BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Anak Ma’ruf Amin Jadi Wasekjend DPP Demokrat

    Anak Ma’ruf Amin Jadi Wasekjend DPP Demokrat

    SERPONG, BANPOS – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan susunan pengurus Partai Demokrat (PD) periode 2020-2025, Rabu (15/4) malam. Satu bulan setelah menerima mandat sebagai Ketua Umum, AHY secara resmi mengumumkan susunan kepengurusan.

    Nama Siti Nur Azizah masuk dalam kepengurusan yang baru ini menjabat sebagai Wakil Skeretaris Jendral (Wasekjend) DPP Demokrat, di bawah Sekejend DPP Demokrat Teuku Riefky Harsya.

    Terpilihnya Azizah sebagai Wasekjend DPP ADemikrat tentunya akan menguntungkan Azizah untuk melaju mulus di Pilkada Tangsel. Setidaknya Demokrat Tangsel yang memiliki 5 kursi di DPRD Tangsel menjadi modal utama Azizah untuk maju.

    Sekretaris DPC Demokrat Kota Tangsel Wawan Syakir Darmawan, juga membenarkan bahwa Siti Nur Azizah Telah resmi menjabat Wasekjend DPP Demokrat.

    “Kemarin baru diumumkan, dan itu benar Ibu Azizah yang juga kandidat Calon Walikota kini telah menjadi Wasekjend DPP Partai Demokrat, beliau ditunjuk langsung oleh Ketua Umum AHY,” ungkapnya.

    Disinggung lebih lanjut mengenai proses penjaringan Bacalon Walikota yang sampai saat ini masih berlangsung di Demokrat. Wawan mengatakan prosesnya masih berlanjut.

    Adapun pada tahapan terakhir visi dan misi penjaringan Bacalon DPC Demokrat ada lima nama, yaitu Benyamin Davnie, Muhamad, Siti Nur Azizah, Timi Patria, dan Gacho Sunarso.

    “Kalau soal Bu Azizah sekarang menjabat Wasekejend itu benar, kalau soal penjaringan itu masih beranjut. Jadi itu berbeda persoalan. Penjaringan Bacalon masih berlanjut sampai akhirnya Ketua Umum memutuskan nama yang diusung,” ungkapnya.

    Wawan mengatakan, Demokrat akan terus mencari calon pemimpin yang Memnuhi kriteria bagus untuk bisa memimpin Kota Tangsel satu periode ke depan.

    “Kami akan terus mencari tokoh atau figur terbaik dari lima nama yang sudah terjaring saat ini. Nanti tunggu saja sampai DPP memutuskan namanya,” pungkasnya.

    Sementara itu, Siti Nur Azizah saat dikonfirmasi mengenai terpilihnya sebagai Wasekjend Demokrat belum dapat dikonfirmasi melalui telpon genggamnya mau pun lewat pesan singkat.(BNN/PBN)

  • Musa Minta Masyarakat Menolak Bantuan Sembako Diatas HET

    Musa Minta Masyarakat Menolak Bantuan Sembako Diatas HET

    LEBAK, BANPOS – Anggota DPRD Lebak dari PPP, Musa Weliansyah mengajak masyarakat untuk melawan kedzoliman pada program bantuan sembako atau sebelumnya disebut bantuan pangan non tunai (BPNT).

    Ajakan tersebut disampaikan Anggota DPRD Lebak dari PPP Musa Weliansyah melalui surat terbuka untuk E-Warong dan KPM yang disampaikan melalui Acount facebooknya.

    “Kepada Ormas, LSM, Pers, Mahasiswa, serta masyarakat secara umum untuk sama-sama melakukan pengawasan atas kejahatan luar biasa menurut saya, karena ini persoalan dengan KPM yang notabenenya rakyat miskin,” kata Musa Weliansyah kepada BANPOS, Sabtu (11/4).

    Ini petikan surat terbuka untuk E-Warong dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT).

    PEROGRAM SEMBAKO TH 2020

    Surat Terbuka Untuk E-Warong dan KPM Se-Kab. Lebak.

    Berdasarkan Hasil Survei pasar berikut harga komoditi sembako yg seharusnya dijual EWarong/Agen Kepada KPM:

    Harga Eceran Pasar Tertinggi saat ini

    1. Harga beras Lokal kualitas terbaik Rp. 10.50010.700/Kg

    2. Harga ayam potong Hidup Rp 20.000 – 23.000/kg dan Ayam potong bersih Rp. 23.000 – 25.000/kg

    3. Harga Telur Ayam Rp.25.000/kg

    4. Harga ikan tongkol, Bandeng Rp. 22.500/kg

    5. Kacang hijau Rp. 17.000 – 20.000/Kg

    Apabila ada E-Warong/Agen yang menjual harga diatas harga pasar tersebut ini sudah diluar batas kewajaran dan sudah melangar PEDUM SEMBAKO 2020.

    KPM untuk berani dan menuntut haknya, KPM berhak menolak komoditi/sembako yang dijual E-Warong dengan harga tingi dan tidak berkualitas. Serta sesuai permintaan bukan Sistem PAKET

    Kepada Ormas, LSM, PRES, Mahasiswa, serta masyrakat secara umum untuk sama-sama melakukan pengawasan atas kejahatan luar biasa menurut saya, karena ini persoa|an dengan KPM yang notabenenya rakyat miskin.

    Apabila pada bulan Mei 2020 masih ada yang menjual komoditas diatas harga tersebut di daerah kita, maka E-Warong layak untuk dicabut oleh BANK BRI. Dan kita sama-sama melaporkannya pada aparat hukum

    Saya mengajak kepada masyrakat Kabupaten Lebak untuk sama-sama berjuang melawan kedzoliman ini. Segera laporkan bila hal ini terjadi di wilayah Kabupaten Lebak Musa Weliansyah WhatsApp : 081316555558.

    Cq Yth :

    1. BUPATI KABUPATEN LEBAK
    2. KETUA TIKOR BSP KAB. LEBAK
    3. KADINSOS KAB. LEBAK
    3. KORTEK BSP KAB. LEBAK
    4. BANK BRI
    5. TKSK SE-KAB. LEBAK
    6. CAMAT SE-KAB. LEBAK
    7. KORTEK TINGKAT DESA/KADES SE-KAB. LEBAK.(MG-01/PBN)

  • Penyandang Disabilitas Diminta Jadi Prioritas Program Jaring Pengaman Sosial

    Penyandang Disabilitas Diminta Jadi Prioritas Program Jaring Pengaman Sosial

    SERANG, BANPOS – Masyarakat penyandang disabilitas di Kota Serang diharapkan dapat menjadi salah satu kelompok prioritas dalam program jaring pengaman sosial, yang dianggarkan sebesar Rp15 miliar oleh Pemkot Serang.

    Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia. Politisi asal PKS ini meminta agar Dinsos dapat memperhatikan kondisi penyandang disabilitas di tengah pandemi Covid-19.

    “Saya mendapatkan aspirasi dari teman-teman disabilitas Kota Serang, bahwa kondisi mereka sangat memprihatinkan di tengah wabah. Ada yang usaha sudah sulit mendapatkan pembeli, ada yang pijat tunanetra juga sudah tidak ada pelanggan,” ujarnya, Rabu (8/4).

    Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dinsos Kota Serang, diketahui bahwa terdapat kurang lebih 1.000 penyandang disabilitas yang ada di Kota Serang. Sehingga, ia pun meminta agar mereka dapat mendapatkan kuota khusus.

    “Kurang lebih ada 1.000 orang penyandang disabilitas. Daya meminta untuk pak Kadinsos untuk mendata teman-teman disabilitas yang memang perlu dibantu segera. Kalau perlu diprioritaskan dengan ada kuota khusus,” ucapnya.

    Kepala Dinsos Kota Serang, Moch. Poppy Nopriadi, mengatakan disabilitas memang menjadi salah satu prioritas dalam pemberian bantuan tersebut. Namun, ia tetap akan melakukan verifikasi terlebih dahulu.

    “Baik itu disabilitas maupun mereka yang terkena PHK, insyaAllah akan menjadi prioritas. Dari 1.000 penyandang disabilitas, tentu nanti akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Pemkot Serang telah menganggarkan sebesar Rp15 miliar untuk program jaring pengaman sosial. Dalam program tersebut, terdapat kuota bagi 25 ribu masyarakat pra sejahtera baru akibat Covid-19 yang setiap bulannya akan mendapatkan bantuan senilai Rp200 ribu baik berbentuk tunai ataupun sembako. (DZH)

  • Politikus NasDem Minta Pemkot Serang Berikan Bantuan Tepat Sasaran

    Politikus NasDem Minta Pemkot Serang Berikan Bantuan Tepat Sasaran

    SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Kota Serang, Jumhadi, meminta agar dilakukan pendataan ulang baik terhadap calon penerima bantuan stimulus UMKM maupun jaring pengaman sosial. Sebelumnya, diketahui bahwa Pemkot Serang menambah anggaran penanganan Covid-19 Kota Serang yang mencapai Rp26,1 miliar, sehingga total anggaran mencapai Rp41,1 miliar

    Menurutnya, Dinas Sosial yang merupakan OPD pelaksana kegiatan bantuan sosial tersebut, harus turun langsung ke lapangan. Hal ini berkaitan dengan bantuan jaring pengaman sosial yang akan diberikan kepada 25 ribu warga pra sejahtera. Sama halnya dengan Disperdaginkop UKM yang harus mendata ulang UMKM.

    “Harus didata ulang pelaku UMKM yang jumlahnya ribuan. Kemudian Dinsos harus tracking ke lapangan, agar data penerima sebanyak 25 ribu itu akurat,” ungkap anggota DPRD fraksi Nasdem ini, Selasa (7/4).

    Ia menilai, bantuan jaring pengaman sosial tersebut harus diberikan kepada msyarakat yang tidak ditangguhkan oleh program keluarga harapan (PKH) dan Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu).

    “kalau mengacu pada JKN, yang mendapatkan penerima bantuan iuran (PBI) itu sekitar 27 ribu,” tuturnya.

    Begitupun ia menyoroti OPD pelaksana lainnya, untuk menyalurkan bantuan selama pandemi virus korona. Kata dia, untuk Dinas Pertanian (Distan) berencana akan memberikan bantuan beras sebanyak 183 ribu ton.

    “Harus benar-benar (ada) penerima manfaatnya,” tegas dia.

    Lebih lanjut ia mengapresiasi langkah Pemkot Serang, yang sudah mau memikirkan masyarakat bawah yang terkena dampak Covid-19. Namun ia meminta agar anggaran tambahan dalam penanganan Covid-19 ini harus benar-benar diawasi.

    “Jangan sampai dimanfaatkan oleh seseorang atau oknum tertentu,” pungkasnya. (MUF)

  • Khawatir Gizi Buruk Bertambah, Dewan Kota Serang Bagi-bagi Telur Ayam

    Khawatir Gizi Buruk Bertambah, Dewan Kota Serang Bagi-bagi Telur Ayam

    SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Kota Serang, Fatihudin, membagikan telur ayam kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membantu masyarakat di tengah lesunya perekonomian imbas dari pandemi Covid-19. Selain itu diharapkan dengan adanya bantuan tersebut, kasus gizi buruk tidak bertambah.

    Sebanyak 170 peti telur diberikan kepada keluarga yang berdasarkan data pihak kecamatan, membutuhkan bantuan bahan pokok makanan dan rentan terkena gizi buruk.

    “Kami membagikan sebanyak 170 peti telur. Pembagian tersebut dilakukan di dua kecamatan, antara lain Kecamatan Kasemen sebanyak 100 peti telur dan Kecamatan Curug sebanyak 70 peti telur,” ujarnya kepada BANPOS, Sabtu (4/4).

    Menurut politisi PKB ini, bantuan tersebut diberikan lantaran saat ini kondisi ekonomi masyarakat, bukan hanya di Kota Serang, mengalami penurunan. Sebab, banyak dari masyarakat yang terkena imbas pandemi Covid-19.

    “Mayoritas masyarakat Kota Serang itu tidak memiliki gaji tetap. Artinya mereka bekerja harian seperi tukang ojek, supir angkot, pedagang kaki lima dan lainnya. Mereka yang benar-benar terdampak langsung secara ekonomi dengan adanya pandemi ini,” ucapnya.

    Selain itu, legislator yang kerap disapa Fatih ini mengatakan bahwa banyak masyarakat yang juga terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena lesunya perekonomian. Hal ini menurutnya, menjadi tanggung jawab bersama dalam mengatasi permasalahan tersebut.

    “Masyarakat saat ini harus bisa peka terhadap lingkungan sekitar. Saya mengajak supaya masyarakat dapat memperhatikan saudara dan tetangganya, apakah mereka bisa makan atau tidak. Kita harus bisa saling membantu di tengah pandemi ini,” tuturnya.

    Fatih mengaku, salah satu kekhawatirannya adanya penurunan daya ekonomi masyarakat yaitu bertambahnya jumlah gizi buruk yang ada di Kota Serang. Menurutnya, pada kondisi ekonomi yang normal saja Kota Serang jumlah penyandang gizi buruknya sudah cukup tinggi.

    “Tentu ketika daya ekonomi masyarakat menurun, masyarakat jadi sulit untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Makanya ini menjadi tugas bersama agar tidak terjadi penambahan gizi buruk. Pemkot pun harus bisa membuat skema pemulihan ekonomi pasca-pandemi ini,” tegasnya.

    Sementara itu, salah satu masyarakat yang menerima bantuan telur, Suheni, mengatakan bahwa dirinya merasa bersyukur dengan adanya bantuan telur tersebur. Ia mengaku saat ini harga telur juga sedang mahal.

    “Makanya, dengan adanya bantuan ini tentu kami sangat terbantu. Apalagi telur kan mahal sekarang. Trus saya juga sedang kurang dalam ekonomi, karena kan lagi gak bisa kemana-mana,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Jalankan Instruksi Desmond, Kiwan Galakkan Sosialisasi dan Penyemprotan

    Jalankan Instruksi Desmond, Kiwan Galakkan Sosialisasi dan Penyemprotan

    JAWILAN,BANPOS- Anggota DPRD Kabupaten Serang fraksi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Kiwan Nuryadi, melakukan penyemprotan di Kecamatan yaitu Jawilan, Kopo dan Cikande. Hal itu berdasarkan instruksi dari ketua DPD Partai Gerindra, Desmond J Mahesa. 

    Diketahui, Desmond menginstruksikan kepada seluruh anggota atau kader Partai Gerindra di masing-masing daerah, untuk segera bergerak turun ke masyarakat. Guna membantu mensosialisasikan dalam rangka pencegahan penyebaran virus korona atau Covid-19. 

    “Kita harus waspada, karena memang di Kabupaten Serang sendiri belum ada yang positif, tetapi PDP dan ODP nya banyak tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Serang,” ujar Kiwan kepada BANPOS, Kamis (2/4).

    Selain melakukan penyemprotan, ia juga membagikan lembaran berupa pamflet yang berisikan edukasi terkait virus korona, gejala klinis serta tata cara pencegahannya. Kemudian, terdapat imbauan yang merujuk kepada Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

    “Yang paling ditekankan kepada masyarakat adalah terkait masalah kebersihan lingkungan, kemudian dari badan kita, protokol kesehatan harus kita ikuti,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sebelumnya telah dilakukan pembagian ribuan masker kepada masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran virus korona ketika di luar rumah. Kemudian, ia menuturkan bahwa pada hari tersebut dilakukan penyemprotan yang kemudian akan dilakukan secara bertahap. 

    “Rencana kita bertahap, jadi untuk sementara kita Kopo, Jawilan dan Cikande. Karena memang di Kragilan sendiri, kader Gerindra yang lainnya pun turut melakukan penyemprotan secara massif,” ujarnya.

    Kiwan berharap, setelah penyemprotan ini, Covid-19 tidak menyebar ke daerah khususnya di Kabupaten Serang. Karena kata dia, semua kader Gerindra bergerak di masing-masing Dapil di semua Kecamatan se Kabupaten Serang.

    “Melakukan penyemprotan sembari memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, agar mengikuti imbauan-imbauan dari Pemerintah. Disamping melakukan penyemprotan, kita juga menyampaikan berbagai imbauan dari pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat tidak salah faham,” tuturnya.

    Berkaitan dengan imbauan Pemerintah untuk menjalankan social distancing, ia tak hentinya mengingatkan kepada masyarakat bahwa hal itu merupakan salah satu upaya memutus rantai penyebaran Covid-19. Bukan melarang segala kegiatan, tetapi membatasi dan melakukan perkerjaan dari rumah.

    “Kami ketika berbincang dengan warga, memberikan pemahaman bahwa social distancing ini bukan lah upaya membatasi atau memutus tali silaturahmi. Melainkan untuk menjaga dan bagian dari mencegah covid-19. Karena memang virus ini sangat berbahaya sekali,” pungkasnya. (MUF/AZM)

  • Ngeselin, Kepala Dinas hingga Wakil Walikota Gagap Jelaskan Status Kota Serang Hadapi Covid-19

    Ngeselin, Kepala Dinas hingga Wakil Walikota Gagap Jelaskan Status Kota Serang Hadapi Covid-19

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – DPRD Kota Serang mempertanyakan kepada Pemkot Serang status Kota Serang di tengah pandemi Covid-19. Namun, Pemkot Serang hingga kini masih belum memutuskan status apapun.

    Ketua Fraksi PDIP, Bambang Janoko, mengatakan bahwa hingga saat ini dirinya belum mengetahui status Kota Serang itu sebagai apa, apakah tanggap bencana ataupun kejadian luar biasa (KLB).

    “Karena hingga saat ini kita tidak tau nih, Kota Serang itu statusnya apa? Kita telah menganggarkan untuk penanganan Covid-19, tapi sampai sekarang kita tak ada status apapun? Mohon dijawab,” ujarnya saat rapat koordinasi DPRD dengan Pemkot Serang, Kamis (2/4).

    Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, mempersilahkan kepada Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, untuk menjawab pertanyaan tersebut.

    Namun dalam penjelasannya, Kepala Dinkes ternyata kurang jelas dalam menjabarkan jawabannya. Sehingga, Bambang Janoko beberapa kali menyela penjelasan dari M. Ikbal.

    “Pak Kadis, biar lebih jelasnya aja deh. Kita ini statusnya apa? Apakah KLB atau apa, silahkan langsung dijawab saja. Tapi kalau memang pak Kadis gak punya wewenang untuk menjawab pertanyaan soal status itu, bilang saja gak usah melebar penjelasannya,” ucapnya tegas.

    Namun, lagi-lagi jawaban dari M. Ikbal ternyata masih belum memuaskan para anggota dewan. Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, langsung mengambil alih dan menjelaskan bahwa Dinkes Kota Serang hanya sebagai pengkaji cepat kondisi kesehatan.

    “Kalau penentuan status, bisa langsung kepada pimpinam gugus tugas. Jadi saya meminta kepada Bappeda sebagai perencana untuk menjawabnya,” kata Subadri.

    Namun ternyata, Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saepudin, dalam menjelaskan pun tidak memberikan pernyataan pasti mengenai status Kota Serang dalam menghadapi Covid-19.

    Alhasil, beberapa fraksi menyampaikan keberatan atas status Kota Serang yang tidak jelas ini. Salah satunya yang disampaikan oleh ketua Fraksi PKS, M. Ridwan. Ia mengaku kecewa dengan kesimpang siuran status Kota Serang.

    “Kita ini sudah menganggarkan dan mencairkan anggaran untuk membeli peralatan untuk mencegah Covid-19, tapi ternyata statusnya gak jelas. Saya sangat kecewa dengan hal ini. Bagaimana belanja tak terduga (BTT) bisa dicairkan kalau status kita saja gak jelas,” tegasnya.

    Hingga berita ini terbit, DPRD dan Pemkot Serang masih mendiskusikan terkait status Kota Serang tersebut. (DZH)

  • Cuekin Keputusan Jokowi, Dewan Dorong Karantina Wilayah Kota Serang

    Cuekin Keputusan Jokowi, Dewan Dorong Karantina Wilayah Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Fraksi PKS pada DPRD Kota Serang mendesak Pemkot Serang agar segera melakukan karantina wilayah. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis dalam melindungi masyarakat Kota Serang dari penyebaran Covid-19.

    Namun, dorongan tersebut justru bertentangan dengan keputusan yang diambil oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menegaskan bahwa tidak ada karantina wilayah. Sebagai alternatif, ia memberlakukan pembatasan sosial bersekala besar.

    Wakil Ketua Fraksi, Nur Agis Aulia, menegaskan bahwa desakan untuk segera melakukan karantina wilayah dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemkot Serang dalam melindungi masyarakat Kota Serang dari penyebaran Covid-19.

    “Pemkot Serang juga harus melakukan proteksi dan penjagaan atas akses keluar dan masuk Kota Serang, untuk mencegah warga yang berasal zona merah masuk ke Kota Serang,” ujar Agis, Selasa (31/3).

    Agis juga meminta agar Pemkot Serang segera melakukan penghitungan secara cermat, dampak ekonomi dari karantina wilayah tersebut, terutama bagi pekerja tidak tetap, pelaku UMKM dan kelompok rentan lainnya.

    “Pemkot Serang juga harus segera memastikan kondisi pangan. Selain itu pemkot harus menjamin ketersediaan logistik dan jaminan hidup kepada masyarakat,” tuturnya.

    Menurutnya untuk menghadapi karantina wilayah tersebut, Pemkot Serang harus segera melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, baik kepolisian maupun TNI, untuk menjaga keamanan Kota Serang. Terutama pada titik rentan seperti, pasar, SPBU, Rumah Sakit dan lain-lain.

    “Selain itu Pemkot Serang juga harus segera melakukan kordinasi dengan OPD-OPD terkait untuk menyiapkan seluruh komponen pendukung dalam melakukan karantina wilayah,” jelasnya.

    Agar tidak terjadi kepanikan, struktur pemerintahan dari tingkat lurah hingga RT dan RW diharapkan mampu melakukan pengondisikan masyarakat. Mereka pun diminta agar mengaktifkan dan optimalisasi Poskamling di setiap lingkungan, untuk menjadi Poskamling Korona.

    “Tujuannya untuk proteksi kepada masyarakat yang melakukan keluar masuk ke lingkungan tersebut. Kemudian, dapat melakukan pengarahan dan pengondisian ketertiban dilingkungan apabila ada kegiatan masyarakat yang rawan penyebaran Covid-19,” jelasnya.

    Secara tegas, Agis menerangkan bahwa upaya karantina wilayah merupakan langkah untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat. Sebab, tidak ada yang lebih utama daripada masyarakat.

    “Karantina wilayah merupakan inisiatif dalam rangka mengamankan keselamatan masyarakat. Harus segera dilakukan sebelum terlambat,” tandasnya.

    Diketahui bahwa Presiden Joko Widodo akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar dengan status darurat sipil untuk mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia. Ia pun meminta masyarakat menjaga jarak fisik physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) Laporan Tim Gugus Tugas Virus Korona (Covid-19), Senin (30/3), melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

    “Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” ujar Presiden Jokowi.

    Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, Presiden meminta agar jajarannya menyiapkan aturan teknis yang lebih jelas sebagai panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota.

    “Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan Pemerintah Pusat, bukan kewenangan Pemerintah Daerah,” tuturnya.

    Sedangkan, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan. Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona Covid-19 semakin masif.

    “Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulis. (DZH)

  • Kerahkan Seluruh SDM, PKS Kota Serang Akan Lakukan Disinfeksi ke Kampung-kampung

    Kerahkan Seluruh SDM, PKS Kota Serang Akan Lakukan Disinfeksi ke Kampung-kampung

    SERANG, BANPOS – DPD PKS Kota Serang mengerahkan setiap DPC untuk ‘blusukan’ ke setiap kampung di wilayahnya, untuk melakukan disinfeksi sebagai bentuk pencegahan Covid-19. Setiap DPC di 6 kecamatan dibekali alat disinfeksi dan beberapa APD untuk menjalankan tugas tersebut.

    Ketua DPD PKS Kota Serang, Hasan Bashri, menuturkan bahwa pihaknya telah membagikan berbagai perlengkapan untuk melakukan disinfeksi kepada setiap DPC PKS di 6 kecamatan. Ini dilakukan agar tindakan pencegahan dapat lebih menyeluruh sampai ke kampung-kampung.

    “Kami membekali para pengurus DPC alat untuk melakukan disinfeksi di wilayah mereka masing-masing. Mereka yang akan melayani masyarakat yang hingga saat ini masih belum tersentuh tindakan pencegahan dengan penyemprotan,” ujarnya, Minggu (29/3).

    Ia mengaku bahwa seluruh sumber daya manusia pada DPD PKS dikerahkan untuk membantu masyarakat. Hal ini sesuai dengan slogan yang melekat pada setiap kader dan simpatisan partai ini.

    “Kami menggerakkan seluruh SDM yang ada di DPD maupun DPC. Karena tidak mungkin DPD bergerak sendiri, DPC yang mengetahui daerah mana saja yang membutuhkan tindakan disinfeksi,” ucapnya.

    Selain itu, Hasan mengatakan bahwa apabila masyarakat menginginkan adanya tindakan disinfeksi, pihaknya telah menyediakan nomor layanan yang dikelola oleh Tim 820 DPD PKS Kota Serang.

    “Tim 820 menerima sumbangan baik itu sembako dari mereka yang memiliki rezeki yang lebih dan akan disalurkan ke mereka yang membutuhkan. Untuk masyarakat yang ingin daerahnya dilakukan disinfeksi, bisa hubungi 087808810181,” katanya. (DZH)

  • Potong Gaji Anggota, F-PKS Kota Serang Bagi-bagi Masker dan Hand Sanitizer

    Potong Gaji Anggota, F-PKS Kota Serang Bagi-bagi Masker dan Hand Sanitizer

    SERANG, BANPOS – DPRD Kota Serang Fraksi PKS melakukan bagi-bagi 6.000 masker dan 3.000 hand sanitizer secara gratis untuk masyarakat. Kegiatan itu dilakukan di depan perumahan Kota Serang Baru (KSB).

    Selain itu, Fraksi PKS juga memberikan bantuan alat pelindung diri (APD) kepada RSUD Kota Serang berupa masker N95 sebanyak 100 buah. Bantuan itu diterima langsung oleh Direktur RSUD Kota Serang, Tedja Ratri.

    Seluruh bantuan tersebut diketahui merupakan hasil pemotongan gaji para anggota Fraksi PKS yang berjumlah lima orang. Pemotongan tersebut rencananya akan dilakukan selama dua bulan.

    Ketua Fraksi PKS, Tb. Ridwan Akhmad, mengatakan bahwa kegiatan yang pihaknya lakukan merupakan salah satu upaya dalam mencegah penyebaran Covid-19. Meskipun menurutnya, dengan jumlah tersebut dirasa masih kurang.

    “Pada prinsipnya kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid -19. Mungkin ini upaya kecil yang akan kami lakukan, sebagai bagian dari masyarakat Kota Serang,” ujarnya, Sabtu (28/3).

    Menurut Ridwan, dalam dua bulan kedepan pihaknya telah bersepakat untuk melakukan pemotongan gaji para anggota Fraksi PKS, untuk dapat digunakan membeli APD serta kebutuhan lainnya dalam pencegahan Covid-19.

    “Gaji kami pada bulan Maret ini sudah dipotong, minimal 50 persen. Semuanya dikumpulkan untuk menjadi bantuan yang kami salurkan ini. InsyaAllah dua bulan kami akan lakukan pemotongan gaji,” jelasnya.

    Sementara itu, langkah yang akan diambil oleh Fraksi PKS dalam pemerintahan yakni membantu melalui badan anggaran, dalam melakukan pergeseran anggaran dan pencairan biaya tak terduga (BTT).

    “Saya kira pak Walikota sudah melakukan hal itu dan kami akan dukung. Kami juga akan mendorong agar Pemkot Serang membuat skenario dampak Covid-19 ini bagi para pelaku UMKM di Kota Serang,” jelasnya.

    Direktur RSUD Kota Serang, Tedja Ratri, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi bantuan yang diberikan oleh Fraksi PKS kepada RSUD Kota Serang. Menurutnya bantuan tersebut sangat berarti di tengah kelangkaan APD saat ini.

    “Saya ucapkan banyak terimakasih kepada Fraksi PKS karena telah membantu kami dengan memberikan APD. Ini sangat berarti karena saat ini APD baik masker maupun lainnya, sangat langka,” ucapnya.

    Senada disampaikan oleh salah satu masyarakat, Aisyah. Ia yang kesehariannya berjualan nasi padang di depan perumahan KSB mengaku sangat berterimakasih dengan bantuan yang diberikan Fraksi PKS.

    “Karena kan saat ini langka yah. Selain itu juga emang mahal harganya. Kami kalau keluar rumah pun jadi takut. Ini baru pertama kali ada yang membagikan masker dan hand sanitizer. Sebelumnya hanya ke ojek saja tidak ke masyarakat,” tandasnya. (DZH)