BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Sasar Kaum Milenial, Pengurus GPK Kota Serang Dilantik

    Sasar Kaum Milenial, Pengurus GPK Kota Serang Dilantik

    SERANG, BANPOS – Organisasi sayap Partai persatuan pembangunan (PPP), Gerakan pemuda Ka’bah (GPK) Kota Serang, resmi dilantik disela-sela musyawarah kerja cabang II PPP yang digelar di sebuah hotel di Kota Serang, Sabtu (8/2).

    Dilantik oleh Plt ketua umum GPK PPP pusat, Andy, 80 persen anggota GPK Kota Serang ini diisi oleh kaum milenial.

    “Kalau bicara visi misi, tidak jauh berbeda seperti organisasi sayap partai-partai lainnya. Pada intinya, saya berharap semoga dengan diremajakannya kepengurusan GPK kota Serang ini, mudah-mudahan menjadi energi baru, menjadi tambah greget,” ungkap ketua umum GPK Kota Serang, Taifur Kohar.

    Pria yang akrab disapa Ipung ini mengungkapkan, pihaknya merekrut dalam kepengurusan, sebanyak 80 persen adalah tenaga-tenaga muda. Jadi, kata dia, kalau selama ini PPP terkesan partainya Kyai, partainya para ustadz, dengan ini, PPP tidak dipandang seperti itu.

    “Dalam hal ini, PPP ini merupakan partainya semua kalangan. Bahkan milenial pun bisa masuk tanpa harus takut latar belakangnya apa,” tegasnya.

    Ia berharap, dengan dikukuhkannya kepengurusan GPK Kota Serang, diharapkan bisa menjadi energi positif untuk PPP.

    “Pertamakali setelah dilantik, kami berharap semua berjalan lancar. Tentunya GPK ini bisa dierima di masyarakat,” tuturnya.

    Lebih lanjut ia mengungkapkan, kalau berbicara target, pihaknya berharap GPK dapat berkontribusi yang bagus dan positif untuk PPP.

    “Dengan dilantiknya GPK pada hari ini, harapan kami semoga bisa lebih diterima di semua kalangan, di semua lini masyarakat, tidak hanya untuk cendikiawan, muslim
    Tidak melihat latar belakangnya siapa, kita bisa diterima,” terangnya.

    Selama ini, kata dia, di Kota Serang ini baru kali ini terbentuk GPK.

    “Kalau di jawa atau di Jogja, GPK sudah banyak. Kami inginnya dapat memberikan kontribusi yang positif baik untuk partai maupun untuk masyarakat,” tandasnya. (MUF)

  • Subadri Pimpin PPP Banten

    Subadri Pimpin PPP Banten

    TANGERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin ditetapkan menjadi Plt. Ketua Umum DPW PPP Banten. Hal ini berdasarkan hasil musyawarah pengurus harian DPW PPP Provinsi Banten, di Karawaci, Tangerang, Selasa (4/2).

    Diketahui, pimpinan DPW PPP Banten sempat mengalami kekosongan dikarenakan mundurnya Ketua Umum sebelumnya Agus Setiawan.
    Pasca-mundurnya Agus Setiawan, DPW PPP Banten telah mengajukan tiga nama untuk menjadi Plt. Ketum DPW PPP Banten ke DPP PPP.

    Akan tetapi, dikarenakan respon yang dirasa kurang signifikan, dan butuhnya kepemimpinan yang baru, akhirnya DPW PPP Banten menggelar Rakor Pengurus Internal di Karawaci yang dihadiri oleh Ketua Dewan Pertimbangan DPP PPP, Mardiono.

    Dalam Rakor tersebut, Mardiono tersirat memberikan peluang agara permasalahan ini dapat dibahas dalam forum internal DPW PPP Banten tersebut.

    Dalam pertemuan itu, Subadri yang juga merupakan kader PPP ini dipilih secara aklamasi oleh forum internal tersebut. Keputusan ini akhirnya ditetapkan oleh Sekretaris Umum DPW PPP Banten, Iskandar.
    Usai terpilih secara aklamasi tersebut, Subadri menyatakan menerima putusan forum dan bersedia untuk menjadi Plt DPW PPP Banten.

    “Perjuangan politik saya dari, dan oleh DPW PPP, maka segala putusan malam hari ini saya mohon dukungan, sehingga saya mampu mengemban amanah yang cukup berat,” ujarnya.

    Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, Mardiono, mengajak agar kepengurusan DPW PPP Banten dibawah kepemimpinan Subadri, semakin solid dan menjadi partai besar.(PBN)

  • KI Banten Dorong Pilkada Yang Terbuka

    KI Banten Dorong Pilkada Yang Terbuka

    SERANG, BANPOS – Komisi Informasi (KI) Banten mendorong penyelenggaraan Pilkada serentak pada tahun ini dapat berjalan secara terbuka. Sebab, daftar informasi publik (DIP) Pemilu dan Pemilihan termasuk dalam informasi yang tidak dikecualikan untuk publik.

    Hal ini disampaikan dalam pertemuan antara KI Banten dengan KPU dan Bawaslu Banten di aula KPU Banten, Senin (3/2). Dalam pertemuan tersebut juga ditandatangani nota kesepahaman antara KI Banten dengan dua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

    Ketua KI Banten, Hilman, mengatakan bahwa dalam peraturan KI (Perki) nomor 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, DIP merupakan suatu hal yang terbuka untuk publik.

    “Pada pasal 1 butir 20 mengatakan DIP Pemilu dan Pemilihan adalah catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi Pemilu dan Pemilihan yang berada di bawah penguasaan Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,” ujarnya.

    Sementara, ketua KPU Provinsi Banten, Wahyul Furqon, menyambut baik undangan KI Banten dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada penyelenggaraan Pilkada serentak di Provinsi Banten.

    “Terdapat empat kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada pada 2020 dan dalam regulasi KPU sudah memiliki PKPU 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,” tuturnya.

    Senada disampaikan oleh ketua Bawaslu Banten, Didih M. Sudi. Ia sangat mengapresiasi dorongan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pilkada. Didih mengaku bahwa secara kelembagaan selalu mengajak seluruh komponen pengawas melaksanakan pengawasan dengan semangat keterbukaan.

    “Sehingga dengan adanya rencana KI Banten membuat MoU Pelaksanaan Keterbukaan dalam penyelenggaraan Pilkada di provinsi Banten, saya siap berkomitmen untuk hal tersebut,” tegasnya.

    Sementara itu, Kabid Kelembagaan KI Banten, Heri Wahidin, mengatakan Perki 1 tahun 2019 telah mengamanatkan Penyelenggara wajib menyediakan setiap saat Informasi Pemilu dan Pemilihan sekurang-kurangnya 5 poin. Diantaranya yaitu daftar informasi khusus Pemilu dan Pemilihan dan peraturan, keputusan, kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

    “Namun demikian, Perki 1 tahun 2019 juga mengatur informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur Pasal 9 ayat 1 bahwa Informasi Pemilu dan Pemilihan yang dikecualikan berdasarkan undang-undang wajib ditetapkan oleh PPID sesuai metode dan teknik pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur dalam Perki yang mengatur mengenai pengklasifikasian informasi publik,” ucapnya.

    Sementara itu salah satu Kimisioner KI Banten, Nana Subana, mengingatkan penyeleggara dalam beberapa tahapan pilkada diantaranya debat publik, para calon perlu diberikan rambu-rambu terkait informasi yang dikecualikan.

    “Sebagaimana pernah terjadi pada Pilpres 2019 dimana para calon mengemukakan ke publik terkait kondisi, jumlah dan kekuatan pertahanan militer Indonesia,” tandasnya. (DZH)

  • Tak Hadir Dalam Dialog Soal Aset, Budi Sebut Ada Miskomunikasi

    Tak Hadir Dalam Dialog Soal Aset, Budi Sebut Ada Miskomunikasi

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Ketua DPRD kota Serang, Budi Rustandi menegaskan ketidakhadiran dirinya bukan berarti sembunyi atau tidak bertanggungjawab. Ia pun meminta maaf karena adanya miskomunikasi dengan pengurus Hamas.

    “InsyaAllah Senin, Ketua komisi III melaporkan terkait apa saja temuan dari komisi III, yang menjadi bahan kita, untuk dipansuskan nanti. Setelah mereka melapor, saya akan membuat undangan untuk diparipurnakan, jadwalnya sudah disiapkan hari Kamis (6/2),” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu (2/2).

    Berkaitan dengan aset yang telah dilimpahkan oleh Pemkab Serang namun dianggap bermasalah, Budi menyebut sebanyak 13 masih dalam proses pengadilan. Jumlah yang diserahkan sebanyak 553 bidang tanah, dan yang sudah memiliki legalitas berbentuk sertifikat sebanyak 113.

    “Pihak Pemkab menyerahkan aset, tetapi tanpa menyertakan kelengkapan dokumennya. Barangnya ada, tetapi dokumennya tidak ada. Sehingga hal itu menjadi acuan BPK, Kantor Dinas Pendidikan saja masih belum jelas, dan masih sengketa di pengadilan,” jelasnya.

    Berdasarkan penuturannya, pelimpahan aset sudah dilakukan baru dua tahap yakni tahun 2010 dan tahun 2018. Budi menegaskan, pada tahap tiga pelimpahan aset merupakan aset strategis dengan total sebesar Rp230 miliar, termasuk Pendopo, PDAM Tirta al-Bantani, bangunan Rumah sakit dr Drajat Prawiranegara.

    “Kalau menurut undang-undang yang terbit pada tahun 2017, bahwa PDAM adalah punya Kota Serang. Karena dari seluruh wilayah Indonesia, hanya Kota Serang yang belum mempunyai PDAM, dan itu menurut temuan Komisi III,” terangnya.

    Kendati demikian, Budi mengatakan masih menunggu sikap dari Bupati dan ketua DPRD kabupaten Serang untuk dapat menyerahkan salah satu BUMD yang dianggap milik kota Serang, yaitu PDAM Tirta al-Bantani. Sebab menurutnya, masyarakat kota Serang masih sangat membutuhkan air bersih terutama Kecamatan Kasemen.

    “Tidak akan merebut aset, agar legowo saja Bupati dan Ketua DPRD nya. Kita juga punya warga dan masyarakat di sini.
    PDAM penting sekali, masalah air bersih, di wilayah Kasemen masih sangat membutuhkan air bersih dan jika melihat ada PDAB itu hanya kecil,” tandasnya. (MUF)

  • Dialog Polemik Aset, Perwakilan Kota Serang Tidak Hadir

    Dialog Polemik Aset, Perwakilan Kota Serang Tidak Hadir

    CURUG, BANPOS – Setelah saling lempar pernyataan soal aset, Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) menggelar dialog dengan menghadirkan ketua DPRD Kabupaten dan Kota Serang. Dialog tersebut merupakan tindak lanjut dari polemik penyerahan aset dari Pemkab Serang kepada Pemkot Serang yang tak kunjung usai.

    Namun dalam dialog tersebut, Ketua DPRD Kota Serang yang seharusnya hadir dalam kegiatan itu, ternyata tidak dapat hadir. Sehingga, dialog tersebut hanya diisi oleh perwakilan dari Kabupaten Serang.

    Ketua umum Hamas, Busaeri menyayangkan ketidakhadiran ketua DPRD kota Serang, Budi Rustandi. Sehingga dialog berlangsung dengan melibatkan Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, serta pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang.

    “Tujuannya adalah untuk bagaimana mencari titik atau solusi terkait polemik aset ini,” ujarnya, usai menggelar kegiatan dialog Kupas Tuntas Polemik Aset Daerah Kabupaten – Kota Serang, di Gedung serbaguna DPRD Provinsi Banten, Sabtu (1/2).

    Berdasarkan penuturannya, Busaeri menginginkan adanya sebuah keharmonisan pemerintahan baik di Kota maupun Kabupaten Serang. Sebab, jika dilihat daripada perkembangan media cetak maupun daring, baik ketua dewan Kota dan Kabupaten saling beradu argumen.

    “Kamk menilai hal tersebut tidak etis. Oleh karenanya, perlu dipertemukan keduanya,” tuturnya.

    Pihaknya berencana akan melayangkan surat audiensi kepada Gubernur Banten Wahidin Halim, untuk merekomendasikan hasil dari dialog hari itu. Ia meminta agar Gubernur dapat memfasilitasi pertemuan kedua pimpinan daerah yang dianggap belum dapat menyelesaikan persoalan aset tersebut.

    “Kami ingin Gubernur Banten secepatnya memfasilitasi atau memediasi pertemuan kepala daerah, untuk bisa menyelesaikan persoalan aset,” tandasnya.

    Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Serang, Bahrul Ulum menanggapi Kota Serang dalam mendesak untuk dilakukan penyerahan aset Kabupaten ke Kota Serang yang disebut berkaitan dengan PAD, ia justru melihat bahwa hal itu hanya untuk meningkatkan jumlah aset di neraca Kota Serang.

    “Framing yang saya tangkap adalah, kalau aset ini sudah diserahkan maka aset di neraca kota akan bertambah. Secara neraca aset itu saja semuanya, tidak ada kaitanya dengan PAD dan sebagainya,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan.

    Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika dilihat pada persoalannya, hanya satu yaitu Pemkab Serang belum sanggup untuk membangun Pusat pemerintahan (Puspem) secara kemampuan keuangan daerah. Ia menyebut pihak Provinsi Banten dalam hal ini harus turun tangan.

    “Sesegera mungkin mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang,” pintanya.

    Meskipun demikian, ia menampik adanya kata ‘polemik’ dalam dialog tersebut. Menurutnya, antar kedua pemerintahan harus selaras, seiring dan sejalan.

    “Menurut saya ini bukan polemik. Bagaimanapun, Pemkab maupun Pemkot dalam melakukan kebijakannya, adalah untuk kebaikan masyarakat Kabupaten atau Kota Serang,” jelasnya.

    Ketidakhadiran Budi Rustandi sebagai Ketua DPRD kota Serang, yang kerap kali memberikan pernyataan persoalan aset, tak menjadi masalah bagi Ulum. Meskipun sebelumnya, di dalam forum dikatakan bahwa hal tersebut sangat disayangkan karena dialog diisi oleh satu pihak saja.

    “Saya tidak akan pernah menghindar hadir dalam undangan untuk bisa berdialog dan berdiskusi. Jangankan diskusi dalam gedung, menemui demonstran saja siap,” tegas Ulum.

    Ia mengaku tak ingin berkomentar dengan ketiadaan pihak Kota Serang, dalam hal ini Budi Rustandi. Namun ia menegaskan, bahwa ia akan menjadi seorang Bahrul Ulum yang akan terus menyempatkan hadir dalam momen dialog apapun.

    “Tidak dalam kapasitas untuk saya menyayangkan, karena Bahrul Ulum ya Bahrul Ulum, tidak mau mengurusi orang lain,” tandasnya. (MUF)

  • Ma`ruf Tak Suka Matahari Kembar

    Ma`ruf Tak Suka Matahari Kembar

    JAKARTA,BANPOS- 27 Januari lalu, Kabinet Indonesia Maju genap berusia100 hari. Banyak pihak yang menyoroti kurang gregetnya peran Wapres Ma’ruf Amin dalam kabinet. Sampai-sampai tagar #WapresBoneka pun trending di Twitter.

    Sampai kemarin, banyak warganet yang melambungkan tagar itu. Tagar tersebut dikaitkan dengan beragam tema. Ada dengan soal musibah yang terjadi di daerah, ada dengan wabah virus corona, sampai dengan kunjungan Kiai Ma’ruf ke Banten, kemarin.

    Kritiknya pedas-pedah. Bahkan banyak yang menggunakan kata tak pantas. Namun, pihak Wapres tak ambil pusing dengan hal ini.

    Jubir Wapres, Masduki Baidlowi, menyatakan tidak masalah dengan trendingnya tagar #WapresBoneka. Baginya, itu hak publik dalam menilai. “Ya silakan aja orang bilang Wapres boneka, ban serap atau apa,” kata Masduki, ketika berbincang dengan Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Yang pasti, lanjut dia, posisi Wapres secara struktural berada di bawah Presiden. Fungsinya adalah koordinasi. Tidak boleh Wapres lebih menonjol dari Presiden.
    “Wapres tidak ingin apakah dalam pemberitaan, dan lain-lainnya ingin menyaingi Presiden. Beliau tidak ingin adanya matahari kembar,” tambahnya.

    Makanya, gaya Kiai Ma’ruf tidak perlu dipersandingkan dengan gaya Jusuf Kalla (JK). Masduki kemudian mencontohkan gaya kepemimpinan Wapres Boediono di era SBY. Menurutnya, gaya kalem Boediono hampir sama dengan Kiai Ma’ruf. Tidak tampil lebih menonjol dari Presiden.
    “Kalau disandingkan dengan Pak JK, ya dengan gaya khas Makassar-nya, lalu dibandingkan dengan KH Maruf, yang adalah seorang Kiai NU, ulama besar, Ketum MUI, ya… monggo saja. Tapi, style-nya tetap beda-beda,” ucap Masduki.

    Menurut Masduki, Kiai Ma’ruf tak akan mengubah gaya. Yang diprioritaskan adalah kerja. Bukan untuk terlihat orang. “Gaya dari Wapres ini kan kalem, kebapakan, tidak terlalu butuh popularitasnya digeber. Ya langsam-langsam aja lah pemberitaanya,” sambungnya.

    Yang terpenting, tambah dia, sejauh ini Kiai Ma’ruf tidak punya hambatan apa pun dalam menjalankan tugasnya. Ada sejumlah program yang diberikan Presiden kepada Wapres. Antara lain terkait penanganan terorisme dan radikalisme.

    Menurut Masduki, ada sejumlah perubahan yang dilakukan Kiai Ma’ruf dalam penanganan terorisme dan radikalisme. Terobosan baru itu lebih efektif dari pada sebelumnya.
    “Penanganan masalah radikalisme itu sebelumnya kan lebih banyak di aspek hilir. Dikejar-kejar, dipenjara, dicari-cari terorisnya. Itu kan di hilir. Sekarang yang dilakukan Wapres harus diseimbangkan di hilir dan hulu,” terangnya.

    Selain itu, Wapres juga fokus pada program pengentasan kemiskinan. Sebagian besar dilakukan dengan pemberian bantuan sosial dan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Lalu, soal ekonomi syariah sudah berjalan. Salah satunya di sektor pariwisata.

    “Pariwasata halal itu sudah jalan, walaupun sampai sekarang masih dikomunikasikan intensif agar tidak salah paham. Bukan syariatisasi atau menghalalkan tempat wisatanya, tapi lebih kepada services atau pelayanan. Bagaimana makanan halal, ada muasalnya, dan lain-lain,” jelas dia.

    Pengamat politik Hendri Satrio ikut berkomentar mengenai 100 hari peme rintahan Jokowi-Ma’ruf. Dia tidak sepakat dengan penyebutan wapres boneka ke Kiai Ma’ruf.
    Menurutnya, peran Kiai Ma’ruf hanya kurang maksimal bila dibandingkan dengan Wapres sebelumnya di 100 hari pertama periode awal Jokowi. Perbedaan itu, kata dia, karena waktu itu Jokowi masih awal-awal du duk di posisi RI 1.

    Sementara JK sudah pernah berpengalaman sebagai Wapres. “Jadi, peran Pak JK sangat dibutuhkan. Nah, sekarang Pak Ma’ruf perannya tidak terlalu banyak di awal-awal ini. Yang paling penting kan peran besar Kiai Maruf untuk mengantarkan Pak Jokowi menang di periode kedua kan sudah dilaksanakan,” ucapnya. (SAR/AZM/RMCO)

  • Akademisi Sebut Publik Tidak Gembira dengan Pilkada

    Akademisi Sebut Publik Tidak Gembira dengan Pilkada

    PANDEGLANG, BANPOS – Masih sepinya suasana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pandeglang, disebabkan oleh dua faktor yang mempengaruhi yaitu Partai Politik (Parpol) merasa gamang dan Parpol menganggap elektabilitas incumbent jauh dari elektabilitas dari para Bakal Calon (Balon) yang lain.

    Hal tersebut disampaikan Ketua Lorong Diskusi yang juga Akademisi Unma Banten, Said Ariyan, saat dihubungi BANPOS melalui selulernya, Kamis (23/1).

    “Orientasi Parpol itu masih kepada siapa yang manggung hari ini, jadi mereka gamang untuk menentukan pilihan dan cenderung tidak percaya diri. Ketidak percayaan diri itu mengakibatkan euforia Pilkada ini belum terlihat sampai hari ini,” kata Said.

    Selain itu, lanjut Said, Parpol juga cenderung oportunis ingin berebut siapa yang akan menjadi pendamping Irna, sehingga hal itu menjadi kurang sehat dalam alam demokrasi.

    “Elektabilitas Irna jauh dari elektabilitas dari para Bakal Calon (Balon) yang lain, sehingga Parpol menjadi cenderung oportunis ingin berebut siapa yang akan menjadi wakil Irna. Nah ini yang menjadi kurang sehat, dalam alam demokrasi hari ini bahwa incumbent itu bukan tidak bisa dikalahkan. Sedangkan yang bisa mengalahkan incumbent itu adalah ketepatan strategi yang dibangun Parpol dan koalisi yang kuat, ini yang belum terlihat,” terangnya.

    Menurutnya, dengan kondisi seperti ini, publik tidak terlalu gembira karena dinamika demokrasi tidak muncul maka pelaksanaan Pilkada akan kembali lagi seperti Pilkada pada tahun sebelumnya.

    “Kita publik tidak terlalu gembira dengan kondisi seperti ini karena dinamika demokrasi tidak muncul dan akan kembali lagi seperti Pilkada pada lima tahun sebelumnya,” ujarnya.

    Jika Parpol tidak bergembira saat akan dilaksanakannya Pilkada, ia menilai dampaknya akan kemana-mana diantaranya akan berdampak pada rendahnya partisipasi publik.

    “Kalau lima tahun yang lalu partisipasi publik itu diangka 56 persen, kalau begini lagi akan seperti diangka yang lima tahun lalu. Nah ini jadi tanggung jawab Parpol untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih. Kalau tawarannya hanya satu pasangan calon, saya yakin rendah keinginan publik untuk datang ke TPS. Tapi kalau ada opsi pilihan lain, itu publik punya opsi pilihan,” katanya.

    Dia menjelaskan, seperti yang disebutkan di media massa bahwa masih ada partai yang bisa mengusung pasangan calon seperti PKB, PPP dan Nasdem bisa mencalonkan satu pasangan.

    “Saya melihat itu ada kemungkinan benar masih ada partai yang bisa mengusung pasangan calon misalnya koalisi antara PKB dengan PPP ditambah Nasdem itu bisa mencalonkan satu pasangan dan peluang itu besar,” ucapnya.

    Agar kompetisi politik sehat dan tidak terlalu pragmatis, ia menyarankan agar Parpol membangun kepercayaan diri untuk mencalonkan satu pasangan dalam Pilkada mendatang.

    “Seperti halnya PAN, PKS sudah terlihat bahkan sudah diklair, yang wait and see itu Golkar. Golkar ini tergantung pada sejauh mana Irna menentukan pasangannya. Saya kira harus disisakan untuk orang lain, jangan diborong semua, mari berkompetisi dengan sehat dan Parpol jangan terlalu pragmatis. Parpol harus percaya diri dong, Gerindra harus membangun self confidentnya jangan mau jadi wakil, kemudian Nasdem ayo coba cari opsi lain yang bisa berkompetisi dengan sehat,” ujarnya.(dhe/pbn)

  • Tatu: Berkarya Anak Golkar, Harus Dukung Ibu

    Tatu: Berkarya Anak Golkar, Harus Dukung Ibu

    CIRUAS, BANPOS – Bakal Calon Bupati Serang petahana, Ratu Tatu Chasanah percaya diri akan didukung oleh Partai Berkarya. Hal itu dikatakan olehnya, usai mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon Bupati dan wakil Bupati Serang periode 2020-2025 yang dibuka oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Berkarya Kabupaten Serang, Kamis (23/1).

    Sebelumnya, rombongan tiba di Sekretariat DPD Partai Berkarya sekira pukul 13.00 WIB. Saat itu, Tatu dan tim pemenangan disambut oleh ketua DPD Partai Berkarya Kabupaten Serang, Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Serang, Ketua Pokja Desk Pilkada tahun 2020 serta jajaran pengurus Partai Berkarya.

    Usai mengembalikan formulir, Tatu yang merupakan kader terbaik Partai Golongan Karya (Golkar), diberi seragam Partai Berkarya sebagai simbolis dirinya telah mendaftar pada pencalonan di Partai tersebut. Saat itu pula, Tatu spontan berkata bahwa Partai Berkarya adalah anak dari Partai Golkar, dan mengharuskan untuk mendukung dirinya.

    “Harus mendukung dong, masa ibunya sendiri tidak didukung,” ujarnya, seraya diikuti riuh dari semua yang ada di ruangan tersebut.

    Saat menggelar konferensi pers, ia pun mengulang kalimat yang sama. Bahwa Partai Berkarya merupakan anak dari Partai Golkar. Sehingga sudah sepatutnya mendukung ibunya yang akan maju sebagai bakal calon Bupati Serang periode 2020-2025.

    “Harus percaya diri didukung oleh Partai Berkarya, masa anaknya tidak mendukung ibunya,” tuturnya.

    Tatu berharap, Partai Berkarya dapat merekomendasikan dirinya pada gelaran Pilkada Desember mendatang. Lebih lanjut ia mengatakan, tentunya semua mekanisme dari Partai Berkarya, ia akan mengikuti semua tahapannya.

    “Semoga Berkarya bisa memberikan dukungan kepada saya, ketika nanti pelaksanaan Pilkada yang akan dilakukan pada bulan Desember tahun 2020,” harapnya.

    Untuk diketahui, saat ini Tatu telah mengantongi sejumlah dukungan dari beberapa partai. Utamanya adalah partai Golkar yang secara penuh mendukung dirinya, kemudian Partai Bulan Bintang (PBB), serta Partai Persatuan Pembangunan (PBB).

    “(Dukungan) yang final itu PPP dan PBB. Untuk rekomendasi yang belum diputuskan itu kan saya tidak bisa mengklaim,” tandas Tatu. (MUF)

  • Petahana Dapat Dikalahkan dengan Modal Riset

    Petahana Dapat Dikalahkan dengan Modal Riset

    PANDEGLANG, BANPOS – Pada pelaksanaan Pemilhan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang yang akan dilaksanakan pada 23 September 2020 mendatang, Perkumpulan Nalar Pandeglang menilai petahana masih kuat untuk terpilih kembali menjadi orang nomor satu di Kabupaten Pandeglang.

    Akan tetapi, ada peluang yang dapat digunakan jika para penantang petahana dapat menjadikan riset sebagai modal awal untuk memaksimalkan kekuatan yang ada.

    Selain itu, diharapkan pada Pilkada Pandeglang ini juga dapat memunculkan calon alternatif yang bukan hanya berasal dari politisi saja.

    Ketua Perkumpulan Nalar Pandeglang, Gun Gun Gunawan mengatakan, bahwa kalau tidak ada riset yang dilakukan oleh calon yang akan melawan petahana, tentunya Irna masih kuat untuk dikalahkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

    “Perlu adanya riset dulu, tapi risetnya harus betul-betul independen. Nanti bisa dilihat calon-calon yang betul-betul bisa dilihat elektabilitasnya (tingkat keterpilihan, red) bagaimana, kemudian popularitasnya bagaimana. Nantinya ini bisa menjadi acuan untuk melawan petahana,” kata Gun Gun kepada BANPOS melalui selulernya, Rabu (22/1).

    Menurutnya, jika tidak dilakukan riset ketika akan melawan petahana, tentunya Irna masih kuat untuk melawan calo-calon yang akan maju pada Pilkada mendatang.

    “Kalau selama ini belum ada riset, pastinya masyarakat masih menganggap bahwa Irna masih kuat dan melihat selama ini koalisi beberapa partai juga sudah kelihatan. Memang partai-partai itu justru ingin dipinang oleh Irna seperti itu,” terangnya.

    Sedangkan untuk mengalahkan petahana, lanjut Gun Gun, perlu sosok yang elektabilitasnya bagus, dikenal oleh masyarakat dan dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat.

    “Untuk mengalahkan petahana yang pertama adalah perlu adanya sosok yang elektabilitasnya bagus, dikenal oleh masyarakat kemudian dia bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat karena selama ini kan masyarakat itu lebih terpengaruh terhadap petahana. Selama ini kan belum ada sosok yang elektabilitasnya bagus kemudian populer dan masyarakat percaya bahwa ini sosok yang baik, jadi belum ada yang seperti itu menurut saya,” ujarnya.

    Selain itu, Gun Gun berharap, yang akan menjadi calon lawan petahana, jangan dari kalangan politisi untuk mengalahkan petahana, sedangkan untuk budget memang perlu tapi sosok yang bisa memberikan pengaruh terhadap masyarakat juga perlu.

    “Kalau bisa sih bukan dari kalangan politisi. Kalau budget memang diperlukan, tentunya kembali lagi kepada sosok calon itu sendiri apakah bisa memberikan pengaruh atau tidak kepada masyarakat. Kalau modal besar pengaruhnya kecil, tetap saja mungkin tidak ada peluang juga untuk mengalahkan petahana,” jelasnya.

    Gun Gun juga mengingatkan, para peserta pilkada tidak hanya mengandalkan visi misi di atas kertas belaka tanpa menyiapkan modal lainnya, seperti finansial dan strategi untuk mempengaruhi para pemilih ke depannya.

    “Untuk visi misi, masyarakat itu tidak bisa melihat dari awal. Semua calon pasti visi misinya bagus semua, visi misi itu tidak berpengaruh besar. Tapi tetap, intinya perlu modal yang cukup besar baik finansial maupun pengaruh besar untuk bisa mempengaruhi masyarakat,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pendaftaran PPK Kabupaten Serang Segera Dibuka, Catat Tanggal Pentingnya

    Pendaftaran PPK Kabupaten Serang Segera Dibuka, Catat Tanggal Pentingnya

    SERANG, BANPOS – KPU Kabupaten Serang akan segera membuka pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk menghadapi Pilkada 2020 mendatang. Adapun jumlah PPK yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Serang yaitu sebanyak 145 orang.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPU Kabupaten Serang, Abidin Nasyar, seusai membuka acara rapat koordinasi pembentukan badan Ad Hoc di salah satu hotel di Kota Serang.

    “Jadi pembentukan badan Ad Hoc ini akan kami umumkan resmi mulai besok. Kemudian pendaftarannya mulai pada tanggal 18 Januari,” ujarnya, Selasa (14/1).

    Ia mengatakan, informasi pembentukan badan Ad Hoc ini harus sampai ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Pasalnya, berdasarkan pengalaman pihaknya, peminat dari masyarakat yang ingin menjadi anggota badan Ad Hoc khususnya PPK sangat minim.

    “Karena memang seringkali di beberapa kecamatan itu hanya sekian yang mendaftar, itu kan pas-pasan. Kami juga undang Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) agar mereka tahu bahwa sebentar lagi akan Pilkada dan kami membuka pendaftaran badan Ad Hoc,” ucapnya.

    Ia pun menjelaskan bahwa dalam Pilkada nanti, KPU Kabupaten Serang membutuhkan sebanyak 145 anggota PPK. Dengan rincian setiap kecamatan membutuhkan 5 orang anggota PPK. Ia juga menegaskan bahwa usia dari pendaftar PPK minimal 17 tahun.

    “Jadi hitungannya, 5 orang di setiap kecamatan dikalikan dengan 29 kecamatan. Jadi kami membutuhkan sekitar 145 anggota. Namun untuk yang mendaftar minimal itu dua kali lipat dari kebutuhan. Karena kan nanti akan kami seleksi. Untuk umur tidak harus berumur 20 tahun, 17 pun sudah boleh ikut,” katanya.

    Abidin pun menjelaskan tahapan seleksi yang akan dilalui. Yaitu pada 18 hingga 24 Januari, akan dilaksanakan seleksi administrasi. Lalu pada 3 Februari, rencananya akan dilaksanakan tes tertulis dan wawancara.

    “Untuk pengumuman akan kami laksanakan pada tanggal 27 Februari, kemudian akan langsung dilantik pada 29 Februari,” terangnya.

    Mengenai anggota PPK yang sudah menjabat selama dua periode, Abidin mengaku saat ini masih melakukan analisis mengenai rentang periodisasi. Karena menurutnya, terdapat periodisasi Pemilu dan periodisasi Pilkada.

    “Jika memang ada yang sudah dua periode menurut Surat Edaran yang berlaku sekarang, maka kami akan lakukan pencoretan. Banyak juga diantara mereka yang sudah dua periode, menginginkan untuk menjadi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam),” ujarnya.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa PPK harus terbebas dari partai politik (Parpol). Menurutnya, KPU Kabupaten Serang telah meminta kepada Parpol untuk mendapatkan SK kepengurusan Parpol di tingkat kecamatan.

    “Kami ingin calon-calon PPK itu harus terbebas dari Parpol dan juga terbebas dari hal-hal yang lain. Termasuk juga terkait dengan periodisasinya,” ucapnya. (DZH)