BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Persiapan Pemilu di Banten Sudah Matang

    Persiapan Pemilu di Banten Sudah Matang

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten mengklaim, persiapan logistik penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di 2024 nanti sudah sepenuhnya siap. Bahkan jika dipresentasikan, kesiapan tersebut sudah mencapai 100 persen.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh anggota Komisioner KPU Provinsi Banten, Aas Satibi kepada BANPOS saat ditemui usai mengisi acara di salah satu universitas di Kota Serang pada Selasa (31/10).

    “Secara umum, seluruh gudang di tingkat provinsi kemudian di tingkat kabupaten/kota itu semua sudah aman, sudah ada semua, sudah ready semua,” katanya.

    Dia menegaskan, secara persiapan, penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Banten sudah mencapai 100 persen.

    Meski secara kesiapan disebut sudah mencapai 100 persen, namun ia juga menjelaskan pada beberapa aspek kebutuhan ada yang masih dalam proses. Misalnya dalam pembuatan kotak suara, dan lain sebagainya.

    “Kalau aspek persiapannya sudah 100 persen, tapi kalau proses cetaknya belum karenakan masih berjalan,” ujarnya.

    Secara keseluruhan, Aas juga mengatakan, semuanya dalam keadaan terkendali. Ia menyebutkan hingga sejauh ini tidak ada kendala yang begitu berarti yang dihadapi oleh KPU Provinsi Banten sebagai penyelenggara Pemilu di Banten.

    “Sejauh ini sih belum ada kendala yang berarti, semoga saja Pemilu ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan,” imbuhnya.

    Kemudian terkait dengan kebutuhan logistik, Aas mengatakan bahwa dari delapan kota/kabupaten di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang menjadi daerah yang paling besar kebutuhan logistiknya.

    Pasalnya, hal itu didasarkan pada data jumlah pemilih tetap di Kabupaten Tangerang yang angkanya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan delapan kota/kabupaten lainnya di Banten. Aas menyebutkan, jumlah pemilih tetap di Kabupaten Tangerang mencapai angka sekitar 2 juta pemilih.

    “Kabupaten Tangerang (paling banyak), karena daftar pemilihnya terbanyak 2 juta lebih pemilihnya,” tuturnya.

    Berkebalikan dari Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon disebut-sebut sebagai daerah dengan jumlah pemilih paling sedikit di Provinsi Banten. Ia menyebutkan bahwa jumlah pemilih tetap di Kota Cilegon angkanya kurang dari 500 orang pemilih.

    “Paling sedikit Cilegon. Kota Cilegon itu daftar pemilihnya sekitar cuman 300 an,” tandasnya.

    Pada bagian lain, Kapolres Cilegon, AKBP Eko Tjahyo Untoro juga mengungkapkan, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, wilayahnya masuk dalam kategori rawan. Meski begitu, dia memastikan situasi saat ini Kota Baja dalam kondisi aman terkendali.

    “Alhamdulillah sampai sekarang untuk di Kota Cilegon masih hijau tidak ada yang rawan,” ujarnya, Selasa (31/10).

    Dikatakan Eko, dalam pengamanan Pemilu 2024, terbagi menjadi tiga kategori situasi. Mulai dari kategori rawan, sangat rawan dan rawan sekali. Sementara situasi Kota Cilegon, saat ini berada dalam kategori rawan atau berada di zona hijau. “Kita masuk kategori rawan, rawan itu aman dan paling rendah,” ungkapnya.

    Meski Polres Cilegon juga membawahi beberapa wilayah kecamatan selain di Kota Cilegon yakni di Kabupaten Serang. Dikatakan Eko, baik itu di wilayah Kota Cilegon ataupun beberapa wilayah di Kabupaten Serang yang masih menjadi kewenangan Polres Cilegon. Hampir rata- rata, kata dia, saat ini kondisinya masih dalam kondisi aman tanpa adanya gesekan.

    “Untuk saat ini masih hijau, ngga ada gesekan, yah kita harapkan pemilu saat ini berjalan aman, damai dan lancar,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Eko menyampaikan bahwa pada pelaksanaan pemilu nanti, pihaknya telah mengerahkan sebanyak 568 personel untuk mengamankan kegiatan Pemilu 2024. Sebanyak 568 personel itu akan menjaga seluruh TPS yang ada di wilayah hukum Polres Cilegon. “Untuk jumlah TPS, yang tergelar nanti itu ada sekitar 1.969 TPS, baik di Kabupaten Serang maupun di Kota Cilegon,” terangnya.

    Sistem pengamanan yang dilakukan nantinya, kata dia, dari 568 personel itu akan dibagi dua. Sebagian personel dikerahkan untuk mengamankan beberapa wilayah di Kabupaten Serang, dan selebihnya mengamankan wilayah di Kota Cilegon.(CR-02/LUK/ENK)

  • Pecat PKD Pengguna Narkoba

    Pecat PKD Pengguna Narkoba

    SERANG, BANPOS – Praktisi sekaligus akademisi hukum dari Fakultas Hukum dan Sosial (FHS) Universitas Mathla’ul Anwar (Unma) Banten, Agus Ruhban Tabriwindarta, meminta oknum anggota Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PKD) di Kecamatan Panggarangan yang terjerat kasus narkoba agar diberhentikan.

    “Ini preseden buruk bagi lembaga penyelenggara pemilu. Jujur saya cukup prihatin,” ujarnya.

    Menurutnya, oknum penyelenggara pemilu itu harus diberi efek jera, tentunya selain menjalani proses hukum sebagaimana aturan yang berlaku. Oknum tersebut juga harus segera diberhentikan dari jabatannya, karena kasusnya bukan hanya sebatas pelanggaran hukum, tetapi juga menyangkut moralitas.

    “Kasus ini bukan hanya pelanggaran hukum biasa. Tapi ini terikat sumpahnya, seharusnya oknum itu bisa menjaga nama baik lembaga penyelenggara Pemilu, bukan malah mencoreng nya,” ungkap Agus.

    Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lebak, Dedi Hidayat membenarkan ada oknum Panwaslu yang ditangkap karena diduga terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

    Adapun terkait upaya lanjutan pada oknum Panwaslu yang diduga terjerat penyalahgunaan narkoba. Pihaknya akan melakukan pengkajian dulu apakah melanggar kode etik atau tidak, jika terbukti akan dilakukan pergantian antar waktu (PAW).

    “Jika terbukti melanggar kode etik, maka kami akan lakukan PAW terhadap yang bersangkutan,” terangnya.(wdo/pbn)

  • Pemilih Tambahan Didominasi Pindah Domisili

    Pemilih Tambahan Didominasi Pindah Domisili

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon terus melakukan pendataan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Pemilu 2024.

    Berdasarkan data yang dimiliki KPU Kota Cilegon, DPT per Agustus-September 2023 berkurang 44 orang. Ini merupakan data dari 193 orang keluar Cilegon dan 149 orang masuk Cilegon. Hal itu diungkap oleh Kadiv Program, Data dan Informasi KPU Cilegon, Cecep Purnama Asri.

    “Untuk jumlahnya, dari Agustus sampai September 2023 total DPTb yang masuk di Kota Cilegon ada 149 orang, sementara yang keluar dari Kota Cilegon itu ada 193 orang,” kata Cecep saat dikonfirmasi, Senin (30/10).

    Cecep menjelaskan, DPTb merupakan daftar pemilih yang terdaftar di DPT di suatu TPS. Namun dikarenakan pada saat 14 Februari 2024 nanti tidak bisa memilih di tempat yang semestinya, dalam artian bukan ditempat asal TPSnya. Maka para pemilih tersebut bisa mengajukan DPTb, pada tempat di mana mereka bisa memilih atau
    tempat tinggal terbaru.

    Kemudian, Cecep menyebut dari jumlah ratusan DPTb yang tercatat oleh petugas KPU Cilegon. Rata-rata alasannya hampir mayoritas dikarenakan pindah domisili. Kata dia, baik itu dari luar Kota Cilegon masuk ke Kota Cilegon ataupun dari Kota Cilegon keluar ke Kota lain.

    “Alasannya ada yang pindah karena kerja dan ada yang pindah domisili, jika dilihat datanya kebanyakan pindah domisili,” tuturnya.

    Selain itu, lantaran di Kota Cilegon banyak industri, yang kemungkinan pada saat pelaksanaan Pemilu 2024 tidak bisa libur. KPU Cilegon sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak industri, untuk mengatur jam kerja bagi karyawannya.

    Sehingga para pekerja di industri, bisa menggunakan hak pilihnya ketika pelaksanaan dimulai. “Kita sarankan untuk diterapkan pergantian shift kerja yang diatur, misalkan tadinya masuk jam 7 pagi, jadi masuk jam 9 pagi,” ujarnya.

    “Sehingga sebelum masuk kerja dia bisa milih dulu, begitu pula nanti pergantian dengan pekerja shift lainnya, bisa memilih saat pulang kerja,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • 18 Parpol Ramaikan Kirab Pemilu di Serang

    18 Parpol Ramaikan Kirab Pemilu di Serang

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 18 Partai Politik (Parpol) di Kota Serang meramaikan acara deklarasi dan serah terima kirab Pemilu dari Kota Cilegon ke Kota Serang. Kegiatan kirab tersebut berlangsung di Alun-alun Barat Kota Serang.

    Selain itu, dalam Kirab Pemilu tersebut juga diramaikan dengan penampilan kesenian dan kebudayaan asli dari Banten, seperti penampilan rampak bedug hingga tarian ahlan wa sahlan.

    Ketua KPU Kota Serang Ade Jahran mengatakan, setelah kirab diterima oleh KPU Kota Serang, pihaknya akan menyerahkan kirab tersebut ke Kota Tangerang pada 5 November 2023.

    “Kirab Pemilu tahun ini kita terima dari KPU Cilegon dan akan diserahkan ke KPU Tangerang pada 5 November,” katanya, Senin (30/10).

    Ade mengungkapkan, selama prosesi kirab Pemilu di Kota Serang, pihaknya akan melakukan sosialisasi di Rutan dan juga di Lapas.

    “Kami akan melakukan sosialisasi di tempat khusus seperti di Rutan dan Lapas. PPK dan PPS juga telah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah,” ungkapnya.

    Ia juga menuturkan, meskipun pilihan politik setiap orang berbeda, dirinya tidak ingin ada perpecahan di Kota Serang. Ade berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar, aman, damai dan berintegritas. Sebuah perbedaan pilihan merupakan hal yang biasa.

    “Walaupun pilihan kita berbeda, persatuan bangsa harus tetap diusung dan hindari perpecahan. Perbedaan politik mari kita jadikan untuk memperkokoh bangsa Indonesia yang adil sesuai dengan bhineka tunggal ika,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Banten Mohamad Ihsan mengungkapkan, penyelenggaraan Pemilu 2024 harus disambut dengan penuh kegembiraan dan suka cita.

    “Penyelenggaranya gembira, pesertanya bergembira, pemilihnya juga bergembira, semuanya bahagia tentu kebahagiaan ini harus kita jaga sampai dengan tahapan Pemilu berakhir,” ungkapnya.

    Ihsan mengatakan, semua pihak harus ikut serta menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024 mendatangkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi pemilih, kegiatan sosialisasi harus terus digencarkan untuk mendongkrak partisipasi pemilih.

    “Sebagai anak bangsa harus menjaga harmoni yang harus menjaga rasa menghormati atas segala perbedaan yang ada. Perbedaan pemilihan adalah sebuah kewajaran,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • 32 Ribu Pelanggaran Pemasangan APK di Banten

    32 Ribu Pelanggaran Pemasangan APK di Banten

    SERANG, BANPOS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten mencatat setidaknya pada bulan September 2023 ada sebanyak 32.929 pelanggaran kampanye jelang penyelenggaraan Pemilu 2024.

    Dari total jumlah tersebut 27.834 diantaranya berupa pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan 5.095 lainnya merupakan Bahan Kampanye (BK) yang memuat unsur tanda gambar serta nomor urut partai politik peserta pemilu.

    Terhadap pelanggaran tersebut Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran pada Bawaslu Provinsi Banten, Badrul Munir mengatakan pihaknya telah melakukan penindakan tegas.

    Penindakan tegas yang dimaksud adalah melakukan pencopotan terhadap APK dan BK yang terpasang. Kemudian ia juga mengungkapkan hingga 22 Oktober kemarin setidaknya sudah ada 32.168 APK dan BK yang dicopot.

    “Dari proses bulan Juli sampai dengan hari Minggu kemarin, 22 Oktober, Bawaslu Provinsi Banten sudah menurunkan 32.168 alat peraga kampanye dan bahan kampanye,” katanya.

    Lalu ia juga menambahkan, Kabupaten Pandeglang disebut sebagai salah satu daerah di Provinsi Banten yang paling banyak melakukan pelanggaran kampanye.
    Bahkan, setidaknya lebih dari 10 ribu APK dan BK yang berhasil dicopot oleh Bawaslu terkait pelanggaran tersebut.

    “Paling banyak diturunkan di Kabupaten Pandeglang, mencapai 10.450 alat peraga dan bahan kampanye,” imbuhnya.

    Sementara itu Kabupaten Lebak tercatat sebagai daerah yang paling banyak melakukan pemasangan alat peraga kampanye oleh para calon peserta Pemilu. “Yang terbanyak pemasangan di Kabupaten Lebak,” ujarnya.

    Dari seluruh alat peraga kampanye yang terpasang, Badrul Munir memperkirakan biaya yang dikeluarkan oleh para calon peserta Pemilu di Provinsi Banten nilainya mencapai sekitar Rp3,2 miliar.

    Dengan asumsi pembuatan dan pemasangan APK senilai Rp80 ribu, sementara pembuatan dan pemasangan BK senilai Rp5 ribu.

    “Maka seluruh Provinsi Banten itu telah dipasang alat peraga kampanye secara rata-rata nilainya sudah mencapai Rp3.234.395.000,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Dinasti Politik Biang Kerawanan Netralitas ASN

    Dinasti Politik Biang Kerawanan Netralitas ASN

    SERANG, BANPOS – Belum lama ini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten menyebutkan bahwa tingkat kerawanan isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilu di Provinsi Banten terbilang masih cukup tinggi.

    Bahkan berdasarkan data yang disampaikan, jika diurutkan Provinsi Banten menempati peringkat ketiga dari 10 provinsi di Indonesia dengan tingkat kerawanan isu netralitas ASN tertinggi.

    Menanggapi hal tersebut pengamat politik yang juga peneliti senior Populi Center, Usep S Ahyar menjelaskan, hal itu tidak terlepas dari dinasti politik yang sudah lama terbangun di Banten.
    Ia menegaskan isu netralitas ASN saling berkelindan dengan masalah dinasti politik. Kemudian menurutnya, kedua hal itu saling berkaitan erat demi menjaga dominasi politik.

    “Saling berkelindan, saling terkait antara dinasti politik dengan ketidaknetralan ASN. Untuk memperkuat dinasti politiknya, maka semua trias politika dari semua cabang-cabang kekuasaan itu mereka masuki, mereka kuasai,” jelasnya.

    Bahkan menurutnya, kepala daerah yang hendak mempertahankan dominasi dinasti politiknya, tidak hanya bermanuver di tingkat legislatif dan eksekutif saja, melainkan di tingkat yudikatif juga.

    “Akibat dari lamanya berkuasa di satu wilayah, itu kayaknya sudah jadi otomatis karena untuk memperkuat kedudukannya sebagai kepala daerah atau dinasti politik itu maka orang-orangnya dimasukan juga ke semua lini baik di eksekutif maupun di legislatif, bahkan di yudikatif,” imbuhnya.

    Kendati masalah tersebut dianggap sudah mengakar, namun menurutnya bukan tidak mungkin masalah netralitas ASN itu tidak bisa dihapuskan.

    Ia menerangkan dalam upaya penuntasan masalah tersebut, perlu adanya upaya kolaboratif dari semua pihak, termasuk masyarakat di dalamnya.

    Karena jika masyarakatnya mengabaikan atau bahkan memaklumi praktik-praktik tersebut maka upaya penuntasan masalah tersebut akan sulit terealisasi.

    “Yang paling terpenting adalah masyarakat, masyarakat harus proaktif. Kalau masyarakatnya permisif pada persoalan-persoalan seperti itu maka sulit,” katanya.

    Kemudian di samping itu, selain adanya upaya penindakan secara tegas, ia juga menegaskan perlu adanya upaya perubahan sistem guna mengatasi masalah itu.

    “Sistem harus diubah, lalu kemudian ada political will yang harus dipegang oleh semua politisi. Jadi semua harus berperan,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Pertemuan Kiai Maruf Dan 3 Cawapres Pasti Terlaksana, Lagi Nyocokin Waktu

    Pertemuan Kiai Maruf Dan 3 Cawapres Pasti Terlaksana, Lagi Nyocokin Waktu

    JAKARTA, BANPOS – Juru Bicara Wakil Presiden (Wapres), Masduki Baidlowi yang akrab disapa Cak Dowi memastikan, pertemuan Wapres KH Ma’ruf Amin dengan tiga cawapres: Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, dan Gibran Rakabuming Raka pasti terlaksana.

    Saat ini, masih dalam tahap mencocokkan jadwal masing-masing.

    Terpantau di akun Instagramnya, Wapres Ma’ruf Amin saat ini berada di Jambi untuk meresmikan pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadits Nasional XXVII.

    “Pasti akan terlaksana. Rencananya besok. Pak Wapres sudah menjadwalkan. Hanya tinggal masalah waktu,” ujar Cak Duki, Selasa (31/10).

    Dia menjelaskan, pertemuan Kiai Ma’ruf dengan tiga capres ditujukan untuk membangun silaturahmi. Sekaligus memberi tahu kepada masyarakat, agar tak saling mencederai rasa persaudaraan satu sama lain jelang Pemilu 2024.

    “Padahal ini kan persoalan politik praktis lima tahun sekali,” cetus dia.

    Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo mengatakan, pertemuan Kiai Ma’ruf dengan ketiga cawapres akan digelar pada hari ini, Selasa (31/10/2023).

    Hal itu disampaikan Ganjar, usai pertemuan dengan Presiden Jokowi dengan dua capres lainnya, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

    “Besok, Cawapres bertemu dengan Wakil Presiden,” kata Ganjar kala itu. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/pemilu/194922/jubir-wapres-masduki-baidlowi-pertemuan-kiai-maruf-dan-3-cawapres-pasti-terlaksana-lagi-nyocokin-waktu

  • Thariq Halilintar Nyaleg Di Jabar

    Thariq Halilintar Nyaleg Di Jabar

    JAWA BARAT, BANPOS – Selebgram Muhammad Thariq Atamimi alias Thariq Halilintar diam-diam memutuskan maju sebagai bakal calon anggota legilatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Adik Atta Halilintar ini akan bertarung di daerah pemilhan (dapil) Jawa Barat (Jabar) VI.

    Majunya Thariq diketahui dari hasil pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) yang dipublikasian Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui info.pemilu.kpu.go.id. Dalam daftar bakal caleg, Thariq bergabung dengan PDI Perjuangan (PDIP) untuk memuluskan langkahnya sebagai anggota Dewan.

    Terkait keputusannya maju sebagai caleg, Thariq belum mau banyak bicara. Ia hanya me­minta didoakan agar semua yang tengah dijalaninya dimudah­kan. Begitu pun ketika ditanya mengenai alasan keikutsertaan­nya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Thariq hanya meminta di­doakan yang terbaik mengenai kabar ini. “Doakan saja yang terbaik,” ujarnya di Jakarta, Senin (30/10).

    Sementara itu, Penjabat (Pj) Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Djuyamto me­ngatakan, Thariq Halilintar sudah mengajukan permohonan penetapan nama aslinya yakni Muhammad Thariq Attamimi dan Thariq Halilintar adalah orang yang sama ke PN Jakarta Selatan.

    Djuyamto menyampaikan, alasan Thariq mematenkan nama tersebut lantaran ingin men­calonkan diri sebagai anggota Dewan. Sebab, masyarakat lebih mengenal nama Thariq Halil­intar dibandingkan Muhammad Thariq Attamimi.

    Lebih lanjut, dia mengatakan, dari situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Thariq mengajukan permohonan persamaan nama pada Selasa, 18 Juli 2023. Permohonan itu teregister dengan nomor perkara: 663/Pdt.P/2023/PN JKT.SEL.

    “Bahwa permohonan persa­maan nama tersebut pemohon ajukan untuk maju menjadi Calon Anggota Dewan (DPR),” ujar Djuyamto.

    Dari pantauan Rakyat Merde­ka, Thariq ditempatkan di no­mor urut 5 pada Dapil Jabar VI (Kabupaten Bogor), oleh PDIP. Di dapil ini, kekasih dari Aaliah Masaid itu akan bertarung dengan sejumlah petahana seperti, Erni Sugiyanti (PKB), Ricky Kurni­awan (Gerindra), Cecep Gogom (Gerindra), hingga Asytanti Ro­zana (PDI Perjuangan). (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/pemilu/194866/ajukan-perubahan-nama-thariq-halilintar-nyaleg-di-jabar

  • 2 Wamen Jangan Sampai Offside

    2 Wamen Jangan Sampai Offside

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Paiman Raharjo dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR) Raja Juli Antoni lagi jadi sorotan. Pasalnya, keduanya diduga kampanyekan Pasangan Capres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dalam video yang beredar di media sosial, Paiman yang terlihat mengenakan kaos dan topi berwarna merah dinarasikan sedang memimpin rapat pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 mendatang. Dia duduk dihadapan meja panjang bersama dua orang lainnya. Sedangkan beberapa tamu fokus mendengarkan arahan Paiman, sembari mencicipi hidangan yang tersaji di meja berbentuk bundar.

    Ada empat meja bundar yang dibalut kain berwarna putih. Di setiap meja, terdiri dari empat sampai lima orang. Semua mata mereka tertuju ke Paiman.

    “Setelah rapat hasilnya apa, saya akan sampaikan kepada Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) dan Pak Jokowi,” kata Paiman, dalam video tersebut.

    Hasil rapat itu juga, katanya, akan diteruskan kepada tim pemenangan Prabowo-Gibran. Salah satu nama yang disebut dari tim pemenang itu, adalah Wakil Menteri Badan Usaha Milik Ne gara (BUMN) Rosan Roeslani. “Kebetulan teman Wamen,” sambung nya.

    Selain itu, Paiman mengaku, telah menyampaikan hasil rapat sebelumnya kepada Gibran. “Bapak-ibu supaya cepat kami ingin kesepakatan kembali. Kita membentuk Ketua OC (komite or ganisasi) dan Ketua SC (panitia acara),” pintanya.

    Mantan Rektor Universitas Prof. Moestopo itu juga menyerukan kepada para tamu di depannya untuk segera membentuk struktur kepanitiaan. Baik ketua panitia, sekretaris, dan bendahara. “Nanti Om Edi sama saya jadi pengarah,” imbuh dia.

    Usai video tersebut viral, Paiman buru-buru mengklarifikasi. Kata Pai man, pertemuan itu merupakan rapat internal Relawan Sedulur Jokowi yang digelar di rumahnya, Minggu (29/10/2023) sore. Dia membantah, posisinya sebagai Wamen dikaitkan dalam pertemuan itu.

    “Saya ketua umumnya (Sedulur Jokowi). Nggak ada kaitannya dengan Wamen,” tandas Paiman.

    Paiman menegaskan, dalam video itu sedang memberikan arahan kepada anggota Sedulur Jokowi menyikapi arah dukungan Pilpres.

    “Saya tak masuk dalam kepanitiaan pemenangan di dalam Relawan Sedulur. Saya netral sebagai Wamen. Tidak boleh tampil,” cetus dia.

    Selain Wamendes PDTT, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR) Raja Juli Antoni juga melakukan hal sama. Seperti mengkampanyekan Gibran. Hal itu bisa dilihat dari cuitannya di akun Twitter pribadinya, @Raja JuliAntoni.

    “Selamat pagi. Selamat Prabowo-Gibran,” cuit Raja Juli yang menginformasikan dirinya sedang bertugas sebagai Wamen ATR di Kupang, NTT.

    “Mendarat di Kupang. Hari ini di Kupang saya akan membagikan serti fikat PTSL (Pendaftaran Tanah Siste matis Lengkap dan wakaf kepada masyarakat. Semoga pagi kawan-kawan semua penuh berkah,” tambah Sekjen PSI itu.

    Cuitan itu langsung mendapat sorotan dari warganet. Sejumlah warganet mengkritik cuitan Raja Juli lantaran melakukan tugas negara sambil mempromosikan salah satu pasangan Capres-Cawapres. Bahkan, warganet menu ding Raja Juli menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

    Salah satu kritikan datang dari aktivis Nong Andah Darol Mahmada di akun Twitter X pribadinya, @nongandah. “Brojen, kamu membagikan sertifikat itu atas nama partai dan pendukung Prabowo, atau sebagai wakil menteri? Bukannya wakil menteri itu jabatan publik yang mestinya ngga seperti ini ya? Aduh, makin mengecewakan,” cuit nya.

    Diserang warganet, Raja Juli belum memberikan klarifikasi soal cuitannya tersebut.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah ikutan menyentil Paiman dan Raja Juli. Menurut dia, keduanya telah memanfaatkan jabatan publik untuk kampanye.

    “Klaim pejabat publik sebagai relawan tidak saja offside, melainkan masuk kategori pelanggaran. Karena mereka disumpah hanya setia pada negara, menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang,” tegas Dedi kepada Rakyat Merdeka, Senin (30/10/2023).

    Dia mendesak, Jokowi mengajak, para menteri dan wamen untuk netral. Hal ini untuk mencegah penggunaan fasilitas negara untuk mendukung Capres yang didukungnya. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/pemilu/194887/diduga-kampanyekan-capres-2-wamen-jangan-sampai-offside/2

  • Progib Nusantara Apresiasi Program Hilirisasi & Swasembada Energi Prabowo-Gibran

    Progib Nusantara Apresiasi Program Hilirisasi & Swasembada Energi Prabowo-Gibran

    JAKARTA, BANPOS – Relawan Prabowo-Gibran (Progib) Nusantara (PGN) mengapresiasi program hilirisasi yang diusung oleh pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Menurut PGN, isu energi penting digelorakan demi kemandirian bangsa.

    “Keputusan pasangan Prabowo-Gibran memasukkan sektor energi ke misi dan program prioritas menunjukkan bukti kesungguhan, dan perhatian mereka terhadap isu energi,” kata Ketua Umum PGN Hafif Assaf, dalam keterangannya, Senin (30/10/2023).

    Pihaknya meyakini Prabowo-Gibran mampu menyelesaikan aturan-aturan terkait sektor energi.

    Dia mencontohkan Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan dan Revisi Undang-Undang Migas.

    “Kami tentu berharap, ketika sudah terpilih nanti, pemerintahan Prabowo-Gibran dapat segera gerak cepat mendorong kemandirian energi ini dengan salah satunya menuntaskan payung utama kebijakan transisi energi. Sehingga cita-cita target lifting minyak mentah sebanyak 1 juta barel sebagai bagian strategi swasembada energi dapat tercapai pada 2030 nanti,” tuturnya.

    Tak cuma itu, menurut Hafif pasangan Prabowo-Gibran juga berkomitmen melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi guna meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Hal ini sesuai dengan salah satu dari delapan misi Prabowo-Gibran.

    “Hilirisasi dan industrialisasi, yang tidak hanya mencakup sumber daya alam semata, tapi juga sektor maritim diharapkan dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas, pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara Republik Indonesia,” papar dia.

    PGN juga mengapresiasi langkah Prabowo-Gibran yang berjanji melanjutkan program utama pemerintahan saat ini.

    “Adalah suatu hal yang patut diapresiasi bahwa hilirisasi, terutama di sektor pertambangan, telah memberikan dampak positif kepada lonjakan pendapatan negara dan membuka banyak lapangan kerja,” sebut pemerhati energi itu.

    Pihaknya optimis pasangan Prabowo-Gibran dapat membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan maju. Terutama dalam sektor energi dan industrialisasi.

    “Sehingga akselerasi dan keberlanjutan Indonesia Maju dapat segera mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045,” tegas dia.

    Diketahui, terdapat 17 program prioritas misi yang digelorakan pasangan Prabowo-Gibran jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

    Antara lain memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa. Juga, pencapaian swasembada di sektor energi. (RMID)