BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Sambangi Bupati, KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang Pastikan Anggaran Pilkada

    Sambangi Bupati, KPU dan Bawaslu Kabupaten Serang Pastikan Anggaran Pilkada

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang beserta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang, menggelar audiensi bersama Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah untuk memastikan persiapan anggaran untuk Pilkada tahun 2020 yang akan dihelat pada November yang akan datang.

    “Karena kita bekerja berdasarkan tahapan dan ketersediaan anggaran,” ujar Ketua KPU Kabupaten Serang, Abidin Nasyar, Kamis (9/1).

    Berdasarkan penuturannya, Bupati serang memastikan pencairan anggaran tahap dua sudah bisa dilakukan per Januari tahun 2020. Sehingga pihaknya beserta Bawaslu dapat melakukan tahapan sesuai dengan apa yang diharapkan.

    “Dari total anggaran Rp75,6 miliar, untuk di tahun 2020 di tahap II sebesar Rp29 miliar,” ungkapnya, seraya mengatakan bahwa selain memastikan anggaran, keduanya pun menyampaikan tahapan-tahapan kegiatan yang sudah dilakukan dan kegiatan yang sedang dilakukan.

    Sementera itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Yadi, menuturkan berkaitan dengan koordinasi hari itu, terkait kesiapan pada Pilkada tahun 2020. Pada prinsipnya, kata dia, dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, Bawaslu sudah siap melakukan semua tahapan, sampai nanti pada proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

    “Kalau nilai anggarannya, masih dikoordinasikan dengan BPKAD, karena memang yang punya kewenangan itu, yang mengurus di sekretariat,” terangnya.

    Yadi mengatakan saat ini kebutuhan yang paling mendesak pada Bawaslu yang pertama terkait kebutuhan kelengkapan sekretariat Panitia pengawas Kecamatan (Panwascam). Menurutnya, semua Panwascam hari ini sedang mempersiapkan seketariat.

    “Hampir 95% sudah sudah ready, terkait dengan sekretariatnya. Tinggal hari ini, menyusun kelengkapan sekretariatnya, misalkan kepala sekretariat, bendahara dan staf pendukung di Panwascam,” pungkasnya. (MUF/AZM)

  • Komitmen Tekan Angka Pengangguran, Eki Didukung Tokoh Purnawirawan Jadi Bupati

    Komitmen Tekan Angka Pengangguran, Eki Didukung Tokoh Purnawirawan Jadi Bupati

    SERANG, BANPOS – Eki Baihaki semakin mantap maju sebagai calon Bupati Serang, pada Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2020. Hal itu ditandai dengan tekadnya untuk menekan angka pengangguran di Kabupaten Serang.

    Hal itu diungkapkan olehnya, saat menyambut dukungan dari puluhan tokoh Purnawirawan se-kabupaten Serang, Rabu (8/1). Ia menyatakan bahwa pengangguran tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan serendah mungkin.

    “Lebih dari 50 persen masyarakat kecewa dengan persoalan pengangguran di Kabupaten Serang, yang hingga kini masih dengan posisi tertinggi se Banten,” ungkap Eki, di sela-sela diskusi saat deklarasi dukungan di kediaman Ahmaf Taufik Nuriman, lingkungan Ciracas Kota Serang.

    Menanggapi dukungan dari Purnawirawan, ia mengaku senang dan akan berupaya mengentaskan persoalan pengangguran dengan mengelompokkan menjadi dua bidang. Sebab menurut dia, di Kabupaten Serang terdapat wilayah industri dan non industri.

    “Saya melihat saat ini kawasan industri tidak ada kerjasama yang kongkrit dengan pemerintah daerah. Semua dibebaskan dan tidak ada agreement dengan masyarakat lokal. Artinya siapa saja boleh masuk, dan masyarakat pun boleh masuk, tetapi harus bayar,” tuturnya.

    Hal itu membuat dirinya ingin melakukan perubahan di Kabupaten Serang dan segera menumpas pungli-pungli yang ada di lapangan pekerjaan. Ia bersikeras untuk menyelesaikan pungli bersama penegak hukum.

    “Untuk daerah non industri, saya akan mengembangkan konsep enterpreneur. Saya tidak mau menyebutkan program saya, karena selalu ditiru oleh petahana,” tegas dia.

    Sedangkan, menyambut dukungan para tokoh, Eki menekankan tiga poin yang harus melekat pada para pendukungnya. Salah satunya yaitu memperkenalkan dirinya kepada masyarakat,  program-programnya, serta memperkuat barisan untuk mengawasi jalannya Pilkada.

    “Kalau kita ingin menang, ini saya berbicara kita, karena kalau hanya saya yang menang, masyarakat nanti tidak akan merasakan kemenangan itu. Kalau bicara kita, arti menang disini adalah semuanya mendapatkan kesejahteraan melalui program?” jelasnya.

    Ia berpesan kepada masyarakat, jika ada oknum yang memberikan uang, ambil saja. Tetapi tetap memilih Eki. 

    “Kalau ada yang memberi uang, terima saja. Itu adalah rejeki bapak-bapak sekalian, tapi tetap dukung dan pilih saya,” katanya diiringi tepuk tangan meriah para Purnawirawan.

    Koordinator wilayah Banten Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Suwardjiyo, meyakini bahwa Eki akan mampu membawa Kabupaten Serang ke depan lebih maju dan lebih baik lagi. Sebab, kata dia, pemerintah saat ini berdasarkan keluhan masyarakat, dinilai tidak memuaskan.

    “Kami akan totalitas berjuang untuk memenangkan Eki pada Pilkada nanti. Karena Eki Baihaki memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan bakal siap bekerja keras untuk kepentingan masyarakat jika kelak terpilih menjadi Bupati,” ungkapnya.

    Setelah menggelar deklarasi ini, kata Suwarjio, pihaknya akan bergerak turun ke masyarakat guna melakukan sosialisasi dan menyakinkan masyarakat Kabupaten Serang, bahwa Eki Baihaki adalah calon pemimpin masa depan yang mumpuni, tegas dan berintegritas.

    “Kami sangat tahu kerja-kerja ayahnya (ATN) dulu, kinerjanya sangat baik, disiplin dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Kami yakin, jiwa itu ada pada putranya Eki Baihaki,” tuturnya.

    Sementara itu, tokoh Purnawirawan asal Kecamatan Pamarayan, Mulyadi, menegaskan bahwa keluarga besar Purnawirawan khusus Kecamatan Pamarayan, Kopo dan Jawilan secara penuh telah mendeklarasikan dukungan kepada Eki. Salah satunya dikarenakan Eki merupakan generasi muda yang ingin membawa perubahan di Kabupaten Serang dengan idenya yang cemerlang.

    “Kabupaten Serang diperlukan adanya perubahan, dan kami siap mengusung Eki. Kami selalu mendengar eluhan dari masyarakat soal pemerintah saat ini, dikatakan bahwa lebih baik Eki maju untuk menjadi Bupati Serang meneruskan kiprah ayahandanya,” pungkasnya. (MUF/AZM)

  • Nahkodai Gerindra Cilegon, Awab Kantongi SK Pencalonan Walikota

    Nahkodai Gerindra Cilegon, Awab Kantongi SK Pencalonan Walikota

    CILEGON, BANPOS – Teka teki Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Cilegon terjawab sudah. Mantan Kasat Intel Polres Cilegon, AKP Purnawirawan Awab resmi ditunjuk menjadi Ketua Partai besutan Prabowo Subianto tersebut. Bahkan banner nya sudah beredar luas di media sosial.

    Tidak hanya itu saja, bahkan dia juga mendapatkan rekomendasi oleh DPP Partai Gerindra untuk maju dalam pemilihan walikota (Pilwalkot) Cilegon pada 23 September mendatang.

    Menurut salah satu sumber orang dekat Awab yang tidak mau disebutkan namanya. Perihal bahwa Awab sudah memegang SK sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon, ia membenarkan dan bahkan menyebutkan tidak hanya SK Ketua DPC, termasuk surat rekomendasi pencalonan Haji Awab sapaan akrabnya.

    “Iya kang, SK itu di terima sebelum masuk tahun baru malah, bahkan bukan hanya SK sebagai ketua DPC Gerindra, beliau juga (Awab-red) sudah mengatongi surat rekomendasi pencalonnya dari Partai Gerindra,” katanya kepada BANPOS, saat dikonfirmasi, Rabu (8/1).

    Saat ditanya apakah rekomendasi tersebut juga sudah satu paket dengan bakal calon wakil walikotanya yang santer di gadang-gadang  akan mendapingi Awab berpasangan dengan Iye Iman Rohiman, seperti yang sering di ungkapkan di beberapa kesempatan, sumber tersebut membenarkannya.

    “Betul, sepertinya seperti itu, beliau bercerita sudah memegang SK sebagai calon Walikotanya dari partai Gerindra,” ungkapnya.
    Terkait kabar tersebut Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Banten enggan memberikan keterangan lebih jauh.

    Sekretaris DPD Gerindra Banten, Andra Soni saat dikonfirmasi belum bisa memastikan kabar tersebut dan akan memberikan informasi lebih lanjut kepada awak media.

    “Belum, belum. Nanti kita kabari, nanti kita buka,” ucapnya.

    Sementara itu, Awab saat ditemui BANPOS belum lama ini, mengaku masih menunggu waktu yang tepat untuk mendeklarasikan dirinya maupun tim pemenangan. Baik sebagai ketua DPC Gerindra Cilegon maupun rekomendasi sebagai calon walikota dari Partai Gerindra.

    “Tetap istiqomah, menunggu,” ujarnya. (LUK/RUL) 

  • Paradigma Indonesia: Kinerja Tatu-Pandji ‘Merah’

    Paradigma Indonesia: Kinerja Tatu-Pandji ‘Merah’

    SERANG, BANPOS – Lembaga Paradigma Indonesia, merilis capaian pembangunan Kabupaten Serang akhir tahun 2019. Dalam rilisnya, ia menyatakan, adanya tren realisasi yang mengalami penurunan, sehingga tidak terlihat kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dibawah kepemimpinan Bupati Ratu Tatu Chasanah dan wakil Bupati Pandji Tirtayasa.

    “Mayoritas indikator makro pembangunan tidak tercapai sesuai target yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021,” ujar Direktur Paradigma Indonesia, Zulfian Hanief dalam rilisnya yang diterima oleh BANPOS, Senin (30/12).

    Dari beberapa indikator RPJMD, hanya Tingkat Pengangguran Terbuka yang mencapai dan melebihi target, dengan rata-rata capaian sebesar 109,30 persen. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), performa Pemkab Serang dalam meningkatkan IPM hanya sebesar 0,36 point.

    Setiap tahunnya, capaian kinerja (Capkin) semakin menjauh dari target yang ditetapkan. Prosentase capaian terus mengalami penurunan dengan rata-rata minus 0,49 persen.

    Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Serang masih jauh dari target wajib belajar 12 tahun. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 7,18 tahun, atau tingkat SMP. Selain itu, realisasi rata-rata lama sekolah juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan semakin menjauh di setiap tahunnya.

    Ia juga menyajikan persoalan berkaitan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

    “Target HLS dalam RPJMD Kabupaten Serang tidak tercapai sejak tahun 2016 hingga 2018 dan terlihat stagnan,” tegasnya.

    Ia pun menyimpulkan bahwa sebagian besar target RPJMD tidak tercapai. Akan tetapi, hanya satu target, yaitu penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

    “Ada indikasi penetapan indikator keberhasilan tidak tepat, bisa terlalu besar dan juga terlalu kecil, sehingga tidak dapat terealisasikan. Hal ini terlihat dari jauhnya perbedaan antara realisasi dengan target,” katanya.

    Selanjutnya, ada indikasi kerja-kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mengacu kepada target yang ditetapkan dalam RPJMD.

    “Hal tersebut terlihat dari hampir seluruh target selalu mengalami minus capaian pada target yang ditetapkan, sehingga menyebabkan jarak antara realisasi dengan target setiap tahun semakin jauh,” tandasnya. (MUF)

  • Dituding Kampanye Terselubung, Tatu : Memang Penting?

    Dituding Kampanye Terselubung, Tatu : Memang Penting?

    KRAMATWATU, BANPOS – Tudingan dari Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) tentang adanya kecurigaan soal kampanye terselubung dalam pembagian mobil ambulance ditanggapi dingin oleh Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah.

    Saat BANPOS mencoba untuk menjelaskan pertanyaan yang ingin diajukan, Tatu langsung memotong pertanyaan tersebut.

    “Memang penting?” ujarnya sambil berlalu diiringi oleh ledakan tawa dari awak media, Kamis (26/12).

    Sebelumnya diketahui, Ketua PP HAMAS, Busaeri, menuding adanya kampanye terselubung yang dilakukan oleh Bakal Calon Bupati petahana, Ratu Tatu Chasanah. Hal ini karena pada ambulans desa yang dibagikan, hanya ada foto Tatu saja, tidak ada foto Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa.

    “Ada yang menarik untuk disoroti terhadap mobil ambulans desa tersebut. Ternyata desain atau tampilan dari mobil tersebut hanya yang terpampang foto Bupatinya saja. Foto Wakil Bupatinya kok enggak ada?,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (20/12) yang lalu.

    Ia mengatakan, seharusnya apabila ambulans tersebut merupakan bantuan yang berasal dari APBD Kabupaten Serang, maka seyogyanya bukan hanya foto Bupati Serang saja yang tergambar pada mobil ambulans tersebut, namun juga harus ada foto Wakil Bupati.

    “Ini menjadi pertanyaan. Bantuan ini sebetulnya diberikan mengatasnamakan pribadi atau bagaimana? Seharusnya kalau bantuan ini dari APBD Pemkab Serang, maka harus ada dong foto dari Wakil Bupatinya di mobil tersebut,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ia meminta agar bantuan yang berasal dari uang masyarakat tersebut, ditunggangi oleh kepentingan politik dari Bupati Serang yang juga akan mencalonkan diri pada Pilkada 2020 mendatang.

    “Jangan sampai program bantuan ini ada unsur politisnya. Karena kita ketahui bersama, Kabupaten Serang sebentar lagi akan menghadapi Pilkada yang juga diikuti oleh para petahana,” tegasnya. (DZH)

  • Dituding Curang, Rumah Kades Kramatwatu Terpilih Digeruduk Warga

    Dituding Curang, Rumah Kades Kramatwatu Terpilih Digeruduk Warga

    KRAMATWATU, BANPOS – Ratusan warga desa Kramatwatu, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, menggeruduk rumah Kepala Desa (Kades) terpilih, Tb. Edi Suherdi. Warga menuding Edi melakukan kecurangan pada Pilkades 2019 yang lalu.

    Edi yang merupakan calon petahana dituntut untuk menjelaskan terkait dugaan-dugaan kecurangan yang disebutkan. Seperti kebijakan melarang masyarakat yang tidak mendapatkan undangan pencoblosan untuk menyalurkan hak politiknya dengan menggunakan E-KTP atau Surat Keterangan (Suket).

    “Kami disini hanya ingin meminta kejelasan terkait dengan dugaan kecurangan yang pernah kami laporkan. Karena kami punya datanya. Dan ketika ingin melapor ke Gakkumdu, itu harus Panwas yang lapor. Sedangkan Panwas tidak menjalankannya,” ujar Koordinator Lapangan masyarakat, Renald, di rumah Kades terpilih, Selasa (24/12) malam.

    Ia menyebutkan, Edi yang pada saat itu masih menjabat sebagai Kades, memiliki kewenangan membentuk kepanitiaan Pilkades bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, kepanitiaan tersebut dituding memihak kepada Edi yang merupakan calon petahana.

    “Kami hanya ingin adanya keterbukaan dan kejujuran dari bapak selaku Kades yang membentuk kepanitiaan Pilkades. Karena kami punya data-datanya,” kata dia.

    Sementara, Tb. Edi mengaku bahwa dalam pembentukan kepanitiaan Pilkades, ia mengedepankan netralitas. Bahkan, ia mengklaim bahwa dirinya sama sekali tidak melakukan kampanye.

    “Kampanye pun saya tidak laksankan dari tiga putaran yang ada. Karena ada keterbatasan dana dan SDM saya tidak mencukupi untuk melakukan kampanye,” ucapnya.

    Setelah hampir satu jam berada di rumah Edi dan tidak membuahkan hasil, massa pun akhirnya melanjutkan untuk menggeruduk rumah salah satu Panwascam.

    Massa juga mengancam akan terus menuntut agar hasil pilkades Kramatwatu dianulir karena diduga sarat dengan kecurangan. Bila tidak dipenuhi, warga mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi.(DZH)

  • Mahasiswa Endus Aroma Kampanye Terselubung Tatu dalam Pembagian 100 Ambulans Desa

    Mahasiswa Endus Aroma Kampanye Terselubung Tatu dalam Pembagian 100 Ambulans Desa

    SERANG, BANPOS – Pembagian 100 unit ambulans desa yang dilakukan oleh Pemkab Serang beberapa hari yang lalu diduga menjadi ajang kampanye terselubung oleh Bakal Calon Bupati Serang yang juga petahana, Ratu Tatu Chasanah. Hal ini dikarenakan ambulans tersebut hanya menampilkan Ratu Tatu Chasanah tanpa menampilkan Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa.

    Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas), Busairi. Ia mempertanyakan mengapa hanya ada foto Bupati Serang saja pada ambulans yang digelontorkan menggunakan anggaran pemerintah tersebut.

    “Ada yang menarik untuk disoroti terhadap mobil ambulans desa tersebut. Ternyata desain atau tampilan dari mobil tersebut hanya yang terpampang foto Bupatinya saja. Foto Wakil Bupatinya kok enggak ada?,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (20/12).

    Ia mengatakan, seharusnya apabila ambulans tersebut merupakan bantuan yang berasal dari APBD Kabupaten Serang, maka seyogyanya bukan hanya foto Bupati Serang saja yang tergambar pada mobil ambulans tersebut, namun juga harus ada foto Wakil Bupati.

    “Ini menjadi pertanyaan. Bantuan ini sebetulnya diberikan mengatasnamakan pribadi atau bagaimana? Seharusnya kalau bantuan ini dari APBD PemkabSerang, maka harus ada dong foto dari Wakil Bupatinya di mobil tersebut,” jelasnya.

    Oleh karena itu, ia meminta agar bantuan yang berasal dari uang masyarakat tersebut, ditunggangi oleh kepentingan politik dari Bupati Serang yang juga akan mencalonkan diri pada Pilkada 2020 mendatang.

    “Jangan sampai program bantuan ini ada unsur politisnya. Karena kita ketahui bersama, Kabupaten Serang sebentar lagi akan menghadapi Pilkada yang juga diikuti oleh para petahana,” tegasnya.

    Selain itu, ia meminta kepada Pemkab Serang, agar dapat melakukan pengawasan ekstra terhadap operasional dari ambulans desa ini. Sebab, Pemkab Serang telah menegaskan bahwa ambulans itu merupakan fasilitas gratis bagi masyarakat.

    “Pemerintah harus melukakan pengawasan, jangan sampai ketika masyarakat ada yang membutuhkan mobil ambulans terserbut malah dipersulit,” ungkapnya.

    Ia juga mengatakan, terdapat beberapa desa di Kabupaten Serang seperti di Desa Wargasara dan Desa Pulo Panjang yang tidak memiliki akses kendaraan roda 4. Hal ini dikarenakan kedua desa tersebut terpisah oleh lautan.

    “Dalam hal ini, Pemkab Serang harus melakukan perencanaan yang tepat untuk dua desa tersebut. Karena tidak mungkin Pulo Tunda dan Pulo Panjang disamakan dengan desa yang lain. Misalkan, pemerintah harus memberikan bantuan ambulans desa berupa kapal motor yang aksesnya untuk menyebrang laut,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Sekarang, Penyandang Disabilitas Bisa Nyalon Jadi Walikota Serang

    Sekarang, Penyandang Disabilitas Bisa Nyalon Jadi Walikota Serang

    SERANG, BANPOS – Hak politik penyandang Disabilitas saat ini semakin terjamin setelah adanya Perda Penyandang Disabilitas. Bahkan, bukan hanya untuk memilih dalam Pemilu, melainkan juga dipilih. Sehingga kedepannya, tidak menutup kemungkinan adanya penyandang disabilitas yang menjadi Walikota dan Wakil Walikota Serang.

    “Kini mereka para penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan kita. Mereka juga memiliki hak politiknya, bahkan bisa mencalonkan menjadi Walikota, Dewan, bahkan Gubernur,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, saat ditemui di DPRD Kota Serang, kemarin.

    Syafrudin juga mengatakan bahwa para penyandang disabilitas pun dijamin hak lainnya, seperti hidup, bebas dari stigma, kesehatan, kesejahteraan sosial, hidup mandiri dan dilibatkan oleh masyarakat, konsesi, pendidikan, hingga bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, serta eksploitasi.

    “Termasuk dengan fasilitas bangunan gedung. Saat ini memang belum bersahabat dengan mereka, tapi ke depan akan kami fasilitasi, sehingga mereka dapat menikmati gedung yang ada di Kota Serang,” tuturnya.

    Penyusunan Perda Penyandang Disabilitas, lanjut Syafrudin, merupakan langkah dalam mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, pemenuhan hak asasi manusia (HAM), serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

    “Ini juga sebagai bentuk mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir batin, mandiri, dan bermartabat,” katanya.

    Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengatakan bahwa adanya Perda Penyandang Disabilitas merupakan salah satu bentuk perhatian Pemda Kota Serang, sehingga segala hak penyandang disabilitas dapat disamaratakan dengan dengan masyarakat pada umumnya.

    “Mereka penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan kita, maka dari itu kita juga harus mendukung dan membantu mereka agar mendapatkan hak yang dimilikinya,” ujarnya.

    Dengan disahkannya Perda Penyandang Disabilitas ini, maka tugas panitia khusus (Pansus) sudah selesai dan resmi dibubarkan. Ia pun mengapresiasi Pansus dan para penyandang disabilitas yang telah bekerja keras untuk merealisasikan Perda ini.

    “Terimakasih kepada pansus yang telah membuatkan perda penyandang disabilitas ini, semoga dengan ini dapat membantu mereka, mulai dari gedung ramah penyandang disabilitas dan lain sebagainya,” tandasnya. (DZH)

  • Kota Serang Lahir Kepaksa

    Kota Serang Lahir Kepaksa

    SERANG, BANPOS- Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Zaenal Abidin menyebut Kota Serang terlahir karena dipaksakan. Hal itu diungkapkan menanggapi ucapan Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin yang terus meminta aset Kota Serang yang hingga saat ini masih ditempati oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

    “Saya termasuk orang yang mendirikan Kota Serang, Pemkot jangan mendesak terus,” tegasnya.

    Ia juga menyatakan, Anggota DPRD Kota Serang dan Pemerintah Kota Serang itu anggota baru, dan tidak mengerti proses terlahirnya Kota Serang. Berdirinya Kota Serang, kata dia, dikarenakan adanya hasil analisis dari Profesor Syahdu yang menyatakan Kabupaten Serang layak untuk dibagi menjadi tiga bagian yaitu Serang Barat, Serang Tengah (Kota Serang) dan Serang Timur. Akan tetapi pada saat itu, lanjut dia, pembentukan Kota Serang terlalu cepat secara teknis.

    “Saya Ketua Pansus Pemekaran Kota Serang,” terangnya.

    Berdasarkan penuturannya, adanya pemekaran Provinsi Jawa Barat yang melahirkan Provinsi Banten pada tahun 1999, seharusnya pada saat itu ibu kota Provinsi harus berbentuk Kota. Ia juga mengatakan, berdasarkan Undang-Undang pemekaran Provinsi Banten, tersirat nama Serang dan tidak menyatakan Kabupaten maupun Kota Serang.

    “Pada waktu itu para politisi mengambil kesempatan untuk membentuk Kota Serang. Lumayan, ada lowongan kerja 45 calon anggota dewan di Kota Serang, pada waktu itu yang tidak jadi, bisa jadi anggota dewan serta ada lowongan dibagian eksekutif,” jelasnya.

    Zaenal juga mengatakan, pada waktu itu tidak ada pemikiran atas pembagian aset Kabupaten Serang Ke Kota Serang. Ia menyebut Kabupaten Serang dan Kota Serang layaknya sebagai ibu dan anak.

    “Kota Serang lalu mau mengusir Kabupaten Serang, bukan begitu seharusnya,” terangnya.

    Menurutnya, Kota Serang harus memikirkan keuangan Kabupaten Serang jika membuat Puspemkab Serang secara serentak. Jika pembangunan Puspemkab dilakukan serentak, kata dia, maka Kabupaten Serang akan bangkrut.

    “Jika diambil semua aset Kabupaten Serang, pelayanan kepada masyarakat bagaimana,” ujarnya.

    Saat ini, pihaknya telah menagih janji dari Pemprov Banten, untuk memberikan bantuan dalam palaksanaan pembangunan Puspemkab Serang, dengan memberikan bantuan sebanyak Lima Persen.

    “Hey, Provinsi mana janjinya, tolong bangunin dong dua atau tiga gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” pungkasnya. (MUF)

  • Relawan Demokrasi Kota Serang Diapresiasi, Partisipasi Pemilih Disabilitas Dinilai Baik

    Relawan Demokrasi Kota Serang Diapresiasi, Partisipasi Pemilih Disabilitas Dinilai Baik

    SERANG, BANPOS – Partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu dirasa sudah makin baik, walaupun masih dibawah angka 50 persen. Sebab itu, dibutuhkan upaya peningkatan bagi pemilih disabilitas, mulai dari internal penyelenggara pemilu, hingga masyarakat.

    “Khusus untuk disabilitas, kita harapkan sesuai dengan masukan, kita harus punya target dan sasaran yang jelas juga,” Komisioner KPU Banten Eka Setya Lesmana usai acara rapat evaluasi relawan demokarasi KPU Kota Serang di salah satu hotel Kota Serang, Kamis (12/12).

    Namun, menurut Eka, tingkat partisipasi pemilih disabilitas di Kota Serang, relatif masih bagus, yaitu mencapai 37 persen. Dibandingkan dengan Kabupaten Serang sebanyak 20 persen, dan Tangerang Selatan mencapai 85 persen dan hal itu, dinilai sangat baik sekali.

    “Sudah banyak saudara-saudara kita penyandang disabilitas yang datang ke TPS. Kemudian, tinggal di internal kita yang harus diperbaiki, agar bisa diakses untuk teman-teman disabilitas,” tandasnya.

    Ia berharap dengan dilakukannya rapat evaluasi ini memiliki tolak ukur terutama dalam kerja-kerja relawan demokrasi.

    “Peningkatan partisipasi pemilih, terutama target dan sasaran sesuai dengan basis pemilih. Sehingga nanti ke depan bisa mengklaim hasil kerja mereka (relawan demokrasi),” ujarnya.

    Ia pun berharap, ke depan bisa ditetapkan target, sasaran kerja relawan berapa persen, membentuk berapa komunitas dari basis pemilih. Relawan demokrasi ini, lanjut Eka, bisa bekerja di semua lini media sosial.

    “Semua lini media sosial bisa digunakan oleh relawan demokrasi, meskipun salah satu basis pemilih relawan demokrasi adalah netizen,” terangnya.

    Berdasarkan penuturannya, tahun 2019 ada 4 Kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada serta pada tahun 2020. Ia menyebutkan, relasi belum terbentuk.

    “Kalau mengacu ke PKPU, juknis 2019 relawan demokrasi jumlahnya sama. Ada 55 relawan demokrasi,” katanya.

    Biasanya, kata Eka, relawan demokrasi bekerja 3 atau 4 hari sebelum pelaksanaan Pilkada. Saat ini, relawan untuk 4 daerah Pilkada belum bekerja, pihaknya masih menunggu keputusan PKPU.

    KPU Kota Serang menyatakan, rapat evaluasi relawan demokrasi pada pemilu tahun 2019, sebagai salah satu apresiasi bagi para relawan demokrasi karena telah bekerjasama dengan KPU dalam mensosialisasikan tahapan Pemilu kepada masyarakat.

    “Mereka itu kan, namanya relawan, tidak dikasih honor seperti biasa, karena kerjanya juga hanya 3 bulan. Tapi mereka kita apresiasi salah satunya dengan cara seperti ini,” ungkap ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran.

    Adanya relawan demokrasi, diungkapkan olehnya, dinilai efektif. Berkat kerja-kerja para relawan, lanjut dia, partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 mencapai 82 persen.

    “Sangat efektif, karena mereka ini kan menjadi ujung tombak kita. Memang ada di kita namanya PPK, Kpps dan PPS. Nah yang lainnya adalah relawan demokrasi,” tuturnya.

    Rapat evaluasi khusus terkait dengan relawan demokrasi ini, kata dia, membahas salah satunya yaitu mengevaluasi dimana hasil kerja para relawan. Kemudian, diidentifikasi kembali di titik mana ada kekurangan, dan di titik mana ada kelebihan.

    “Ada beberapa basis dalam relawan demokrasi, antara lain basis perempuan, keagamaan, disabilitas, pemula, pemuda dan sebagainya,” terangnya. (MUF)