “Tidak boleh masuk, kita batasi sesuai dengan rekomendasi kpu, harus memiliki surat tugas. Kalau isi lapas sampai hari ini 1.299 napi,” tutupnya.

    Perlu diketahui, KPU Kota Cilegon telah memplenokan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 297.045 pemilih diantaranya laki-laki 149.160 pemilih sedangkan perempuan 147.885 pemilih. Jumlah itu meningkat sebanyak 6.474 pemilih dibanding DPT pada saat Pilpres dan Pileg pada pemilu 2019, yang hanya 290.571 pemilih. (LUK)

  • KPU Persiapkan Pemeriksaan Covid-19 untuk KPPS dalam Pilkada Serentak

    KPU Persiapkan Pemeriksaan Covid-19 untuk KPPS dalam Pilkada Serentak

    SERANG, BANPOS – KPU empat kabupaten/ kota melakukan rapat koordinasi persiapan pemeriksaan Covid-19 bagi KPPS dan Petugas Pengamanan TPS pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

    Berdasarkan data, diketahui jumlah total TPS pada empat KPU kabupaten/kota dalam Pilkada Serentak tahun 2020 mencapai 9.055 TPS, sehingga total petugas KPPS berjumlah 63.385 petugas, dan petugas pengamanan TPS berjumlah 18.110 petugas.

    Dalam perekrutan KPPPS, PPS akan merekrut Calon KPPS yang mampu mengoperasikan smart phone, guna menunjang penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) sesuai Surat Edaran no 901 tanggal 15 Oktober 2020.

    “Adapun pemeriksaan rapid test dijadwalkan pada 24 November sampai dengan 2 Desember 2020”, terang Anggota KPU Provinsi Banten Divisi Sumber Daya Manusia, Rohimah, Jumat (16/10) di aula KPU Provinsi Banten.

    Narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten menyampaikan, berdasarkan kondisi wilayah yang terkena Covid19, Zona Merah Covid ada di Banten paling diwaspadai wilayah Tangerang Raya, khususnya Tangerang Selatan, sementara Cilegon sudah menurun.

    Selain itu, disebutkan juga bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengadakan Swab yang berbayar dan gratis yang dapat dimanfaatkan juga oleh KPU untuk penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020.

    Mengenai pelaksanaan rapid test, Dinkes Provinsi Banten berharap dilaksanakan secara serentak agar Dinas Kesehatan Provinsi Banten dapat mendorong dinkes Kabupaten/Kota.

    Berdasarkan laporan dari empat KPU kabupaten/kota diketahui untuk KPU Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan MoU dengan Dinas Kesehatan pada hari Rabu tanggal 2 Bulan September 2020, untuk KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 30 September 2020 telah melakukan rapat koordinasi dengan 14 Rumah Sakit yang dihadiri juga oleh Dinas Kesehatan Kota, dan Rumah sakit bersedia membuat posko sampai dengan tingkat kelurahan. Kota Tangerang Selatan pada prinsipnya menunggu penetapan tanggal waktu pelaksanaan rapid test.

    KPU Kota Cilegon melaporkan, sampai dengan hari ini masih melaksanakan rapat koordinasi dengan pihak terkait, konsepnya pelaksanaan rapid test dilaksanakan sampai dengan tingkat kelurahan sebanyak 43 kelurahan. Kaitan fasilitas kesehatan masih menunggu rekomendasi Dinkes.

    KPU Kabupaten Serang menyampaikan kendala pada masyarakat dan geografis wilayah. Pelayanan rapid test di Kab. Serang 100 orang/hari sementara kebutuhan 27 ribu. KPU Kabupaten Serang berharap Dinkes Provinsi banten dapat mendorong agar pelaksanana rapid test bisa dilaksanakan sampai dengan tingkat desa.(RLS)

  • Pemilih Laki- laki Dominasi Suara Pilkada Cilegon

    Pemilih Laki- laki Dominasi Suara Pilkada Cilegon

    CILEGON BANPOS,- Jumlah pemilih laki- laki pada gelaran Pikada tahun 2020 Kota Cilegon, yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih mendominasi dengan mencapai 149.610 orang. Sementara jumlah pemillih perempuan sebanyak 147.885 orang.

    Sehingga jika diakumulasikan maka jumlah keseluruhan warga Cilegon yang memiliki hak pilih sebanyak 297. 045 orang.

    Ketua KPU Cilegon, Irfan Alfi mengatakan, penetapan jumlah DPT setelah melalui uji publik selama beberapa hari.

    “Akhirnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak Kota Cilegon kita tetapkan sebanyak 297.045 orang,” tandas Irfan dalam rapat Pleno terbuka disalah satu hotel di Kota Cilegon, Jumat 16 Oktober 2020.

    Irfan menjelaskan, penetapan DPT ini berdasarkan hasil kesepakatan dari uji publik dan telah disetujui oleh perwakilan semua pasangan calon.

    “Setelah perwakilan Paslon dan sebelumnya kita lakukan uji publik maka DPT kit la sahkan sebagai acuan pemungutan suara 9 Desember mendatang,” terang Irfan.

    Menurutnya, jumlah tersebut sudah mencakup pemilih disabilitas, yang ada di lapas, dan pemilih yang menggunakan surat keterangan.

    Dirinya berharap, pasca penetapan DPT Pilkada Cilegon ini seluruh warga Cilegon untuk berpartisipasi aktif turut mensukseskan pilkada yang aman dan damai.

    Ia juga berharap warga Cilegon untuk memberikan hak pilihnya pada 9 Desember mendatang.

    Dihubungi terpisah, Ketua Tim Pemenangan Ati- Sokhidin, Isro’ Mi’raj mengungkapkan apresiasi dan kerja kera komisioner KPU Cilegon dalam menetapkan DPT secara terencana dan transparan.

    “Patut kita apresiasi kerja KPU Cilegon yang sudah semaksimal mungkin, mendata, menghitung dan menetapkan jumlah DPT. Kami berharap semua tahapan Pilkada berjalan aman dan lancar.

    Disisi lain ia mengaku optimistis pasangan Ati- Sokhidin akan meraih kemenangan pada Pilkada 2020 ini.

    “Aura kemenangan sudah semakin nyata dengan banyaknya dukungan masyarakat kepada pasangan Ati- Sokhidin. Kita optimis menjadi pemenang,” papar Isro yang juga politisi Partai Golkar.

    Hadir pada penetapan Sementara itu, pada kegiatan penetapan DPT Pilkada Cilegon, turut hadir, Kepala Badan Kesbangpol Andi Affandi,Kepala DKCS Hayati Nufus, Perwakilan KPU Provinsi Banten, petugas PPK, PPS, dan perwakilan empat Paslon.(BAR)

  • Ali Mujahidin Gandeng Warga Rantau

    Ali Mujahidin Gandeng Warga Rantau

    CILEGON, BANPOS,- Cilegon kaya dengan potensi kedaerahan, ternyata komunitas warga luar daerah yang telah lama menjadi penduduk Kota Cilegon cukup banyak. Inilah yang menjadikan Cilegon kaya dengan kultur kedaerahan dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang harmonis, rukun dan saling menghormati antar daerah.

    Setelah ratusan warga Palembang di Cilegon menyatakan sikap dukungan kepada Paslon Nomor Satu, Ali Mujahidin-Firman Mutakin beberapa waktu lalu, kini warga rantau asal Jawa di Cilegon pun turut menyuarakan harapan perubahan di Pilkada tahun 2020 ini dengan menyatakan sikap dan dukungannya kepada pasangan Mumu-Lian atau sering disebut pasangan Mulia (Mumu-Lian-red).

    Seperti yang diungkapkan Kardi seorang musisi Campur Sari, warga Jawa (Wong Jowo -red) yang tergabung dalam Komunitas ‘Wong Jowo Nderek Mulia’, saat ini ingin turut menyukseskan Pilkada Cilegon dan berharap penuh kepada Mumu untuk perubahan Kota Cilegon menjadi lebih baik dan berkualitas.

    “Saya dan ‘konco-konco’ wong Jowo tanpa pamrih mendukung pak Haji Mumu. Karena saya yakin beliau mampu melakukan perobahan untuk Cilegon adil dan makmur,” ujar Kardi beberapa waktu lalu.

    Kardi menyebut
    banyak orang Jawa yang sudah lama menetap dan menjadi warga Cilegon.
    “Mereka penggemar Campur Sari, wayang golek, sering ngundang saya,” terang Kardi.

    Kardi menjelaskan bahwa harapan mereka ternyata sudah tertuang dan terakomodir dalam Visi Misi dan Program Paslon Nomor Urut Satu ini.

    “Program yang kami harapkan terjawab dalam Visi Misi beliau yang terurai jelas, memberikan solusi bagi kami,” ucap pegiat seni Jawa ini.

    Seperti tertuang dalam Visi Misi Mulia dan Program Rolas Karse (dua belas program cita-cita dan harapan-red), salah satunya adalah Mewujudkan BUMD lintas wilayah, kesempatan usaha bagi pengusaha daerah, perlindungan pengusaha lokal, tenaga kerja, petani dan nelayan.

    Untuk diketahui, program ini menjadi perhatian bagi Paslon Nomor Urut Satu dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatnya ekonomi masyarakat Cilegon. Maka dengan program tersebut akan melahirkan para pengusaha daerah yang kompetitif dan harmonis serta merasa terlindungi. (BAR)

  • Yandri Dituding Berkampanye Saat Reses

    Yandri Dituding Berkampanye Saat Reses

    SERANG, BANPOS – Tim Advokasi Nasrul Ulum-Eki Baihaki (ASIK) menyambangi kembali Bawaslu Kabupaten Serang untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh ketua tim pemenangan Tatu-Pandji, Yandri Susanto.

    Kuasa Hukum tim ASIK, Ferry Renaldy, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pelaporan informasi atas dua dugaan pelanggaran Pilkada yang dilakukan oleh anggota DPR RI Yandri Susanto.

    Ferry menerangkan bahwa pihaknya mendapatkan video yang memperlihatkan Yandri sedang melakukan reses DPR di Tirtayasa. Dalam reses tersebut, justru ia menyampaikan bahwa dirinya merupakan ketua tim Pemenangan Tatu-Pandji.

    “Kami menemukan di medsos video acara reses yang dia (Yandri Susanto) lakukan di Lontar, Kecamatan Tirtayada dimana dia mengenalkan dirinya sebagai tim pemenangan Tatu-Pandji,” katanya.

    Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Yandri patut diduga melanggar aturan. Sebab, kahadiran Yandri dalam kegiatan reses itu sebagai anggota DPR RI dan kegiatannya dibiayai oleh negara.

    “Itu kan acara reses, anggaran negara. Dia juga seorang pejabat. Seharusnya yang dibicarakan itu adalah dari sisi dia anggota dewan. Jangan lah berbicara dia sebagai ketua tim pemenangan Tatu-Pandji,” jelasnya.

    Selain melaporkan kepada Bawaslu, Ferry mengatakan bahwa pihaknya juga mengirim surat kepada mahkamah kehormatan DPR RI. “Kami juga kirim surat ke Mahkamah Kehormatan dewan DPR RI,” ucapnya.

    Ia pun menyerahkan sepenuhnya pemrosesan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Serang. Sebab sudah menjadi kewajiban Bawaslu dalam melakukan investigasi laporan.

    “Ini kalau ditotal terdapat 42 laporan, pengaduan dan pemberitahuan yang sudah kami sampaikan kepada Bawaslu. Ini merupakan upaya untuk melakukan advokasi kepada tim paslon 02. Beberapa sudah ada hasilnya seperti APK yang telah ditertibkan. Semoga laporan-laporan ini bisa diselesaikan dengan baik oleh Bawaslu,” ucapnya.(DZH)

  • Diduga Langgar Aturan Pilkada, Rektor Untirta Dilaporkan

    Diduga Langgar Aturan Pilkada, Rektor Untirta Dilaporkan

    SERANG, BANPOS – Bawaslu Kabupaten Serang kembali menerima laporan informasi dugaan pelanggaran Pilkada. Laporan tersebut berasal dari tim Advokasi Nasrul Ulum-Eki Baihaki (ASIK) atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Rektor Untirta, Fatah Sulaiman.

    Kuasa Hukum tim ASIK, Ferry Renaldy, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pelaporan informasi atas dua dugaan pelanggaran Pilkada. Dugaan pelanggaran yakni yang dilakukan oleh Rektor Untirta, Fatah Sulaiman.

    “Kami sampaikan kepada Bawaslu informasi awal dugaan pelanggaran. Informasi pemberitahuan pertama yakni terkait dengan rektor Untirta. Kami mendapatkan informasi dari beberapa media terkait Untirta Award yang diberikan kepada Ratu Tatu Chasanah,” ujarnya ditemui di kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Kamis (15/10).

    Berdasarkan informasi yang didapat dari pemberitaan media tersebut, Ferry mengatakan bahwa Tatu mendapatkan penghargaan atas capaiannya saat menjadi Bupati Serang, khususnya pada bidang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

    “Selama masa menjadi Bupati Serang, bu Tatu memiliki program beasiswa yang diberikan kepada siswa PAUD, SD, SMP hingga perguruan tinggi. Program yang diangkat berfokus pada peningkatan IPM,” tuturnya.

    Hal tersebut menurutnya telah melanggar aturan. Sebab, hal tersebut sudah masuk ke dalam kampanye. Selain itu, saat ini Tatu sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati karena mencalonkan diri dan digantikan oleh Pjs Bupati.

    “Ini sudah masuk tahapan kampanye. Dan sekarang ini adanya Pjs, bukan Bupati. Maka dari itu, kami berikan informasi kepada Bawaslu Kabupaten Serang bahwa patut diduga terjadi pelanggaran oleh rektor Untirta,” ungkapnya.

    Ia pun menyerahkan sepenuhnya pemrosesan laporan tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Serang. Sebab sudah menjadi kewajiban Bawaslu dalam melakukan investigasi laporan.

    “Ini kalau ditotal terdapat 42 laporan, pengaduan dan pemberitahuan yang sudah kami sampaikan kepada Bawaslu. Ini merupakan upaya untuk melakukan advokasi kepada tim paslon 02. Beberapa sudah ada hasilnya seperti APK yang telah ditertibkan. Semoga laporan-laporan ini bisa diselesaikan dengan baik oleh Bawaslu,” ucapnya.

    Sementara itu, Komisioner Bawaslu Kabupaten Serang, Ari Setiawan, menerangkan bahwa untuk laporan yang ditangani Bawaslu Kabupaten Serang telah mendapatkan status. Laporan itu telah dipasang di papan pengumuman agar diketahui publik.

    “Adapun laporan terakhir, karena memang dikaji oleh Bawaslu Kabupaten Serang secara lokus kejadiannya berada di Kota Serang, kami sudah menyampaikan ke Bawaslu provinsi dan diambil alih status penanganannya oleh Bawaslu provinsi,” ujarnya.

    Karena ditangani oleh Bawaslu Provinsi Banten, Ari mengaku bahwa pihaknya tidak tahu perkembangan penanganannya. Sebab, pihaknya belum mendapatkan tembusan informasi dari pimpinan provinsi.

    “Mungkin nanti hasil perkembangannya kita tunggu dari Bawaslu provinsi hasilnya seperti apa. Sebetulnya sama seperti Bawaslu Kabupaten Serang bahwa setiap ada hasil pasti akan disampaikan status laporannya,” terangnya.

    Dikonfirmasi terkait dengan pelaporan rektor Untirta ke Bawaslu Kabupaten Serang, humas Untirta, Veronica Dian, mengatakan bahwa konfirmasi tersebut akan disampaikan langsung oleh rektor Untirta. Ia meminta BANPOS untuk hadir pukul 17.00 WIB.

    Namun ternyata, konfirmasi tersebut tidak jadi dilakukan lantaran rektor Untirta, Fatah Sulaiman, tidak jadi hadir untuk memberikan keterangan. Dian mengatakan bahwa hal tersebut lantaran rektor sedang ada banyak kegiatan.

    “LPPM ada kegiatan di Teknik. Lalu ada juga dua kegiatan lainnya. Kebetulan kan fakultas teknik itu ada di Cilegon, dan kebetulan rumah dari pak rektor di Cilegon jadi langsung pulang mungkin. Tanggapan resminya akan menyusul,” ujar Dian melalui sambungan telepon. (MG-01/DZH/AZM)

  • ASN Pandeglang Diduga Lakukan Kampanye Petahana

    ASN Pandeglang Diduga Lakukan Kampanye Petahana

    PANDEGLANG, BANPOS – Dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN dalam momen pilkada kembali menyeruak. Hal ini diungkapkan oleh tim advokasi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pandeglang Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamami.

    Tim tersebut melaporkan dugaan pelanggaran kampanye paslon nomor urut 1, Irna Narulita-Tanto W. Arban. Dugaan pelanggaran tersebut berupa penggunaan program yang dibiayai APBD untuk berkampanye, kemudian adanya dugaan kampanye yang dilakukan ASN untuk mendukung paslon petahana ni.

    Dalam laporan tersebut, mereka melaporkan sebanyak 3 pelanggaran, baik yang ditemukan di Media Sosial maupun hasil pencarian ke lokasi kejadian pelanggaran.

    “Kita datang membawa 3 laporan dugaan pelanggaran, pertama yang di lakukan oleh ASN (camat kecamatan Cimanggu ) yang pidato di depan para guru dan Ketua PGRI membicarakan anggaran dan program Bupati Irna yg berkesan mengarahkan pada Petahana. Kedua, membawa bukti adanya foto Incomben di pintu masuk stadion dan di lapangan stadion dalam acara turnamen Liga Badak. Dan yang ketiga, adanya WA group Bumdes yg mengarahkan anggota group pada Irna Tanto dengan beberapa pantunnya oleh Kadindik kabupaten pandeglang taufik,” terang Ketua Tim Advokasi, Satria Pratama, Kamis (15/10).

    Pihaknya meminta kepada Paslon dari kubu Petahana, agar bisa berkompetisi dengan jujur dan bersih, dan kepada meminta kepada Bawaslu untuk ditelusuri.

    “Kami menegaskan, agar Petahana menjalankan kontestasi ini dengan fair, tidak curi-curi menggunakan fasilitas dan anggaran APBD/ APBN. Kami juga menghimbau pada Bawaslu, untuk berani dan tegas jika ada pelanggaran terjadi, kemudian menghimabau agar panitia mencopot spanduk tersebut. Bahkan menghentikan pertandingan turnamen bola untuk sementara, karena saya lihat juga mereka tidak memperhatikan protokol Covid-19,” tutup Satria. (CR-02/PBN)

  • Komunitas Wong Kito Galo Palembang Dukung Mumu

    Komunitas Wong Kito Galo Palembang Dukung Mumu

    CILEGON,BANPOS,- Dukungan terhadap Paslon Walikota Nomor Satu Ali Mujahidin dan Firman Mutakin terus berdatangan dari berbagai kalangan masyarakat Cilegon. Pernyataan dukungan dari Komunitas warga rantau Palembang yang biasa disebut ‘wong kito galo’.

    Komunitas Palembang ini menaruh harapan besar kepada pasangan Mulia (Mumu-Lian-red) untuk memimpin Kota Cilegon menuju kota yang adil dan makmur.

    Koordinator ‘wong kito galo’ Arifin kepada sejumlah wartawan mengungkapkan kepemimpinan Pemerintah Cilegon yang selama 20 tahun ia rasakan belum memenuhi rasa keadilan, dan dominasi kepentingan lingkaran keluarga para pejabat.

    “Kami tidak rela Cilegon dikuasai oleh kepentingan keluarga, masyarakat hanya menjadi penonton,” ujar Arifin dengan nada mengeluh.

    Kondisi seperti itu yang kerap terjadi di Kota Santri ini benar-benar telah melukai hati masyarakat.

    Karena dengan adanya budaya tersebut masyarakat merasa diabaikan, yang mestinya sejahtera tapi hanya untuk kepentingan beberapa pihak.

    Dalam kontestasi Pilkada saat ini, komunitas Palembang tidak mau ketinggalan momentum. Mereka serempak melakukan deklarasi untuk mendukung pasangan Ali Mujahidin- Firman Mutakin yang dinilai memiliki kemampuan untuk perubahan Kota Cilegon menjadi Kota yang maju, adil, makmur dan sentosa.

    “Kami keluarga besar wong kito galo siap memenangkan nomor urut satu Mumu- Lian,” tandas Arifin.

    Sebagaimana diketahui, salah satu misi program Paslon Nomor Urut Satu ini adalah mewujudkan UMKM industri hilir dengan pemberdayaan industri hulu.

    Dimana beberapa produk daur ulang perusahaan yang ada di Cilegon dapat diolah melalui UMKM lokal, sehingga menghasilkan produk berbasis industri kreatif tanpa harus mengambil dari luar daerah.

    Dengan adanya UMKM yang mengelola industri kreatif ini maka akan dapat menaikkan ekonomi masyarakat serta menyerap tenaga kerja lokal.

    Selain itu, menyediakan ‘area wewadean’ sentra kuliner di setiap kecamatan dengan konsep menarik. Dilengkapi dengan fasilitas aula, olahraga dan jajanan masyarakat.
    Sehingga para pedagang pun diakomodir dan difasilitasi agar tertata rapi bersih dan indah.

    Hal inilah yang membuat yakin ‘wong kito galo’ dan masyarakat Cilegon lainnya untuk mendukung paslon Mumu-Lian.(BAR)