BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Circle Gibranesia Nilai Gibran Kuasai Panggung Debat Cawapres

    Circle Gibranesia Nilai Gibran Kuasai Panggung Debat Cawapres

    CILEGON, BANPOS – Tiyandi Mulya selaku Ketua Circle Gibranesia relawan pendukung nomor urut dua pasangan Prabowo-Gibran, menilai penampilan Gibran Rakabuming Raka pada debat perdana cawapres mampu menunjukkan kelasnya sebagai anak muda.

    Gibran, menurut Tiyandi telah membalikkan opini publik yang semula meremehkan dirinya akan melempem pada forum debat resmi.

    “Bagi saya, ini sebagai sebuah tontonan yang sangat menarik, Gibran sebagai anak muda yang kerap dianggap sebelah mata dan di remehkan malam ini mampu menguasai panggung debat dan unggul jauh dari cawapres lain,” kata Tiyandi Mulya saat Nobar debat cawapres di kedai kopi Calderra Cilegon, Sabtu, (22/12/23).

    Dirinya mengaku semakin yakin dan optimis untuk mendukung Gibran sebagai cawapres Prabowo. Sebab, Gibran dinilai mampu menghadapi dan menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya.

    “Malam ini jelas Gibran berada pada level di atas dua cawapres lain yang lebih senior, inilah anak muda yang sesungguhnya, dengan gagasan yang luar biasa,” ujarnya.

    Diketahui, sebelum mengadakan Nobar debat perdana cawapres sekaligus bertepatan hari ibu, Circle Gibranesia Banten membagikan susu gratis untuk anak-anak di Lingkungan Kadipaten, Kelurahan Kedaleman, Kota Cilegon. (LUK)

  • Pemilu Lagi Panas, Tiga KPU di Banten Malah Bakalan Gak Punya Komisioner

    Pemilu Lagi Panas, Tiga KPU di Banten Malah Bakalan Gak Punya Komisioner

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tiga daerah di Provinsi Banten yakni Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, hingga saat ini masih melakukan seleksi untuk memilih para komisioner baru.

    Saat ini, tahapan seleksi sudah berada pada tahapan 10 besar. Nantinya dari 10 besar tersebut, akan dipilih sebanyak 5 orang komisioner.

    Diketahui, jabatan Komisioner KPU berlangsung selama lima tahun. Sehingga, jabatan komisioner pada tiga KPU itu sudah lima tahun berjalanan, dan harus digantikan tahun ini.

    Jika periodisasi jabatannya mengacu pada tanggal pelantikan, maka pada Minggu (24/12) besok, masa jabatan para komisioner KPU di tiga daerah tersebut sudah habis.

    Pasalnya, mereka dilantik oleh KPU pusat pada 24 Desember 2018 lalu, sehingga masa jabatan mereka Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 24 Desember 2018, dan berakhir TMT 24 Desember 2023.

    Namun hingga Sabtu (23/12), belum ada pengumuman akhir terkait dengan nama-nama komisioner KPU yang baru.

    Sehingga, KPU pada tiga daerah yakni Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Tangerang, berpotensi mengalami kekosongan jabatan komisioner.

    Komisioner KPU Provinsi Banten Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Ali Zainal Abidin, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

    Ia mengatakan, sampai saat ini memang belum ada pengumuman nama-nama komisioner yang baru pada tiga daerah tersebut.

    “Betul, sampai detik ini belum ada pengumuman yang dikeluarkan oleh KPU RI,” ujarnya.

    Menurutnya, KPU di tiga daerah tersebut memang akan terjadi kekosongan jabatan komisioner, dan akan diambil alih oleh KPU Banten.

    Pasalnya, KPU RI memberikan keputusan bahwa tidak ada mekanisme perpanjangan masa jabatan Komisioner KPU.

    “Berdasarkan informasi dari KPU RI, tidak ada perpanjangan, tetapi akan diambil alih oleh provinsi. Dan SK pengambilalihan akan secepatnya disampaikan,” ungkapnya.

    Namun, ia mengaku bahwa tidak tahu mekanisme pengambil alihan yang dimaksud, akan seperti apa. Pihaknya masih menunggu arahan dari KPU RI.

    “Kami masih menunggu arahan selanjutnya dari KPU RI,” tandasnya. (MUF/DZH)

  • DPC Demokrat Cilegon Menang Atas Gugatan Mantan Kadernya

    DPC Demokrat Cilegon Menang Atas Gugatan Mantan Kadernya

    CILEGON, BANPOS – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Cilegon memenangkan gugatan yang dilayangkan mantan anggota DPRD Kota Cilegon ke Pengadilan Negeri Serang (PN) pada 2 November 2023 lalu.

    Seperti diketahui mantan anggota DPRD Kota Cilegon ini dari Partai Demokrat yang di PAW lantaran berpindah dan mencalonkan diri di Pileg 2024 melalui Partai Amanat Nasional (PAN).

    Dalam Informasi Putusan Nomor 141/Pdt.Sus-Parpol/2023/2023/PN SRG, tanggal putusan Kamis 14 Desember 2023 lalu, PN Serang mengabulkan eksepsi tergugat, yakni DPC Partai Demokrat Cilegon.

    Kemudian, dalam pokok perkara poin pertama menyatakan gugatan yang dilayangkan mantan anggota DPRD Kota Cilegon berinisial R tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Poin kedua, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.000.

    Menanggapi hal itu, Ketua DPC Demokrat Kota Cilegon Awab mengatakan, R melayangkan gugatan ke PN Serang kepada DPC Demokrat lantaran tak menerima di PAW (Pergantian Antar Waktu). R juga turut menggugat nilai materil sebesar Rp5 miliar.

    “R tidak terima dengan adanya pengajuan proses PAW dan menggugat nilai materil sebesar Rp5 miliar,” kata Awab kepada awak media , Jum’at (22/12/23).

    Dijelaskan Awab, pihaknya menerima gugatan yang diajukan R serta mengikuti proses itu sesuai dengan proses hukum.

    Awab mengaku, pihaknya tidak serta-merta melakukan PAW kepada kadernya, sebelum yang bersangkutan mengirimkan surat pengunduran diri lantaran berpindah partai.

    “Karena dasarnya dia dengan mengirimkan surat mengundurkan sebagai bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) sebetulnya dari Partai Demokrat Cilegon. Dan dia melalui ke KPU Kota Cilegon mendaftarkan diri dari Partai PAN,” ungkapnya.

    Mantan perwira polisi ini melanjutkan, pengurus DPC Partai Demokrat Cilegon juga bermusyawarah terlebih dahulu ke DPD maupun DPP sebelum melakukan PAW.

    Dengan tindakan itu, lanjut Awab, R dinyatakan melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

    Ia menjelaskan, proses itu wajib dilakukan karena yang bersangkutan pindah partai dan sebagai bentuk menegakkan aturan partai.

    “Nomor urut 2 itu punya hak karena nomor urut 1 nya ke PAN, kita wajib mengurusi itu, apapun risikonya,” tegasnya.

    Resikonya, kata Awab, yang bersangkutan tidak terima dan menggugat Partai Demokrat Cilegon ke PN Serang. Gugatan tersebut, imbuh Awab, dijalani dan dilalui Partai Demokrat Cilegon sesuai dengan runtutan dari proses hukum yang berjalan dan berlaku.

    “Sehingga beberapa kali sidang, ending terakhir sidang, eksepsi dari Partai Demokrat diterima. Dan alhamdulillah ending-nya kita memenangkan itu,” papar Awab.

    Di tempat yang sama, Ketua Bappilu DPC Demokrat Kota Cilegon, Arief Cahya mengatakan R sebelumnya mendaftarkan diri melalui PAN dengan melampirkan surat pengunduran diri sebagai bakal calon legislatif alias bukan surat pengunduran diri sebagai kader Partai Demokrat Kota Cilegon.

    Padahal kata dia, dalam regulasi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 16 telah diatur dengan jelas hal itu.

    “Makanya kita akan mempelajari dulu apabila ditemukan hal-hal janggal, kita akan lapor ke Bawaslu agar Bawaslu mengecek ke KPU bahwasanya pendaftaran perpindahan R ini maladministrasi agar dicoret dari DCT,” tandasnya. (LUK)

  • Pendaftar KPPS Pemilu 2024 Kota Cilegon Lampaui Target

    Pendaftar KPPS Pemilu 2024 Kota Cilegon Lampaui Target

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon mencatat jumlah pendaftar kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) Pemilu 2024 melebihi target. Dari total kebutuhan 8.772 orang, hingga batas akhir penutupan 20 Desember pukul 23.59 WIB, jumlah pendaftar mencapai 9.151 orang.

    Rinciannya yaitu, Kecamatan Purwakarta dari kebutuhan 847 orang, jumlah pendaftar mencapai 876 orang (103 persen). Kecamatan Jombang dari kebutuhan 1.323 orang, jumlah pendaftar mencapai 1.358 orang (103 persen), Kecamatan Cibeber dari kebutuhan 1.225 orang, jumlah pendaftar mencapai 1.379 orang (113 persen).

    Kemudian Kecamatan Cilegon dari kebutuhan 994 orang, jumlah pendaftar mencapai 1.021 orang (103 persen), Kecamatan Citangkil dari kebutuhan 1.526 orang, jumlah pendaftar mencapai 1.578 orang (103 persen), Kecamatan Ciwandan dari kebutuhan 980 orang, jumlah pendaftar mencapai 1.032 orang (105 persen).

    Selanjutnya Kecamatan Grogol dari kebutuhan 833 orang, jumlah pendaftar mencapai 861 orang (103 persen), Kecamatan Pulomerak dari kebutuhan 1.043 orang, jumlah pendaftar mencapai 1.046 orang (100 persen),
    Dengan total keseluruhan presentase pendaftar anggota KPPS Se-Kota Cilegon mencapai 104 persen.

    Anggota KPU Kota Cilegon Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) dan SDM, Nunung Nurjanah, menyatakan bahwa pendaftaran anggota KPPS hingga hari terakhir melebihi target yang ditentukan.

    “Alhamdulillah total pendaftar melampaui target,” kata Nurjanah kepada BANPOS, Jumat (22/12).

    Kemudian dikatakan Nurjanah, ada TPS yang jumlah pendaftarnya melebihi dari kebutuhan dan ada juga yang pas sesuai kebutuhan.

    “Sebetulnya ada langkah mekanisme yang bisa ditempuh apabila tidak terpenuhi kebutuhan calon anggota KPPS yaitu bisa melalui mekanisme penunjukan dan mekanisme kerjasama yang dilakukan jika dalam satu TPS belum terpenuhi secara ketentuan. Maka PPS menyampaikan kekurangan kepada Panwas dan meminta masukan kepada tokoh masyarakat di wilayah kerja KPPS untuk melakukan penunjukan seseorang untuk menjadi anggota KPPS tentunya sesuai dengan persyaratan,” paparnya.

    Selain itu, kata dia bisa juga melalui mekanisme kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik apabila tidak terpenuhi atau adanya kekurangan kebutuhan.

    “Dan alhamdulillah semuanya terpenuhi, ini berkat kerjasama tim yang solid dari teman-teman PPS yang didampingi teman-teman PPK dan dimonitoring oleh tim KPU, bahkan selalu didampingi oleh pengawas diwilayahnya masing-masing,” ujarnya.

    Usai pendaftaran, kata Nurjanah petugas panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan melakukan penelitian berkas administrasi. Setelah itu baru ditentukan calon anggota KPPS sesuai persyaratan yang akan bertugas pada Pemilu 2024.

    Seperti diketahui, anggota KPPS Pemilu 2024 bertugas selama sebulan mulai 25 Januari hingga 25 Februari 2024. Tugas utamanya adalah saat pemungutan dan penghitungan suara Pemilu pada 14 Februari 2024.

    “Pemungutan suaranya itu mulai jam 07.00 sampai 13.00 WIB, dilanjutkan penghitungan suara, itu satu rangkaian yang tidak putus,” katanya.

    Disisi lain, kata dia bilamana ditemukan adanya aduan dari calon anggota Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang ternyata nama mereka terdaftar sebagai anggota partai politik (parpol) yang tercatat di Sipol (sistem informasi partai politik), maka calon anggota KPPS harus membuat surat pernyataan di atas materai.

    “Pertama surat pernyataan bagi yang tidak menjadi anggota partai politik, kemudian kedua surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat lima tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik, apabila ditemukan tercatut atau sudah tidak menjadi anggota partai politik paling singkat lima tahun maka calon anggota KPPS harus membuat dokumen kelengkapan berkasnya yaitu surat pernyataan dan menandatanganinya di atas materai,” terangnya.

    Ia mengatakan saat ini proses jadwal pembentukan badan Ad-hoc KPPS masih berlangsung untuk selanjutnya penelitian administrasi, pengumuman, tanggapan dan masukan masyarakat, sampai dengan ditetapkan dan dilantik nanti serta akan diberikan pembekalan mengenai tata cara kerja saat hari pemungutan suara Pemilu, 14 Februari 2024.

    “Ada hal baru pada tahun ini yaitu penggunaan portal Sirekap Mobile atau Sirekap Web, di mana petugas KPPS hanya perlu menulis hasil penghitungan suara sebanyak satu rangkap tiap jenis surat suara,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi kelelahan petugas KPPS ataupun PPK, kata dia, saat rekapitulasi di TPS nanti hanya menyalin satu rangkap formulir, tidak lagi sejumlah saksi dan partai politik, akan digandakan dan diberikan kepada saksi yang hadir, Panwas, dan masing-masing pasangan calon (paslon).

    Sementara itu, kebutuhan untuk di lapas yaitu 42 orang untuk anggota KPPS, tahapan selanjutnya pemberkasan administrasi dan kesehatan yang sudah didaftarkan akan diperiksa oleh PPS Kelurahan Kalitimbang.

    “Pegawai yang didaftarkan sebagai anggota KPPS nantinya apabila diterima akan bertugas di TPS Lokasi Khusus yang berada di Lapas Kelas IIA Cilegon pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang,” tandasnya. (LUK)

  • Sekjen DPP Gerindra ‘PeDe’ Prabowo Hattrick di Banten pada Pilpres 2024

    Sekjen DPP Gerindra ‘PeDe’ Prabowo Hattrick di Banten pada Pilpres 2024

    SERANG, BANPOS – Partai Gerindra menunjukkan kepercayaan dirinya dengan mengatakan, mampu kembali memetik kemenangan yang ketiga kalinya di Provinsi Banten pada penyelenggaraan Pilpres di 2024 mendatang.

    Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani pada Rabu (20/12).

    “Pak Prabowo dan mas Gibran pasangan nomor urut 2 di Pilpres yang akan datang bisa menang besar di Provinsi Banten,” katanya saat ditemui usai menggelar Rapat Konsolidasi dengan kader Partai Gerindra di Graha Mahesa, Kota Serang.

    Keyakinan itu bukan tanpa dasar, Muzani mengatakan, kepercayaan diri itu didasari atas hasil survei yang selalu menunjukan, pasangan Prabowo-Gibran selalu unggul suara bila dibandingkan dengan pasangan lainnya.

    Ditambah lagi, menurutnya, sosok Prabowo cukup dapat diterima oleh masyarakat Banten dari berbagai kalangan.

    Oleh sebab itulah ia merasa yakin, jika Capres dan Cawapres nomor urut dua itu mampu kembali menang telak di Banten untuk yang ketiga kalinya.

    “Begitu besar harapan orang Banten kepada pak Probowo untuk bagaimana memikirkan, melindungi, dan menjadikan kekuasaannya untuk membantun orang Banten,” ujarnya.

    Berbicara soal target kemenangan, Muzani berharap suara Prabowo dan Gibran di Banten mampu mengungguli perolehan suara di Pilpes 2019 lalu.

    Di mana pada waktu itu Prabowo mampu unggul suara sebesar 63 persen di Banten.

    “Harapannya kalau di tahun 2019 itu 63 persen, harapannya lebih,” ucapnya.

    Sementara itu menyinggungn soal persiapan debat calon wakil presiden (Cawapres) pada 22 Desember 2023 mendatang, Muzani mengatakan sosok Gibran Rakabuming Raka siap menghadapi momen tersebut.

    Bahkan menurutnya, tema permasalahan yang akan diangkat dalam sesi debat nanti bukanlah hal yang baru bagi Gibran, mengingat putra sulung Presiden Jokowi itu merupakan Walikota Solo.

    Karena latar belakang itulah, tentu, Gibran sangat siap untuk menghadapi pertanyaan yang akan diajukan kepadanya.

    “Sebenarnya masalah itu bagi beliau nggak ada yang baru, karena beliau kan Walikota Solo,” tegasnya.

    Kemudian ia pun menegaskan, kendatipun banyak pihak yang meragukan kapasitas Gibran di sesi debat nanti, menurutnya hal itu justru akan menguntungkan pihaknya.

    Sebab dengan begitu maka, tidak akan menjadikan beban bagi Gibran untuk dapat menghadapi sesi debat tersebut karena banyak pihak yang menyepelekannya.

    “Semakin diragukan bagi kami semakin enteng untuk menghadapi debat itu,” tandasnya. (CR-02)

  • Ulama di Banten Deklarasi Menangkan Prabowo-Gibran Di Pilpres 2024

    Ulama di Banten Deklarasi Menangkan Prabowo-Gibran Di Pilpres 2024

    PANDEGLANG, BANPOS – Ratusan ulama dan kyai di Banten menggelar deklarasi mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai Capres-Cawapres 2024, usai melakukan ijtihad bersama. Pada kesempatan tersebut, para ulama dan kyai juga menggelar doa bersama untuk kemenangan Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut.

    Diantara tokoh ulama dan kyai yang hadir dalam deklarasi tersebut yaitu KH Asep Nafis Bustomi dari Pesantren Al Hidayah Cisantri, KH Neni Sanja dari Riyadul Alfiyah Kadu Kaweng, KH. Ocep Sonhaji, Al Ubad Kadomas, hingga keluarga bssar Mama Wirga Citundun.

    “Oleh karena hasil ijtihad kami seperti itu, kami putuskan bahwa ulama se-Banten dan tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini, mendeklarasikan untuk kemenangan bapak Prabowo Subianto dan mas Gibran Rakabuming Raka,” ujar Ocep Sonhaji, usai deklarasi di Kabupaten Pandeglang, Banten, Sabtu (16/12).

    Ocep Sonhaji mengaku, pilihannya mungkin berbeda dengan keputusan ulama atau kyai lainnya. Meski demikian, ia menghargai perbedaan pendapat tersebut.

    Menurutnya, apabila nanti Prabowo dan Gibran terpilih menjadi pemimpin Indonesia, mereka menyerahkan masa depan negara kepada mereka. Kepemimpinan Prabowo dan Gibran dianggap saling melengkapi dan bisa saling bergotong-royong, untuk membangun Indonesia menuju 2045.

    “Kami percayakan sepenuhnya kepada bapak Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin bangsa yang akan datang, yaitu tahun 2024. Semoga ini menjadikan semangat kepada bapak Prabowo dan mas Gibran untuk menjadi presiden Republik Indonesia,” tuturnya.

    Doa dan deklarasi dari ulama dan kyai Banten yang telah melakukan ijtihad, diharapkan bisa menjadi penyemangat keduanya dalam berkontestasi di Pilpres 2024.

    “Kami tokoh dan ulama Banten, dengan ini mendeklarasikan diri, kami siap mendukung dan memenangkan pasangan calon presiden bapak Prabowo Subianto dan mas Gibran Rakabuming Raka menjadi presiden 2024-2029,” ucap Ocep Sonhaji dalam pembacaan ijtihad dan deklarasi.

    Koordinator Gerakan Banten Nyata (GBN), Faisal Dudayef, mengungkapkan bahwa hasil ijtihad, doa serta dukungan ulama dan kyai se-Banten menambah semangat relawan Milenial untuk memenangkan capres cawapres nomor urut dua di Pilpres 2024 nanti.

    “Ini tentu menjadi energi positif bagi Gerakan Banten Nyata untuk berkegiatan kedepan. Ini menjadi semangat kita sebagai kaum muda yang ada di Gerakan Banten Nyata untuk terus menenangkan Prabowo-Gibran, khususnya di Banten,” ujarnya.

    Faisal mengakui bahwa doa restu dari ulama dan kyai Banten, diyakini mempermudah serta meringankan langkah kaki mereka untuk suksesi pada 14 Februari 2024 nanti.

    “Dan ini menjadi titik awal perjuangan Gerakan Banten Nyata dalam menenangkan Prabowo-Gibran. Semoga restu dan doa para alim ulama menyertai kami dalam berkegiatan yang bertujuan untuk menenangkan Prabowo-Gibran di Banten,” tandasnya. (MUF)

  • Analisis Cepat Drone Emprit: Prabowo ‘Panen’ Sentimen Negatif pada Debat Perdana

    Analisis Cepat Drone Emprit: Prabowo ‘Panen’ Sentimen Negatif pada Debat Perdana

    JAKARTA, BANPOS – Debat Calon Presiden (Capres) perdana usai digelar pada Selasa (12/12) malam. Ketiga Capres pada pelaksanaan debat itu, terlihat kerap melontarkan serangan ke masing-masing calon.

    Meski demikian, pada beberapa kesempatan, banyak kesamaan pandangan di antara para Capres tersebut, seperti dalam hal pemberantasan korupsi.

    Drone Emprit, salah satu alat pelacak percakapan warganet, mengungkapkan bahwa pasca-debat perdana Capres semalam, warganet berlomba-lomba memberikan tanggapan terhadap performa masing-masing Capres.

    Dari hasil publikasi yang didapat BANPOS, Anies Baswedan menjadi Capres yang paling banyak mendapatkan mentions di media sosial X, dulunya Twitter.

    Anies mendapat mentions sebanyak 48.418. Sementara Prabowo Subianto sebanyak 40.018, dan Ganjar Pranowo sebanyak 21.775.

    Dari hasil analisis sentimen, Prabowo Subianto mendapatkan respon dengan sentimen negatif terbesar di antara para kandidat Capres.

    Diketahui, Prabowo mendapat sentimen negatif sebesar 41 persen dari keseluruhan mentions yang disampaikan warganet. Jika dikonversi, sebanyak 16.407 mentions bersentimen negatif.

    Sementara Anies mendapatkan sentimen negatif sebesar 27 persen atau 13.072 mention negatif. Sementara Ganjar yakni sebesar 23 persen atau 5.008 mentions negatif. (DZH)

  • Mahfud Tegaskan Masyarakat Punya Kebebasan Dalam Memilih Pemimpin

    Mahfud Tegaskan Masyarakat Punya Kebebasan Dalam Memilih Pemimpin

    SERANG, BANPOS – Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, menegaskan bahwa masyarakat mempunyai hak aspirasinya secara bebas dalam memilih pemimpinnya. Hal itu disampaikan pada saat menyambangi Kota Serang pada Rabu (13/12).

    “Masyarakat punya hak untuk mengajukan pilihan atau aspirasinya secara bebas tidak boleh ditekan dan diintimidasi karena siapapun punya hak untuk menentukan pilihan pemimpinnya,” katanya usai mengisi seminar kebangsaan di Universitas Faletehan.

    Mahfud juga menyampaikan terkait Indonesia Emas 2045 dari perspektif politik dan hukum, yang diharapkan betul-betul menjadi negara merdeka, bersatu, berdaulat, dan di dalamnya adil dan makmur.

    “Sekarang ini kita sudah merdeka. Namun, kemerdekaan kita masih tersandera perilaku politik maupun geopolitik dunia,” ucapnya.

    Ia menyampaikan, ke depan Indonesia sudah harus mampu menentukan posisi di kancah dunia. Indonesia 2045 harus sudah tidak ada orang miskin, tak ada pengangguran, lulusan SMA seluruhnya masuk ke perguruan tinggi.

    “Pada tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara keempat terbesar di dunia setelah China, India dan Amerika,” ujarnya.

    Prasyarat menuju itu, kata Mahfud, yakni dengan demokrasi dan hukum yang baik. Demokrasi ditandai oleh pemilu secara periodik. Pemilu memberi kesempatan kepada rakyat menilai dan memvonis pemimpinnya.

    Ia menyampaikan, di zaman reformasi ini, sudah ada instrumen hukum pemilu yang lebih adil. Penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, kini independen dipilih DPR.

    “Sehingga kalau ada kecurangan, lebih banyak dilakukan kontestan. Ya memang masih ada sih orang ndablek, bukan kontestan, ikut-ikutan merepsesi,” katanya.

    Mahfud juga berpesan agar masyarakat dapat memilih calon pemimpin secara selektif, terutama tidak terbawa arus atau euforia sesaat. Dia juga meminta seluruh komunitas akademik ikut mengambil peran aktif dalam kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024. (ANT)

  • Matin Syarkowi Pimpin Deklarasi Pemilu Damai 2024

    Matin Syarkowi Pimpin Deklarasi Pemilu Damai 2024

    SERANG, BANPOS – Sejumlah Tokoh Agama, Masyarakat, dan Santri juga Nyai menggelar Deklarasi Pemilu Damai 2024 yang dipimpin oleh KH. Matin Syarkowi, Selasa (12/12) malam. kegiatan yang dilaksanakan di Kebun Kebangsaan Ponpes Al-Fathaniyah, Desa Tegalsari, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten ini mengusung tema ‘Walau Beda Pilihan, Tetap Jaga Persatuan Untuk Ciptakan Banten Aman’.

    Dalam kesempatan tersebut, Matin Syarkowi menjelaskan urgensi keterlibatan semua elemen masyarakat, terutama para Tokoh Agama dan Santri juga Nyai, dalam perjuangan dan kepedulian terhadap bangsa menjelang Pemilu 2024. Ia juga menegaskan bahwa demokrasi yang baik harus mengedepankan etika dan moral, menolak politik identitas sebagai cara meraih suara, serta menjunjung tinggi persatuan sebagai kunci kejayaan Indonesia.

    “Pemilu 2024, umumnya di Indonesia dan khususnya di Provinsi Banten, diharapkan dapat berjalan Aman, Damai, Sejuk, dan Menyenangkan,” ujar Matin Syarkowi, yang juga merupakan Pimpinan Ponpes Al-Fathaniyah.

    Pembacaan Deklarasi Pemilu Damai 2024 oleh Keluarga Besar Ponpes Al-Fathaniyah bersama Masyarakat Kota Serang itu menyatakan komitmen untuk berperan aktif dalam menjaga kondusifitas wilayah Kota Serang selama Pemilu 2024.

    “Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk kejayaan Indonesia, mendukung cooling system dan menolak politik identitas pada Pemilu 2024,” tandasnya.

    Pengurus Ponpes Al-Fathaniyah, Mas Syamsul Muarif, mengungkapkan bahwa satu kesatuan adalah salah satu visi misi umat Islam. Oleh sebab itu, ia menyampaikan bahwasanya ajakan-ajakan untuk Pemilu Damai ini untuk direnungkan bersama-sama, agar Indonesia ini semakin jaya dan kuat.

    “Apalagi dari kaum milenial atau pemuda, untuk menjaga aset-aset negara itu terutama dari pemuda, marilah Kita berperan dalam acara Demokrasi ini, dan boleh beda pilihan tapi jaga persatuan,” katanya.

    Mas Syamsul Muarif menyebut bahwa hal ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Banten bersatu dalam semangat persatuan. Deklarasi Pemilu Damai 2024 ini beriringan dengan momen Nonton Bareng (Nobar) Debat Calon Presiden (Capres) Pilpres 2024, yang diselenggarakan oleh KPU RI.

    “(Mari) Menjadikan Pemilu 2024 sebagai momentum memperkuat fondasi demokrasi yang adil, damai, dan menghargai perbedaan,” tandasnya. (MUF)

  • Bawaslu Kabupaten Serang Temukan Ada ASN yang Ikut Pasang APK di Rumah

    Bawaslu Kabupaten Serang Temukan Ada ASN yang Ikut Pasang APK di Rumah

    SERANG, BANPOS – Dugaan pelanggaran kampanye dalam pemilu saat ini sudah mulai bermunculan di Kabupaten Serang. Bahkan, saat ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang menerima informasi adanya seorang aparatur sipil negara (ASN) yang memasang Alat Peraga Kampanye (APK) di rumahnya.

    Hal tersebut diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Furqon. Ia mengatakan untuk penanganan Gakumdu Bawaslu kabupaten serang selaku berkoordinasi dengan kepolisian dan Kejaksaan. Namun sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan maupun temuan yang mengandung unsur delik pidana.

    “Makanya sampai sekarang Gakumdu Bawaslu Kabupaten Serang belum menerima laporan apapun,” ujarnya, Selasa (12/12).

    Ia mengatakan untuk mengantisipasi terkait masalah pelanggaran delik pidana, Gakumdu akan tetap stand by selama 24 jam.

    “Nanti kami instruksi ke panwascam untuk penelusuran lebih lanjut dan mencari informasi awal siapa yang melakukan perobekan terhadap APK tersebut. Kalau sudah tahu kita akan adakan pleno bersama sama pimpinan apakah unsur ini memenuhi delik pidana atau tidak. Itu informasi terakhir di dapil empat APK caleg PKS,” ucapnya.

    Sementara ini, laporan tersebut belum formal. Sebab baru disampaikan melalui pesan WhatsApp. Sedangkan untuk informasi lain, di salah satu kecamatan ada seorang ASN yang dh rumahnya dipasang APK Caleg.

    “Saya sudah instruksikan panggil yang bersangkutan langsung klarifikasi kalau deliknya masuk kita akan lakukan kajian,” katanya.

    Untuk informasi sementara belum diketahui ASN itu bekerja di di instansi apa, karena pihaknya baru mendapatkan informasi sebatas pemberitahuan. Namun untuk update terakhir, pemilik rumah yang merupakan ASN itu akan dipanggil Panwascam.

    “Untuk sanksinya kami akan merekomendasikan kalau itu disitu benar benar melanggar aturan akan kami rekomendasikan ke KASN dan Kemendagri,” ucapnya.

    Furqon menuturkan, hingga saat ini pihaknya sudah melakukan pengawasan di 189 titik. Namun untuk pelanggaran yang bermotif Gakumdu sampai saat ini belum ada. Untuk pelanggaran pemasangan APK di pohon pada Jumat besok akan diserahkan data terakhirnya.

    “Senin koordinasi dengan satpol PP dan langsung eksekusi,” tandasnya. (CR-01)