BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Jadi Ketua TKD Prabowo-Gibran Kota Cilegon, Helldy Yakin Menang Satu Putaran

    Jadi Ketua TKD Prabowo-Gibran Kota Cilegon, Helldy Yakin Menang Satu Putaran

    CILEGON, BANPOS – Helldy Agustian ditunjuk sebagai Ketua Tim Kemenangan Daerah (TKD) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) Kota Cilegon. Dia pun mengaku optimis bakal mempertahankan kemenangan Prabowo di Kota Cilegon.

    Helldy mengungkapkan keyakinannya akan memenangkan Prabowo, saat menggelar silaturahmi Koalisi Indonesia Maju Kota Cilegon, Kamis (23/11/2023) malam.

    Dalam orasinya, Helldy, menyinggung soal perolehan kursi 9 partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran di Kota Cilegon.

    “Dari 9 partai ini (Pendukung Prabowo-Gibran), saya sudah menghitung Golkar 10, Gerindra 6, kemudian PAN 4, kemudian Demokrat 2, Kalau dihitung kurang lebih 22, itu kan satu paslon Prabowo-Gibran,” kata pria yang kini menjabat Walikota Cilegon itu.

    Lebih lanjut, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon ini menerangkan keterkaitan perolehan kursi DPRD Cilegon dari partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran dengan hitung-hitungan kemenangan.

    “Sementara sisanya 18 dari total 40 itu dibagi 2, logikanya begitu. Artinya bahwa Prabowo-Gibran secara hitungan dari suara anggota DPRD (Cilegon) ya sudah menang,” ujarnya tampak yakin.

    Helldy pun menyinggung kemenangan perolehan suara Prabowo pada Pilpres 2019 lalu yang mencapai 69,9 persen. Ia yakin Prabowo-Gibran akan menang satu putaran di Kota Cilegon pada Pilpres 2024 mendatang.

    “Artinya kalau sejarah pada tahun 2019 terutama, itu kita bisa memenangkan ya kita tinggal mengencangkan, menguatkan, dan berkomitmen sama-sama,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua TKD Prabowo-Gibran Provinsi Banten, Airin Rachmi Diany, mengingatkan tugas dari seluruh pengurus, struktur baik di tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan.

    “Demikian dengan para caleg, kalau kemarin hanya mensosialisasikan tentang partai dan diri pribadi yang menjadi calon, tentunya ada instruksi secara tegas dari masing-masing partai untuk berjenjang dari tingkat pusat,” ujar Mantan Walikota Tangerang Selatan ini.

    “Caleg tidak hanya mensosialisasikan dirinya sendiri dan partainya tapi juga pilihan presidennya. Karena kita partai koalisi yang mengusung Pak Prabowo dan Mas Gibran,” imbuh Airin.

    Airin juga menegaskan jika ingin menang harus berdoa dan tidak berdiam diri dan berpangku tangan. Ia meminta semua partai koalisi turun ke masyarakat untuk meyakinkan memilih Prabowo-Gibran.

    “Bagaimana turun ke masyarakat, meyakinkan apa yang menjadi pilihan kita disampaikan kepada masyarakat tentang programnya. Apalagi kan orang sudah sangat mengenal dengan Pak Prabowo mudah-mudahan itu juga bisa menjadikan pilihan bagi masyarakat,” tandasnya. (LUK)

  • Ijtima Ulama Nyatakan Dukung AMIN, Pasangan ‘Gemoy’ Klaim Didukung Ulama Lain

    Ijtima Ulama Nyatakan Dukung AMIN, Pasangan ‘Gemoy’ Klaim Didukung Ulama Lain

    CILEGON, BANPOS – Suara ulama di Banten menjadi rebutan di Pilpres 2024 mendatang. Diketahui perolehan suara Prabowo Subianto di Provinsi Banten pada dua periode pilpres sebelumnya yakni 2014 dan 2019 terbilang unggul. Seperti diketahui, perolehan suara Prabowo di Banten pada Pilpres 2014 sebesar 57,10 persen dan 61,54 persen pada Pilpres 2019.

    Sebagian dari Suara Prabowo di Banten tentu terdapat suara para ulama yang mendukungnya. Namun, belakangan muncul pertanyaan setelah Ijtima Ulama menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), akankah berpengaruh para perolehan suara Prabowo-Gibran?

    Ketua Tim Kemenangan Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Provinsi Banten, Airin Rachmi Diany, turut angkat suara terkait hal tersebut. Menurutnya, tidak semua ulama di Banten mendukung pasangan Amin pada Pilpres 2024 mendatang.

    Airin mengaku dirinya telah mendapatkan dukungan dari para ulama di Banten untuk menjadikan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden di tahun 2024 mendatang.

    “Kami menghargai itu (dukungan ijtima ulama ke Anies). Tapi kan tidak semuanya (dukung Anies), ulama kan ada juga yang dukung kita, sama saja. Namanya masyarakat ada berbagai macam, ulama a, b, c dan d, ada juga yang lain,” kata Airin kepada awak media usai menghadiri kegiatan silaturahmi Koalisi Indonesia Maju Kota Cilegon, Kamis (23/11/2023) malam.

    “Kalau ulama yang di sini sudah bicara bagaimana mendukung pasangan lain, tapi tentu kami pun diusung oleh ulama yang lainnya,” ujar Airin menambahkan.

    Sedikit berbeda, Ketua DPC Gerindra Kota Cilegon, Helldy Agustian, justru menganggap dukungan ijtima ulama terhadap pasangan AMIN bisa berpengaruh pada perolehan suara Prabowo-Gibran di Kota Cilegon.

    Karenanya, pria yang juga menjabat Walikota Cilegon itu mengajak seluruh kader partai politik pengusung Prabowo-Gibran kembali melakukan pendekatan terhadap para ulama di Kota Cilegon.

    “Bisa berpengaruh, tentu seperti itu. Makanya yang harus kita lakukan sama-sama ya harus pendekatan lagi sama para ulama. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, dengan menyatukan visi dan misi, karena kepentingannya sama ya harus menang,” kata Ketua TPD Prabowo-Gibran Kota Cilegon itu.

    Diketahui, sejumlah ulama dan tokoh nasional memberikan rekomendasi kepada pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), dalam Pilpres 2024 pada Ijtima Ulama yang digelar Sabtu (18/11/2023) di Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (LUK)

  • Belum Juga Dipakai, Belasan Kotak Suara di Kabupaten Tangerang Sudah Rusak

    Belum Juga Dipakai, Belasan Kotak Suara di Kabupaten Tangerang Sudah Rusak

    TANGERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tangerang, Banten menemukan sebanyak 18 dari 24.760 kotak suara yang diterima, mengalami kerusakan setelah dilakukan penyortiran.

    Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Muhammad Umar, mengatakan bahwa kotak suara itu rusak saat proses pengiriman.

    “Iya, kita temukan kotak suara yang rusak, memang kondisinya itu rusak karena kena tekanan saat di perjalanan pengiriman. Total ada 18 dari 24.760 kotak suara yang diterima,” ujarnya, Kamis (23/11).

    Umar menerangkan, dengan ditemukannya 18 kotak suara yang mengalami kerusakan tersebut, maka pihaknya pun segera melaporkan ke KPU Provinsi agar dapat dilakukan penggantian dengan segera untuk diganti.

    “Sekarang kita sudah data dan laporkan ke KPU Provinsi untuk dilakukan penggantian,” katanya.

    Untuk bilik dan kotak suara, KPU saat ini masih melakukan proses penyortiran sebagai memastikan semua perlengkapan proses pemilihan pada Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 bisa digunakan semuanya.

    Sementara itu, untuk kedatangan kotak suara tersebut, secara bertahap akan didistribusikan oleh KPU RI sesuai dengan ketersediaan tempat pemungutan suara (TPS) yang terdapat 9.016, dengan tersebar di 274 Desa/Kelurahan di Kabupaten Tangerang.

    “Kita upayakan di bulan ini (November) sampai dengan bulan Desember agar nanti di Januari itu bisa digunakan,” tuturnya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya kini sedang menginventarisasi terhadap lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pelaksanaan Pemilu 2024, sebagai antisipasi terjadinya bencana khususnya banjir pada hari pencoblosan.

    “Sampai dengan saat ini kami sudah menginventarisasi, dan kita sudah informasikan kepada teman-teman di PPK untuk segera memetakan TPS yang dianggap rawan bencana (Banjir),” tuturnya.

    Sebagai upaya antisipasi, KPU Kabupaten Tangerang sudah berkoordinasi bersama tim PPK dan juga pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memetakan lokasi TPS yang dianggap masuk dalam kerawanan bencana.

    Langkah tersebut dilakukan, sebagai menjaga tingkat partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada pemungutan suara nanti.

    “Hingga saat ini kami masih menunggu laporan dari tim PPK yang berada di lapangan untuk mengecek lokasi rawan bencana itu,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Ditunjuk Tim Pemenangan Daerah di Banten, Ganjar Sebut Rano Karno Sosok yang Tepat

    Ditunjuk Tim Pemenangan Daerah di Banten, Ganjar Sebut Rano Karno Sosok yang Tepat

    TANGSEL, BANPOS – Calon Presiden Ganjar Pranowo menyambut baik penunjukan Rano Karno sebagai Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) di Banten. Ganjar menilai sosok Rano Karno merupakan sosok tepat untuk memimpin tim pemenangan di Banten.

    “Banten sudah siap, sosok Mas Rano Karno yang sangat bagus! Dari TPN juga sudah mengeluarkan SK (surat keputusan, red),” kata Ganjar usai menghadiri Dialog Publik Muhammadiyah di kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2023).

    Ganjar melanjutkan rekam jejak Rano Karno di Banten sudah mumpuni untuk memimpin pemenangan. Diketahui Rano Karno pernah duduk sebagai kepala daerah di Banten, dari Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Gubernur Banten.

    Hingga saat ini sebagai Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III yang meliputi Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang.

    Ganjar pun berpesan untuk selalu mendengarkan suara masyarakat, dan juga selalu sampaikan visi misi.

    “Terus lakukan konsolidasi ke mayarakat. Dengarkan dan serap suara dan aspirasi mereka nanti kita akan akomodasi,” ucap Ganjar.

    Sementara itu, Ketua TPD Banten Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Rano Karno, mengatakan optimis akan meraih suara yang maksimal di Banten.

    “Target kita semaksimal mungkin. Perolehan target suara Ganjar Pranowo di Banten melebihi suara Joko Widodo pada 2019 lalu,” ucapnya.

    Dalam acara itu, juga dihadiri oleh TKD Banten lainnya yang terdiri dari partai politik pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. (Red)

  • DPP Golkar Tunjuk Fitron Jadi Bakal Calon Bupati Pandeglang

    DPP Golkar Tunjuk Fitron Jadi Bakal Calon Bupati Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah menetapkan nama Fitron Nur Ikhsan sebagai kandidat Bakal Calon Bupati (Balonbup) Pandeglang pada perhelatan Pilkada serentak 2024 mendatang.

    Bahkan, Fitron Nur Ikhsan yang menerima langsung Surat Keputusan (SK) atau surat penugasan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

    Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Pandeglang, M. Habibi, membenarkan yang ditetapkan Bakal Calon Bupati Pandeglang dari partai Golkar yakni, Fitron Nur Ikhsan. Keputusan DPP Partai Golkar itu kata dia, sesuai harapan pengurus dan seluruh kader Golkar Pandeglang.

    “Fitron kader dan figur partai Golkar terbaik Provinsi Banten. Alhamdulillah keputusan DPP Golkar menetapkan dan menugaskan Fitron sebagai Bakal Calon Bupati Pandeglang di Pilkada serentak 2024 mendatang, sesuai harapan dan keinginan kami,” kata Habibi.

    Golkar Pandeglang memilih Fitron sebagai calon Bupati Pandeglang dinilainya, memiliki kemampuan yang tidak diragukan untuk membangun Kabupaten Pandeglang kearah yang lebih baik.

    “Pak Fitron tahu persis kondisi Kabupaten Pandeglang. Kemampuan pak Fitron tidak diragukan memimpin Pandeglang 2024 mendatang. Apalagi beliau (Fitron, red) sudah dua periode menjabat Anggota DPRD Provinsi Banten Dapil Kabupaten Pandeglang,” katanya.

    Dipastikan Habibi, pengurus DPD hingga ketingkat pengurus Desa dan para kader Golkar se-Kabupaten Pandeglang bakal all out mendukung dan memenangkan Fitron Nur Ikhsan di Pilkada serentak 2024 mendatang.

    “DPD hingga ke tingkat bawah dan para kader Partai Golkar Pandeglang pasti all out mendukung penuh dan memenangkan Fitron Nur Ikhsan sesuai Surat Keputusan DPP Golkar,” ungkapnya. (DHE)

  • Pada Pilpres 2024, Mahasiswa Tangerang Raya Tolak Politik Dinasti

    Pada Pilpres 2024, Mahasiswa Tangerang Raya Tolak Politik Dinasti

    TANGERANG, BANPOS – Polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah batas minimal pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, hingga saat ini terus berlanjut. Bahkan, putusan tersebut dituding sebagai upaya pembentukan dinasti, pada tingkatan pusat.

    Hal itu membuat sejumlah mahasiswa yang berasal dari 15 kampus di Tangerang Raya, melakukan konsolidasi dan menyatakan sikap untuk menolak politik dinasti pada gelaran Pilpres 2024.

    Para mahasiswa yang menyebut diri sebagai Aliansi Mahasiswa Tangerang Raya itu menegaskan bahwa mereka menolak penyalahgunaan wewenang kekuasaan, untuk kepentingan Pemilu 2024.

    “Kami juga sepakat tolak putusan MK soal batasan usia capres dan cawapres dan menolak keras politik dinasti,” ujar Koordinator Konsolidasi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Shandi Martha Praja, Senin (20/11).

    Shandi mengatakan, mahasiswa mengecam keras atas ketidakadilan dan kecacatan prosedural dalam merancang atau mengesahkan Undang-undang, yang tidak sesuai dengan prosedur hukum di indonesa, dan tidak memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

    “Seharusnya sebagai pemegang kekuasaan hari ini, Joko Widodo memberikan contoh yang bijak untuk menjadi pemimpin yang ideal tanpa merubah atau merusak komponen prosedur kepemerintahan di Indonesia ini,” tegasnya.

    Saat ini, katanya, yang telah diketahui oleh publik bahwasa di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, terdapat manuver-manuver politik yang dinilai sebagai penyalahgunaan wewenang kekuasaan.

    “Salah satunya melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang melegalkan anaknya untuk maju menjadi Calon wakil presiden 2024 dengan melanggar prosedur konstitusi, dan memanfaatkan relasi keluarganya yaitu Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi,” katanya.

    Ia menegaskan, seharusnya dalam sistem trias politika, tugas dan wewenang dari Yudikatif dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga pengujian hukum atau Undang-undang, dan draft tersebut akan di rekomendasikan kepada pihak legislator.

    “Tetapi faktanya, hari ini Mahkamah Konstitusi melanggar kode etik sebagai lembaga konstitusi,” tutur Shandy.

    Shandy menilai, Pasal 169 huruf q UU No.7 tahun 2017 menjadi pasal yang terkesan terburu-buru untuk direvisi dan disepakati. Menurut dia, seharusnya lembaga Yudikatif hanya memberikan draft Undang-undang rekomendasi, yang nantinya akan dieksekusi oleh legislator yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

    “Dan momentum inilah yang membuat seakan-akan peristiwa seperti ini sudah menjadi bagian dari strategi penguasa untuk melanggengkan kekuasaanya, karena telah melewati prosedur kenegaraan yang sebaik-baiknya. Hal itu patut di jadikan pertanyaan bahwasanya Lingkaran kekuasaan ini sudah termonopoli oleh segelintir penguasa ataupun relasi kekeluargaan,” ungkapnya.

    Shandi mengatakan, hal tersebut seakan-akan mempertontonkan dahaga penguasa yang masih haus akan kekuasaan.

    “Undang-undang ini sudah jelas melanggar keadilan karena hanya memenangkan pihak yang ada di lingkar keluarga atau golongan tertentu. Permasalahan ini sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat awam bahkan di lingkaran Mahasiswa,” ucapnya.

    Shandi mengatakan, konsolidasi yang dilakukan oleh mahasiswa se-Tangerang Raya ini, juga akan diperluas ke seluruh daerah di Banten.

    “Salah satu rekom konsolidasinya memperluas (aliansi) se-Banten,” tuturnya.

    Dalam konsolidasi tersebut, mahasiswa sepakat untuk menolak budaya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), menolak penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan menolak Undang-undang hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres. (DZH)

  • Kejagung Bakal Tunda Garap Kasus Peserta Pemilu 2024, Dewan Beri Apresiasi

    Kejagung Bakal Tunda Garap Kasus Peserta Pemilu 2024, Dewan Beri Apresiasi

    JAKARTA, BANPOS – Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rapat kerja bersama DPR RI, menyatakan bahwa selama tahap pelaksanaan Pemilu 2024, kasus-kasus hukum yang melibatkan para peserta pemilu, akan ditunda untuk digarap hingga proses pemilu usai.

    Hal tersebut dilaksanakan guna menjaga netralitas dari Kejaksaan selaku Aparat Penegak Hukum (APH), agar tidak dijadikan sebagai alat berpolitik menggunakan hukum.

    Kebijakan itupun mendapat apresiasi dari Anggota Komisi III DPR RI, Santoso. Ia memuji langkah Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, yang akan bersikap netral dengan menghentikan sementara pemeriksaan kasus hukum terhadap peserta Pemilu 2024.

    “Ini dilakukan dalam rangka mencegah tindakan kriminalisasi yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang salah satunya adalah korps Adhyaksa,” kata Santoso, Senin (20/11).

    Menurutnya, langkah Jaksa Agung ini menunjukkan bahwa institusi yang dinakhodainya bersemangat dalam menyukseskan Pemilu 2024.

    “Cara Jaksa Agung ini bukan hanya bersikap netral, tapi juga menjaga integritasnya untuk tidak menggunakan kewenangannya dalam menangkap lawan-lawan politik, yang dinilai berseberangan dengan penguasa,” kata politisi Partai Demokrat itu.

    Santoso berharap, langkah Kejagung ini juga berlanjut hingga Pemilu rampung dilaksanakan. Yang salah, ditindak. Sedangkan yang tidak bersalah, jangan sampai dikriminalisasi. Apalagi, jika menjurus pada pihak yang dinilai berseberangan dengan penguasa.

    “Langkah Jaksa Agung ini tentunya tidak lepas dari peran Presiden Jokowi yang memberi direktif atas apa yang dilakukan Jagung saat ini. Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 dengan jelas membuat legacy bahwa Pemilu 2024 harus lepas dari alat kekuasaan untuk menekan pihak kompetitor, meski putranya Gibran Rakabuming sebagai Cawapres,” ungkapnya.

    Mantan Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta itu juga berharap agar langkah Jaksa Agung ini diikuti oleh aparat penegak hukum lainnya.

    “Dalam rangka menciptakan Pemilu yang bukan hanya jurdil tapi bebas dari kriminalisasi,” pintanya.

    Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memastikan pihaknya akan ikut menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024.

    Caranya, dengan menghentikan pemeriksaan terhadap peserta Pemilu hingga pesta demokrasi 5 tahunan itu selesai.

    Komitmen tersebut ditegaskan Burhanuddin saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11) lalu.

    Kata Burhanuddin, netralitas korps Adhyaksa telah teruji di tahun-tahun Pilkada sebelumnya.

    “Tidak hanya melaksanakan tahapan Pemilu serentak 2024, bahkan jauh sebelum netralitas ini telah diterapkan kepada seluruh jajaran kejaksaan terkait Pilkada serentak,” tegas Burhanuddin. (DZH/RMID)

  • Pertama di Indonesia, TKD Prabowo-Gibran Tingkat Kota Serang Resmi Dibentuk

    Pertama di Indonesia, TKD Prabowo-Gibran Tingkat Kota Serang Resmi Dibentuk

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka memperkuat konsolidasi pemenangan pada Pilpres 2024, pimpinan partai-partai pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tingkat Kota Serang, sepakat membentuk Tim Kampanye Daerah (TKD) tingkat Kota Serang, Minggu (19/11) malam. Pembentukan tersebut dilakukan dalam rapat konsolidasi akbar dan diketuai oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang, Budi Rustandi, dan Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana, sebagai sekretarisnya.

    Hadir dalam kesempatan tersebut, seluruh partai pengusung Prabowo-Gibran beserta para relawannya. Tak hanya itu, hadir juga Ketua TKD Prabowo-Gibran tingkat Provinsi Banten, Airin Rachmi Diany dan Koordinator TKD Banten, Andra Soni.

    Ketua TKD Prabowo-Gibran Kota Serang, Budi Rustandi, menegaskan bahwa seluruh pimpinan partai politik yang hadir siap memenangkan Prabowo-Gibran yang ditandai dengan pembacaan ikrar secara bersama-sama.

    “Pada tahun 2019 kemarin dalam Pilpres, di kota Serang sosok Prabowo Subianto memperoleh kurang lebih sekitar 69 persen dan tentunya ini menjadi barometer bagi kita semua untuk lebih optimis dalam pemenangan pilpres di 2024,” ujar Budi saat membacakan orasi.

    Dalam konferensi pers, ia mengatakan bahwa konsolidasi akbar dilakukan sebagai bentuk komitmen partai-partai pendukung Prabowo-Gibran, untuk memenangan kontestasi Pilres 2024 dalam satu putaran.

    “Tadi sudah dibacakan oleh bu Ratu Ria (saat konsolidasi) bahwa kami semua siap untuk memenangkan pasangan nomor urut dua, pak Prabowo dan mas Gibran, dalam satu putaran,” katanya.

    Budi menyampaikan, pihaknya juga telah bersepakat untuk mempersiapkan tim-tim turunan, yang akan bergerak di akar rumput, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, hingga ke setiap titik-titik TPS yang ada di Kota Serang.

    “Nanti kita akan berkelanjutan lagi, strateginya seperti apa untuk memastikan kemenangan Prabowo-Gibran di Kota Serang. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan TKD tingkat Provinsi Banten dan TKN, sehingga gerakan kita semakin kuat,” tandasnya.

    Sekretaris TKD Prabowo-Gibran Kota Serang, Ratu Ria Maryana menyatakan, dengan terbentuknya TKD Kota Serang, maka gerak dari partai-partai beserta relawan Prabowo-Gibran akan semakin terarah. Hal ini juga merujuk pada target, di mana paslon nomor urut 2 ini ditarget bisa memenangkan Pilpres satu putaran.

    “Kami akan terus memperkuat konsolidasi kita. Kami sudah bersepakat untuk bersinergi. Walaupun masing-masing mempunyai warna tersendiri, namun kita semua sudah melebur satu tekad satu tujuan, untuk bisa memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran,” ungkapnya.

    Ratu Ria menyebut, arah gerak dari TKD nantinya akan benar-benar menyasar isu-isu yang menyentuh masyarakat secara langsung. Dengan begitu, TKD Kota Serang turut menyampanyekan program-program dari pasangan Prabowo-Gibran yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

    “Kami bersepakat untuk melakukan kampanye program-program dari pak Prabowo dan mas Gibran. Dan yang pasti, program tersebut harus yang menyentuh langsung masyarakat,” katanya.

    Ratu Ria pun menuturkan bahwa TKD Kota Serang, merupakan TKD tingkat kota/kabupaten pertama di Indonesia yang dibentuk.

    “Ini merupakan TKD tingkat kota/kabupaten pertama yang dibentuk se-Indonesia. Ini menjadi bukti komitmen kami dalam memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran,” tandasnya. (MUF)

  • Gak Ada Tanto W. Arban, Ini Daftar Gacoan Pilkada 2024 Partai Golkar di Banten

    Gak Ada Tanto W. Arban, Ini Daftar Gacoan Pilkada 2024 Partai Golkar di Banten

    SERANG, BANPOS – Meskipun perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masih cukup lama, Partai Golkar telah menetapkan sejumlah nama yang nantinya bakal jadi gacoan pada kontestasi di Provinsi Banten.

    Sejauh ini, hanya nama Airin Rachmi Diany saja yang telah santer di publik sebagai Bakal Calon Gubernur Banten, usungan partai berlambang beringin tersebut.

    Lantas, bagaimana dengan kota/kabupaten yang ada di Provinsi Banten?

    Berdasarkan tangkapan layar salinan daftar nama bakal calon kepala daerah yang beredar di aplikasi perpesanan WhatsApp, Partai Golkar memasang nama di seluruh kota/kabupaten di Provinsi Banten.

    Daftar nama tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris Jendral, Lodewijk F. Paulus, lengkap dengan cap Partai Golkar Pusat dengan nomor Sund-308/GOLKAR/XI/2023 tertanggal 16 November 2023.

    Salah satu sumber BANPOS di internal Partai Golkar mengatakan, daftar nama itu memang sudah tersebar di aplikasi perpesanan sejak Jumat (17/11) siang.

    Adapun nama-nama gacoan Bakal Calon Kepala Daerah dari Partai Golkar di Provinsi Banten sebagai berikut:

    Provinsi Banten: Airin Rachmi Diany – Bakal Calon Gubernur

    Kota Tangerang: Sachrudin – Bakal Calon Walikota

    Kota Tangerang Selatan: Benyamin Davnie – Bakal Calon Walikota
    Pilar Saga Ichsan – Bakal Calon Wakil Walikota

    Kota Serang: Ratu Ria Maryana – Bakal Calon Walikota

    Kota Cilegon: Ratu Ati Marliati – Bakal Calon Walikota
    Isro Mi’raj – Bakal Calon Walikota

    Kabupaten Lebak: Suparman – Bakal Calon Bupati

    Kabupaten Serang: Andika Hazrumy – Bakal Calon Bupati

    Kabupaten Tangerang: Mad Romli – Bakal Calon Bupati

    Kabupaten Pandeglang: Fitron Nur Ikhsan – Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati
    Gunawan – Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati

    Sumber BANPOS saat ditanya terkait dengan ketiadaan nama Wakil Bupati Pandeglang, Tanto W. Arban, dalam daftar nama gacoan Partai Golkar, mengaku bahwa itu merupakan keputusan dari partai.

    “Itu keputusan partai,” tandasnya. (DZH)

  • Pemilu 2024, Kejaksaan ‘Kecipratan’ Anggaran Rp14 Miliar

    Pemilu 2024, Kejaksaan ‘Kecipratan’ Anggaran Rp14 Miliar

    JAKARTA, BANPOS – Dalam membantu pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, Kejaksaan Republik Indonesia kecipratan anggaran sebesar Rp14.291.400.000. Duit tersebut nantinya akan didistribusikan hingga ke cabang Kejaksaan Negeri.

    Jaksa Agung RI, Sanitiar Burhanuddin, mengatakan bahwa dukungan alokasi anggaran kejaksaan untuk Pemilu Serentak 2024 itu digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dalam program penegakan dan pelayanan hukum Pemilu 2024.

    Ia menuturkan bahwa anggaran tersebut diperuntukkan untuk satuan kerja kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga cabang Kejaksaan Negeri.

    “Untuk melaksanakan kegiatan pemantauan dalam pelaksanaan tahapan Pemilu serentak tahun 2024 dalam program penegakan dan pelayanan hukum dari pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah dialokasikan sebesar Rp14.291.400.000,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (16/11).

    Ia mengatakan bahwa dukungan anggaran kejaksaan terkait Pemilu 2024 pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp65,6 miliar, yang digunakan untuk pembuatan pos pemilu serta pendidikan dan pelatihan (diklat) terpadu.

    “Dukungan anggaran pada kejaksaan yang terkait pemilihan umum pada tahun anggaran 2023 sebanyak Rp65.602.198.000, terdiri dari pembuatan pos pemilu sebesar Rp64.152.572.000 dan kegiatan diklat terpadu pidana umum sebesar Rp1.449.626.000,” katanya.

    Dia mengatakan, jumlah anggaran pembuatan pos pemilu itu dibagi untuk 534 satuan kerja kejaksaan yang tersebar di seluruh Indonesia, melalui Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, hingga cabang Kejaksaan Negeri.

    “Adapun jumlah rata-rata yang diterima per satuan kerja yaitu sebanyak Rp119.200.000, yang dipergunakan untuk membangun pengadaan sarana dan prasarana pos pemilu,” tandasnya. (DZH/ANT)