BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • BEM Faperta Untirta Datangi Kementan RI, Sampaikan Masalah Pertanian Banten

    BEM Faperta Untirta Datangi Kementan RI, Sampaikan Masalah Pertanian Banten

    Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, saat melakukan sosialisasi UU KHIT dan UU SBPB bersama mahasiswa pertanian se Indonesia, Jumat (27/9).
    Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, saat melakukan sosialisasi UU KHIT dan UU SBPB bersama mahasiswa pertanian se Indonesia, Jumat (27/9).

    SERANG, BANPOS – Kementerian Pertanian (Kementan) mengundang mahasiswa pertanian seluruh Indonesia, untuk menghadiri kegiatan sosialisasi RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tanamam (KHIT) serta RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (SBPB), yang disahkan DPR-RI tepat pada Hari Tani Nasional (HTN) 24 September yang lalu.

    Meskipun tidak leluasa dalam berdiskusi terkait dengan sosialisasi RUU tersebut, karena keterbatasan waktu, mahasiswa pertanian tetap menyampaikan protesnya terkait beberapa pasal, yang cenderung tidak pro terhadap rakyat tani.

    Ketua BEM Faperta Untirta, M. Irfan Oktiyan, saat ditemui di Untirta menuturkan bahwa pada pertemuan itu, ia berpendapat pemerintah sangat lambat melibatkan mahasiswa dan masyarakat, untuk ikut serta berpendapat dalam perumusan RUU tersebut.

    “Padahal pelibatan mahasiswa dan masyarakat bertujuan agar dalam RUU tersebut, tidak terkandung hal-hal yang merugikan Masyarakat Tani,” katanya kepada BANPOS, Jumat (27/9).

    Selain sosialisasi RUU SBPB dan RUU KHIT, lanjut Irfan, Menteri Pertanian pun mengajak mahasiswa pertanian seluruh Indonesia, untuk berdialog menyampaikan aspirasi masyarakat tani di setiap daerahnya masing-masing.

    “Dalam RUU SBPB terdapat pasal yang menegaskan dalam perlindungan lahan pertanian, namun di daerah terkhusus di Banten justru Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) masih belum jelas lokasi lahan yang dilindunginya. Artinya, terdapat ketidaksinkronan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan peraturan,” katanya.

    Kendati demikian, ia mengapresiasi tindakan Kementan yang berupaya untuk mendengarkan aspirasi masyarakat melalui mahasiswa pertanian.

    “Namun harapan saya kedepannya, Kementan harus bisa menyediakan waktu khusus yang leluasa untuk mengajak Mahasiswa Pertanian Indonesia berdiskusi dengan Kementan, terkait regulasi Pertanian agar terciptanya regulasi yang pro terhadap masyarakat tani,” lanjutnya.

    Mahasiswa Pertanian Untirta, Arip, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan, RUU SBPB banyak pasal yang mengatur pidana untuk petani dan pelaku usaha. Sementara, untuk pemerintah hanya terdapat satu pasal sanksi saja.

    “Ini yang kami kritisi. Pun ada juga yang aneh dalam RUU SBPB ini, yaitu pada pasal 109 yang berbunyi setiap orang yang mengalihfungsikan lahan ditetapkan sebagai lahan budidaya pertanian, dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar,” katanya.

    Sedangkan dalam UU no 41 tahun 2009 pasal 73, ujar Arip lagi, apa bila pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian lahan pertanian berkelanjutan,  dipidana dengan pidana penjara satu sampai 5 tahun, dan denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

    “Namun dalam RUU SBPB ini tidak diatur untuk pejabat pemerintah terkena pidana. Padahal di UU no 41 tahun 2009 itu jelas-jelas diatur,” ucapnya.

    Arip pun menyampaikan bahwa program Kementan perihal Banten menjadi lumbung jagung Indonesia, tidak ada pengawalan sampai saat ini. Sebab hasil jagung yang ditanam tidak mendapatkan pasar yang baik, sehingga banyak tanaman jagung yang terbengkalai.

    “Beberapa aspirasi yang kami sampaikan langsung kepada Pemerintah Pusat, dalam hal ini Menteri Pertanian, masih belum mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sehingga kami harus terus mengawal segala kebijakan yang ada di Pemerintahan Daerah untuk memperjuangkan kesejahteraan petani,” tandasnya. (DZH)

  • Jelang Pilkada 2020, KPU Kota Cilegon Mulai Sosialisasi

    Jelang Pilkada 2020, KPU Kota Cilegon Mulai Sosialisasi

    Sosialisasi hasil pemilu tahun 2019 dan tahapan Pilkada tahun 2020, di Kecamatan Cilegon, Kecamatan Jombang, Kecamatan Purwakarta, dan Kecamatan Grogol, Jumat (27/9). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

    CILEGON, BANPOS – Jelang tahapan Pilkada 2020 lima komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon berbagi tugas melakukan sosialisasi tahapan Pilkada serentak 2020 di delapan Kecamatan di Kota Cilegon.

    Dengan turut mengerahkan seluruh staf dan pegawai KPU, komisioner yang dibagi dalam dua kelompok itu secara berbarengan mendatangi empat Kecamatan selama dua hari sejak Rabu (25/9).

    “Intinya dalam kunjungan ke kantor kecamatan itu kita membahas dua hal. Yang pertama yakni evaluasi pemilu serentak 2019 lalu dan kita juga sosialisasikan proyeksi tahapan-tahapan Pilkada 2020. Jadi kepada seluruh stakeholder yang di bawah, kita sampaikan hasil evaluasi kita sendiri, kita juga ingin menyerap aspirasi untuk kita jadikan konsep penyempurnaan pelaksanaan Pilkada nanti,” ungkap Ketua KPU Cilegon, Irfan Alfi di ruang kerjanya, Jumat (26/9).

    Dikatakan Irfan, kendati tematik perhelatan pesta demokrasi yang berbeda, namun isu-isu konkret menyangkut proses dan tahapan tetap menjadi bagian hal penting yang juga perlu diketahui publik.

    “Ya isunya masih seputar pencalonan, pemutakhiran data pemilih, juga menyangkut penyelenggara adhoc yang ada di bawah, yah yang seperti itulah yang coba kita serap. Seperti beban kerja saat pileg kemarin, ya kan? itu juga yang dikeluhkan sebagian besar orang. Makanya kita ingin membangun konsep standarisasi yang lebih layak, sehingga tidak membebani dan menguras energi,” terangnya.

    Sosialisasi itu turut melibatkan berbagai unsur masyarakat di setiap Kecamatan. Dijelaskan Irfan, seluruh informasi yang diperoleh pihaknya akan diformulasikan secara bertahap dan diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada KPU RI.

    “Memang kalau proses penghitungan Pilkada saya kira tidak terlalu berat bila dibandingkan Pileg lalu. Tapi kan dari sisi yang lain, karena ini politis ya bisa jadi juga akan menguras beban itu. Makanya kita juga sampaikan seluruh pointer-pointer penting tahapan utama Pilkada di setiap bulannya mulai Oktober, apa saja kegiatan krusialnya. Agar mereka juga bisa menyampaikan ke masyarakat luas,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Tatap Pilkada 2020, Helldy Agustian Terus Jajaki Lobi Politik

    Tatap Pilkada 2020, Helldy Agustian Terus Jajaki Lobi Politik

    Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Banten, Helldy Agustian / RULIE SATRIA

    CILEGON, BANPOS – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Berkarya Banten, Helldy Agustian mengaku memang saat ini pihaknya lebih berhati-hati dalam mengikuti Pilkada Cilegon 2020 mendatang.

    Belajar dari pengalaman pilkada sebelumnya, kata Helldy, memang fenomena lobi politik tingkat atas serta borong partai menjadi perhatian serius.

    Sebab itu, guna mengantisipasi lobi-lobi politik di tingkat pengurus pimpinan pusat (DPP), Helldy menyatakan bakal melibatkan pengurus DPP Berkarya seperti Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

    “Sekarang kan saya tidak sendirian, diatas kan ada pak Tommy Soeharto, ada Pak Priyo (Sekjen Partai Berkarya-red). Otomatis kita akan minta bantuan beliau, secara struktural partai kan seperti itu,” kata Helldy saat berbincang dengan awak media di Gedung Creative Center Batik Krakatoa, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Rabu (25/9).

    Dengan demikian, kata Helldy, sementara ini pihaknya masih melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol dan tokoh yang memiliki visi misi dan tujuan yang sama.

    “Kita melihat dulu, ada tidak orang-orang atau partai yang punya visi dan pemikiran serta tujuan yang sama. Kita kan memang masih punya kekurangan, yakni belum cukup kursi untuk mencalonkan diri, tapi kalau kita langsung ke atas tapi tidak ada orang yang punya tujuan yang sama kan susah juga, namun yang pasti kita akan melakukan lobi-lobi politik tingkat atas,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Koalisi PDIP dan Gerindra Kritisi Alokasi Anggaran Kota Tangerang

    Koalisi PDIP dan Gerindra Kritisi Alokasi Anggaran Kota Tangerang

    TANGERANG, BANPOS – DPRD Kota Tangerang menggelar rapat Paripurna terkait penyusunan RAPBD yang diajukan Pemerintah Kota Tangerang. Dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kota Tangerang pada, Selasa (24/9), Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangerang mengkritisi perihal penyusunan RAPBD 2020 yang diajukan.

    Juri bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Tangerang Sumarti mengatakan bahwa pihaknya meminta penjelasan tentang perbedaan penyebutan jumlah anggaran pendidikan.

    “Apakah Rp1,64 triliun sebagaimana nota keuangan yang disampaikan atau Rp761 miliar seperti data dalam lampiran. Sebab, sebagaimana yang diamanahkan dalam UU Sisdiknas Pasal 49 bahwa anggaran mutu dan kualitas pendidikan harus teralokasikan minimal 20 persen dalam APBD,” ujar Sumarti.

    Selain mengkritisi sektor pendidikan, Fraksi PDI Perjuangan juga mengkritisi dalam rancangan bidang kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp385 miliar.

    “Fraksi PDIP mendorong pemerintah untuk serius mewujudkan pelayanan prima terhadap penyelenggaraan jaminan sosial dan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas ataupun rumah sakit,” katanya.

    Sumarti juga mengatakan, ihwal target Pemkot Tangerang dalam mengentaskan kemiskinan sebesar 4,26 persen pada 2020, diketahui bersama model pertumbuhan ekonomi masih menjadi paradigma dalam strategi mengurangi kemiskinan. Padahal, kata Sumarti, persoalan kemiskinan di perkotaan adalah tingginya ketimpangan kepemilikan aset ekonomis.

    “Oleh sebab itu, kami akan mendorong terus agar Pemerintah kota Tangerang untuk fokus dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan program-program SKPD terkait. Agar tepat sasaran, karena PDIP berkepentingan untuk memastikan pemerataan ekonomi terwujud dalam penggunaan APBD 2020,” imbuh Sumarti.

    Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong agar Pemerintah kota Tangerang agar lebih cepat dalam mengkoordinasikan program di antara OPD. Perlu adanya leading sektor agar tidak terjadi duplikasi program pengentasan kemiskinan di lebih satu instansi. Hal ini agar terukur kualitas manfaat dan target program.

    “Contoh antara UKM dengan Dinsos masing-masing memiliki program pembinaan kesehatan masyarakat,” tuturnya.

    Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Tangerang Junadi, bahwa pihaknya mempertanyakan tentang anggaran kesehatan yang rencananya hanya dialokasikan 8 persen. Hal ini tidak sesuai dengan UU 23/2014 yang seharusnya 10 persen.

    Kami mempertanyakan pendataan aset daerah Kota Tangerang, khususnya terhadap bangunan Posyandu pada proram 1.000 Posyandu yang telah direalisasikan, “namun sangat disayangkan dikarenakan telah berubah fungsi, salah satu contohnya yang di wilayah Poris Indah,” ucapnya.

    Selain itu, Gerindra juga mendorong Pemkot Tangerang untuk melakukan percepatan pembangunan Puskesmas di setiap tingkat wilayah kecamatan, karena kondisi masyarakat sangat membutuhkan pelayanan rawat inap.

    Disamping itu Gerindra juga akan mendorong  agar warga yang berkebutuhan khusus juga diperhatikan agar menerima pelayanan pendidikan.

    “Kami sampaikan juga tentang penambahan-penambahan rambu-rambu lalu lintas di titik jalan raya yang sering menimbulkan kemacetan dan kecelakaan. Selain itu, kami berharap agar fasilitas parkir dapat dikelola dengan baik sehingga menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan bertambah,” ujarnya. (sug/pbn)

  • Anggota DPRD Kota Cilegon Harus Satu Warna

    Anggota DPRD Kota Cilegon Harus Satu Warna

    CAPTION FOTO: Tiga pimpinan DPRD Kota Cilegon periode 2019-2024, resmi dilantik dalam pengucapan sumpah janji di Rapat Paripurna DRPD Cilegon, Rabu (25/9) / RULIE SATRIA

    CILEGON, BANPOS – Tiga pimpinan DPRD Cilegon periode 2019-2024 resmi dilantik. Pelantikan dan sumpah janji pimpinan dewann itui dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Ruang Rapat Paripurna, oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, Sigit Triyono, Rabu (25/9).

    Ketiga pimpinan tersebut diantaranya, Endang Efendi sebagai Ketua DPRD dari Partai Golkar, Sokhidin sebagai Wakil Ketua I dari Partai Gerindra dan Nurotul Uyun dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai Wakil Ketua II.

    Ketua Dewan, Endang Efendi mengatakan dirinya bersama dua pimpinan lainnya serat seluruh anggota dewan akan segera tancap gas untuk bekerja. Mengingat setelah pelantikan 40 anggota dewan pasda 4 September lalu, belum bisa maksimal bekerja karena pimpinan DPRD masih sementara.

    “Setelah pelantikan pimpinan dewan definit ini, seluruh anggota dewan sudah siap bekerja untuk rakyat. Serta bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka mengawal pembangunan,” ujar Endang Efendi kepada sejumlah media, kemarin.

    Endang menyatakan, pelantikan dan sumpah janji jabatan tiga pimpinan DPRD Cilegon tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Banten nomor 170.05/Kep.276-Huk/2019 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kota Cilegon periode 2019-2024.

    Sebelumnya mengungkapkan baik dirinya Sokhidin dan Nurrotul Uyun diusulkan dari partainya masing- masing. Nama Endang Efendi melalui Surat Keputusan DPP Partai Golkar Nomor: R-1032/GOLKAR/IX/2019 tanggal 12 September, Sokhidin melalui surat DPP Partai Gerindra nomor 08-265/KPTS/DPP-GERINDRA/2019 tanggal 23 Agustus 2019, dan Nurotul Uyyun melalui surat nomor: 08/D/REK/WD3-PKS/2019 tanggal 21 Agustus 2019.

    Setelah dirinya dan dua pimpinan dewan dilantik, mengharapkan do’a dan dukungan masyarakat Kota Cilegon untuk terus berupaya dan bekerja secara maksimal dalam rangka mendorong cita cita bersama mensejahterakan rakyat.

    “Semangat kami bekerja untuk rakyat langsung kita lakukan adalah salah dengan langsung menggelar Rapat Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD usai pelantikan pimpinan dewan definitif ini,” tandas Politisi Partai Golkar ini.

    Sementara Wakil Walikota Cilegon, Ratu Ati Marliati yang turut hadir dalam Rapat Paripurna Sumpah Janji Pimpinan DPRD mengungkapkan selamat bekerja dan dirinya yang mewakili Walikota CIlegon, Edi Ariadi siap untuk membangun sinergi kemitraan yang harmonis dengan DPRD.

    Ati berharap agar sinergitas antara deawan dengan pemerintah terus ditingkatkan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan. Dengan sinergi yang terbangun maka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan mudah dicapai.

    “Walaupun DPRD yang terpilih dari berbagai partai politik, tapi saya ingin DPRD menjadi satu warna dan satu kepentingan, yaitu kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon,” kata Ratu Ati, saat memberikan sambutan dalam rapat paripurna pelantikan Ketua DPRD Kota Cilegon, Rabu (25/9).

    Ratu Ati juga mengajak kepada DPRD Kota Cilegon untuk menyelesaikan prioritas daerah yang telah ditetapkan di Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Pasalnya, selama ini hubungan yang sudah terjalin cukup baik dan harmonis, sehingga memberikan kontribusi dan prestasi hingga tingkat nasional.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendi mengatakan, pihaknya sudah menargetkan Pembentukan tata tertib dewan akan selesai pekan depan. “Besok paripurna tata tertib, intinya kita berjalan sesuai mekanisme, saya targetkan  minggu depan selesai,” ujarnya.

    Sedangkan terkait Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Endang menungkapkan, alat kelengkapan dewan tersebut tidak akan terbagi secara rata, karena fraksi ada delapan sementara alat kelengkapan dewan hanya enam, oleh karena itu harus ada komunikasi antar fraksi dan antar partai. Pasalnya, pimpinan alat kelengkapan dipilih oleh anggotanya.

    Kendati demikian, Ia juga menegaskan, bahwa partai akan legowo dan tidak akan mengambil posisi pimpinan alat kelengkapan dewan lebih dari satu.

    “Saya jamin, walaupun kursinya sepuluh tapi Golkar akan legowo, tidak akan mengambil kursinya dua atau tiga,” tandasnya. (LUK/BAR/RUL)

  • Disebut Gerakan Moral, Akademisi Banten Dukung Aksi Mahasiswa

    Disebut Gerakan Moral, Akademisi Banten Dukung Aksi Mahasiswa

    Akademisi Banten mendukung gerakan moral mahasiswa

    Aksi mahasiswa mendapatkan berbagai dukungan dari kalangan akademisi kampus. Beberapa dosen tercatat mengizinkan mahasiswanya untuk turut serta dalam aksi demonstrasi, seperti yang dilakukan oleh akademisi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

    Abdul Hamid

    Akademisi Fisip Untirta Abdul Hamid mengatakan, kondisi saat ini dapat menjadi salah satu laboratorium bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliahnya untuk dapat mengamati secara langsung dinamika demokrasi di Indonesia.

    “Saya tidak mengerahkan anak-anak untuk demo, tapi saya ingin anak-anak memiliki sensitifitas dan kemudian bisa melihat dan belajar, mulai dari tuntutan mahasiswa itu apa, dan mengorganisasi massa itu bagaimana, itu hal yang menarik untuk diamati,” ujar dosen pengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Politik tersebut.

    Ketika ditanyakan, apakah mendukung gerakan mahasiswa terkait penolakan beberapa RUU yang sedang dibahas saat ini. Pria yang akrab dipanggil Abah tersebut mengatakan, mahasiswa menjadi pelaku sejarah dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.

    “Saya berharap mahasiswa tersebut dapat memahami substansi dari aksi tersebut, sebagai bentuk partisipasi politik murni karena kegelisahan mereka terhadap tindakan DPR di akhir masa jabatan yang terkesan terburu-buru dalam menetapkan beberapa UU,” jelas pria yang akrab dipanggil Abah tersebut.

    Ia menjelaskan, beberapa RUU yang ditetapkan juga cenderung bertentangan dengan harapan masyarakat, seperti revisi UU KPK dan yang lainnya.

    “Prinsipnya, saya senang ketika mahasiswa turut andil dalam gerakan moral ini,” jelasnya.

    Dodi Firmansyah

    Sementara itu, tersebar status WA dari Akademisi FKIP Untirta Dodi Firmansyah yang menyatakan bahwa mahasiswa yang ingin melakukan demonstrasi untuk tidak usah meminta izin kepadanya, namun berangkat saja, dan diakhiri dengan pernyataan selamat berjuang.

    “Pagi tadi, ketua BEM dan DPM FKIP Untirta datang menghadap saya, dan meminta izin untuk berangkat aksi. Saya nyatakan, tidak usah meminta izin, dan langsung saja berangkat, karena aksi ini bagus untuk menambah kepekaan mereka terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat,” ujar Dodi.

    Senada dengan Abdul Hamid, Dodi menyatakan, tidak dalam konteks mengerahkan mahasiswa untuk berdemonstrasi. Namun, mengingat mahasiswa harus dapat memahami dan peka terhadap isu di masyarakat, maka perlu untuk turut serta menjadi bagian aksi tersebut.

    “Ini juga mendukung secara akademik. Dalam status saya selanjutnya, saya meminta kepada mahasiswa untuk saatnya meninggalkan hal-hal yang tidak menunjang akademisnya, seperti game online, kemudian turut belajar menyuarakan aspirasi masyarakat,” tegasnya. (PBN)

  • 6 Bakal Calon Optimis Rebut Rekomendasi Megawati

    6 Bakal Calon Optimis Rebut Rekomendasi Megawati

    SERANG, BANPOS – Penjaringan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati dari DPC PDIP Kabupaten Serang, resmi ditutup. Sebanyak 6 bakal calon Bupati dan Wakil Bupati telah mendaftarkan diri pada partai berlogo banteng tersebut.

    Dalam penjaringan itu, tercatat sebanyak tiga orang mendaftarkan diri menjadi bakal calon Bupati, diantaranya yaitu Ratu Tatu Chasanah yang juga calon petahana, Lili Romli, dan Wahyu Papat Juni yang juga merupakan ketua DPC PKB Kota Serang.

    Sementara itu, bakal calon Wakil Bupati yang telah mendaftar yaitu Pandji Tirtayasa yang juga merupakan calon petahana, Hendri Gunawan, dan Harry Mirazdi.

    Ketua DPC PDIP Kabupaten Serang, Madsuri, mengatakan bahwa selama pihaknya membuka penjaringan untuk menghadapi Pilkada Kabupaten Serang ini, sebanyak 6 bakal calon baik Bupati maupun Wakil Bupati, mendaftar melalui partainya.

    “Alhamdulillah PDIP sudah 6 bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengembalikan formulir pendaftaran,” ujarnya kepada awak media di kantor DPC PDIP Kabupaten Serang, Rabu (18/9).

    Menurutnya, hasil dari pengembalian berkas ini akan diverifikasi oleh tim 7, untuk melihat calon mana saja yang telah lengkap dalam memberikan berkas persyaratan.

    “Adapun nama-nama yang telah mengembalikan berkas yaitu Ratu Tatu Chasanah sebagai bakal calon Bupati, Lili Romli sebagai bakal calon Bupati, Wahyu Papat sebagai bakal calon Bupati, Hendri Gunawan kebetulan juga bendahara disini sebagai bakal calon Wakil Bupati, Harry Mirazdi dari Pospera sebagai bakal calon Wakil Bupati, dan Pandji Tirtayasa yang juga merupakan Wakil Bupati, mendaftar sebagai bakal calon Wakil Bupati,” jelasnya.

    Ia pun mengatakan bahwa hasil verifikasi atas pendaftaran ini, akan diumumkan pada Sabtu (21/9) mendatang. “Ini kan belum verifikasi, apa yang kurang kita tidak tau. Apabila nanti ada yang kurang, kami tim 7 akan berupaya mengejar persyaratan yang masih kurang,” ucapnya.

    Mengenai dukungan terhadap kader internal yang juga mencalonkan diri, Madsuri mengaku bahwa dalam konteks pemilihan, ia dan partainya pasti mendukung kader internalnya. “Pasti didukung, tidak membeda-bedakan antara satu dan lainnya. Kewajiban PDIP adalah menghantarkan berkas-berkasnya hingga sampai kepada DPP nanti,” tegasnya.

    Sementara itu, Lili Romli, mengatakan bahwa dirinya sengaja mendaftarkan diri untuk maju sebagai bakal calon Bupati Serang melalui PDIP, karena partai ini membuka peluang bagi bakal calon yang bukan berasal dari internal partainya.

    “Saya berkeingan untuk maju pada Pilkada 2020, mengambil kesempatan dan peluang ini untuk daftar di PDIP. Saya mendaftar sebagai bakal calon Bupati,” ujarnya.

    Ia pun menuturkan bahwa dirinya optimis, dapat berhasil menjadi calon Bupati dari partai besutan Megawati tersebut. “Ya harus optimis bahwa kita lalui tahapan-tahapan ini, kita daftar sesuai dengan prosedur. Setelah itu kita serahkan kepada partai politik, apakah saya layak untuk menjadi calon Bupati yang diusung oleh PDIP. Dan saya menganggap bahwa saya mempunyai kapasitas bukan hanya sebagai akademisi, namun juga sebagai birokrat,” ungkapnya.

    Wahyu Papat Juni mengatakan setelah mengembalikan formulir, ia yakin 100 persen bahwa dirinya layak untuk diusung menjadi calon Bupati Serang.

    “Harus 100 persen dong optimisnya, kalau gak 100 persen saya tidak akan maju sebagai bakal calon Bupati. Untuk saat ini memang saya secara pribadi belum berkomunikasi dengan partai lain, saya serahkan hal itu kepada DPC PKB Kabupaten Serang,” ujarnya.

    Menurutnya, ia maju sebagai bakal calon Bupati Serang ini merupakan dorongan dari masyarakat. Ia mengatakan bahwa saat ini merupakan waktunya yang muda untuk melayani masyarakat.

    “Pertama memang ini merupakan dorongan dari masyarakat. Awalnya memang saya tidak kepikiran sama sekali, namun karena banyak yang mendorong untuk maju, maka saya berfikir kenapa tidak. Saya pun berkeyakinan saatnya yang muda yang mengabdi, yang tua yang membimbing,” ujarnya.

    Sementara Ratu Tatu Chasanah menuturkan bahwa dirinya mengembalikan berkas ini sebagaii bakal calon Bupati Serang. Ia mengharapkan bahwa dirinya dapat kembali mendapatkan dukungan dari PDIP, agar dapat kembali menjadi Bupati Serang periode 2020-2025.

    “Tentunya harapan saya bisa kembali mendapatkan dukungan dari partai berlambang banteng ini, untuk melanjutkan nanti di periode berikutnya dan ikut bertarung bersama saya di Pilkada mendatang,” tuturnya.

    Ia pun mengaku optimis dapat menggaet dukungan dari PDIP, seperti pada Pilkada periode sebelumnya. “Saya orangnya selalu optimis. Ya mudah-mudahan, karena kemarin saya mendapatkan dukungan dari PDIP, saya berharap periode kedepan pun mendapatkan dukungan dari PDIP,” harapnya.

    Pandji Tirtayasa mengaku, dirinya berharap partai yang telah mempercayakannya maju sebagai Wakil Bupati mendampingi Ratu Tatu Chasanah di periode yang lalu ini, kembali memberikan kepercayaan padanya. “Mudah-mudahan. Saya tidak berani yakin, saya berharap PDIP masih percaya saya. Mudah-mudahan Ibu (Tatu Chasanah) percaya saya juga,” ungkapnya.

    Hendri Gunawan mengatakan bahwa dirinya optimis untuk maju sebagai bakal calon Bupati Serang, karena selain dirinya merupakan kader internal, juga telah didorong oleh aliansi masyarakat kecil. “Kalau optimis sih insyaAllah, karena kami mendapatkan dukungan dari unsur buruh. Kami membawa ketua aliansi se Kabupaten Serang. Ia (ketua aliansi) mengatakan bahwa dari buruh siap mendukung saya,” tandasnya. (DZH)