Kategori: POLITIK

  • Gus Ali Gondrong Bersama Kiai Muda Ganjar Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

    Gus Ali Gondrong Bersama Kiai Muda Ganjar Siap Menangkan Ganjar-Mahfud

    JAWA TIMUR, BANPOS – Pendiri jemaah Mafia Sholawat KH Mohammad Ali Shodiqin atau Gus Ali Gondrong bersama sukarelawan Kiai Muda Jawa Timur (Jatim) Dukung Ganjar Pranowo mendambakan pemerintahan yang bersih lewat kepemimpinan Ganjar-Mahfud MD sebagai Presiden-Wapres 2024.

    Hal itu disuarakan usai mendoakan Indonesia agar memiliki persatuan yang lebih kuat dalam sholawat kebangsaan bertajuk ‘Bersholawat Menjemput Ganjaran dan Keberkahan’ di Lapangan Desa Bareng, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, Jatim, Minggu (29/10/2023) malam.

    Menurut Gus Ali Gondrong, saat ini Indonesia sedang mengalami darurat korupsi. Dengan track record Ganjar-Mahfud yang antikorupsi, Gus Ali Gondrong optimis pemerintahan Indonesia ke depannya semakin bersih.

    “Di mana Mas Ganjar yang begitu bersih dan tidak ada yang bisa main-main di kepemimpinan beliau selama memimpin Jawa Tengah,” kata Gus Ali Gondrong di lokasi.

    Selain itu, Gus Ali Gondrong menyebut Ganjar-Mahfud adalah pasangan yang saling melengkapi. Ganjar sebagai tokoh bangsa yang nasionalis, dipasangkan dengan Mahfud MD yang merupakan tokoh NU intelek.

    “Pak Mahfud MD santri NU yang intelektual, luar biasa. Mudah-mudahan terjawab masa depan Indonesia ke depan. Sangat tepat Mas Ganjar dan Pak Mahfud memimpin Indonesia,” katanya.

    Sementara Koordinator Wilayah Kiai Muda Jatim KH Ali Baidlowi mengatakan, persatuan Indonesia mesti selalu diwujudkan melalui kepemimpinan yang memberikan contoh tentang bagaimana menghormati sesama, menerima perbedaan sebagai keniscayaan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila.

    Menurut KH Ali, contoh-contoh tersebut selalu ditunjukkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam berbagai kinerja dan track record-nya. Terlebih keduanya tegas mengupayakan pemerintahan bersih dan antikorupsi.

    “Pasangan Pak Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat cocok sekali mempersatukan Indonesia. Perpaduan antara seorang nasionalis, merakyat, ahli hukum, dan paham betul tentang pemberantasan korupsi,” kata dia.

    KH Ali berharap, ke depannya Indonesia semakin damai, tentram, dan sejahtera di tengah berbagai perbedaan. KH Ali juga berharap selawat kebangsaan yang digelar Kiai Muda Jatim dapat mempererat persaudaraan dan ukhwah kebangsaan masyarakat.

    Pada acara sholawat tersebut, puluhan ribu kiai muda, santri, jemaah mafia sholawat, hingga masyarakat umum memadati Lapangan Desa Bareng untuk sama-sama mendoakan persatuan Indonesia melalui kepemimpinan bersih dari Ganjar-Mahfud.

    Dipimpin Gus Ali Gondrong, mereka yang datang dari Bojonegoro, Tuban, Lamongan, dan Gresik melantunkan dzikir beserta doa secara serentak. Suasana khusyuk dan penuh kehangatan pun dirasakan mereka yang hadir. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di https://rm.id/baca-berita/nasional/194775/dambakan-pemerintahan-bersih-gus-ali-gondrong-bersama-kiai-muda-ganjar-siap-menangkan-ganjarmahfud

  • Ajak Tarung Gagasan, PRIMA Minta PDIP Move On

    Ajak Tarung Gagasan, PRIMA Minta PDIP Move On

    JAKARTA, BANPOS – Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) meminta kepada PDIP, untuk move on dari luka lama, dan fokus bertarung gagasan.

    Hal itu lantaran PDIP kerap mengungkit-ungkit masalah Gibran Rakabuming Raka dan juga Jokowi, yang dinilai telah mengkhianati partai berlambang banteng itu.

    Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum PRIMA, Alif Kamal, mengajak kepada kader-kader PDIP untuk berkompetisi secara demokratis dengan mempertarungkan gagasan dan program di depan rakyat, daripada terus mengungkit luka lama.

    “Tidak elok bagi mereka, karena PDIP juga bagian dari kekuasaan sebelumnya,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (29/10).

    Menurut Alif, jika ingin bicara mengenai etika politik, PDIP harus berhati-hati. Sebab, lanjutnya, mereka juga tidak pernah mengeluarkan pembelaan apapun terhadap para aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang diburu dan ditangkap akibat peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli).

    Padahal, kata dia, para aktivis tersebut turut memperjuangkan hak demokrasi PDIP yang dikekang oleh Orde Baru.

    “Kalau mau hitung-hitungan luka lama, kami di PRIMA yang notebene disokong oleh para aktivis PRD juga tidak mendapat pembelaan dari Megawati pada peristiwa Kudatuli. Kawan-kawan kami banyak yang diburu dan ditangkap karena ikut memperjuangkan hak demokrasi mereka,” ungkapnya.

    Alif mengatakan, saat ini PRIMA yang juga sudah tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju sudah memanaskan mesin di daerah-daerah.

    Menurutnya, lebih baik PDIP juga melakukan hal yang sama daripada terus berpolemik dengan kekuasaan, padahal mereka juga ada di dalamnya.

    “Jangan membicarakan keburukan diri sendiri di hadapan publik,” tandasnya. (DZH)

  • Soal Kuota Perempuan, KPU Disanksi DKPP

    Soal Kuota Perempuan, KPU Disanksi DKPP

    JAKARTA, BANPOS – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari selaku teradu I atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dalam perkara nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023. Perkara ini terkait Peraturan KPU (PKPU) soal keterwakilan perempuan dalam pencalonan Pileg 2024.

    “Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Teradu I Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota KPU terhitung sejak putusan ini dibacakan,” ucap Ketua Majelis Ratna Dewi Pettalolo, dalam sidang pembacaan putusan di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Rabu (25/10).

    Dia menjelaskan, dalam perkara Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023, terdapat tujuh teradu. Selain Hasyim, enam teradu lainnya adalah Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap.

    “Keenam teradu lainnya dijatuhi sanksi peringatan oleh DKPP. Hasyim Asy’ari mendapatkan sanksi lebih berat atas pertimbangan jabatan yang diemban selaku Ketua KPU,” ujarnya.

    Anggota Majelis Muhammad Tio Aliansyah menambahkan, majelis menilai, Hasyim tidak mampu menunjukkan sikap kepemimpinan yang profesional dalam pembuatan PKPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat 2 yang mengatur keterwakilan 30 persen bakal calon perempuan pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan permohonan uji materiil terhadap aturan tersebut.

    “DKPP berpendapat untuk memberikan sanksi yang lebih berat atas tanggung jawab jabatan yang diemban. Meskipun Peraturan KPU adalah produk kelembagaan yang dihasilkan berdasarkan kerja kolektif kolegial,” terangnya.

    Menurut Tio, selaku Ketua KPU, Hasyim Asy’ari adalah simbol lembaga yang menjadi representasi marwah kelembagaan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Karena itu, sehingga Hasyim tegas dan tidak ambigu dalam menyikapi masukan para pihak, khususnya DPR, terkait metode penghitungan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam daftar bakal calon.

    Tio juga menjelaskan, Hasyim adalah salah satu pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang menegaskan norma Rapat Dengar Pendapat dengan DPR dan Pemerintah tidak bersifat mengikat. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan tersebut, seharusnya Hasyim dapat tegas menyikapi rekomendasi DPR.

    “Teradu I juga terbukti melanggar ketentuan Pasal 15 huruf h Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” tegas Tio.

    Secara keseluruhan, para teradu perkara Nomor 110-PKE-DKPP/IX/2023 terbukti melanggar ketentuan Pasal 6 ayat 3 huruf a dan f, Pasal 11 huruf a, c, dan d, dan Pasal 15 huruf a, e, dan g Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

    Tindakan para teradu dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keterwakilan bakal caleg perempuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat 2 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.(PBN/RMID)

  • Komunitas Sopir Angkot Banten Dukung Ganjar-Mahfud

    Komunitas Sopir Angkot Banten Dukung Ganjar-Mahfud

    SERANG, BANPOS – Sejumlah sopir angkot yang tergabung dalam Komunitas Sopir Angkot Banten menyatakan dukungannya untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai Calon Presiden (Capres) dan Cawapres di Pemilihan Presiden (Pilpres) pada 2024 mendatang.

    Deklarasi itu mereka sampaikan di Rumah Relawan Pemenangan Ganjar-Mahfud yang beralamat di Jl. Ki Ajurum, Cipocok Jaya, Kota Serang pada Kamis (26/10).

    Inisiator Posko Relawan Banten (PRB) For Ganjar, Bahroji mengaku merasa senang. Ia tidak menyangka, jika respon publik terhadap pasangan capres-cawapres usungan PDI Perjuangan dan PPP di Banten itu sangat tinggi.

    “Alhamdulillah ternyata respon publik itu luar biasa. Terbukti, hari ini mereka sopir-sopir tergerak datang kemari dari jam 9 sudah ada di sini untuk memberikan dukungan,” katanya kepada BANPOS.

    Ia mengungkapkan dengan adanya Komunitas Sopir Angkot Banten, berarti sudah ada sekitar 34 komunitas yang menyatakan diri mendukung duet Ganjar-Mahfud. Menurutnya, jumlah dukungan tersebut kemungkinan akan terus bertambah.

    “Kalau komunitas relawan yang sudah terkonfirmasi gabungan itu ada 34. Nah mungkin ini akan terus bertambah,” terangnya.

    Sementara itu Ketua Komunitas Sopir Angkot Banten, Hadi Riyandi menegaskan bahwa pihaknya akan mendukung penuh pasangan capres dan cawapres tersebut pada perhelatan Pilpres 2024 mendatang.

    Bahkan, ia pun juga menyebutkan setidaknya sudah ada sekitar 200 sopir angkot di Kota Serang yang menyatakan diri siap untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden.

    “Komunitas Sopir Angkot mendukung sepenuhnya untuk presiden Ganjar dan Mahfud,” terangnya.

    Salah satu dukungan yang diberikan oleh para sopir angkot adalah dengan memasang stiker bergambarkan sosok Ganjar dan Mahfud di mobil-mobil mereka.

    Harapannya dengan begitu, sosok capres dan cawapres tersebut dapat lebih luas dikenal oleh masyarakat.
    “Sekarang sudah ada yang memasang stiker di angkotnya masing-masing,” imbuhnya.

    Alasan mengapa dukungan itu diberikan, karena menurutnya pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD merupakan kombinasi pasangan yang pantas.

    Selain itu Hadi juga menilai sosok tersebut dirasa mampu mengatasi sejumlah permasalahan yang terjadi seperti politik, ekonomi, dan lain sebagainya.

    “Karena Ganjar Pranowo dan Mahfud itu kayaknya sudah sehatilah, mantap untuk urusan masalah politik dan segala macam,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • PKD Panwaslu Panggarangan Diringkus Polisi

    PKD Panwaslu Panggarangan Diringkus Polisi

    LEBAK, BANPOS – Jajaran Satuan Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Lebak berhasil ringkus oknum Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Panwaslu Kecamatan Panggarangan berinisial R, baru-baru ini.

    Berdasarkan keterangan Kasat Resnarkoba Polres Lebak, AKP Ngapip Rujito, R diamankan karena diduga menggunakan narkotika jenis sabu, “Kami amankan dua orang, berinisial R dan R, satu anggota PKD Panwaslu yang satu lagi pesuruh. Keduanya positif narkoba,” terang Ngapip.

    Selain mengamankan keduanya, polisi juga mengamankan barang bukti alat penghisap sabu atau bong, “Barang bukti berupa bong kami amankan, namun tidak menemukan sabu dari tangan pelaku,” kata AKP Ngapip.

    Senada, Kapolres Lebak, AKBP Suyono juga membenarkan informasi penangkapan tersebut. Melalui sambungan pesan singkat whatsapp, ia menerangkan proses penyelidikan terhadap kasus tersebut ditangani Reserse Narkoba (Satres Narkoba) Polres Lebak.

    “Benar Kang, untuk teknis boleh komunikasi dengan Kasat Resnarkoba,” terang AKBP Suyono, Kamis (26/10) siang.

    Berdasarkan informasi, saat ini dua orang yang dinyatakan positif sabu tersebut sudah dititipkan di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Banten, di Serang. “Kami masih menunggu assessment dari BNP Banten yang diperkirakan hasilnya keluar dua atau tiga hari lagi,” ujar Kapolres.

    Adapun ihwal penangkapan salah seorang PKD di Kecamatan Panggarangan juga dibenarkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Lebak, Dedi Hidayat, namun pihaknya mengaku masih menunggu informasi lanjutan dari Polres Lebak. “Kita lagi nunggu informasi dari Polres dulu kang,” katanya.

    Menanggapi ini, legislator Lebak, Musa Weliansyah mengaku prihatin dengan semakin maraknya peredaran narkotika di wilayah Baksel. Pihaknya mendesak jajaran Polres Lebak untuk menindak tegas pelaku pemakai dan pengedar yang makin masif tersebut.

    “Miris, apalagi terduga pelakunya seorang pengawas pemilu, setidaknya pasti orang yang terpelajar. Untuk itu saya mendesak jajaran Polres Lebak menindak tegas pelaku dan melakukan pengembangan barang tersebut dari siapa?,” seru Musa.

    Anggota Fraksi PPP ini juga meminta semua pihak concern terhadap masalah narkoba yang makin marak terutama di Lebak Selatan. “Peran semua pihak diharapkan, narkoba sudah masuk sampai ke pelosok desa, obat-obatan bahkan sabu. Penegakan hukum juga harus tegas tidak tebang pilih. Di sini kami minta kerjasama BNP agar semua jajaran penyelenggara pemilu di tes urine,” pintanya.(wdo/pbn)

  • Jelang Pemilu, Komisi I DPR RI dan KPI Gandeng Masyarakat Awasi Berita Hoaks

    Jelang Pemilu, Komisi I DPR RI dan KPI Gandeng Masyarakat Awasi Berita Hoaks

    PANDEGLANG, BANPOS – Guna mengantisipasi meningkatnya hoaks di media sosial menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah, bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) mengenai pengawasan penyiaran pemilu di Pendopo Bupati Pandeglang, Kamis (26/10).

    Tujuan kegiatan bimtek tersebut adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dalam mengawasi penyiaran terkait Pmilu yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang.

    Bimtek Pengawasan Penyiaran Pemilu 2024 dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk Persatuan Wartawan Republik Indonesia (Pers RI), Forum Komunikasi TV Lokal Banten, Persatuan Wartawan Indonesia(PWI) Kabupaten Pandeglang, Pokja Wartawan Kabupaten Pandeglang, Relawan Negeri, serta sejumlah pejabat KPI seperti Wakil Ketua KPI Pusat Mohammad Reza, Komisioner KPI Pusat Tulus Santoso, dan Ketua KPID Banten Haris H. Witharja.

    Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah, mengatakan bahwa acara ini merupakan bagian dari upaya harmonisasi regulasi terkait pemilu, seperti Peraturan KPI tentang kepemiluan, yang sedang dalam proses dan akan berperan penting dalam pengawasan pemilu di masa depan.

    “Peran pengawasan tentang penyiaran dalam konteks pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab dari KPI. Namun, semua harus berperan aktif baik dari masyarakat maupun pemerintah daerah harus terlibat aktif,” kata Rizki.

    Rizki menambahkan, bimtek ini juga merupakan sebagai bentuk antisipasi meningkatnya berita-berita hoaks yang kerap muncul menjelang kontestasi Pemilihan Umum, dan pihaknya juga meminta kepada masyarakat untuk mengkroscek kebenaran informasi tersebut.

    “Pentingnya pengawasan media online dan penyiaran elektronik untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan sesuai,” ungkapnya.

    Di lokasi yang sama, Wakil Ketua KPI Pusat, Mohamad Reza, menjelaskan bahwa tujuan dari acara ini adalah untuk memastikan pemahaman yang seragam terkait regulasi yang dikeluarkan oleh KPI mengenai pemilu.

    “Ini kan tokoh-tokoh masyarakat beberapa lembaga dan pemuda agar ada pemahaman yang sama terkait regulasi dari komisi penyiaran Indonesia,” katanya.

    Menurutnya, acara ini juga merupakan wadah untuk mendiskusikan pengawasan pemilu. Dalam konteks ini, tokoh-tokoh masyarakat di Pandeglang diharapkan dapat memahami proses pengaduan terkait penyiaran yang kurang tepat.

    “Dengan adanya kegiatan ini, tokoh-tokoh masyarakat di Pandeglang diharapkan dapat memahami proses pengaduan terkait penyiaran yang kurang tepat,” ungkapnya. (DHE)

  • Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi Pemilih

    Pentingnya Edukasi dan Sosialisasi Pemilih

    SERANG, BANPOS – DPRD Provinsi Banten menekankan kepada para penyelenggara pemilu terkait pentingnya edukasi dan sosialisasi bagi masyarakat pemilih dalam upaya meningkatkan partisipasi dan menghindari politik uang.

    “Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pemilu 2024, kami Komisi I DPRD Banten sudah dua kali melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu,” kata Ketua Komisi I DPRD Banten Jazuli Abdillah di Serang, Rabu (25/10).

    Ia mengatakan Komisi I DPRD Banten mendorong pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan sesuai tahapan yang sudah ada.

    Oleh karena itu, pihaknya meminta para penyelenggara agar terus berkoordinasi mematangkan serta melaksanakan tahapan pemilu dengan baik.

    “Kami meminta penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu sampai tingkatan di bawahnya, termasuk juga pihak keamanan agar melakukan koordinasi secara terus-menerus untuk terlaksananya pemilihan umum yang baik dan sukses,” ujarnya.

    Kemudian KPU juga diminta untuk optimal melakukan sosialisasi dan edukasi kepada berbagai kalangan yang memiliki hak pilih agar meningkatkan kualitas pemilu.

    “Jadi jangan dipandang pemilu ini hanya seremonial hajat demokrasi lima tahunan, tapi ada nilai edukasi demokrasi yang baik bagi masyarakat,” kata Jazuli.

    Menurut dia, edukasi tersebut penting supaya masyarakat paham terhadap substansi dari pelaksanaan pemilu agar hasilnya berkualitas, serta menghindari pragmatisme dan tidak terjebak pada money politic.

    “Politik uang ini merusak mental masyarakat dan jelas merupakan pelanggaran. Oleh karena itu, Bawaslu harus sigap dan bertindak untuk melakukan penegakan hukum, jika ada yang melanggar,” katanya.

    Ia juga mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak keamanan dalam upaya mengantisipasi benturan antar pendukung, terutama dalam menghadapi Pilpres 2024 karena ada tiga pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

    “Kami bersama Polda Banten juga sudah berkoordinasi, termasuk kemarin kita mengikuti apel Pam Swakarsa atau pengamanan pemilu bersama unsur masyarakat di Mapolda Banten,” kata Jazuli.(PBN/ANT)

  • MPR Tegaskan Pentingnya Partisipasi Perempuan

    MPR Tegaskan Pentingnya Partisipasi Perempuan

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat (Rerie) menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam institusi sosial yang dapat dimulai dari elemen terkecil seperti keluarga dan komunitas.

    Dari institusi itu perempuan diharapkan mampu memberi kebaruan dalam penentuan arah dan kebijakan untuk memenuhi hak dasar setiap warga negara.

    “Perempuan harus mampu mengambil peran di berbagai bidang karena sejatinya perempuan itu adalah tiang negara,” kata Rerie saat Sosialisasi Empat Konsensus Kebangsaan bertema Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan di Kawasan Asia Tenggara di depan para anggota Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di sela kunjungan peserta ASEAN Confederation Of Woman’s Organization (ACWO) Forum di Gedung Nusantara 4, Kompleks Parlemen, Rabu (25/10).

    Menurut Rerie, perempuan yang sehat dan tangguh akan mampu mewujudkan keluarga sejahtera yang pada akhirnya membentuk negara yang kuat.

    Ia mengungkapkan sejarah mencatat bahwa dalam bidang politik, perempuan di kawasan ASEAN memiliki rekam kepemimpinan eksekutif yang menggerakkan perubahan misalnya Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden Ke-5 Indonesia, Corazon Aquino pernah menjabat sebagai Presiden ke-11 dan Gloria Macapagal-Arroyo sebagai Presiden ke-14 Filipina.

    Selain itu, tambah Rerie, di bidang ekonomi perempuan ASEAN berperan penting dalam pembangunan ekonomi masyarakat di era berkembangnya teknologi informasi saat ini.

    Dalam sejarah Indonesia, tegas legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, perempuan berperan penting dalam upaya menciptakan perdamaian, mempertahankan keamanan melalui bidang-bidang yang digeluti.

    “Eksistensi para sultan di Aceh dan para ratu di Jawa di masa kerajaan Nusantara meneguhkan bahwa perempuan mampu memberi kebaruan dalam bidang politik, pendidikan, kesehatan, ekonomi serta pertahanan dan keamanan,” tambah Rerie.

    Ia menjelaskan dalam lingkup kawasan bahkan pada 2017, Joint Statement on Promoting Women, Peace, and Security in ASEAN diterbitkan untuk menegaskan kembali komitmen bersama terhadap agenda Women, Peace, and Security (WPS).

    Meski perempuan berperan signifikan, Rerie berpendapat, dalam beberapa bidang utama kehidupan sosial kemasyarakatan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi perempuan saat ini terkait polemik afirmasi dan partisipasi politik serta kesetaraan, konflik pemilihan umum, perlindungan bagi pembela HAM perempuan, serta perlindungan bagi perempuan adat.

    “Menyelisik situasi dalam negeri, perempuan sebagai tiang keluarga mesti menempatkan setiap tantangan dan keseluruhan konteks peristiwa dalam bingkai konsensus kebangsaan,” lanjutnya.

    Rerie menegaskan konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjamin pemenuhan hak-hak dasar manusia dengan kewajiban yang melekat dalam napas kesetaraan dan perlindungan secara menyeluruh.

    “Pancasila sebagai dasar dan ideologi kehidupan berbangsa, mengedepankan intisari gotong-royong dalam rangka perwujudan kapabilitas manusia berbasis spiritualitas, kemanusiaan, persatuan, dialog dan keadilan,” ujarnya.(PBN/ANT)

  • Jokowi Tidak Pernah Minta Perpanjangan

    Jokowi Tidak Pernah Minta Perpanjangan

    JAKARTA, BANPOS – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani memastikan Presiden RI Joko Widodo tidak pernah meminta perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

    “Enggak, enggak pernah. Setahu saya enggak pernah beliau meminta untuk perpanjangan tiga periode,” kata Puan Maharani di Jakarta, Rabu.

    Sesuai dengan konstitusi, kata Puan, presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

    “Jika kemudian ada perpanjangan masa jabatan itu, mekanismenya dari mana? Kemudian seperti apa?” kata Puan.

    Ketua DPP PDI Perjuangan ini melanjutkan, “Waktu itu ‘kan tidak ada mekanisme yang memungkinkan untuk melakukan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.”

    Puan juga membantah adanya video viral presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengempaskan tangannya kepada Presiden Jokowi.

    “Mengempaskan tangan ‘kan karena itu ‘kan yang turun tangga itu ‘kan? Turun tangga itu sudah pegangan sama Mas Ganjar, kemudian enggak lihat. Namanya turun fokus pada tangga, jadi enggak ada saling empas,” kata dia.

    Ia mengatakan bahwa kasih ibu itu sepanjang masa, dan itu cuma urusan turun tangga saja.

    “Itu enggak ada sama sekali,” kata Puan.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang telah resmi mendaftar ke KPU RI di Jakarta, Rabu.

    “Selamat kepada capres Mas Prabowo dan cawapres Mas Gibran yang sudah mendaftarkan hari ini,” kata dia.

    Posisi Gibran saat ini sudah resmi menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.
    Ia mengatakan bahwa Gibran tidak menyampaikan pengunduran diri, dan pihaknya hanya dapat mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran.

    Kendati demikian, dia mengakui sudah bertemu dengan Gibran Rakabuming Raka dan mengobrol banyak hal.

    “Mas Gibran sudah pamit dan menyampaikan ingin menjadi cawapres Mas Prabowo,” kata Puan.

    Selain itu, Puan menegaskan bahwa partainya bersama partai koalisi akan menjaga suara Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah. Hal itu dikatakannya terkait langkah Prabowo menggandeng Gibran sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) dalam kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

    “Kita jaga suara yang ada di Jawa Tengah, kita lihat nanti,” kata Puan.

    Ia mengatakan semua pihak sudah memiliki strategi masing-masing untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024.

    “Seperti yang pak Presiden Jokowi sampaikan, biar rakyat yang memilih dan rakyat yang menentukan,” kata dia.

    Puan mengatakan bahwa Gibran memiliki hak untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024 karena setelah keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa umur di bawah 40 tahun boleh maju asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah.

    Hal itu menurut dia, semua orang yang pernah menjadi kepala daerah bisa maju dalam kontestasi pilpres.

    Selain itu, Puan mengatakan hubungan dirinya dengan Presiden Joko Widodo saat ini dalam keadaan baik-baik saja.

    “Baik-baik saja kok komunikasi, terakhir kan bertemu di peringatan Hari Santri,” kata dia.(PBN/ANT)

  • Para Capres Optimistis Jadikan Banten Lumbung Suara

    Para Capres Optimistis Jadikan Banten Lumbung Suara

    SERANG, BANPOS – Dengan berakhirnya waktu pendaftaran bagi peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka tercatat sudah ada tiga pasangan Capres-cawapres yang akan bertarung pada tahun 2024 nanti yaitu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan yang terakhir adalah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Dengan jumlah total pemilih sebanyak 8,842,646 atau menempati peringkat ke-5 pemilih terbanyak se-Indonesia, maka Provinsi Banten menjadi cukup strategis dan seksi bagi para kontestan pilpres untuk menjadikannya lumbung suara.

    Duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diyakini mampu meraup suara terbanyak di Provinsi Banten pada ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

    Ketua Kolaborasi Patriot Indonesia (KOPI) Banten Rizky Arifianto menjelaskan, berdasarkan hasil Pilpres di dua periode sebelumnya suara Prabowo selalu unggul di Provinsi Banten.

    Ditambah lagi saat ini Gibran ditunjuk sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi sosok Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.

    Rizky menilai sosok putra sulung Presiden Jokowi itu mampu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perolehan suara keduanya.

    Pasalnya, sosok Gibran cukup mampu menarik simpati kalangan muda, terutama Generasi Z di Provinsi Banten.

    “Prabowo dan Gibran menjadi pasangan yang paling mampu meraup suara terbanyak di Banten. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, pertama, Prabowo sudah teruji dalam dua kali Pilpres, suara Prabowo tidak pernah kalah di Banten. Kedua, wakil Prabowo kali ini yaitu Gibran secara representatif atau mewakili Generasi Z,” terangnya.

    Ia menyebutkan setidaknya pemilih pemula di Banten mencapai angka 176.696 dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 8,8 juta. Angka tersebut menurutnya terbilang cukup potensial.

    Di samping itu Rizky juga mengungkapkan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang ideal.

    Sebab, keduanya saling mengisi dan melengkapi satu sama lain, lantaran pasangan Capres dan Cawapres tersebut berasal dari generasi yang berbeda.

    Prabowo disebut sebagai sosok yang kaya akan pengalaman, sementara Gibran dikenal sebagai sosok muda yang dinilai mampu menjawab tantangan bangsa ke depan.

    “Pasangan ini adalah pasangan yang ideal. Karena mereka saling melengkapi dari dua generasi yang berbeda. Pengalaman yang dimiliki Prabowo dan semangat anak muda yang ada pada Gibran mampu menjawab tantangan bangsa ke depan menuju Indonesia Emas 2045,” terangnya.

    Kemudian terkait Gibran, Rizky menilai pria yang kini masih menjabat sebagai Walikota Solo itu mampu menunjukkan kinerja yang gemilang, dan juga mampu menuntaskan sejumlah program nasional.

    Bahkan menurutnya, capaian kinerja Gibran mampu melampaui capaian kinerja pejabat lainnya secara nasional.

    “Ini capaian yang luar biasa, bahkan capaiannya mampu melampaui Jokowi yang menjabat dua periode sebagai Walikota Solo,” ucapnya.

    Oleh sebab itulah Rizky merasa optimistis pasangan Prabowo-Gibran mampu mengungguli dua pasangan lainnya di Pilpres 2024, khususnya di Provinsi Banten.

    Terlebih lagi, mengutip hasil survei, suara Prabowo dan Gibran terbukti unggul bila dibandingkan dengan pasangan lainnya.

    “Jadi saya optimistis bahwa di Banten pasangan Prabowo dan Gibran akan menang telak dari kedua pasangan lainnya. Dalam survei yang dilakukan oleh Indonesia Politic Research & Consulting yang dikeluarkan pada September menunjukkan bahwa Prabowo menang dengan perolehan suara 39,3 persen, dan memilki elektabilitas sebesar 90 persen,” tuturnya.

    Sementara itu menyinggung masalah isu dinasti, Rizky membantah anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa Gibran telah memanfaatkan posisi Jokowi yang notabene adalah ayahnya dalam situasi politik saat ini.

    Baginya, bagaimanapun juga pada akhirnya, rakyatlah yang nantinya akan menentukan sosok yang pantas menjadi calon presiden dan wakil presiden.

    “Namun logika itu dapat dibantah dengan mudah. Secara terminologi, dinasti politik itu adalah penyerahan kekuasaan atau pewarisan dengan darah. Dalam demokrasi tidak ada dinasti, karena rakyat tetap lah yang menjadi penentu,” tandasnya.

    Terpisah, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Serang juga memiliki optimisme yang sama untuk memenangkan pemilihan presiden (pilpres) di Banten.

    “Secara pribadi, untuk Anies dan Cak imin saya optimistis, Insyaallah,” ujar Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Serang, Hasan Basri , Rabu (25/10).

    “Kalau target, kita belum survei ya, tapi kalau lihat survei yang ada, itu pak Anies dengan pak Prabowo tidak terlalu besar gap nya, Insyaallah kita bisa menang,” sambungnya.

    Dirinya menuturkan, secara kultural Banten dianggap lebih dekat dengan Cak Imin terutama kalangan para kyai-kyai dan para santri. Dirinya juga beranggapan walaupun dengan adanya Mahfud MD yang saat ini menjadi cawapres Ganjar, hal tersebut tidak lantas memecah suara dikalangan para Kyai dan Santri.

    “Menurut saya tidak juga, pak Mahfud kan di elit kalau Cak Imin kan bergerak di kalangan muda. Dan aga sulit juga orang memisahkan antara PKB dengan NU. Pasti ada pengaruhnya,” tuturnya.

    Dirinya mengungkapkan bahwa dalam kontestasi politik tersebut, pihaknya selalu menargetkan persentase yang lebih tinggi dari ketiga calon yang ada.

    “Untuk menang ya kita harus diatas 50 persen. Kalau mereka 75 persen kita targetkan 80 persen. Harus positif,” ungkapnya.

    Hingga saat ini, Hasan mengaku bahwa partai koalisi yang menjadi partai pendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai kandidat capres dan cawapres belum melakukan pertemuan yang intens dalam pemenangan pilpres. Kendati demikian, Hasan mengaku bahwa PKS sebagai salah satu anggota partai koalisi sudah mempersiapkan langkah pemenangan Anies-Imin.

    “Untuk pertemuan dengan partai koalisi saat ini belum intens karena mereka juga sibuk dengan legislatif. Saya kira cara-cara yang dilakukan oleh PKS untuk pemenangan partai juga akan kita lakukan untuk pemenangan presiden. Jadi satu paket,” terangnya.

    “Bagaimana kita menginstal Infrastruktur pemenangan dari tingkat kota sampai tingkat RT. Bagaimana kita menyiapkan saksi di tiap TPS, karena TPS ini kan ujung tombaknya. Ada DPT kan, jadi tiap DPT ini yang kemudian kita sisir,” tandasnya.

    Sebelumnya, PDI Perjuangan mengklaim efek dari pencalonan Putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Prabowo Subianto tidak terlalu berdampak. Menurut PDIP, semangat para kader masih menguat.

    Ketua DPC PDIP Kota Serang, Bambang Janoko mengaku tidak merasa galau terkait hengkangnya putra sulung Jokowi tersebut. Dirinya mengaku walaupun tanpa adanya Gibran maupun Jokowi, PDIP tetap Kuat
    “Saya tidak merasa galau ya, biasa saja. Jadi kalau PDI Perjuangan, itu sudah hal biasa,” ucapnya.

    “2014 silam Jokowi jadi rebutan, tapi nyatanya kita menang. Jadi mau ada pak Jokowi mau ada Gibran di PDI perjuangan kita ga ngurus itu, fokus dari pada kader-kader partai, gimana caranya memenangkan Ganjar dan Mahfud, itu saja. Mau Gibran dengan siapa, mau pak Jokowi ada di PDI Perjuangan mau tidak, ya kita ga melihat itu. Konsen dari pada seluruh partai bagaimana pak Ganjar dengan Mahfud menang,” sambungnya.

    Dalam pemenangan Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres 2024 mendatang, pihaknya telah membahas hal tersebut dengan para partai koalisi.

    “Kalau persiapan, kemarin kita rapat partai secara internal. Ke depan, kita bagaimana komunikasi dengan partai-partai pendukung seperti PPP, Hanura, Perindo dan seluruh relawan yang ada di Kota Serang bagaimana untuk memenangkan ganjar,” ucapnya.

    Dirinya mengaku bahwa saat ini sudah terdapat lebih dari 20 relawan yang ikut dalam pemenangan pasangan Ganjar dan Mahfud dalam Pilpres mendatang.

    “Banyak, ada lebih 20 relawan. Kita sudah sepakat, mereka-mereka orang mau berjibaku dan bekerja keras memenangkan Ganjar dan Mahfud,” ucapnya.

    Bambang menerangkan, pasangan Ganjar dan Mahfud merupakan pasangan yang sangat cocok untuk memimpin negara Indonesia untuk lima tahun ke depan.

    “Bisa dilihat dari rekam jejak mereka berdua sudah paripurna, pak ganjar pernah di DPR 2 kali, Gubernur juga pernah. Mahfud MD kurang apa, di eksekutif sudah, legislatif sudah, yudikatif juga sudah menjadi ketua MK. Rekam jejak dia (Mahfud, red), track record dia luar biasa ga ada celah untuk Ganjar dan Mahfud yang jelek-jeleknya,” terangnya.

    “Dia (Ganjar dan Mahfud, red) bersih, dia pendekar hukum. Biasa membantu wong cilik. Jadi ke depan, kalau mereka yang memimpin saya yakin seyakin-yakinnya Indonesia 2045 akan mendapatkan Indonesia emas,” imbuhnya.

    Dirinya memastikan bahwa pihaknya akan kembali meraih Hattrick dalam kontestasi politik 2024 mendatang. Selain itu dirinya mengimbau agar masyarakat bisa dengan jeli memilih pemimpin yang akan mengemban amanah memimpin negara Indonesia untuk lima tahun mendatang.

    “Ya itu tetap (target hattrick, red), itu sudah komitmen kita, menang pileg, menang partai dan menang presidennya. Masyarakat harus liat dan jeli, memilih seseorang itu bukan hanya sekedar nama, partai.
    Tapi lima tahun ke depan mau jadi apa Indonesia ini, masyarakat harus betul-betul memilih calon presiden yang memiliki track recordnya bagus, orang baik pilih orang baik,” tandasnya.(CR-01/CR-02/PBN)