BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Koalisi Demokrat-PAN Semakin Kencang di Kabupaten Serang

    Koalisi Demokrat-PAN Semakin Kencang di Kabupaten Serang

    SERANG, BANPOS – Dua partai politik, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat di Kabupaten Serang kembali memantapkan komunikasi politik untuk koalisi pada Pilkada Kabupaten Serang, yang akan digelar pada Desember mendatang.

    “Kami sudah menetapkan pak ketua DPW PAN Banten, pak Masrori, sebagai bakal calon Bupati (Bacabup) Serang,” ujar Ketua DPD PAN Kabupaten Serang, Jaynudin, usai melakukan pertemuan di sebuah rumah makan di Kota Serang, Jumat (22/5).

    Ia menegaskan, siap untuk koalisi bersama Demokrat. Menyoal komposisi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, kata dia, akan dibahas setelah koalisi terbangun.

    “Kita bahas kemudian setelah koalisi ini terbangun,” katanya.

    Senada dengan PAN, Sekretaris DPW Partai Demokrat Banten, Eko Susilo, menyambut baik kerjasama koalisi dengan PAN. Ia pun menegaskan bahwa Partai Demokrat dipastikan mengusung kader internal yaitu Eki Baihaki sebagai Bacabup Serang.

    “Surat Tugas DPP Demokrat, 99 persen akan diberikan kepada Eki Baihaki. Kemudian akan segera mencari pasangan dan partai koalisi lainnya,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, Demokrat dipastikan mengusung Eki Baihaki sebagai Bacabup. menanggapi PAN yang juga mengusung Bacabup, pihaknya akan melakukan diskusi lebih lanjut.

    “Untuk hal tersebut, kami akan bicarakan Lebih lanjut setelah koalisi ini terbangun permanen,” ucapnya.(MUF/PBN)

  • Subadri ‘Seret’ Kader PPP Yang Pertanyakan Soal Skandal JPS Kota Serang

    Subadri ‘Seret’ Kader PPP Yang Pertanyakan Soal Skandal JPS Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Paripurna DPRD Kota Serang terkait dengan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota atas Raperda usul DPRD Kota Serang dan pembentukan panitia khusus DPRD Kota Serang diwarnai interupsi terkait skandal Jaring Pengaman Sosial (JPS).

    Pada saat itu, rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, akan ditutup. Namun sebelum palu diketok oleh Roni, tiba-tiba anggota Fraksi Kebangkitan Pembangunan, Rahmatullah, melakukan interupsi.

    Dalam interupsi tersebut, Rahmatullah yang merupakan politisi asal PPP mempersoalkan pembagian JPS yang tidak merata. Sedangkan warga yang berada pada daerah pemilihannya kerap mengeluh akan hal tersebut.

    “Karena ada beberapa warga yang seharusnya mendapatkan tapi tidak mendapatkan. Yang menjadi beban pikiran saya, tidak sedikit yang melaporkan kepada saya orang-orang yang layak dapat, tapi ternyata tidak dapat,” ujarnya, Kamis (14/5).

    Namun belum selesai ia menyampaikan interupsi, Roni Alfanto memotong pembicaraannya. Roni mengatakan agar interupsi tersebut disampaikan ketika paripurna tersebut sudah ditutup.

    “Jadi kita tutup dulu ini paripurna, nanti baru dibicarakan perihal itu. Karena supaya paripurna ini tidak kehilangan subtansinya yaitu pembahasan Raperda usulan sanitasi total berbasis masyarakat,” katanya.

    Rahmatullah pun menerima usulan tersebut. Akhirnya, paripurna resmi ditutup dengan ketokan palu tiga kali oleh Roni. Namun saat ingin melanjutkan pembahasan, tiba-tiba Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mendatangi Rahmatullah dan berseru kepada dirinya.

    “Kamu dari PPP kan? Sini ikut saya. Kamu PPP kan? Ikut saya dulu sini,” ucapnya yang juga merupakan Plt. Ketua DPW PPP Provinsi Banten, sembari sedikit berteriak lalu berjalan menuju ruang transit DPRD Kota Serang.

    Rahmatullah pun mengikuti pimpinan provinsinya itu menuju ruang transit. Keduanya, melakukan pembicaraan secara tertutup di ruang transit dengan pintu yang dijaga ketat oleh pengaman dalam DPRD Kota Serang.

    Sekitar lebih dari 15 menit keduanya berada di ruang transit. Tiba-tiba, keduanya keluar lalu berjalan menuju dua arah yang berlawanan tanpa memberikan sedikitpun komentar terkait kejadian itu.

    Namun wajah Rahmatullah menunjukkan raut sedih, sedangkan Subadri hanya menerangkan terkait kegiatan yang berkaitan dengan Raperda usulan saja. (DZH)

  • Bansos Covid-19 Jangan Dipolitisasi Lho…

    Bansos Covid-19 Jangan Dipolitisasi Lho…

    SERPONG, BANPOS – -Bawaslu Kota Tangsel memberikan imbauan kepada Pemerintah Kota Tangsel terkait mekanisme bantuan sosial (bansos) yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat.

    Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan Muhamad Acep menjelaskan bahwa Tangsel merupakan salah satu daerah yang akan melangsungkan Pilkada serentak tahun 2020. Pun menjadi daerah terdampak covid-19 Sehingga masyarakatnya dijadikan prioritas oleh pemerintah untuk mendapatkan bansos.

    “Untuk menghindari penyalahgunaan bansos ini, kami mengirim surat himbauan kepada pemerintah,” katanya.

    Bawaslu mengingatkan kepada Walikota Tangsel, dan juga pejabat ASN untuk tidak mempolitisiasi bantuan sosial atau menggunakan anggaran APBN atau APBD untuk kepentingan politik petahana dan ASN terutama dalam kegiatan Penanganan Covid-19 sebagaimana untuk kepentingan pribadi dan kelompok dalam mengadapi Pemilihan Kepala Daerah.

    Surat imbauan ini dibuat Bawaslu dalam rangka menerusan dari himbauan Bawaslu RI. Dimana Bawaslu Kabupaten dan Kota harus membuat surat himbauan sebagaimana bentuk pencegahan larangan pemberian uang atau barang sesuai yang mana diatur dalam Undang-undang no 10 tahun 2016 pasal 71 ayat 3.

    Kemudian, bawaslu kabupaten dan kota harus terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti walikota. Guna mengoptimalkan pengawasan netralitas ASN dalam menghadapi Pilkada 2020 mendatang.(PBN/BNN)

  • Helldy Gandeng Ketua DPW PKS Banten Maju di Pilkada Cilegon

    Helldy Gandeng Ketua DPW PKS Banten Maju di Pilkada Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Bakal Calon Walikota Cilegon sekaligus Ketua DPW Berkarya Provinsi Banten Helldy Agustian akhirnya berpasangan dengan Ketua DPW PKS Provinsi Banten Sanuji Pentamarta untuk mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon periode 2021-2026. Ketika dikonfirmasi kabar tersebut Helldy Agustian membenarkannya.

    “Ya Insya Allah. Ini kan ketua DPW PKS sama DPW Berkarya. Kan kemarin nota kesepahaman kita walikota OK, sedangkan wakil kader terbaik dari PKS,” kata Helldy saat dikonfirmasi melalui saluran telephone genggamnya, Selasa (12/5).

    Helldy mengatakan sesuai dengan MoU antara PKS dan Berkarya bahwa yang maju menjadi walikota dan wakilnya merupakan kader terbaik partai masing-masing. 

    “Pada prinsipnya nota kesepahaman kita (Helldy) kemarin dengan kader PKS untuk wakilnya, kalau sekarang PKS sudah menentukan kader paling terbaiknya yaitu ketua DPW PKS-nya, ya sudah itu keputusannya mereka. Kita bareng-bareng, sama-sama ketua DPW,” terang Helldy. 

    Hal senada dikatakan Ketua DPW PKS Provinsi Banten Sanuji Pentamarta. Ia tidak mengelak bahwa dirinya diamanatkan oleh partai untuk menjadi wakil Helldy Agustian. 

    “Mohon doanya mohon dukungannya, Insya Allah,” ujarnya. 

    Saat ditanya terkait penunjukan dirinya maju mendampingi Helldy, Sanuji mengatakan itu sudah menjadi keputusan partai. 

    “Ya keputusan partai, amanat partai, perintah partai. Kebetulan saya ketua PKS Banten jadi mungkin se-Banten masih bisa memahami, masih bisa mengikuti karena saya juga pernah diamanahi 20 tahun menjadi anggota legislatif, 10 tahun di provinsi, Serang, Cilegon Tangerang,” terang Sanuji. 

    Menurutnya sudah saatnya PKS berkontribusi di eksekutif karena selama ini sudah banyak berkiprah di legislatif. 

    “PKS kan sudah lama kontribusi di legislatif saatnya kader PKS masuk dieksekutif jadi kepala daerah atau wakil kepala daerah,” katanya.(LUK/ENK) 

  • Bantuan Covid-19 Jangan jadi Bancakan Dong, Pliss…

    Bantuan Covid-19 Jangan jadi Bancakan Dong, Pliss…

    SERANG, BANPOS – DPRD Kabupaten Serang minta anggaran yang dialihkan untuk penanggulangan wabah Covid-19 di Kabupaten Serang, jangan dijadikan bancakan. Hal itu tentunya berkaitan dengan jumlah yang tidak sedikit, mencapai angka puluhan miliar rupiah.

    “Jangan sampai anggaran besar jadi bancakan, harus ada rasionalisasi anggarannya,” tegas Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Dendi kurnia Ardiansyah, Senin (11/5).

    Dendi menyebut bahwa anggaran yang dialokasikan untuk masyarakat terdampak virus korona, tidak memiliki kejelasan. Hingga kini, pihaknya belum ada laporan secara teknis dari Pemkab Serang kepada DPRD Kabupaten Serang.

    “Kami masih bertanya-tanya mengenai kejelasan anggaran tersebut. Rasionalisasinya seperti apa, untuk apa saja,” tuturnya.

    Dari 29 Kecamatan dengan 326 Desa yang ada di Kabupaten Serang, masyarakat belum ada yang mendapatkan bantuan yang berasal dari pemkab Serang. Baik bantuan berupa sembako maupun uang tunai.

    “Masyarakat mengaku belum ada bantuan seperti beras dan lain sebagainya,” katanya.

    Disebutkan olehnya, anggaran DPRD Kabupaten Serang yang dialihkan untuk penanggulangan virus Covid-19 ini sudah mencapai Rp10 miliar.

    “Tapi hingga saat ini kami masih mempertanyakan hasil dari bantuan tersebut kepada masyarakat. Harus jelas outputnya apa, kalau doi Pemkot Serang saya dengar ada bagi-bagi beras, sementara Pemkab Serang belum ada,” tuturnya.

    Menurutnya, untuk saat ini beberapa masyarakat baru menerima bantuan beras dari DPRD Kabupaten Serang. Adapun anggaran yang digunakan dalam distribusi bantuan beras tersebut, terpisah dari Pemkab Serang, yaitu murni dari anggaran DPRD Kabupaten Serang.

    “Mengingat saat ini sudah mendekati hari ke 20 bulan suci Ramadhan, sementara masyarakat prasejahtera dan yang menganggur terdampak lockdown, tidak mendapatkan penghasilan. Oleh karena itu, kami mempertanyakan siapa yang akan mempertanggung jawabkan hal tersebut,” jelasnya.

    Hingga kini, ia menyebut pihak Pemkab masih melakukan pendataan, dan belum diketahui kapan realisasinya. Ia menegaskan, Pemerintah wajib mendorong pelaksanaan bantuan tersebut.

    “Karena masyarakat butuhnya saat ini,” ucapnya.

    Untuk sementara, beberapa hal yang telah dilakukan oleh pihaknya yaitu melakukan pemanggilan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang. Untuk dimintai keterangan sejauh mana penggunaan anggaran untuk penanggulangan virus korona.

    “Sebanyak 326 Desa di 29 Kecamatan dan hanya 29 Kecamatan dilakukan penyemprotan. Kabupaten Serang itu kan luas, bukan hanya sebatas 29 Kecamatan saja, mestinya 326 Desa itu tercover penanganan daripada Covid-19,” tandasnya.

    Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Abdul Kholiq membenarkan bahwa saat ini Pemkab Serang belum mengeluarkan bantuan. Menurutnya, Gugus Tugas percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Serang, perlu memberikan informasi secara berkala, untuk melaporkan jumlah korban yang terkena dampak agar masyarakat mengetahui kapan Pemkab Serang akan memberikan bantuan tersebut.

    “Memang Pemkab Serang belum mengeluarkan dan anggarannya ada. Sedang dalam proses pendataan sekitar 45ribuan penerima manfaat dan kami dorong untuk disalurkan. Kalau bisa sebelum lebaran sudah di distribusikan,” ujarnya.

    Ia juga meminta, semua personil gugus tugas mulai dari tingkat kabupaten hingga RT, harus bersama-sama memberikan pemahaman. Agar masyarakat tidak gagap informasi.

    “Contoh di suatu RW, banyak yang sudah memasang semacam check points. Nah dalam kegiatan tersebut, bukan hanya menjaga pos saja, tapi juga memberikan sosialisasi,” tandasnya. (MUF/ENK)

  • PKS Usung Eki-Najib di Pilkada 2020 Kabupaten Serang

    PKS Usung Eki-Najib di Pilkada 2020 Kabupaten Serang

    SERANG,BANPOS – Meskipun pelaksanaan Pilkada serentak di Kabupaten Serang diundur, DPW PKS Banten telah mengusulkan nama bakal calon Bupati dan wakil Bupati Serang kepada DPP PKS. Secara bulat, pihaknya mengusulkan nama atas nama Eki Baihaki dan Najib Hamas.

    Demikian disampaikan oleh ketua DPW PKS Banten, Sanuji Pentamarta saat ditemui oleh BANPOS di sela-sela kegiatannya, Rabu (6/5). Menurutnya, PKS sangat siap dan menginginkan agar kader PKS maju memiliki pasangan, kemudian terpilih dan menang.

    “Di Pilkada ini kita ingin kader PKS (menang),” tegasnya.

    Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu pasangan yang diusung oleh partai dan diusulkan ke DPP PKS yaitu bakal calon Bupati Serang Eki Baihaki dan bakal calon wakil Bupati Serang Najib Hamas. Setelah diusulkan, kata Sanuji, semua diserahkan ke DPP.

    “Sudah kita usulkan, suratnya sudah kita kirim tapi kelengkapannya akan kita susulkan, mungkin dua pekan lagi sudah ada keputusan,” ungkapnya.

    Sanuji mengatakan, untuk penetapan bakal calon Bupati dan wakil, pihaknya akan menggelar survey kembali. Dari hasil survei tersebut, diharapkan DPP dapat mempertimbangkan keputusannya.

    “Mudah-mudahan ini menjadi pilihan DPP, DPW sudah melakukan kajian, komunikasi dan menyerahkan ke DPP. Nanti DPP yang memiliki keputusan, kewenangan dalam menetapkan siapa siapa yang akan diusung,” tandasnya.

    Untuk diketahui, PKS pada Pilkada Tangerang Selatan mengusulkan Siti Nur Azizah dan Ruhama Ben, berkoalisi dengan Demokrat dan PKB. Kemudian untuk Pilkada Cilegon, DPW PKS Banten mengusulkan Helldy Agustian dan Ketua DPW PKS Banten yaitu Sanuji Pentamarta. (MUF/AZM)

  • Anggota DPR-RI Bagikan 25 Ton Beras dan Ribuan Paket Sembako di Lebak-Pandeglang

    Anggota DPR-RI Bagikan 25 Ton Beras dan Ribuan Paket Sembako di Lebak-Pandeglang

    LEBAK, BANPOS – Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP), Iip Miftahul Choiry menyalurkan bantuan untuk warga di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Bantuan yang diberikan yaitu beras sebanyak 25 ton dan 5.000 paket sembako.

    Penyerahan bantuan dilakukan secara bertahap dimulai dari Kabupaten Lebak. Bantuan diantar langsung oleh Iip dan diserahkan secara simbolis di Ponpes Nurul Falah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Senin (4/5/2020) lalu.

    Iip mengatakan bantuan sembako diprioritaskan kepada warga di Lebak dan Pandeglang yang membutuhkan, terutama yang terdampak Covid-19.

    “Bantuan berupa beras dan paket sembako, semoga bisa membantu, khususnya bagi saudara-saudara kita yang terdampak Covid-19,” kata Iip dalam siaran pers yang diterima BANPOS, Jumat (8/5/2020).

    Iip mengatakan, genap sudah dua bulan Indonesia menghadapi wabah virus Corona (Covid-19). Banyak masyarakat yang terdampak, tidak lagi mendapat penghasilan karena sebagai pekerja harian. Warga yang berdagang atau berwirausaha juga terdampak karena penjualan menurun.

    “Selain kewajiban kita untuk saling membantu, juga sebagai tugas saya sebagai wakil dari masyarakat di dapil Banten, khususnya Lebak dan Pandeglang. Meskipun bantuan ini barangkali tidak seberapa, tetapi paling tidak, bisa sedikit membantu,” ujarnya.

    Selain beras dan paket sembako, Iip juga membagikan masker kain.

    Odih Ahdiyat selaku koordinator yang menerima bantuan mengatakan, beras dan paket sembako akan disalurkan kepada warga yang terdata di tiap-tiap kecamatan.

    “Kami telah mendata dan bantuan ini langsung segera disalurkan. Insya Allah penyaluran ditarget selesai seminggu sebelum Hari Raya Idul Fitri,” katanya.

    “Terima kasih atas kepedulian Bapak Iip Anggota DPR-RI dari Fraksi PPP, Insya Allah ini sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di Lebak dan juga Pandeglang,” tambahnya.(ENK)

  • Penyajian Data LKPj Walikota Serang Dikritisi

    Penyajian Data LKPj Walikota Serang Dikritisi

    SERANG, BANPOS – DPRD Kota Serang mengkritisi terkait dengan penyajian data pada LKPj Walikota yang dinilai kurang akurat dan optimal. Hal itu disebabkan karena koordinasi antar OPD yang masih lemah.

    Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, saat menyampaikan hasil rekomendasi Pansus LKPj Walikota Serang tahun 2019 di gedung DPRD Kota Serang. Hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota dan Wakil Walikota Serang, Sekda Kota Serang, beserta beberapa kepala OPD se-Kota Serang.

    “Kami memberikan catatan bahwa penyajian dan akurasi data belum disajikan secara optimal. Atas kondisi tersebut, DPRD memberikan rekomendasi agar Pemkot Serang meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyajikan data,” ujar Roni Alfanto, Rabu (6/5).

    Dikonfirmasi terpisah, Roni mengatakan bahwa adanya data yang kurang akurat dan optimal dalam penyajian tersebut memang dikarenakan adanya koordinasi yang kurang baik antara OPD satu dengan lainnya.

    “Iyah benar, jadi dengan kondisi saat ini, maka koordinasi antar OPD bisa dikatakan masih lemah. Maka dari itu, agar tidak terulang lagi kejadian maka selayaknya koordinasi itu ditingkatkan,” ucapnya.

    Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa mengenai catatan yang disampaikan oleh DPRD, akan segera ditindaklanjuti. Menurutnya, hal itu merupakan hasil pantauan DPRD terhadap jalannya pemerintahan Kota Serang.

    “Hal-hal lain yang merupakan hasil pengawasan dan pantauan dewan, InsyaAllah akan kami tindaklanjuti. Baik itu memang catatan yang buruk, maupun lainnya,” jelas Syafrudin.

    Terkait data yang kurang akurat dan optimal, dijawab oleh Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saefudin. Menurut Nanang, adanya catatan tersebut dikarenakan masih belum adanya sistem data terpadu.

    “Yah data ini kan pemerintah pusat sampai kabupaten kota itu direncanakan akan dibentuk satu data. Contoh data kependudukan. Disdukcapil punya data, DP3AKB punya data, Dinkes punya data. Itu yang akan dijadikan satu data,” ujarnya.

    Menurutnya, hal tersebut merupakan rencana milik pemerintah pusat. Sehingga, Pemkot Serang hanya akan menunggu rencana tersebut direalisasikan oleh pemerintah pusat saja.

    “Begitu juga dengan pemerintah kota dan kabupaten lainnya. Mereka juga menunggu satu data, data yang terintegrasi tersebut. Jadi kalau ada data yang sedikit kurang akurat, karena memang ada banyak data yang berbeda,” tandasnya.(DZH)

  • DPRD Geram, Masih Ada Masyarakat Belum Dapat Bantuan

    DPRD Geram, Masih Ada Masyarakat Belum Dapat Bantuan

    PANDEGLANG,BANPOS – Komisi IV DPRD Pandeglang akan memanggil pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan banyaknya masyarakat Kabupaten Pandeglang, yang hingga saat ini belum mendapatkan program baik dari Pemerintah Kabupaten, Provinsi maupun pusat.

    Ketua komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, pihaknya akan memanggil Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Kepala Desa (Kades) / Kepala Kelurahan, Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pandeglang, untuk melakukan Rapat Koordinasi (Rakor).

    “Kalau ada yang mempersulit proses pengajuan program untuk masyarakat kurang mampu yang layak untuk mendapatkan bantuan, saya akan samperin dan akan saya caci maki kalau dipersulit. Dari awal saya sudah bilang ke para Kades, waktu di komisi I saat itu leading sektornya Disdukcapil, kalau ada masyarakat yang dipersulit bilang ke DPRD. Termasuk sekarang juga ada TKSK, kades atau siapapun yang mengurus Adminduk dipersulit datang ke kita,” kata Habibi kepada BANPOS melalui selulernya, Senin (27/4).

    Menurutnya, dalam melakukan pendataan untuk masyarakat kurang mampu yang layak untuk mendapatkan program bantuan, jangan sampai salah sasaran.

    “Ini yang harus diselesaikan, pendataan yang akurat oleh pemerintah. Karena disetiap desa banyak masyarakat yang layak mendapatkan kenyataannya tidak, ini menyedihkan seyogyanya program pemerintah bisa menyentuh masyarakat yang benar benar membutuhkan. Kadang para kepala desa yang tahu mana masyarakatnya yang layak mendapatkan tidak berdaya karena sistem pendataan KPM PKH dan BPNT sudah dikunci oleh pendampingnya. Ini yang harus dirubah sistem, kalau ingin bantuan pemerintah tepat sasaran,” terangnya.

    Oleh karena itu, lanjut Habibi, Dinsos kabupaten sebagai leading sector, mengirimkan surat kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya.

    “Harusnya Dinsos kabupaten bersurat kepada Kemensos untuk menyampaikan kondisi yang sebenarnya di lapangan, harusnya pendataan itu Dinsos kerjasama dengan para kepala desa agar KPM benar benar tepat sasaran. Saya miris di lapangan masih banyak masyarakat yang mampu secara ekonomi, masih mendapatkan program PKH. Sebaliknya masyarakat yang benar benar tidak mampu tidak mendapatkan program baik PKH dan BPNT,” ujarnya.

    “Kalau pun para kepala desa mengajukan masyarakatnya yang tidak mampu untuk mendapatkan PKH dan BPNT, tidak berdaya karena kewenangan layak dan tidaknya mendapatkan program adalah para pendamping PKH. Kalau begini terus tidak ada pendataan ulang, program pemerintah tidak tepat sasaran,” ungkapnya.

    Habibi menambahkan, pihaknya akan mengadakan Rakor dengan Dinsos dan pihak terkait untuk membahas kondisi terkini.
    “Kedepan kami dari komisi IV akan mengadakan Rakor dengan Dinsos dan pihak terkait untuk bicara kaitan dengan kondisi terkini. Dan kami juga akan mendatangi Kemensos untuk menyampaikan kondisi di lapangan. Kaitan dengan data PKH dan BPNT agar kedua program itu benar-benar tepat sasaran,” ucapnya.(dhe/pbn)

  • Dewan Harap Masyarakat Tidak Takut Melapor Soal BSP

    Dewan Harap Masyarakat Tidak Takut Melapor Soal BSP

    Anggota DPRD Lebak dari Partai Persatuan Pembangunan, Musa Weliansyah berharap, para agen/E-Warong bisa menyalurkan program bantuan sembako bagi masing-masing keluarga penerima manfaat sesuai pesanan KPM itu bisa dilakukan melalui Cash On Delivery (COD).

    “Selain mandiri, penyaluran bantuan pangan sembako para E-Warong bisa melakukan pemesanan barang sesuai pesanan KPM melalui COD. Pesan dulu, barang datang cocok bayar kalau tidak cocok ya kembalikan,” katanya.

    Sedikitnya 403 E-Warong dipastikan menandatangani pakta integritas dan jika melangar ini bisa dipidanakan. Memorandum Of Understanding (MoU) E-Warong dengan supplier yang ada itu wanprestasi menguntungkan sebelah pihak.

    “Dengan harga komoditi diatas harga pasar dan sistem paket itu, agen dan KPM justeru dirugikan. Karena itu E-Warong agar membatalkan MoU yang wanprestasi serta melangar pedum sembako 2020. Dan supplier yang membuat MoU itu adalah supplier calo,” ungkapnya

    Ia mengajak kepada masyarakat di Kabupaten Lebak untuk bersama-sama mengawasi program bantuan pangan sembako dan tidak takut untuk melaporkan bila dilapangan menemukan adanya ketidakberesan yakni bantuan pangan sembako tidak berkualitas dan harga diatas harga pasar.

    Musa mengaku, siap dan bersedia menindaklanjuti sampai ke aparat penegak hukum atas segala bentuk pelanggaran program bantuan pangan sembako 2020 yang dilakukan oleh E-Warong terutama bagi yang tidak mengindahkan pakta integritas.

    “Mari kita awasi bersama-sama jangan takut untuk melapor. Mulai tanggal 5 Mei 2020 sudah tidak boleh lagi ada E-Warong/Agen sembako yang menjual kebutuhan bahan poko kepada KPM diatas harga pasar, sistem paket dan komodity tidak berkualitas,” tegasnya.

    Awal Mei 2020, di Kabupaten Lebak harga beras mutu terbaik tidak mungkin melebihi harga Rp10.500/kg, Telur Rp25.000/Kg, Ayam Rp 20.000/kg, Ikan Bandeng, Tongkol Rp22.500/Kg.

    “Harga seperti ini bisa saja berlaku tidak hanya di Kabupaten Lebak, tetapi juga di Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kabupaten/Kota Tangerang,” tandasnya.(CR-01/PBN)