BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Dinilai Ejek Gerakan Rakyat, PII : Agil Dibutakan Kekuasaan

    Dinilai Ejek Gerakan Rakyat, PII : Agil Dibutakan Kekuasaan

    LEBAK, BANPOS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak M Agil Zulfikar disebut telah dibutakan oleh kekuasaan setelah ‘mengejek’ gerakan rakyat yang terjadi kemarin, dengan memposting sebuah gambar berlogo Garuda Pancasila dengan latar biru yang disertai tulisan “INDONESIA BAIK-BAIK SAJA”.

    “Diakan backgroundnya dulu aktivis, jangan karena dibutakan oleh kekuasaan malah mengolok-olok gerakan rakyat yang bisa dilihat sebagian besar rakyat sepakat dalam gerakan tersebut,” kata Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten, Ichsanuddin kepada BANPOS, Jumat (23/8).

    Ihsan mengatakan, apa yang dilakukan oleh Agil menimbulkan luka bagi masyarakat Lebak dan Indonesia yang nantinya dapat merusak reputasinya sebagai seorang politikus muda.

    “Wajar kalau netizen, warga Lebak bahkan aktivis marah dengan Ketua DPRD,” ujar Ihsan.

    Ia menegaskan, seharusnya Agil dapat menempatkan diri dan posisinya yang saat ini masih menjadi Ketua DPRD Lebak yang merupakan figur utama untuk mewakili Lebak.

    “Kan kita semua tau bahwa masyarakat Indonesia sepakat dengan kondisi darurat itu. Jangan mentang-mentang dia (Agil) itu Ketua Tim pemenangan pilkada di Lebak malah begitu,” tegasnya.

    “Tentu ini tidak etis. Kita membuka ruang untuk debat terbuka dengan Ketua DPRD Kabupaten Lebak,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak M Agil Zulfikar menjadi bulan-bulanan netizen setelah memposting sebuah gambar berlogo Garuda Pancasila dengan latar biru yang disertai tulisan “INDONESIA BAIK-BAIK SAJA”.

    Dalam unggahan tersebut, tercantum deskripsi singkat (caption) yang bertulis “Teu bisa Yura, mun teu gaduh partai koalisi di pilkada ulah jual-jual isu demokrasi rusak #indonesiabaik-baiksaja” yang berarti “Tidak bisa Yura, Kalau tidak punya partai koalisi di Pilkada jangan jual-jual isu demokrasi rusak”.

    Postingan tersebut menarik perhatian netizen dan membuat netizen geram, lebih dari 600 komentar berada dalam postingan itu. (MYU)

  • Isro-Uyun Terima B1-KWK NasDem-PKS

    Isro-Uyun Terima B1-KWK NasDem-PKS

    CILEGON, BANPOS – Pasangan Bakal Calon (Bacalon) Walikota Cilegon Isro Miraj dan Bakal Calon Wakil Walikota Cilegon Nurrotul Uyun menerima berkas formulir B1-KWK dari Partai NasDem yang diserahkan langsung oleh Bendahara DPW Partai Nasdem Provinsi Banten Abdul Muin, Kamis (22/8/2024).

    Sebelumnya, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga telah menurunkan form B1-KWK pada 20 Agustus 2024 lalu, sehingga kini genap sudah pasangan Isro-Uyun diusung koalisi Partai NasDem dan PKS.

    Sekretaris DPD Partai NasDem Kota Cilegon Mas Munir Baratakusuma mengatakan dengan turunnya SK B1-KWK, maka tidak ada lagi keraguan di setiap kader partai, partisipan, dan relawan untuk totalitas memenangkan Isro-Uyun di Pilkada Kota Cilegon.

    “Alhamdulillah form berkas persetujuan Parpol sudah diterima. Berkas dari DPP Partai NasDem ke DPW Partai NasDem Banten, kemudian turun ke DPD Partai NasDem Kota Cilegon dan langsung diterima oleh Bacalon Walikota, Pak Isro,” kata Mas Munir, Kamis (22/8/2024).

    Mas Munir berterimakasih dengan Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Banten, Wahidin Halim yang selama ini telah memberikan bimbingan, arahan dan mengawal hingga dapat mengantarkan pasangan Isro-Uyun ke KPU nanti.

    “Saat Deklarasi Partai NasDem di Cilegon, Bapak Wahidin Halim siap pasang badan mengawal Isro-Uyun. Kini Sudah tidak ada keraguan lagi untuk tim pemenangan dan relawan, terus bergerak sosialisasi pasangan Isro-Uyun. Insyaallah kita sama-sama ikhtiar menjemput kemenangan untuk Cilegon Maju,” kata Mas Munir.

    Bacalon Walikota Cilegon Isro Miraj bersyukur atas kesempatan dan amanah dari Partai NasDem dan PKS yang telah memberikan form dukungan partai politik sebagai syarat yang harus terpenuhi saat mendaftar di KPU nanti.

    “Saya juga berterima kasih kepada seluruh komponen masyarakat Kota Cilegon dan seluruh jajaran pengurus DPP, DPW Banten dan DPD NasDem Kota Cilegon yang telah memberikan rekomendasi dan kepercayaan kepada saya dan Bu Uyun. Insyallah kami segera dapat mendaftarkan diri sebagai calon Walikota Cilegon dan Wakil Walikota Cilegon,” tandasnya.

    Seperti diketahui, Form B1-KWK merupakan legitimasi dukungan resmi partai kepada Bapaslon. Tanpa form B1-KWK dukungan partai dianggap belum sah. Karena itu, menjadi penting bagi setiap bapaslon untuk bisa mendapatkan form B1-KWK dari partai sebagai syarat wajib pendaftaran di KPU. (LUK)

  • Pengamat Sebut DPR RI Begal Konstitusi Secara Norak

    Pengamat Sebut DPR RI Begal Konstitusi Secara Norak

    TANGERANG, BANPOS – Pegiat Demokrasi dan Pemilu yang juga Ketua Forum Diskusi dan Kajian Liberal Banten Society (Fordiska Libas), Ocit Abdurrosyid Siddiq, memaparkan bahwa ketika dua hari lalu MK memutuskan bahwa ambang batas syarat minimal pengusungan calon pasangan Kepala Daerah cukup setara dengan prosentase ambang batas bakal calon Kepala Daerah dari jalur perseorangan, yang memungkinkan banyak partai politik bisa mengusung calon pasangan Kepala Daerah tanpa mesti berkoalisi, banyak pihak yang mengapresiasi.

    Termasuk civil society yang tergabung dalam simpul-simpul pegiat demokrasi, pengamat politik, akademisi, mahasiswa, dan kalangan lainnya.

    Tiba-tiba sikap berbeda ditunjukkan oleh Sebagian besar anggota DPR RI. Khususnya mereka yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Keputusan MK itu bisa mengancam scenario pengusungan calon Kepala Daerah yang diusung oleh mereka di berbagai daerah.

    “Sikap berbeda itu bahkan ditunjukkan secara norak, dalam bentuk melakukan perlawanan atau pembegalan dengan begitu singkat terhadap putusan MK dalam bentuk akan mengesahkan RUU Pilkada. Yang dalam RUU tersebut diduga berbeda dengan putusan MK tersebut, khususnya prosentase ambang batas pencalonan serta waktu penetapan batas minimal usia calon Kepala Daerah,” kata Ocit dalam keterangan yang diterima BANPOS.

    “Bagi saya ini sangat norak. Mengapa? Karena momentumnya tidak pas. Baru saja 2 hari diputuskan lalu menggagaas untuk menyiapkan aturan tandingan. Adalah wajar bila atas sikap anggota DPR RI yang demikian, lalu hari ini kelompok civil society melakukan perlawanan dengan cara turun ke jalan,” tegasnya.

    Ia menjelaskan, Cara yang lebih soft seperti dengar pendapat sebetulnya bisa saja dilakukan. Namun cara-cara sharing dan curah pemikiran itu kadang hanya berakhir di sebatas catatan dalam kertas. Karenanya, aksi unjukrasa di berbagai daerah, di depan Gedung DPR RI Jakarta, yang menentang rencana DPR RI yang akan mengesahkan RUU Pilkada ini bisa menjadi pesan yang kasat mata kepada seluruh masyarakat bahwa sebagian besar aspirasi rakyat berada satu barisan bersama MK.

    “Unjukrasa yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat hari ini bisa menjadi semacam alat pressure bagi DPR RI sehingga mereka tersadarkan bahwa kehendak rakyat itu tidak sama dengan para wakilnya,” jelasnya.

    Karenanya, mendesak mereka dengan cara unjukrasa mesti kita dukung. DPR RI tidak perlu mengesahkan RUU Pilkada dan sebaiknya menerapkan putusan MK agar bisa langsung diimplementasikan, khususnya pada tahap pendaftaran calon Kepala Daerah, 27 Agustus 2024 nanti.

    Ocit memaparkan, Daya desak dengan cara unjukrasa ini membuahkan hasil. Bila kemudian DPR RI hari ini menunda pembahasan dan pengesahan RUU Pilkada, memang itu yang seharusnya. Bisa jadi mereka menyadari akan kekhilafan selama ini yang diliputi oleh nafsu dan syahwat politik bagi kemenangan kelompoknya tanpa menjalaninya secara tertib aturan.

    Komisioner Bawaslu periode 2018-2023 tersebut menerangkan, agar tidak kembali terjadi seperti halnya pada Pemilu 2024 lalu -ketika KPU diadukan ke DKPP karena terlambat Menyusun PKPU- KPU harus segera membuat PKPU sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut.

    “Karena PKPU mesti melalui persetujuan DPR RI sebelum disahkan, maka saya berharap DPR RI tidak memanfaatkan otoritasnya untuk menghambat apalagi menggagalkan PKPU tersebut,” terangnya.

    “Saya khawatir bila DPR RI “menyandera” regulasi ini, terjadi chaos sebagai akumulasi kemarahan rakyat terhadap para wakilnya yang mereka pilih sendiri pada Pemilu sebelumnya,” tandasnya. (MYU)

  • Ejek Gerakan #KawalPutusanMK, Ketua DPRD Lebak ‘Dirujak’ Netizen

    Ejek Gerakan #KawalPutusanMK, Ketua DPRD Lebak ‘Dirujak’ Netizen

    LEBAK, BANPOS – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak M Agil Zulfikar menjadi bulan-bulanan netizen setelah memposting sebuah gambar berlogo Garuda Pancasila dengan latar biru yang disertai tulisan “INDONESIA BAIK-BAIK SAJA”.

    Dalam unggahan tersebut, tercantum deskripsi singkat (caption) yang bertulis “Teu bisa Yura, mun teu gaduh partai koalisi di pilkada ulah jual-jual isu demokrasi rusak #indonesiabaik-baiksaja” yang berarti “Tidak bisa Yura, Kalau tidak punya partai koalisi di Pilkada jangan jual-jual isu demokrasi rusak”.

    Postingan tersebut menarik perhatian netizen dan membuat netizen geram. Terpantau, lebih dari 600 komentar berada dalam postingan itu.

    “Dengan segala hormat pak dewan, ini bukan soal jual isu tapi ini kepentingan demokrasi kedepannya, kalo kemarin dengan putusan MK 90 terkait batas usia capres DPR tidak mengambil sikap dan kita dipaksa untuk menaatinya lantas kenapa putusan MK 60 ini DPR malah ingin mengabaikannya, bukankah putusan MK 60 ini baik untuk demokrasi kedepannya, sehingga masyarakat disuguhkan dengan pilihan yang variatif untuk memilih kepala daerah kedepannya, dan bukankah putusan MK 60 ini juga baik untuk partai politik juga Pak dewan, mungkin nanti bisa saja ketika pemilu yang akan datang partai bapak tidak memiliki kursi di DPRD dan bapak ingin maju jadi bupati bisa saja dengan putusan MK 60 ini. Jadi menurut saya tidak sesempit itu mengartikannya Pak dewan, salam hormat,” tulis pemilik akun @veldenvan dipostingan tersebut.

    Bahkan, tak sedikit mereka yang mengaku prihatin dan kecewa terhadap Ketua DPRD dan Ketua Tim Pemenang Pilkada Banten di Kabupaten Lebak tersebut.

    “Miris sekelas Ketua DPRD ini, kacau,” tulis @agussyrfdn.

    Bahkan, Agil ditantang untuk diskusi terbuka terkait dengan gerakan tersebut.

    “Kocak lo sebagai ketua DPRD Lebak, ayo diskusi diruang publik! saya siap fasilitasi semuanya,” tulis @raukhil.aziz.

    Dan masih banyak lagi komentar yang memenuhi postingan tersebut dengan kritikan.

    Pasca ramainya postingan tersebut oleh ‘rujakan’ netizen, terpantau deskripsi dalam postingan tersebut telah dihapus.

    BANPOS mencoba menghubungi Agil untuk mendapatkan konfirmasi atas hal tersebut, namun hingga berita ini ditulis, Agil tidak memberikan respon apapun. (MYU)

  • Dasco Bantah Batalnya Revisi UU Pilkada Karena Demo, Bukan Juga Karena Jokowi

    Dasco Bantah Batalnya Revisi UU Pilkada Karena Demo, Bukan Juga Karena Jokowi

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa batalnya pembahasan Revisi Undang-undang (UU) Pilkada lantaran adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat.

    Dasco juga membantah bahwa pembatalan revisi UU Pilkada pun karena dirinya melakukan konsultasi dengan Joko Widodo, sebagaimana isu yang beredar di masyarakat.

    “Kalau tadi anda monitor bahwa tidak jadi dilaksanakan atau batal dilaksanakan (Paripurna) itu jam 10 pagi, itu belum ada massa karena masih pagi,” ujarnya, Kamis (22/8).

    Menurutnya, pembatalan paripurna revisi UU Pilkada, lantaran sudah tidak ada lagi kesempatan bagi DPR RI, untuk melakukan revisi sebelum dilaksanakannya pendaftaran pilkada.

    “Tapi karena kita mengikuti aturan dan tata cara persidangan di DPR, Karena sudah ditunda selama 30 menit itu belum terpenuhi, maka tidak dapat dilaksanakan,” jelasnya.

    Ia menerangkan, rapat paripurna di DPR kecuali yang sudah diagendakan jauh hari sebelumnya, dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis. Paripurna juga menurutnya, harus mengikuti tahapan-tahapan dari pimpinan Badan Musyawarah.

    “Rapat paripurna terdekat kalaupun mau dilaksanakan, itu pada 27 Agustus yang kita sama-sama tahu sudah masuk tahap pendaftaran, sehingga kami merasa itu tidak perlu dilaksanakan karena masa pendaftaran sudah berlaku,” katanya.

    Ia juga membantah bahwa pembatalan revisi UU Pilkada, lantaran adanya pertemuan dan arahan dari Joko Widodo.

    “Silakan tanya ke wartawan yang ada di istana, apakah saya ada di sana,” tandasnya. (DZH)

  • Resmi, Revisi UU Pilkada Batal Dilakukan, Pendaftaran Pilkada Ikut Putusan MK

    Resmi, Revisi UU Pilkada Batal Dilakukan, Pendaftaran Pilkada Ikut Putusan MK

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan secara remi bahwa revisi Undang-undang Pilkada resmi dibatalkan.

    Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang dilaksanakan di gedung DPR RI, Kamis (22/8) sekitar pukul 18.40 WIB.

    “Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dari awak media dari siang sampai sore, perkenankan saya selaku pimpinan DPR Republik Indonesia, perkenankan saya menjelaskan tentang revisi RUU Pilkada,” ujarnya di hadapan awak media.

    Ia menuturkan bahwa pada Kamis (22/8) sekitar pukul 10.00 WIB, DPR RI telah melakukan penundaan terhadap rapat paripurna untuk membahas revisi UU Pilkada. Hal itu lantaran terjadinya kondisi tidak kuorum.

    “Maka tadi sudah diketok bahwa revisi UU Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya hari ini revisi UU Pilkada batal dilaksanakan,” katanya.

    Menurutnya, hal itu bukan sekadar penundaan pelaksanaan paripurna semata. Sebab, dalam tata tertib persidangan DPR RI, hari yang ditentukan untuk melaksanakan paripurna adalah setiap hari Selasa dan Kamis.

    Sementara, Selasa pekan depan sudah memasuki tahapan pendaftaran Pilkada. Sehingga pihaknya merasa bahwa sudah tidak mungkin untuk melakukan revisi, ketika tahapan pendaftaran sudah berlangsung.

    “Maka kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dengan aturan yang berlaku, maka pada saat pendaftaran nanti karena Revisi UU Pilkada masih belum berlaku, maka yang berlaku adalah hasil judicial review Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora,” tegasnya. (DZH)

  • Pengamat: Elektabilitas Tinggi, Airin Harus Didukung Golkar

    Pengamat: Elektabilitas Tinggi, Airin Harus Didukung Golkar

    SERANG, BANPOS – Mantan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany dinilai masih berpeluang untuk maju di Pilkada Banten. Hal itu terlihat dari dukungan yang kuat dari kader Golkar dan masyarakat Banten.

    Pengamat Politik Hudjolly menyampaikan, Airin memiliki pengaruh elektoral yang kuat di Banten. Selain ia sebagai mantan walikota Tangsel dua periode, Airin juga sudah dikenal oleh banyak masyarakat Banten.

    “Dukungan terhadap Airin di Pilkada banyak disampaikan oleh berbagai kalangan, hasil survei Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas atau tingkat keterpilihan Airin Rachmi Diany mencapai 77,3 persen. Itu menunjukkan masyarakat Banten menginginkan Airin jadi gubernurnya,” katanya, Senin (19/8/2024).

    Selain itu, ia menilai Airin merupakan kader Golkar yang menonjol. Prestasinya saat menjadi Walikota Tangsel dua periode diakui publik, bahkan saat pemilu legislatif kemarin Airin memperoleh total suara sejumlah 302.878. Mencetak rekor sebagai calon anggota DPR RI dengan perolehan suara terbanyak di internal Partai Golkar secara nasional.

    Ia menambahkan, Partai Golkar di Banten cukup solid untuk memenangkan Airin di Pilkada. Para kader Golkar satu suara mendukung Airin, mesin Golkar di Banten sudah matang untuk memenangkan.

    Menurutnya, kekuatan yang dimiliki Airin itu seharusnya menjadi pertimbangan yang kuat bagi DPP Golkar untuk mengusung Airin di Pilkada Banten. Apalagi Partai Golkar sudah mengeluarkan rekomendasi kepada Airin untuk maju di Pilkada Banten.

    “Ini ujian bagi golkar, mengukur kredibilitas Golkar dalam memupuk kader yang potensial. Saya percaya Golkar bukan partai kartel tapi memang sungguh-sungguh partai kader yang konsisten,” pungkasnya.

    Sementara tokoh masyarakat Banten, Jaka Ruseno menilai, Airin merupakan tokoh yang paripurna untuk memimpin Banten. “Bu Airin ini sosok yang cerdas dan bijaksana, saya rasa beliau sosok pemimpin yang dibutuhkan Banten,” katanya.

    Ia menilai, Airin mengetahui persoalan apa saja yang harus diselesaikan di Banten. Karena selama ini sering terjun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Beliau sudah sering mendengar apa yang diinginkan masyarakat, jadi ya jika nanti jadi gubernur sudah paham persoalan apa saja yang harus diselesaikan di Banten,” ujarnya.

    Sementara itu di Jakarta, kepada wartawan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyatakan, Partai Golkar masih mempertimbangkan untuk mengusung Airin di Pilkada Banten. Namun pihaknya sebelumnya sudah menyerahkan Surat Keputusan Rekomendasi untuk Airin.

    Dengan demikian, Airin berpeluang untuk diusung Golkar di Pilkada Banten. “Golkar baru mengeluarkan SKep. Kita lihat perkembangannya,” ujar dia. (RED)

  • Serap Aspirasi Anak Muda Cilegon Fajar Hadi Prabowo Gelar Acara Merdeka Bicara

    Serap Aspirasi Anak Muda Cilegon Fajar Hadi Prabowo Gelar Acara Merdeka Bicara

    CILEGON, BANPOS – Bakal Calon Kepala Daerah Cilegon Fajar Hadi Prabowo menggelar kegiatan Merdeka Bicara untuk menyerap aspirasi dari para anak muda, di sebuah cafe, di Cilegon, Banten, Minggu (18/8).

    Fajar yang juga politisi PPP mengatakan, kegiatan kali ini merupakan sebuah wadah untuk anak muda memberikan masukan, gagasan, dan ajang mendengar untuk membangun Kota Cilegon.

    “Niatnya ingin sejalan, tegak lurus, tujuannya harus tulus. Saya hari ini dapat mendengar gagasan, masukan, dan beberapa pertanyaan yang saya rasa itu penting, sebab membangun kota tidak bisa hanya dari dua isi kepala orang saja,” ujar Fajar.

    Melalui kegiatan Merdeka Bicara, Fajar berharap kegelisahan para anak muda dapat tersampaikan. Mulai dari kegelisahan isu gender, peluang pekerjaan, dan lainnya.

    “Intinya saya tidak sendiri. Banyak anak muda, mahasiswa, dan lainnya yang menyampaikan kegelisahannya dalam forum ini. Kita ingin berkolaborasi bersama yang sekiranya bisa kita jalankan untuk tujuan sama,” terang putra Staf Khusus Presiden RI ini dengan nada penuh semangat.

    Saat ditanya soal peluang untuk maju dalam Pilkada 2024, Fajar pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hingga saat ini mendukungnya.

    “Suatu kehormatan bagi saya dan saya mengucapkan terima kasih. Memang betul ada pihak yang menghendaki, jika semuanya mendukung insyaallah saya lets go,” tandas Fajar.

    Sementara, salah satu peserta sekaligus Wakil Ketua KNPI Bidang Organisasi Kota Cilegon, Syahrul Ihsan mengapresiasi kegiatan Merdeka Bicara.

    Dia pun berharap, Fajar bisa melenggang maju pada Pilkada 2024 mewakili anak muda yang memiliki semangat, inspirasi, dan wawasan intelektual yang tinggi.

    “Ini acara baru di Cilegon, tentu kami mengapresiasi karena anak-anak muda juga harus merdeka dalam bicara untuk menyampaikan ide dan gagasan. Saya rasa bukan hanya saya, semua orang mengharapkan Mas Fajar sebagai anak muda maju di Pilkada Cilegon,” ucap Syahrul.

    Untuk diketahui acara Merdeka Bicara kali ini memiliki tagline “Muda Berani Bicara”. Adapun para peserta yang hadir meliputi mahasiswa, karyawan muda, dan masyarakat Cilegon lainnya.(BAR)

  • KPU Kabupaten Tangerang Ajak Wartawan Sosialisasikan Pilkada 2024

    KPU Kabupaten Tangerang Ajak Wartawan Sosialisasikan Pilkada 2024

    TIGARAKSA, BANPOS – Kalangan wartawan merupakan salah satu elemen penting dalam memberikan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat tentang tahapan Pilkada serentak 2024, termasuk di Kabupaten Tangerang.

    Penilaian itu disampaikan Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhamad Umar pada sosialisasi Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Banten dan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang bersama puluhan wartawan di Sekretariat KPU, Jumat (16/8/2024).

    “Wartawan atau jurnalis merupakan pilar keempat demokrasi, jadi wartawan berperan dalam menyukseskan pesta demokrasi, termasuk Pilkada,” kata Umar.

    Komisioner KPU Kabupaten Tangerang, Endi Rohendi Biaro menambahkan, sosialisasi bagian dari rangkaian tahapan penyelenggaraan Pilkada di daerah seribu industri ini.

    “Beberapa tahapan sudah kami laksanakan, mulai perekrutan badan adhoc sampai perekrutan petugas data pemilih,” kata Endi.

    Lebih lanjut Endi mengatakan masih ada beberapa tahapan yang sedang dan akan dilaksanakan. Saat ini, kata dia, sedang berlangsung penjaringan syarat dukungan bakal pasangan calon (Bapaslon) dari jalur perseorangan.

    “Hasil verifikasi faktual syarat dukungan Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan akan diumumkan pada 19 Agustus 2024,” katanya.

    Endi mengaku sengaja menggelar sosialisasi tahapan Pilkada bersama kalangan media. Bukan sekadar menginformasikan kegiatan KPU yang sedang atau yang sudah dilakukan.

    “Lebih dari itu kami berharap media bisa menjadi agen penyambung informasi Pilkada kepada masyarakat Kabupaten Tangerang,” jelasnya.

    Endi yang juga divisi data dan logistik mengatakan, Kabupaten Tangerang memiliki jumlah pemilih terbanyak di Provinsi Banten dengan kultur berbeda serta wilayah yang luas.

    “Karena itu perlu adanya sinergitas antara KPU dengan kalangan media agar informasi tahapan Pilkada bisa menjangkau hingga pelosok Kabupaten Tangerang,” imbuhnya.

    Tahapan Pilkada yang akan dilaksanakan KPU Kabupaten Tangerang dalam waktu dekat yakni penetapan Bapaslon perseoranga serta membuka pendaftaran Bacalon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang pada 27-29 Agustus 2024.(Odi)

  • KPU Cilegon Gandeng Ibu-ibu PKK dan Kader, Tingkatkan Partisipasi Pemilih 

    KPU Cilegon Gandeng Ibu-ibu PKK dan Kader, Tingkatkan Partisipasi Pemilih 

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon mendorong peningkatan pemilih di segmen perempuan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan melakukan sosialisasi tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Cilegon. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula Kecamatan Cilegon, Kamis (15/8/2024). Untuk peserta yaitu menyasar ibu-ibu PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga) dan kader di Kecamatan Cilegon.

    Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Cilegon Nunung Nurjanah

    mengatakan bahwa saat ini pihaknya terus gencar melakukan sosialisasi tahapan Pilkada Cilegon yang akan digelar pada 27 November 2024.

    “Sekarang ini kami sedang sosialisasi kepada segmen pemilihan perempuan di setiap kecamatan di Kota Cilegon,” kata Nurjanah kepada BANPOS ditemui di Kecamatan Cilegon, Kamis (15/8/2024).

    Dia menyebutkan bahwa sosialisasi kepada segmen pemilih perempuan itu dilakukan karena partisipasi pemilih di segmen tersebut sangat dibutuhkan dalam setiap pemilihan kepala daerah.

    “Sosialisasi ini untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam peran dalam perpolitikan. Perempuan memiliki peran penting untuk terlibat langsung dalam setiap demokrasi di Indonesia, khususnya di Kota Cilegon,” ujarnya.

    Nurjanah mengungkapkan bahwa segmen pemilih perempuan di Kota Cilegon akan terus dilakukan edukasi terkait dengan politik dan demokrasi.

    Sehingga, lanjutnya, para pemilih wanita di daerah tersebut dapat berperan aktif di setiap pemilihan atau pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh KPU.

    “Mudah-mudahan pemilih perempuan bisa meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada Cilegon” sebut Nurjanah.

    Selain itu kata dia, para pemilih perempuan agar tidak golput, tolak money politik, ujaran kebencian atau politisasi sara.

    “Jangan sampai terprovokasi oleh isu hoax atau berita yang beredar yang belum terkonfirmasi atau tervalidasi kebenaran nya dan sesuai dengan tagline kami, kita mengingatkan kepada pemilih untuk mengenali para paslon kepala daerah nanti dengan melihat program, visi dan misinya serta rekam jejak para paslon tersebut nanti,” tuturnya.

    Ia menargetkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 melebihi Pilkada 2020 lalu.

    “Kemarin di 2020 pencapaian partisipasi masyarakat 76,37 persen sekarang harapan kita lebih meningkat. Minimal sama, maksimal 80 persen” ungkapnya.

    Selain segmentasi perempuan, pihaknya juga akan melaksanakan sosialisasi ke tokoh masyarakat, pemilih pemula (goes to sekolah), pemilih muda (goes to kampus), Ormas dan OKP, disabilitas dan lain-lain.

    “Intinya jangan golput datang ke TPS Rabu 27 November 2024. Jadilah pemilih cerdas untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas,” tandasnya.

    Ditempat yang sama, Akademisi Universitas Bina Bangsa (Uniba) Sulkiah Hendrawati mengatakan Pemilu maupun Pilkada penting bagi kaum perempuan untuk mengetahui jalannya demokrasi.

    Apalagi kata dia, untuk menyongsong Pilkada serentak 27 November itu penting sekali untuk diikuti oleh seluruh anak bangsa tentunya yang sudah memiliki kapasitas untuk memilih.

    “Jadi tidak ada lagi golput dan lain sebagainya, tidak lagi apatis Pemilu Pilkada seperti ini yang dirasakan. Ini adalah untuk perubahan agen of change itu adanya di masyarakat adanya di kaum muda terutama perempuan,” tuturnya.

    Dekan Hukum Uniba ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat mensukseskan Pilkada serentak di 2024 ini.

    “Pilih calon pemimpin yang berkapasitas, memiliki kualitas dan dikenal dimasyarakat tentang trek record mereka untuk kemajuan daerahnya,” tandasnya. (LUK)