Kategori: POLITIK

Tujuh Bacalon Walikota Kembalikan Formulir ke NasDem

Helldy Agustian saat mengembalikan formulir pendaftaran ke DPD Nasdem Kota Cilegon, Senin (14/10). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

CILEGON, BANPOS – Sejumlah Bakal Calon (Bacalon) Walikota dan Wakil Walikota Cilegon pada Pemilukada 2020, mengembalikan formulir pendaftaran ke Kantor DPD partai Nasdem Kota Cilegon, di Perum Bumi Rakata Asri, di Kelurahan Ciwedus, Senin (14/10).

Sejumlah calon tersebut diantaranya, Ketua DPW Partai Berkarya Helldy Agustian, tokoh Cilegon Ali Mujahidin, artis ibukota Lian Firman, kader Golkar Iye Iman Rohiman, Ketua fraksi PAN DPRD Banten Dede Rohana Putra, dan Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati, dan sebelumnya Ketua DPD PDIP Kota Cilegon Reno Yanuar juga sudah mengembalikan formulir pendaftarannya kemarin.

Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Banten Helldy Agustian, resmi mengembalikan formulir ke partai Nasdem untuk mengusung dirinya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon pada Pilkada 2020 mendatang. Helldy bersama sejumlah kadernya mengembalikan formulir pendaftaran ke kantor DPD Nasdem, di Komplek Rakarta Cilegon, Senin (14/10).

Dalam kesempatan tersebut, Helldy Agustian mengklaim sudah melakukan pembangunan di Kota Cilegon, terbukti dari adanya empat program yang telah dilakukan Partai Berkarya dalam membangun Kota Cilegon agar menjadi lebih baik lagi.

“Setidaknya ada empat program yang sudah saya laksanakan, diantaranya terbentuknya Yayasan Suara Hati Kita (YSHK), Sanggar Batik Krakatoa Cilegon, perumahan bersubsidi dan telah membangun Gedung Cilegon Creativ Center, yang bertujuan untuk menggali kreativitas anak kota Cilegon,” ujar Heldy, usai pengembalian formulir.

Menurut Helldy, untuk merubah Kota Cilegon agar dapat menjadi lebih baik tidak mudah dilakukan. Namun butuh keberanian dan butuh keseriusan, serta harus keluar dari zona nyaman. Sehingga dengan begitu, kamajuan Kota Cilegon akan mudah dilakukan.

“Pengembalian Formulir pendaftaran untuk Balon Walikota Cilegon pada Pilkada tahun 2020 mendatang ke Partai Nasdem Kota Cilegon, adalah salah satu bukti keseriusan saya dalam mencalonkan diri untuk maju menjadi Walikota Cilegon periode 2020-2025,” tuturnya

Dikatakan Helldy, apabila dirinya terpilih menjadi Walikota Cilegon, maka dirinya mengaku akan bersama-sama dengan partai pendukung dalam memajukan kota Cilegon agar menjadi lebih baik lagi. Dan masyarakat Cilegon dapat hidup lebih sejahtera.

Meski demikian, sampai saat ini dirinya baru menyerahkan Formulir Pendaftaran ke Partai Nasdem dan belum melakukan pendaftaran ke beberapa partai yang lainnya yang telah membuka penjaringan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon. Namun, dirinya mengaku akan segera merapat ke partai yang telah membuka penjaringan untuk melakukan pengambilan Formulir pendaftaran tersebut.

Dibagian lain artis ibukota Lian Firman, mendampingi tokoh masyarakat Kota Cilegon Ali Mujahidin mengatakan, pihaknya mengembalikan formulir bacalon satu paket yakni untuk Walikota dan Wakil Walikota Cilegon. “InsyAllah kita mengusulkan satu paket ke Nasdem,” katanya.

Ia mengungkapkan, alasanya mendaftar ke partai Nasdem karena, Nasdem memiliki visi yang sama yakni perubahan. “Jika Visi nya tidak sama tentu kita tidak akan daftar,” ujar pria yang kerap disapa haji Mumu.

Selain melalui jalur Parpol, lanjut Mumu, pihaknya juga mempersiapkan jalur independent. Pasalnya, pihaknya tahu bahwa keputusan partai ada mekanimsmenya sendiri, karena itu pihaknya akan menghormati apapun keputusan partai. “Namanya kita daftar ke partai kita harus menghormati mekanismenya, Insya Allah jalur independen dan partai sudah kita siapkan,” tuturnya

Disinggung soal rekomendasi yang nantinya akan dipilih oleh partai nasdem, Mumu mengaku akan menghormati segala keputusan partai dan mengikuti mekanisme yang ada. “Partai politik itukan punya mekanisme. Ya namanya kita daftar, kita harus ikuti mekanisme partai politik,” tambahnya.

Senada dengan Haji Mumu, Lian Firman sendiri mengaku masih melakukan persiapan sembari mengikuti prosedur yang ada. “Persiapan masih tetap sama, karena kita mengikuti prosedur yang ada,” kata Lian.

“Visi misinya enggak jauh beda sama kang haji, karena kita satu paket. Sama-sama mengusung perubahan yang lebih baik dan berkualitas,” tutupnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh Tokoh masyarakat Iye Iman Rohiman. Menurutnya, pengembalian formulir tersebut merupakan bukti keseriusannya maju dalam pemilukada Kota Cilegon 2020. Oleh karena itu, sebagai calon eksternal, pihaknya berharap Nasdem mau menjadi kendaraan politik pihaknya pada 2020 mendatang.

“Nasdem adalah salah satu partai yang ada di daerah kita, namun baik wilayah maupun kader banyak keluarga dan teman saya di dalamnya, karena itu alangkah ironisnya jika saya mendaftar ke partai lain sementara Nasdem saya tinggalkan, dan sebaliknya alangkah ironis jika Nasdem mendukung calon dari Ciwandan dan saya ditinggalkan,” tuturnya.

Dibagian lain, Sekretaris DPD NasDem Cilegon Erick Rabi’in mengungkapkan bawa pengembalian formulir pendaftaran penjaringan walikota Cilegon dibuka selama tiga hari dari 13-15 Oktober 2019.

“Rata-rata yang mengembalikan untuk bakal calon walikota (CI), kecuali haji Mumu sama Lian Firman berpasangan, dan pengembalian boleh diwakilkan. Kemudian tahap selanjutnya tanggal 19 Rapat Pleno yang mengembalikan formulir. Nanti kita mengambil tiga nama di serahkan kepada DPW berdasarkan banyak faktor tentunya. Dari semua itu mungkin elektabilitas, popularitas dan lain-lain. Kalau untuk survei segera dilakukan dari masing-masing calon untuk pertimbangan akhir rekom dari DPP,” paparnya. (LUK/RUL)

15 Oktober 2019
Nur Asia Uno Tidak Mencalonkan Diri di Tangsel

Tangkapan layar video pernyataan Nur Asia Uno di akun instagram @sandiuno

TANGSEL, BANPOS – Harapan beberapa masyarakat Kota Tangerang Selatan (Tangsel) kepada Nur Asia Uno untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Kota Tangsel tahun 2020 harus kandas.

Hal ini dikarenakan, istri dari mantan cawapres Sandiaga Uno ini memutuskan tidak maju dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan 2020. Hal tersebut terungkap dalam video yang ditayangkan oleh akun Instagram resmi Sandiaga Uno.

Dalam video tersebut, disebutkan bahwa alasan Nur Asia untuk tidak berpartisipasi adalah, ingin fokus pada kegiatan sosial yang dilaksanakannya saat ini, dengan fokus kepada hak dan perlindungan anak.

“Karena masih banyak anak-anak yang mesti diurus ya, jadi saya harus fokus dengan bidang sosial saya, karena saya punya yayasan,” kata wanita yang akrab dipanggil Mpok Nur tersebut pada Rabu (9/10/2019).

Yayasan yang dimaksud bernama Yayasan Abang Mpok Sahabat Kita (YAMSA), yang bergerak di bidang sosial yang fokus terhadap anak-anak dengan trauma kekerasan dan juga akses pendidikan dan kesehatan.

“Karena masih banyak sekali anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan yang layak dan kesehatan terutama,” ungkapnya.

Dalam video yang sama, Sandiaga menyatakan bahwa keputusan itu merupakan hasil dari diskusi keduanya.

“Akhirnya memutuskan untuk akan fokus di kegiatan sosialnya dan tidak akan maju dalam maju dalam pilwalkot di Tangerang Selatan,” tambah Sandiaga.

Sebelumnya diketahui, kader Partai Gerindra Kota Tangsel memasukkan nama Nur Asia Uno untuk bertarung dalam Pilkada Tangsel 2020. Mencuatnya nama Nur Asia Uno tersebut dibenarkan oleh Sekretaris DPC Gerindra Kota Tangsel, Yudi Budi Wibowo.

“Jadi kader dan relawan Gerindra di Tangsel sebagian besar mengusulkan nama Bu Nur Asia Uno untuk diserahkan ke DPP Gerindra, agar mendapatkan rekomendasi dari DPP maju di Pilkada Kota Tangsel,” ungkapnya.

Yudi mengatakan, bahwa nama Nur Asia Uno tersebut saat ini masih dalam tahap usulan saja. Dan belum keputusan akhir tetap ada di DPP Partai Gerindra nantinya.

“Dukungan dari bawah cukup kuat, tapi ketika ditanyakan langsung ke Bang Sandiaga soal nama Bu Nur Asia tadi, Bang Sandiaga Cuma senyum-senyum aja. Kan biar bagaimanapun restu keluarga terutama suaminya sangat diperlukan,” jelasnya.

Ditanya lebih lanjut mengenai mencuatnya nama Nur Asia Uno tersebut, Yudi mengatakan bahwa saat ini proses mencari kader terbaik untuk dicalonkan di Pilkada 2020 masih berjalan. Dan tiba-tiba banyak kader dan relawan yang menginginkan Nu Asia Uno maju di Pilkada Tangsel.

“Jadi itu, kita kan masih menampung suara kader, relawan dan simpatisan Gerindra untuk mengusulkan siapa sekitarnya yang harus diusung dari Gerindra di Pilkada ini. dan tiba-tiba saja banyak permintaan untuk mengusung Bu Nur,” katanya. (PBN)

10 Oktober 2019
Demi Kemajuan Masyarakat Cilegon, Iye Serius Nyalon Walikota

Tokoh Cilegon Iye Iman Rohiman (tengah), bersama Ketua Tim Dulur Haji Iye, Agus Fauzi (kiri), Juru bicara Dulur Haji Iye, Fadli Kristiandi (kanan) saat memberikan keterangan kepada awak media, Rabu (9/10).
LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

CILEGON, BANPOS – Tokoh Kota Cilegon yang sekaligus mantan anggota dewan Kota Cilegon dua periode dari Partai Golkar Kota Cilegon, serius akan maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 mendatang. Demikian disampaikan, Ketua Tim Relawan Dulur Haji Iye, Agus Fauzi di salah satu Hotel di Kota Cilegon, Rabu (9/10).

Agus menyampaikan, haji Iye Iman Rohiman serius akan mencalonkan diri sebagai Walikota Cilegon pada Pemilihan Pilkada tahun 2020 mendatang. Dimana, keseriusan haji Iye itu terbukti dari terbentuknya relawan Dulur Haji Iye di Kota Cilegon.

Oleh karena itu, lanjut Agus, setelah terbentuknya tim relawan ini. “Tahapan selanjutnya adalah akan melakukan tahapan-tahapan dan konsolidasi dengan sejumlah tokoh dan seluruh partai yang ada di Kota Cilegon,” katanya kepada awak media, Rabu (9/10).

Agus mengungkapkan, besok pagi (hari ini-red) sekitar pukul 14.00 WIB. Tim relawan dulur Haji Iye akan menyambangi kantor DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Cilegon untuk mengambil formulir pendaftaran pencalonan Walikota Cilegon periode tahun 2020-2025.

“Karena, mulai besok (hari ini-red) Partai PAN akan mulai membuka penjaringan untuk Calon Walikota Cilegon,” ujarnya.

Sementara itu, Bakal Calon (Balon) Walikota Cilegon haji Iye Iman Rohiman menyampaikan, tujuan dirinya mencalonkan diri sebagai walikota Cilegon pada Pilkada mendatang semata-mata untuk kemajuan masyarakat Kota Cilegon.

“Bukan untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk kemajuan Kota Cilegon,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu alasan dirinya ingin mencalonkan diri sebagai Walikota Cilegon adalah karena, Kota Cilegon memiliki potensi perdagangan dan jasa yang cukup pesat. Dimana hal itu terlihat dari meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cilegon.

Oleh karena itu, dirinya berharap pada pilkada 2020 nanti dirinya dapat terpilih menjadi Walikota Cilegon untuk periode 2020-2025 nanti. “Sehingga dengan begitu, dirinya akan memiliki kewenangan penuh dalam meningkatkan Kota Cilegon lebih baik lagi,” tandasnya. (LUK/RUL)

9 Oktober 2019
Majelis Rakyat Papua Tidak Jelas, PRD Tawarkan Dewan Rakyat Papua

Ketua PRD Banten Achmad Herwandi saat menjadi narasumber di Coloni Lebah, Selasa (8/10/2019)

SERANG, BANPOS – Otonomi khusus yang dilaksanakan di Papua dirasa belum maksimal dan tidak menunjukkan adanya perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini mengakibatkan, konflik-konflik terus terjadi setiap tahunnya di bumi Cendrawasih tersebut.

Menurut Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Banten Achmad Herwandi, dari acara musyawarah besar mahasiswa dan pemuda Papua yang digelarnya beberapa waktu lalu di Yogyakarta, muncul tiga rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi solusi perdamaian di Papua.

“Yang pertama adalah penarikan militer, kedua adalah dialog seluas-luasnya dengan warga asli Papua, dan terakhir adalah dibentuknya Dewan Rakyat Papua,” ujar pria yang akrab dipanggil Endi ini saat menjadi narasumber dalam diskusi bulanan dengan tema ” “Konflik Resolusi, Demokrasi dan Suara Kaum Miskin,” di Coloni Lebah Serang, Selasa (8/10/2019).

Dewan Rakyat Papua (DRP) ini dirasa harus memiliki kewenangan yang lebih daripada Majelis Rakyat Papua (MRP) yang sudah ada sebelumnya. Endi mengatakan, keberadaan MRP dirasa masih tidak jelas fungsinya.
“Jadi lebih mirip lembaga stempel saja,” ungkapnya.

DRP sendiri diharap dapat menjadi solusi agar masyarakat Papua dapat menjadi subjek dalam pembangunan. Endi menyatakan, dalam diskusi-diskusi yang dilakukan, ternyata pembangunan di Papua juga dapat menjadi akar konflik, dikarenakan masyarakat hanya menjadi objek saja.

“DRP nanti akan diisi oleh perwakilan suku adat dan juga anggota DPRD terpilih, yang nantinya akan berperan dalam membuat kebijakan,” tandasnya. (PBN)

8 Oktober 2019
Akademisi Sebut Peran Pemda dalam Peningkatan Konflik

Akademisi Untirta Ail Muldi saat menjadi narasumber di Coloni Lebah, Selasa (8/10/2019)

SERANG, BANPOS – Pascareformasi, jumlah konflik yang termanifest meningkat, hal tersebut berdasarkan hasil dari laporan Konsorsium Pembangunan Agraria (KPA).
Sedangkan berdasarkan riset yang dilakukan oleh Bank Dunia, peningkatan-peningkatan konflik tersebut terjadi akibat tingginya konsesi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Alam kepada perusahaan.

Demikian yang disebutkan oleh Akademisi Untirta Ail Muldi dalam diskusi bulanan bertajuk “Konflik Resolusi, Demokrasi dan Suara Kaum Miskin,” di Coloni Lebah Serang, Selasa (8/10/2019).

“Terdapat tiga aktor yang ada dalam konflik-konflik saat ini, yaitu Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat lokal,” ujar Ail.

Peran Pemda dalam konflik tersebut, dianggap karena belum modernnya pengelolaan pemerintah dalam rangka mencari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga lebih berfikir singkat dalam meningkatkannya.

“Pasca-otonomi daerah, pemda cenderung memudahkan investasi. Akhirnya berdampak terhadap marginalisasi masyarakat lokal yang menjadikan SDA sebagai sumber penghidupan,” terangnya.

Dengan adanya hal tersebut, pada akhirnya muncul konflik antara masyarakat dengan pemda maupun perusahaan. Beberapa konflik tersebut banyak diisi dengan kekerasan, baik dalam menyampaikan pendapat, maupun saaat pengamanannya.

“Dalam menyelesaikan konflik ada tiga cara, dari persuasif, kohersif atau reward. Namun beberapa konflik yang terjadi dengan kekerasan, dirasa rasional dengan alasan mengganggu penghidupan masyarakat,” jelasnya.

Ia mencontohkan dalam kasus penambangan pasir di Kecamatan Pontang Kabupaten Serang. Dimana proses konflik sudah sampai aksi radikal.

“Ada dua solusi dalam menyelesaikan konflik yang saya tawarkan, pertama adalah dialog konstruktif, yang kedua adalah penyelesaian melalui pihak ketiga,” paparnya. (PBN)

8 Oktober 2019
Encop Ajak Seluruh Elemen Bergerak dalam Otonomi Daerah

Anggota DPRD Banten Encop Sofia saat berdiskusi di Coloni Lebah, Serang, Selasa (8/10/2019)

SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Banten dari Fraksi Gerindra Encop Sofia menyatakan, seluruh elemen saat ini harus terus bergerak. Baik dari struktural maupun di akar rumput masyarakat.

“Kita tidak boleh berhenti bergerak, karena kalau kita berhenti bergerak, berarti kita mati,” ujar Encop pada saat diskusi bulanan dengan tema “Konflik Resolusi, Demokrasi dan Suara Kaum Miskin,” di Coloni Lebah Serang, Selasa (8/10/2019).

Walaupun saat ini Encop tergabung dalam struktural DPRD, namun ia mengaku bahwa demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil, baik yang diwakili oleh LSM maupun mahasiswa dan kelompok masyarakat merupakan hal yang baik.

“Saya justru senang ada demonstrasi di DPRD. Karena saya menganggap hal tersebut bukan mendemo saya sebagai individu, tapi mendemo kebijakan,” jelasnya.

Menurutnya, dalam kerja DPRD yang kolektif kolegial, bisa saja ada masukan kebijakan yang tercecer, atau suara yang belum terwakilkan dengan baik. Namun hal tersebut bukan berarti menjadi alasan untuk antipati terhadap organisasi struktural pemerintahan.

“Walaupun sering tidak berpihak terhadap rakyat, tapi kita harus lihat satu persatu orang-orangnya untuk diajak bergerak bersama. Tidak dalam satu gerakan, tapi outputnya sama,” ujar Encop.

Adanya otonomi daerah sebenarnya telah memberi ruang untuk seluruh partisipasi masyarakat juga dengan adanya transparansi. (PBN)

8 Oktober 2019
Masih Dendam, Gerindra Ogah Usung Keluarga Dimyati di Pilkada 2020

Desmond J Mahesa.
SERANG, BANPOS – DPD Gerindra Banten menutup pintu rapat-rapat untuk Bupati Pandeglang Irna Narulita masuk melalui partainya sebagai calon bupati pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Alasanya, Irna yang merupakan ibu kandung dari Anggota DPR RI, Rizky Aulia Rahman Natakusumah dianggap telah menghalangi kampanye Prabowo Subianto pada saat Pilpres lalu.

Ketua DPD Gerindra Banten Desmond J Mahesa di kediamannya di Kompleks Depag, Ciwaru, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Minggu (6/10) malam mengatakan, jika harus memilih mendukung antara keluarga Mulyadi Jayabaya (JB) atau Dimyati Natakusumah, maka pihaknya akan memilih JB.

“Pasti dukung keluarga Jayabaya, kalau kita tidak mengusung sendiri, bukan keluarga Dimyati. Pasti lah, masa kita nggak melawan. Kalau di Pandeglang perintahnya lawan,” katanya.

Diketahui, M Nabil Jayabaya merupakan putra kelima mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya. Nabil telah menyatakan keseriusannya untuk maju di Pilkada Pandeglang dengan ikut penjaringan di PDIP belum lama ini. Yang bersangkutan juga telah mengambil formulir penjaringan di Nasdem.

Sementara Irna Narulita merupakan calon petahana yang juga istri dari mantan Bupati Pandeglang Dimyati Natakusumah. Sama dengan Nabil, Irna juga ikut dalam penjaringan di PDIP dan Nasdem Pandeglang.

Dikatakan Desmond, salah satu yang menjadi alasan keengganannya mendukung Irna dikarenakan rekam jejaknya saat pilpres. Apa yang terjadi saat itu dinilainya sebagai sebuah catatan yang tak baik bagi Gerindra.

“Bagi kita jelas, pada saat Pak Prabowo kampanye di sini (Banten, red), Irna tidak mengizinkan mendarat di lapangan mereka. Masa saya kompromi, kalau tidak ada calon kita tidak usah nyalonin orang. Kosong-kosong enggak apa-apa kita,” ungkapnya.

Untuk diketahui, peristiwa itu terjadi saat pasa kampanye pilpres, tepatnya pada Sabtu (16/3). Pada dari itu, Prabowo dijadwalkan menggelar safari politik di Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Namun, kunjungannya ada insiden kecil yang membuat Prabowo harus menempuh jalur darat dari Serang ke Pandeglang. Gara-garanya helikopter yang ditumpangi Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak diizinkan mendarat di Alun-alun Pandeglang.

Untuk kepastian siapa yang akan diusungnya pada Pilkada Pandgelang, mantan aktivis 98 itu menegaskan akan diambil dari hasil penjaringan. Tahapan seleksi itu diakuinya akan dibuka dalam waktu dekat ini.

“Secepatnya karena SK (surat keputusan) sudah saya tanda tangani tinggal mereka (Gerindra kabupaten/kota, red) mengumumkan. Bulan ini, sebelum tanggal 20 pasti ada,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, penjaringan dimaksudkan dalam rangka mencari sosok yang memiliki kapasitas. Sosok yang memiliki daya tarung untuk menang. Sebab diakuinya, banyak orang ingin ikut penjaringam tapi tidak paham cara meraih target yang diinginkan partai.

Disinggung apakah Gerindra juga menyiapkan kader internal untuk menghadapi Irna, Desmond tak menampiknya. “Kader (internal) di Pandeglang pada dasarnya oke, cuma tinggal kita berhitung bisa kalahkan incumbent enggak, itu saja. Siapa saja yang mau mendaftar bisa mengalahkan keluarga Dimyati enggak,” tuturnya.

8 Oktober 2019
Embay Harap Usul Dewan Rakyat Papua Diajukan Melalui DPR

Tokoh Masyarakat Banten Embay Mulya Syarief menyatakan, usul penyelesaian konflik melalui pembentukan Dewan Rakyat Papua (DRP) harus diajukan dengan tahapan yang sudah ditentukan.

“Saya rasa kita punya mekanismenya, silahkan ajukan hal tersebut melalui DPR,” ujar pria yang juga merupakan Ketua Forum Kebangsaan.

Embay menyatakan, usul tersebut harus dibahas ditingkat pusat. Sedangkan menurutnya, saluran tersebut dapat diperkuat juga melalui legislator (DPD) yang berasal dari Papua.

“DPR kan yang membuat aturannya. Disana juga ada legislator asal Papua. Selama disetujui, why not,” tegasnya.

Sebelumnya, Mantan Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Arki memberikan usul adanya pembentukan Dewan Rakyat Papua sebagai salah satu upaya untuk meredam konflik berulang di Papua.

“Dewan Rakyat Papua ini merupakan perwujudan sila ke 4. Jadi diisi oleh perwakilan dari suku, marga dalam legislatif. Dengan itu, mereka dapat ikut bersama-sama membuat kebijakan untuk daerahnya masing-masing,” jelas Arki saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua.” (PBN)

5 Oktober 2019
Wartawan Diharap Memegang Kode Etik dalam Memberitakan Konflik Papua

Suasana Diskusi Publik PWKS “Jurnalisme Konflik Papua.”

Wakil Ketua Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten Wahyu Arya mengatakan bahwa wartawan harus memegang teguh Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya.

Dalam kode etik itu sudah ada rambu-rambu yang harus ditaati oleh jurnalis dalam setiap memberitakan sebuah peristiwa.

Wahyu pun menyebutkan salah satu pasal dalam Kode Etik Jurnalistik yang sebaiknya dipegang teguh wartawan saat memberitakan konflik Papua.

“Dalam Pasal 8 disebutkan Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani,” katanya saat menjadi narasumber diskusi Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) dengan tema “Jurnalisme Konflik Papua,” Jumat (4/10/2019).

Ia menegaskan, dalam memberitakan apapun, jurnalis juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang akan dirasakan oleh masyarakat.

“Sebab itu, jangan hanya mencari booming atau traffic saja,” jelasnya.

Ia memaparkan juga terkait dua genre jurnalisme dalam masalah konflik tersebut. Yang pertama adalah jurnalisme perang yang memberitakan secara detail kondisi perang, dengan tujuan meningkatkan kemarahan dari publik.

“Namun ada juga jurnalisme damai. Jenis ini lebih memaparkan kepada dampak-dampak akibat konflik, yang diharapkan akan mewujudkan perdamaian,” tandasnya. (PBN)

4 Oktober 2019
DPRD Banten Harap Media Dahulukan Kepentingan Bangsa

Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra Yudi Budi Wibowo (memegang mik)

SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra Yudi Budi Wibowo mengatakan bahwa kebebasan yang dimiliki pers bukan kebebasan yang tidak terbatas. Kebebasan pers dibatasi oleh kepentingan bangsa. Sehingga ketika ada konflik pers hendaknya jangan memberitakan jumlah korban, bagaimana korban terluka atau meninggal dunia, karena itu hanya akan memperkeruh situasi.

Ia juga menyarankan kepada pemerintah ketika ada konflik jangan diselesaikan dengan kekerasan tetapi dengan dialog dan mencari akar permasalahan sesungguhnya sehingga penyelesaiannya benar-benar dapat tuntas. Karena itu ia berpendapat militer harus ditarik dari Papua.

“Harapan saya temen-temen jurnalis menjadi garda terdepan pemberitaan konflik tetapi dibungkus dengan pemberitaan yang sejuk,” kata Yudi saat diskusi mingguan bertema “Jurnalisme Konflik Papua” yang digelar Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Jumat (4/10).

Yudi mengatakan bahwa sudah berpuluh-puluh tahun terjadi akulturasi di Papua. Sudah cukup lama masyarakat dari pulau lain hidup bersama masyarakat Papua bahkan ada juga yang sudah beranak pinak dengan warga Papua. Karena itu ia mengaku tidak habis pikir mengapa bisa terjadi konflik di Papua. Ia juga mengaku tidak tahu apakah dalam konflik Papua ini ada konflik ekonomi, politik, atau konflik lainnya.

“Papua itu seksi. Semuanya ada. Kekayaan alam, kekayaan budaya, geografis. Sampai Belanda pun di KMB (Konferensi Meja Bundar-red) mempertahankan Papua ingin menjadi wilayah mereka,” katanya.

Terkait pemberitaan adanya warga Banten yang saat ini sedang berada di Papua. Ia berharap, jurnalis dapat mengangkatnya dengan tujuan yang mengedepankan sisi sosial. “Kita memang harus membantu saudara kita yang ada di Papua tersebut untuk dijemput oleh pemerintah, namun upayakan dengan bahasa yang lebih sejuk,” tandasnya. (PBN)

4 Oktober 2019