BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Elektabilitas PDIP Tertinggi, PPP Kudu Genjot Lagi, 8 Partai Ngos-ngosan

    Elektabilitas PDIP Tertinggi, PPP Kudu Genjot Lagi, 8 Partai Ngos-ngosan

    JAKARTA, BANPOS – Survei Nasional PatraData yang dirilis pada Kamis (2/11/2023), menempatkan PDIP sebagai parpol yang paling banyak dipilih orang, dengan angka elektabilitas tertinggi 20,8 persen. Disusul

    Gerindra 18,9 persen, Golkar 6,6 persen, PKB 6,5 persen, PKS 6,2 persen, NasDem 4,7 persen, PAN 4,5 persen, Demokrat 4,4 persen, dan PSI 4,2 persen.

    PPP yang mengantongi angka 3,6 persen masih harus kerja keras mengejar ketinggalan 0,4 persen. Agar dapat mencapai ambang batas parlemen 4 persen.

    Sedangkan delapan partai lainnya, terkesan ngos-ngosan, karena hanya mencatatkan angka di bawah 1 persen.

    Perindo dan Gelora sama-sama membukukan angka 0,7 persen, Partai Ummat 0,3 persen, dan lima partai lainnya: PBB, PKN, Buruh, Garuda, Hanura cuma 2 persen.

    Survei Nasional PatraData ini dijalankan pada 25-30 Oktober 2023, atau setelah masa pendaftaran capres-cawapres 19-25 Oktober 2023.

    Survei ini melibatkan 1.220 sampel responden, yang dipilih secara acak dari kumpulan database nomor telepon yang dimiliki PatraData.

    Survei yang menggunakan asumsi simple random sampling ini, memiliki toleransi kesalahan (margin of error – MoE) sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Quality control dilakukan dengan menelepon ulang responden (call back) sebanyak 20 persen dari total sampel.(RMID).

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/pemilu/195355/survei-patradata-elektabilitas-pdip-tertinggi-ppp-kudu-genjot-lagi-8-partai-ngosngosan.

  • Menhan Minta Semua Pihak Jaga Stabilitas

    Menhan Minta Semua Pihak Jaga Stabilitas

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengumpulkan pimpinan TNI hingga beberapa menteri di acara Simposium Geopolitik dan Geostrategis Global di kantornya, Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (2/11/2023). Mereka diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi situasi global terkini yang memanas.

    Prabowo mengingatkan para undangan agar mawas diri terhadap situasi geopolitik, termasuk dampak dari perang di Ukraina hingga serangan Israel ke Gaza, Palestina. Segala bentuk antisipasi harus cekatan dilakukan.

    “Ini saya pandang perlu, karena perkembangan dinamika geopolitik berkembang begitu cepat. Pengaruh di satu wilayah dunia yang kelihatannya jauh dari kita di era sekarang pengaruhnya luar biasa kepada seluruh dunia,” ujar Prabowo saat mem¬buka acara Simposium Geopoli¬tik dan Geostrategis Global.

    Beberapa narasumber yang datang dalam simposium itu, sebagai pembicara kunci ada Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

    Hadir juga Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, CEO E-System Solutions FZ-LLC Habib Boukharouba, dan Direktur Utama PT Len Industri Bobby Rasyidin.

    Prabowo melanjutkan, perang yang terjadi di Ukraina dan Gaza dapat mempengaruhi stabilitas dunia dan kawasan. Seperti, perang Ukraina-Rusia sebelumnya.
    Dia mencontohkan dampak perang di Ukraina mengakibatkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia naik luar biasa.Perang di Ukraina membuat pupuk menjadi mahal dan langka.

    “Kalau pupuk mahal dan langka akan mempengaruhi produksi pangan di sebagian besar dunia. Kalau produksi pangan terpengaruh akan mengakibatkan destabilisasi politik dan sosial,” ujar Prabowo.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, kondisi global semakin sulit diprediksi. Belum tuntas perang di Ukraina, ternyata perang juga meletus di Gaza. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID baca-berita/government-action/195315/perang-di-gaza-bisa-berdampak-ke-indonesia-menhan-minta-semua-pihak-jaga-stabilitas

  • Aje Kendor Resmi ‘Bubar’

    Aje Kendor Resmi ‘Bubar’

    SERANG, BANPOS – Duet Aje Kendor antara Syafrudin dan Subadri akhirnya bubar ditengah jalan sebelum selesai masa jabatan. Hal ini ditandai dengan pemberhentian Subadri Ushuludin sebagai Wakil Walikota Serang periode 2018-2023, melalui sidang paripurna DPRD Kota Serang, Senin (1/11).

    Pengunduran Subadri Ushuludin dari jabatannya sebagai Wakil Walikota Serang lantaran dirinya hendak maju sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI Dapil Banten II pada Pemilu 2024 mendatang.

    Subadri mengungkapkan, dirinya harus mengundurkan diri sebelum Akhir Masa Jabatan (AMJ) sesuai mekanisme konstitusi saat hendak mencalonkan diri sebagai caleg DPR RI.

    ”Seharusnya kan 5 Desember (AMJ) tapi karena saya mengikuti ikhtiar di calon DPR RI maka ya harus mengundurkan,” kata Subadri saat dikonfirmasi usai acara rapat paripurna.

    Setelah resmi mengundurkan diri, Subadri mengungkapkan bahwa akan lebih berfokus untuk mempererat silaturahmi. Terlebih di daerah pemilihannya, yaitu Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon .
    “Tentunya kita akan terus mempererat silaturahmi, terlebih di Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon ,” ungkapnya.

    Subadri juga menyampaikan, disaat dirinya menjabat masih ada pembangunan yang belum terselesaikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang.

    “Ada 4 persen lagi untuk sampai 100 persen, itu diharapkan di akhir ini sampai Desember mudah-mudahan bisa tertutupi,” ucapnya.

    Subadri menjelaskan, di masa dirinya menjabat, setidaknya ada sekitar empat persen dari janji politiknya yang belum terselesaikan. Diantaranya yaitu dari sektor infrastruktur, kesehatan dan lainnya. Ia juga mengucapkan rasa terimakasih dan permintaan maafnya terhadap seluruh masyarakat Kota Serang selama 5 tahun masa jabatannya.

    “Saya juga mengucapkan terimakasih dan minta maaf kepada seluruh masyarakat Kota Serang yang selama 5 tahun kepemimpinan saya dan pak Wali ini,” ucapnya.

    Kemudian, Walikota Serang, Syafrudin mengatakan kesannya selama bersama memimpin Kota Serang dalam 5 tahun bersama Subadri Ushuludin. Syafrudin mengaku tersentuh dengan perpisahan tersebut.

    “Pak wakil sangat luar biasa. Berjalan sinergi. Artinya, seperti antara orang tua dan anak, jadi merasa tersentuh juga, sedih. Karena memang kerja semenjak 5 Desember 2018 sampai sekarang ini kita kerja bareng. Jadi apapun yang kita lakukan bersama-sama. Itu yang menjadi tersentuh,” katanya.

    “Sehingga sekalipun hanya beda satu bulan tapi rasanya lama,” tandasnya.(CR-01/PBN)
    Caption: EDWIN MAHESA PARDEDE// Subadri Saat Ditemui Usai Paripurna Pengunduran Dirinya

  • Jokowi: Apa Kita Mau Terus-Terusan Dari Nol, Seperti Di Pom Bensin?

    Jokowi: Apa Kita Mau Terus-Terusan Dari Nol, Seperti Di Pom Bensin?

    JAKARTA, BANPOS – Presiden Jokowi kembali mengingatkan, kesempatan Indonesia untuk menjadi negara maju, ada dalam tiga kepemimpinan nasional ke depan. Menurutnya, hal ini sudah sering disampaikan Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), McKinsey, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

    Jokowi bilang, peluang Indonesia menjadi negara maju, jelas ada. Opportunity itu ada. Tapi, tantangannya tidak gampang, tidak ringan. Butuh konsistensi, butuh keberlanjutan.

    “Dari yang saya pelajari, kepemimpinan kita selama ini, ibaratnya, orang yang sudah sampai SMP, ganti pemimpin, malah balik lagi ke TK. Balik ke SD. Sehingga, selalu dimulai dari nol, seperti kita beli bensin di pom bensin. Pak dari nol, Pak. Pak, sudah nol Pak. Apa kita mau seperti itu terus?” kata Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Ibu Kota Nusantara, (IKN), Kamis (2/11/2023).

    Kalau sudah SMP, lanjut Jokowi, kan mestinya bisa ke SMA. Masuk S1, S2, S3, S4, S5, S6. Mestinya seperti itu. Karena itu, konsistensi sangat dibutuhkan.

    wi mengaku banyak belajar dari negara-negara Amerika Latin. Tahun 1950-an, 1960-an, 1970-an, sudah banyak yang menjadi negara berkembang. Tapi sampai saat ini, tak ada kemajuan. Masih jadi negara berkembang juga. Bahkan, ada yang jatuh jadi negara miskin.

    “Ada satu negara yang memiliki manajemen dan tata kelola bagus, yang akhirnya sukses menciptakan lompatan. Berhasil memiliki pertumbuhan ekonomi fantastis. Yaitu Guyana. Mereka menemukan potensi minyak. Digarap swasta, bukan oleh BUMN. Tetapi difasilitasi, diatur oleh pemerintah. Itu yang benar,” tutur Jokowi.

    “Kalau di sini, kadang-kadang swasta pingin ngatur,” imbuhnya, dsiambut tawa hadirin.
    Saat ini, Guyana menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat, Tahun 2022, ekonominya tumbuh 62 persen. Karena swasta dan pemerintah bergandengan. “Kita juga ingin seperti itu,” ucap Jokowi.

    Dia pun mencontohkan Freeport, yang mengkolaborasikan pemerintah, BUMN, dan swasta. Dalam kerja sama ini, pemerintah mendapat PPh Badan, PPh Karyawan, bea ekspor, royalti, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Serta deviden sebagai hak pemegang saham, yang jumlahnya tidak sedikit.

    Hal serupa, juga dijalankan di pemerintahan Jokowi, dalam membangun IKN. Dari total biaya 33 miliar dolar Amerika Serikat (AS), sebanyak 20 persen pembiayaannya, diambil dari APBN. Sebanyak 80 persen sisanya, diupayakan dengan menggandeng pihak swasta.

    “Yang tadinya nggak senang, setelah pemerintah memulai dua tahun lalu, pertengahan tahun ini, banyak swasta masuk. Kita groundbreaking terus. Saat ini, masih kita rem untuk memprioritaskan investor dalam negeri. Dari Singapura, kemarin ada 130 investor datang, Letter of Intent (LOI)-nya, ada 320,” pungkas Jokowi.(RMID).

  • PKB Jabar Mau Rebut Pendukung Prabowo

    PKB Jabar Mau Rebut Pendukung Prabowo

    JAWA BARAT, BANPOS – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah memetakan seluruh basis suara di Pemilu 2024. Mereka akan fokus merebut suara di lumbung Prabowo Subianto untuk memenangkan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

    Direktur Pilpres Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPW PKB Provinsi Jabar Muhammad Rochadi mengatakan,pihaknya memetakan atau memprediksi seluruh potensi suara di Provinsi Jabar.

    Menurutnya, perolehan suara pada kontestasi Pilpres 2024 akan terpecah. Namun, pihaknya optimistis pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), meraih banyak suara.

    “Daerah yang menjadi perha¬tian, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Bandung dan Cirebon. Daerah itu lumbung suara Prabowo Subianto di Pilpres 2019, dan itu akan kami geser menjadi basis suara pasangan AMIN,” ujarnya di Bekasi, Jabar, Selasa (31/10/2023).

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Bekasi ini meyakini, pihaknya memiliki cukup energi untukmengalihkan dukungan masyarakat, bahkan memenangkan pasangan AMIN. Sebab, raihan suara pasangan AMIN bukan sekadar dari kader PKB dan warga Nahdlatul Ulama (NU).

    “Di Pilpres 2019, Prabowi mendapat satu juta suara di Bekasi. Tapi, kami sudah memiliki pemetaan utuh tentang capaian itu. Kami akan berjuang, agar pasangan AMINmenang di Bekasi,” tegas Rochadi.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, DPW PKB Provinsi Jabar menargetkan 60 persen suara di Pilpres 2024 nanti. Dia meya¬kini, target itu akan berbanding lurus dengan raihan kursi Dewan di Pileg mendatang.(RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/pemilu/195162/petakan-basis-suara-pkb-jabar-mau-rebut-pendukung-prabowo

  • Kesbangpol Tuding Marak Ormas Ilegal

    Kesbangpol Tuding Marak Ormas Ilegal

    CILEGON, BANPOS – Ratusan organisasi masyarakat (ormas) ilegal marak di Kota Cilegon. Hal ini diungkapkan Kabid Kewaspadaan Dini, Konflik Sosial, Ormas, dan Ketahanan Eksosbud Kesbangpol Cilegon, Faishal Amin.

    Faishal Amin mengatakan, 118 ormas ilegal itu lantaran tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) atau izin dari Kemenkumham RI dan izin dari Kemendagri RI.

    “Kalau tidak punya SKT dan tidak melaporkan ke Kesbangpol normatifnya itu ilegal,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (31/10).

    Faishal menerangkan bahwa ormas legal merupakan ormas yang secara administrasi memiliki izin atau SKT yang dikeluarkan oleh dua kementrian. Setelah memiliki SKT dari dua kementerian yakni dari Kemenkumham RI dan Kemendagri RI.

    Kemudian kata dia, melapor ke Kesbangpol Kota Cilegon, untuk kemudian dikeluarkan surat pemberitahuan keberadaan. “Ormas legal itu secara perizinan ada dan melaporkan SKT ke kita,” tuturnya.

    Berdasarkan hasil recovery data ormas, dari jumlah total sekitar 237 ormas di Kota Cilegon. Kesbangpol mencatat hanya ada 119 ormas yang masuk kategori legal, sedangkan 118 ormas lainnya dianggap ilegal.

    “Ormas yang sudah kita lakukan recovery dari data yang sudah ter SKT itu ada 119 ormas, SKT itu sudah tersertifikasi dari kemenkumham, Kemendagri,” terangnya.

    Ketika ormas tersebut memiliki SKT, maka Kesbangpol mengeluarkan surat pemberitahuan keberadaan ormas tersebut. Sedangkan ormas yang tidak mengantongi SKT secara legal, maka Kesbangpol tidak mengeluarkan surat pemberitahuan keberadaan.

    “Ketika tidak ada surat pemberitahuan keberadaan berarti tidak diakui oleh pemerintah daerah, dan jumlahnya itu ada 118 ormas yang belum ter SKT,” tuturnya.

    Kemudian, Faishal menyebut bahwa kebanyakan ormas yang tidak memiliki SKT dari Kementerian itu berbentuk lembaga atau yayasan, komunitas dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka hanya memiliki SKT yang dikeluarkan oleh Kesbangpol Kota Cilegon.

    Sementara saat ini, Kesbangpol sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKT. “Jadi ada SKT dulu, saat Kesbangpol diberi kewenangan untuk mengeluarkan SKT,” terangnya.

    Hanya saja, untuk saat ini yang mengeluarkan SKT untuk ormas hanya Kemenkumham dan Kemendagri. Setelah dilakukan pendataan, dari jumlah 118 ormas yang dianggap ilegal itu kini mulai menyusut.

    “Ketika mereka melaporkan SKT, maka kita akan mengeluarkan surat pemberitahuan keberadaan dan jumlahnya mengerucut sekarang ada 100 yang tidak legal dari 118 itu,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • KMSB Desak Timsel KI perhatikan Integritas Calon

    KMSB Desak Timsel KI perhatikan Integritas Calon

    SERANG, BANPOS – Tim seleksi (Timsel) calon anggota Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten diminta untuk memperhatikan betul masukan dari masyarakat, terkait latar belakang para calon peserta seleksi anggota KI Provinsi Banten. Selain itu, timsel diharap tidak terbebani dengan berbagai intervensi, bahkan jika dari Pj Gubernur Banten sekalipun.

    Hal itu dinilai penting, sebab, sebagai calon anggota KI para peserta harus memiliki nilai moralitas yang tinggi dan terhindar dari cacat etika.

    “Kami menekankan pentingnya tim seleksi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten untuk lebih mempertimbangkan masukan masyarakat dan memilih komisioner yang berintegritas dan bebas dari cacat etika,” kata Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB), Uday Suhada melalui keterangan tertulisnya yang diterima oleh BANPOS pada Selasa (31/10).

    Uday juga mengatakan, nilai moralitas itu perlu untuk dikedepankan karena demi menjaga nilai integritas anggota KI dalam menjalankan tugasnya.

    “Pemilihan komisioner yang benar-benar independen dan bermoral adalah landasan utama bagi menjaga integritas Komisi Informasi dan menjalankan tugasnya dengan baik,” imbuhnya.

    Selain itu ia juga mendesak agar dipastikan betul calon anggota KI yang terpilih memang benar-benar independen dan terlepas dari intervensi politik manapun.

    Karena dalam menjalankan tugasnya, para calon anggota KI yang terpilih harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan transparansi demi kepentingan masyarakat.

    “Komisioner yang terpilih harus dapat bertindak secara netral dan bebas dari tekanan politik atau intervensi dari pihak manapun, termasuk Pj Gubernur Banten,” ujarnya.

    Dengan memperhatikan dua hal itu, moralitas dan independen, Uday berharap anggota komisioner yang terpilih berkualitas dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya.

    Sehingga hal itu juga turut memberikan pengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

    “Kami percaya bahwa dengan memilih komisioner yang berkualitas dan berintegritas, Komisi Informasi Provinsi Banten akan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia,” terangnya.

    Tidak hanya itu Uday juga mendesak agar Timsel Anggota KI dalam menjalankan tugasnya untuk menjalankan betul-betul prinsip yang dianut, yakni keadilan dan transparansi.

    “Kami berharap bahwa tim seleksi akan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan integritas dalam proses seleksi komisioner Komisi Informasi,” katanya.

    Sementara itu di sisi lain Wakil Ketua Timsel Anggota KI Provinsi Banten Subandi menjelaskan, terkait dengan proses seleksi calon anggota KI Provinsi Banten, saat ini sudah mulai memasuki tahapan 15 besar.

    Dalam prosesnya, ia memastikan betul bahwa nilai integritas menjadi poin yang sangat ditekankan dalam menentukan calon anggota tersebut.

    “Nilai integritas itu sangat ditekankan. Jadi kalau ada nilainya bagus, misalnya, tapi integritasnya tidak bagu itu kami pertimbangkan,” ujarnya kepada BANPOS saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp.

    Bahkan ia juga menegaskan, pihaknya tidak akan sungkan-sungkan untuk mencoret nama calon anggota KI yang nilai integritasnya patut dipertanyakan.

    “Kalau misalnya tidak clear soal integritas, saya kira, kita tidak akan meloloskan orang-orang yang integritasnya dipertanyakan,” tegasnya. (CR-02/PBN)

  • Tiga Pengawas Pemilu Terlibat Narkoba Dipecat

    Tiga Pengawas Pemilu Terlibat Narkoba Dipecat

    LEBAK, BANPOS – Sebagai tindak lanjut kasus penangkapan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lebak terhadap oknum Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di Kecamatan Panggarangan pada hari Senin, 23 Oktober 2023 lalu, Bawaslu Lebak bergerak cepat melakukan koordinasi dengan jajaran Polres, Selasa (31/10).

    Koordinasi yang dimaksud pimpinan Bawaslu Lebak tersebut adalah untuk memastikan perkembangan kasus hukum yang menjerat oknum pengawas pemilu itu

    Dalam hal ini, Bawaslu Lebak berpedoman pada Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum melakukan tindakan pembinaan bagi jajaran pengawas di bawah tingkatannya.

    Ketua Bawaslu Lebak, Dedi Hidayat menegaskan segera menindak dengan tegas secara etik untuk jajaran pengawas yang terbukti melanggar hukum. Selanjutnya pihak Bawaslu segera menggelar Pergantian Antar Waktu (PAW).

    “Hasil koordinasi dengan pihak kepolisian menerangkan bahwa pengawas berinisial R, D, dan W sudah ditetapkan sebagai tersangka. Demi keberlangsungan tahapan pemilu yang terus berjalan, Bawaslu akan melakukan PAW pada tiga orang yang sedang tersandung kasus hukum,” ungkap Dedi.

    Dedi menyebut, untuk penyelidikan kasus Narkoba tersebut adalah wewenang Polisi. Dan untuk tugas Bawaslu hanya pada kisaran etik penyelenggara.

    “Pada kasus tersebut saya sampaikan bahwa domain tindakan kami di wilayah etik sebagai pengawas pemilu, untuk kasus pidana hukum kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib,” paparnya.(wdo/pbn)

  • Anggaran Sosialisasi Provinsi Banten Dibawah Rp100 juta

    Anggaran Sosialisasi Provinsi Banten Dibawah Rp100 juta

    SERANG, BANPOS – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 nanti. Salah satu anggaran yang disiapkan adalah anggaran untuk sosialisasi penyelenggaraan.

    Hanya saja, anggaran yang telah disiapkan untuk pelaksanaan program tersebut angkanya tidak mencapai lebih dari Rp100 juta.

    “Insyaallah kami siapkan, ada mungkin sedikit anggaran untuk kegiatan membantu KPU. Ada cuma nggak besar, kecil di bawah Rp100 juta untuk sosialisasi,” kata Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik pada Kesbangpol Provinsi Banten, Holil Badawi pada Selasa (31/10).

    Holil menjelaskan anggaran tersebut berasal dari alokasi anggaran perubahan APBD Provinsi Banten 2023, dan juga berasal dari alokasi anggaran murni APBD Provinsi Banten 2024.

    “Itu ada di APBD perubahan dan murni 2024,” imbuhnya.

    Nantinya anggaran tersebut diperuntukan untuk pelaksanaan sejumlah kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.

    Dan dalam pelaksanaannya juga pihak Kesbangpol Provinsi Banten akan bekerjasama dengan KPU Provinsi Banten untuk merealisasikan itu.

    Harapannya dengan adanya pelaksanaan program tersebut, tingkat partisipasi masyarakat di penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti dapat meningkat bila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pemilu di tahun sebelumnya.

    “Supaya salah satunya partisipasi peningkatan masyarakat untuk datang lebih meningkat dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

    Tidak hanya itu saja, bentuk dukungan lain yang diberikan oleh Kesbangpol Provinsi Banten dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu di 2024 nanti adalah dengan memfasilitasi ketersediaan sekretariat bagi panitia pelaksana pemilu di tingkat kecamatan.

    “Kalau fasilitasi dari pemerintah daerah itu dan pemerintah provinsi, kita kerjasama untuk menyiapkan sekretariat PPK sampai PPS nya,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • KPU Banten Sebut Persiapan Pemilu 100 Persen

    KPU Banten Sebut Persiapan Pemilu 100 Persen

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mengklaim, persiapan logistik penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 nanti sudah sepenuhnya siap. Bahkan jika dipresentasikan, kesiapan tersebut sudah mencapai 100 persen.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh anggota Komisioner KPU Provinsi Banten, Aas Satibi kepada BANPOS saat ditemui usai mengisi acara di salah satu universitas di Kota Serang pada Selasa (31/10).

    “Secara umum, seluruh gudang di tingkat provinsi kemudian di tingkat kabupaten/kota itu semua sudah aman, sudah ada semua, sudah ready semua,” katanya.

    Dia menegaskan, secara persiapan, penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Banten sudah mencapai 100 persen.

    Meski secara kesiapan disebut sudah mencapai 100 persen, namun ia juga menjelaskan pada beberapa aspek kebutuhan ada yang masih dalam proses. Misalnya dalam pembuatan kotak suara, dan lain sebagainya.

    “Kalau aspek persiapannya sudah 100 persen, tapi kalau proses cetaknya belum karenakan masih berjalan,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, Aas juga mengatakan, semuanya dalam keadaan terkendali. Ia menyebutkan hingga sejauh ini tidak ada kendala yang begitu berarti yang dihadapi oleh KPU Provinsi Banten sebagai penyelenggara Pemilu di Banten.

    “Sejauh ini sih belum ada kendala yang berarti, semoga saja Pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan,” imbuhnya.

    Kemudian terkait dengan kebutuhan logistik, Aas mengatakan bahwa dari delapan kota/kabupaten di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang paling besar kebutuhan logistiknya.

    Pasalnya, hal itu didasarkan pada data jumlah pemilih tetap di Kabupaten Tangerang yang angkanya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan delapan kota/kabupaten lainnya di Banten.

    Aas menyebutkan, jumlah pemilih tetap di Kabupaten Tangerang mencapai angka sekitar 2 juta pemilih.

    “Kabupaten Tangerang (paling banyak), karena daftar pemilihnya terbanyak 2 juta lebih pemilihnya,” tuturnya.

    Berkebalikan dari Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon disebut-sebut sebagai daerah dengan jumlah pemilih paling sedikit di Provinsi Banten.

    Ia menyebutkan bahwa jumlah pemilih tetap di Kota Cilegon angkanya kurang dari 500 orang pemilih.

    “Paling sedikit Cilegon. Kota Cilegon itu daftar pemilihnya sekitar cuman 300 an,” tandasnya. (CR-02/AZM)