BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Lawan Siapa Saja, Prabowo Unggul

    Lawan Siapa Saja, Prabowo Unggul

    JAKARTA, BANPOS – Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei nasional terbarunya dan menyebut bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto unggul di putaran kedua, baik jika berhadapan dengan Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan.

    “Kalau di putaran kedua itu dengan simulasi seperti ini, peluangnya yang lebih besar untuk menang untuk sementara ini adalah Prabowo Subianto karena berhadapan dengan Anies, Prabowo menang, berhadapan dengan Ganjar juga menang,” papar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat memaparkan hasil survei yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu.

    Djayadi mengatakan apabila Prabowo berhadapan dengan Anies, maka Prabowo unggul dengan 50,2 persen, sementara Anies hanya 26 persen. Di sisi lain, sebanyak 23,8 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab atas simulasi tersebut.

    Kemudian, jika Prabowo berhadapan dengan Ganjar, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga unggul dengan 45,7 persen suara. Sementara itu, Ganjar mendapat 34,4 persen suara dan 19,9 persen lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Kalau yang masuk ke putaran kedua adalah Anies dan Ganjar, unggulnya cukup signifikan. Ganjar 47,6 persen, Anies 33,1 persen. Berarti unggulnya sekitar 14 persen,” papar Djayadi.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Prabowo unggul head to head atas Anies dan Ganjar disebabkan adanya perpindahan dukungan.

    “Kalau yang bertarung Anies dan Ganjar, maka pemilih Prabowo lebih banyak pindah ke Ganjar. Pemilih Prabowo yang pindah ke Ganjar 46 persen (45,8 persen, red.), yang pindah ke Anies 33,1 persen,” jelas dia.

    Apabila Anies berhadapan dengan Prabowo, sebanyak 51,5 persen pemilih Ganjar pindah ke Prabowo dan 14,2 persen berpindah ke Anies. Lalu, jika Ganjar bertarung dengan Prabowo, maka 49,5 persen basis Anies pindah ke Prabowo dan 16,8 persen ke Ganjar.

    “Itulah yang menyebabkan kemudian Prabowo unggul terhadap Ganjar kalau mereka berhadapan di putaran kedua,” imbuhnya.

    Survei nasional LSI ini dilakukan pada 18–20 September 2023. Target populasi survei adalah warga negara Indonesia usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki ponsel.

    Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD), yaitu teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1206 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening.

    LSI menyebut wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Sementara itu, margin of error survei diperkirakan plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen, asumsi simple random sampling.(PBN/ANT)

  • Relawan Anies-Muhaimin Disebut Wajib Bermental Pejuang

    Relawan Anies-Muhaimin Disebut Wajib Bermental Pejuang

    LEBAK, BANPOS – Forum komunikasi simpul relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi) Wilayah Banten Barat melakukan kunjungan ke Kantor DPW PKS Banten. Dalam kunjungannya Bakorsi yang dipimpin oleh Koordinator Bakorsi Banten Barat, Cahyo Hendro Atmoko, di temui oleh Ketua DPW PKS Banten, Gembong Sumedi, dan beberapa jajaran pengurus DPW PKS Banten.

    Diketahui, Tim 100 Bakorsi yang terdiri dari simpul relawan pemenangan Anies Baswedan diantaranya Jarnas, Garnies, AP24, Rengganis, Anies Bersinar, SKI dam beberapa simpul lainnya. Kunjungan dimaksudkan untuk silaturahmi dan koordinasi agar terwujud sinergi antara partai dan simpul relawan pemenangan Anies Baswedan.

    Pada kesempatan tersebut, Ketua DPW PKS Banten, Gembong Sumedi menghimbau dan meminta semua relawan Anies untuk bermental pejuang dan selalu memohon kekuatan langit.

    “Kondisi saat ini pihak sebelah memiliki dana yang tidak terbatas dan memiliki dukungan dari beberapa oligarki dan dukungan rezim saat ini,” kata Gembong dalam keterangan yang diterima BANPOS, Rabu (4/10).

    Ia menjelaskan, semangat perubahan harus menjadi semangat pemenangan, setiap relawan harus meyakinkan masyarakat. Menurutnya, PKS siap berkolaborasi dengan Relawan Anies dan Bakorsi dalam berbagai hal terutama tentang penempatan saksi di TPS hingga di KPU.

    Gembong menegaskan, setiap relawan wajib menjadi menjadikan semua saksi menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).
    “Saat ini arus perubahan AMIN sudah cukup masif di beberapa daerah dan membludak dalam setiap pertemuan dengan AMIN maka wajib ditularkan ke daerah-daerah lain di berbagai provinsi yang ada,” tandasnya.

    Sementara itu, Koordinator Bakorsi Banten Barat, Cahyo Hendro Atmoko, mengatakan bahwa kedatangan ke DPW PKS untuk silaturahmi dan mengenalkan Bakorsi serta menawarkan kolaborasi bersama dgn partai politik.

    “Pembentukan Bakorsi merupakan program bersama dari berbagai simpul relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Forum Komunikasi simpul relawan,” kata Cahyo.

    Ia menjelaskan, silaturahmi ini akan diteruskan ke Partai Politik pengusung dan pendukung pasangan Capres Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan beberapa komunitas masyarakat lain seperti komunitas Arab, Tiongkok, Bugis, Padang, Madura dan lain sebagainya, bahwa silaturahmi pertama dilakukan ke kantor DPW PKS Banten.

    Cahyo Berharap, PKS menang dalam Pemilihan Legislatif dan begitu juga dengan NASDEM, PKB dan Partai Ummat. Kemenangan di parlemen akan menguatkan harapan untuk perubahan yang lebih baik sehingga akan dapat mengawal pemerintahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang akan datang.

    “Bakorsi akan berkontribusi dalam menyediakan sumber daya saksi yang dapat diberdayakan pada saat pileg dan pilpress bulan Februari 2024 mendatang. Selain itu Bakorsi juga memberikan peningkatan electoral dengan perekrutan relawan secara masif,” tandasnya.(MYU/DZH/pbn)

  • Pemkot Serang Pertimbangkan Hibah Pilkada

    Pemkot Serang Pertimbangkan Hibah Pilkada

    SERANG, BANPOS – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian baru-baru ini telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.

    SE yang bernomor 900.1.9.1/5252/SJ itu sebagai bentuk penegasan terhadap Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mengeluarkan hibah untuk pelaksanaan Pilkada di tahun 2023 dengan porsi 40 persen, dan tahun 2024 dengan porsi 60 persen dari kebutuhan penyelenggaran Pemilu.

    Kemudian, dalam SE tersebut juga menegaskan bahwa pada poin 2 huruf b bahwa, apabila Pemda tidak menindak lanjuti hasil evaluasi, maka tidak akan diberikan nomor register oleh Gubernur dan Perda APBD tidak dapat diberlakukan.

    Kepala BPKAD Kota Serang, Imam Rana terkait mengatakan bahwa pihaknya akan memperhatikan dan mempertimbangkan terkait surat edaran tersebut.

    “Dengan surat edaran kemendagri ini mau bagaimanapun kami pemerintah daerah akan mempertimbangkan dan memperhatikan surat edaran ini,” katanya, Rabu (4/10).

    Kendati demikian, dirinya juga berharap agar pihak provinsi juga bisa membantu mempertimbangkan dengan surat edaran tersebut. Pasalnya, perlu untuk mempertimbangkan kemampuan keuangan yang ada di daerah.

    “Tentunya kita juga menyampaikan ke provinsi, apakah ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa diberikan untuk daerah tertentu yang memang kemampuan keuangan daerahnya terbatas,” ujarnya.

    “Apabila harus dilakukan, tentu dari pemda tidak ada pilihan lain kecuali melaksanakan itu,” sambungnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Serang Agus Aan Hermawan mengatakan, pihaknya hingga saat ini belum menerima pencairan anggaran dana hibah untuk Pilkada 2024, lantaran belum adanya penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

    “NPHD juga belum ya karena baru berita acara dan bisa diperbaiki sepanjang penyesuaian regulasi. Belum fix, NPHD menunggu kesiapan Pemda, kita sudah siapa ada rincian sesuai tahapan,” katanya.

    Ia mengungkapkan, saat ini pihaknya baru berkoordinasi dan penyamaan perspektif alokasi pendanaan Pilkada 2024 dengan Walikota Serang untuk Bawaslu Kota Serang sebesar Rp7,25 miliar.

    “Kita yang di acc Pemkot Rp7,25 miliar. Belum ada (yang terealisasi), kan belum ada penandatanganan NPHD. Baru penyamaan persepsi, regulasi,” ungkapnya.

    Ia menjelaskan, nantinya anggaran Pilkada diperuntukkan atau dialokasikan pada kegiatan sosialisasi, pengawasan tahapan, serta pencegahan pelanggaran Pemilu.

    “Kita mengacu ke kerawanan Pilkada, tentu lebih banyak pencegahan, sosialisasi ke masyarakat, mengawasi tahapan agar pemilihan sebelumnya tidak terjadi,” ucapnya.

    Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Serang, Masykur Ridho menuturkan, pada rapat awal telah disepakati pencairan dana untuk tahun 2023 senilai Rp250 juta, dan tahun 2024 dicairkan kembali senilai Rp7 miliar.

    “Disampaikan untuk 2023 nanti Rp250 juta dan di 2024 Rp7 miliar. Cuma belum tanda tangan NPHD, belum resmi, kemungkinan akan komunikasi lagi soal SE (Mendagri) tersebut,” tuturnya.

    Ia mengatakan, Pemkot Serang harus mematuhi SE yang baru dikeluarkan oleh Mendagri dengan komposisi pencairan dana 40 persen di 2023 dan 60 persen di 2024.

    “Belum tanda tangan NPHD dan belum melakukan koordinasi lagi. Pastinya harus sesuai (SE Mendagri), kalau bisa mah,” ujarnya.

    Sementara Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran mengatakan, hasil audiensi dengan Pemkot Serang tentang SE Mendagri, menunggu konsultasi Pemprov Banten dan Kemendagri.

    “Nunggu konsultasi Pemprov Banten dan Kemendagri,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Mahasiswa Jangan Asal Pilih

    Mahasiswa Jangan Asal Pilih

    CILEGON, BANPOS – Mahasiswa sebagai kaum intelektual diharapkan bisa menjadi pemilih cerdas. Salah satunya mengenal calon legislatif di masing-masing tingkatan, serta menghindari politik uang (money politic).

    Demikian salah satu poin yang mengemuka saat Sosialisasi Pemilu dan Pemilih Muda Tahun 2024 di Aula DPRD Kota Cilegon, Rabu (4/10). Hadir Walikota Cilegon Helldy Agustian, Plt Kepala Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati, serta Kasubag Pembinaan Kejari Cilegon Imelda.

    Dalam kesempatan itu, Helldy mengapresiasi kegiatan Sosialisasi Pemilu dan Pemilih Muda Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kota Cilegon. Terlebih, mahasiswa memiliki peran penting dalam arus perjalanan suatu bangsa.

    “Mahasiswa adalah agen perubahan yang akan menggantikan kepemimpinan nasional maupun daerah di masa yang akan datang. Oleh karenanya, jadilah mahasiswa yang cerdas yang menjadi harapan bangsa,” kata Helldy.

    Helldy pun mengucapkan terimakasih Kesbangpol Kota Cilegon yang telah mengumpulkan beberapa organisasi kemahasiswaan yang dinilai memiliki peran penting untuk Kota Cilegon.

    “Saya berpesan kepada adik-adik mahasiswa agar menjelang pesta demokrasi tahun depan, harus menjadi orang yang cerdas. Gunakan hak pilih sesuai hati nurani,” katanya.

    Sementara itu, Kasubag Pembinaan Kejari Cilegon Imelda juga mengingatkan mahasiswa untuk lebih cerdas dan bijak dalam menentukan pilihannya. Kenali profil setiap kandidat, apa programnya, dan apakah program itu realistis bagi masyarakat .

    “Kalau pilihan itu menggunakan pertimbangan-pertimbangan tadi, saya yakin akan mendapat pilihan orang yang tepat,” kata Imelda.

    Ditambahkannya, mahasiswa perlu mengedukasi masyarakat untuk menghindari dan tidak tergoda dengan praktik-praktik nakal pemilu. Mengingat, serangan fajar yang kerap terjadi di kalangan pemilih pemula.

    “Mahasiswa jangan menentukan pilihan hanya karena sepeser rupiah tadi yang pada akhirnya itu akan mengecewakan mereka sendiri,” jelasnya.

    Selain itu, ia berharap mahasiswa tidak ikut menyebar isu hoaks. Namun, dapat menjadi agen yang mampu memberikan informasi yang bermanfaat bagi kepentingan serta kemaslahatan bangsa.

    “Menjelang Pemilu ini kita harus banyak memberikan edukasi untuk pemuda, karena saya yakin masih banyak pemuda yang belum memahami bahwa peran mereka itu sangat sentral dalam kelanjutan pembangunan negara,” ungkapnya.

    Plt Kepala Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati mengatakan, Sosialisasi Pemilu dan Pemilih Muda Tahun 2024 diselenggarakan selama dua hari. Pesertanya adalah ratusan mahasiswa dari perguruan tinggi se-Kota Cilegon.

    “Kami berharap para calon pemilih, terutama pemilih pemula bisa teredukasi sehingga menjadi pemilih yang cerdas. Dengan begitu akan mempengaruhi kualitas demokrasi kita, ” harapnya.(LUK/PBN)

  • Sembilan Caleg Mengundurkan Diri

    Sembilan Caleg Mengundurkan Diri

    SERANG, BANPOS – Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh KPU telah selesai pada, Selasa (3/10). Setidaknya, terdapat 9 calon legislatif (Caleg) dari berbagai partai politik mengundurkan diri.

    Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi pada KPU Kota Serang, Nanas Nasihudin mengatakan, hasil dari pencermatan DCT yang pihaknya lakukan. Terdapat puluhan perubahan-perubahan dari para caleg yang berasal dari 10 partai politik.

    “Ada sebanyak 23 caleg yang saat ini terdapat perubahan. Sembilan diantaranya karena mengundurkan diri,” katanya, Rabu (4/10).

    Dirinya mengungkapkan, selain yang mengundurkan diri, juga terdapat caleg yang pindah dapil juga terdapat caleg yang dilakukan pergantian oleh partainya.

    “Ada yang hanya pindah dapil, ada juga yang memang digantikan dengan caleg lain,” ungkapnya.

    Ia menuturkan dalam pencermatan DCT, tidak boleh ada penambahan caleg. Akan tetapi hanya sebatas pergantian atau sekedar penambahan gelar saja.

    Dirinya juga mengungkapkan, 10 partai tersebut yakni, partai PKN, Nasdem, UMMAT, PKB, PDIP, Golkar, Hanura, Garuda, PAN dan Gerindra.

    “Kalo pergantian dan perubahan nomor urut, nambah gelar keagamaan, adat, gelar akademik itu boleh,” tuturnya.

    Nanas juga menjelaskan setelah pencermatan DCT tersebut selesai, kemudian KPU Kota akan melakukan verifikasi administrasi yang akan dilaksakan mulai tanggal 4 Oktober hingga 18 Oktober 2023.

    “Kemudian, tanggal 4 Oktober sampai dengan 18 Oktober 2023 dilanjut dengan tahapan verifikasi administrasi dokumen DCT,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Dinasti Oligarki Cerowok Banten

    Dinasti Oligarki Cerowok Banten

    SERANG, BANPOS – Bahaya oligarki dan stagnasi birokrasi di Banten menjadi sorotan utama dalam beberapa peristiwa yang terjadi dalam perayaan HUT Banten ke 23 tahun ini. Permasalahan yang dianggap menjadi biang kerok dari mandeknya kemajuan di Provinsi Banten tersebut menggema di ruang rapat paripurna DPRD Banten dan juga di luar gedung DPRD Banten.

    Sebagaimana diketahui oleh umum, mayoritas kabupaten dan kota di Banten diidentikkan dengan beberapa nama kelompok atau keluarga yang secara turun temurun menjadi kepala daerah maupun mengatur kebijakan.

    Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman, menegaskan seriusnya permasalahan dinasti dan oligarki politik di Provinsi Banten. Dalam pidato sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten yang ke-23 di Gedung DPRD Provinsi Banten, Taufiequrachman menyampaikan keprihatinannya terhadap kekakuan birokrasi dan dominasi politik keluarga di daerah tersebut. Ruki bahkan mengatakan di mata para pengamat politik, dinasti dan oligarki sudah sebegitu melekatnya di Banten.

    “Oligarki politik, dinasti politik tolong dikurangi di Banten. Ini dalam catatan para pengamat politik di Jakarta termasuk politik yang dikuasai oleh keluarga,” katanya pada Rabu (4/10).

    Menurutnya, dinasti politik menjadi akar masalah yang dapat menciptakan ketidakadilan, mengurangi peluang partisipasi politik bagi mereka yang bukan dari keluarga politikus. Lebih lanjut, Ruki menyoroti dampak negatif oligarki politik terhadap demokrasi, yang disebabkan oleh merajalelanya sistem politik berbasis uang di Banten.

    “Dinasti dan oligarki politik harus dikurangi di Banten. Penguasaan politik oleh keluarga merusak demokrasi dan menciptakan ketidakadilan,” ujar Ruki.

    Terkait dengan penyebab dinasti dan oligarki, Ruki menilai bahwa sistem politik uang yang merajalela telah menciptakan ketidaksetaraan politik dan kerusakan pada tatanan demokrasi.

    “Pertarungan politik yang mahal ini merusak good governance dan merajalela di mana-mana,” tambahnya.

    Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan 4 Oktober (Getok) juga ikut mengkritik kinerja Pemerintah Provinsi Banten. Dalam aksi peringatan HUT Provinsi Banten di depan Gedung DPRD, mahasiswa menyuarakan keprihatinan mereka terhadap masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan ketidakmerataan pembangunan di Banten.

    Humas aliansi Getok, Muhammad Nur Latif, mengungkapkan bahwa angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Banten masih tinggi, bahkan tertinggi se-Indonesia. Latif juga mempertanyakan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan di daerah tersebut.

    “Sarana pendidikan di berbagai daerah pelosok Provinsi Banten tidak diperhatikan, dan kualitas pelayanan kesehatan masih memprihatinkan,” ujar Latif.

    Aksi mahasiswa tidak hanya berhenti di luar gedung. Kericuhan terjadi di dalam ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten, ketika sejumlah mahasiswa mencoba menyampaikan kritik di tengah acara. Aparat keamanan merespons dengan tegas, bahkan salah satu mahasiswa mengalami kekerasan yang kemudian akan dilaporkan ke pihak yang berwenang.

    Aksi yang sedianya berjalan damai mulai terasa panas pada saat sejumlah mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam Gedung DPRD Provinsi Banten dengan mendorong pagar besi.

    Massa aksi sempat saling dorong dengan aparat kepolisian tak terelakkan. Akibat dorongan dari kelompok mahasiswa begitu kuat, akhirnya gerbang utama Gedung DPRD Provinsi Banten berhasil dibobol.

    Namun tak lama gerbang tersebut berhasil ditutup kembali oleh aparat kepolisian, setelah sebelumnya mereka berhasil memukul mundur massa aksi yang mencoba untuk merangsek masuk ke dalam halaman gedung.

    Di waktu yang bersamaan pada saat polisi berusaha untuk memukul mundur massa aksi, Ikbal salah seorang mahasiswa dalam aksi tersebut menuai nasib yang nahas.
    Ia berhasil ditarik ke dalam halaman gedung oleh sejumlah aparat keamanan yang berjaga dalam aksi tersebut. Tidak hanya ditarik, Ikbal juga diinjak-injak oleh aparat yang mengamankan nya itu hingga pingsan.

    Melihat rekannya mendapatkan perlakuan kekerasan seperti itu dari aparat, salah seorang massa aksi pun lantas berteriak meminta agar rekannya itu jangan diinjak.

    “Wey teman kita jangan diinjak,” teriak salah seorang massa aksi dari luar pagar.
    Latif menegaskan atas perbuatan tersebut, pihaknya tidak akan tinggal diam. Kejadian tersebut akan dilaporkan kepada pihak Propam untuk segera ditangani kasus tersebut.

    “Kami tidak akan tinggal diam, akan kami proses ke Propam. Agar keadilan memang ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.

    Kericuhan tidak hanya terjadi di luar gedung, namun terjadi juga di di dalam ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten. Di dalam pada saat rapat paripurna berlangsung, dua orang mahasiswa yang diketahui berasal dari kelompok Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) dan Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) diseret keluar oleh aparat keamanan dari dalam gedung.

    Sebelum dikeluarkan, kedua mahasiswa tersebut nampak hadir di dalam ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten. Di tengah acara berlangsung pada saat Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar menyampaikan sambutannya, dari tribun atas gedung paripurna kedua mahasiswa itu meneriakkan sejumlah kritikannya.

    “Pj Gubernur Banten gagal, reformasi birokrasi gagal!,” teriaknya.

    Sontak saja melihat hal itu sejumlah regu pengamanan segera bertindak cepat melakukan pengamanan. Kedua mahasiswa itu lantas kemudian ditarik keluar oleh regu pengamanan, dan dibawa ke pos penjagaan.

    Di luar gedung, salah satu mahasiswa yang berhasil diamankan bernama Syahrul Muhtaram mengatakan, Al Muktabar disebut telah gagal dalam memimpin Banten.

    “Gagal, Banten miskin. Pj Gubernur tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaik,” tegasnya.

    Sementara itu Kepala Kesatuan (Kasat) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Provinsi Banten Agus Supriyadi mengatakan, kedua mahasiswa tersebut merupakan tamu undangan.
    “Dia (kedua mahasiswa) punya undangan,” jelasnya.

    Terkait penindakan, Agus menjelaskan yang bersangkutan hanya dibawa keluar dari lingkungan DPRD Provinsi Banten.

    “Tindakannya hanya dibawa keluar, karena dia bukan pelaku pidana,” terangnya.
    Terkait dengan adanya insiden tersebut, Agus mengatakan akan ada evaluasi terkait kelalaian pengamanan.

    “Kita akan melakukan evaluasi. Setiap tahunnya selalu dilakukan evaluasi,” tandasnya.
    Sebelumnya, Pj Gubernur Banten Al Muktabar melakukan ziarah ke makam Sultan Maulana Hasanudin di Komplek Masjid Agung Kesultanan Banten. Dalam kunjungannya, Al Muktabar mengungkapkan tekadnya untuk memimpin Provinsi Banten dengan baik dan menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan demografi dan persiapan menyongsong Indonesia emas di tahun 2045.

    Ia mengungkapkan Kesultanan Banten memiliki sejarah dengan torehan tinta emas pada masa lalu. Tidak hanya menjadi kerajaan dengan lalu lintas perdagangan internasional bahkan Kesultanan Banten juga memiliki duta besar di Eropa.

    “Hal itu menunjukkan Kesultanan Banten pada masa lalu adalah sebuah kerajaan besar yang memiliki hubungan diplomatik internasional dengan negara-negara lain,” ujarnya.

    Diakui Al Muktabar, ke depan masih ada banyak tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Banten dalam rangka mensejahterakan masyarakat di Provinsi Banten. Tantangan itu tidak hanya datang dari dalam internal Provinsi Banten melainkan juga secara regional di Indonesia bahkan dunia.

    Menurut Al Muktabar ke depan Provinsi Banten akan memiliki bonus demografi di mana penduduk berusia produktif akan tumbuh sangat besar dan ini menjadi peluang bagi Banten secara khusus dan Indonesia untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045.

    “Untuk itu segala upaya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul demi menyongsong Indonesia emas tersebut,” ucapnya.(CR-02/RUS/PBN)

  • Game Akrobatik Bacaleg

    Game Akrobatik Bacaleg

    Sejak beberapa bulan ini, Partai Politik (Parpol) tak ubahnya perahu-perahu yang masih ngetem cari penumpang di dermaga pemilu serentak, dan KPU sebagai instansi administratur demokrasi kepemiluan masih sibuk mendata setiap parpol dan kepastian jumlah daftar manifest Bacaleg yang sudah mengantongi tiket.

    Seiring itu, fenomena akrobatik dari bakal calon legislatif (Bacaleg) yang berpindah-pindah perahu partai, ini masih banyak ditemukan bermanuver ria. Ya, namanya juga game demokrasi, itu sesuatu yang dipandang wajar, kendati di balik semua itu tak sedikit meninggalkan kecewa dan ketidakpuasan.

    Seorang teman penulis yang lama menjadi salah satu kader militan di sebuah Parpol mengaku dengan berat harus rela meninggalkan partainya dan hijrah menjadi Bacaleg di partai lain. Ia melakukan itu karena kecewa dengan elit partainya yang lebih memilih sosok baru yang dicalonkan partainya pada nomor andalan dengan dijadikan prioritas caleg pendulang suara, karena sosok Bacaleg itu dinilai lebih berpengaruh.

    Kepada penulis ia menuturkan merasa tersisih oleh kebijakan elit parpolnya yang menurutnya sudah tak mengutamakan kader militan sepertinya, yang padahal ia sudah berjuang lama membesarkan parpol itu di daerahnya.

    Selain itu, ada pula Bacaleg pendatang baru yang diperhatikan sejak awal pembukaan bursa Bacaleg yang terpantau telah lebih tiga parpol ia masuki secara pindah-pindah. Katanya sih lagi mencari partai yang pas tidak terlalu neko-neko dalam menerimanya sebagai anggota sekaligus Bacaleg, ia tak mau dibuat ribet oleh adat budaya administrasi di parpol yang ia masuki itu.

    Di tempat lainnya, ada pula dijumpai politisi yang sudah memiliki jam terbang lama, lebih tiga periode, tapi ia kerap berpindah-pindah baju parpol dalam setiap perhelatan pemilu. Bagusnya, di parpol manapun ia selalu sukses meraih kursi. Karenanya, ia memandang Parpol hanya sebuah kendaraan politik saja, ia tak punya militansi utuh pada partai manapun. Menurutnya Parpol ibarat penghantar untuk meraih kursi parlemen, baju partai hanya pelengkap legalitas pekerjaan politiknya saja. Selebihnya ia mengaku tetap profesional sebagai politisi di parpol itu dan konsisten memelihara konstituennya.

    Dalam sebuah diskusi sederhana Melihat Politik Kepartaian Dihinggapi Pragmatisme dan Oportunisme beberapa waktu lalu di Kampus Unma Banten, bahwa setiap jelang pemilu akan muncul fenomena game akrobatik kaum politisi oportunis. Sehingga sepak terjangnya tersebut kadang harus menyingkirkan para kader parpol militan. Lainnya ada pula yang selalu mengincar Parpol yang memiliki ideologi kuat dengan jaringan massa militan, sekalipun ia harus mahar besar.

    Kaum ini selalu mengincar peluang untung dalam setiap game perpolitikan. Karakter ini biasa juga ada di kalangan tokoh atau kaum pemodal yang berambisi mengejar target kekuasaan, baik dalam kontemplasi Pilpres maupun Pilkada. Atau juga hal itu dilakukan mereka demi mengamankan kekuasaan maupun bisnisnya. Ya, sejenis kutu loncat, yang biasa berganti baju dan tempat dukungan dan tak pernah konsisten bercokol pada sebuah partai.

    Akrobatik politik seperti di atas adalah manuver kaum kutu loncat, dan ini walaupun masih dipandang wajar dan tak melanggar, namun memang secara adab perpolitikan rasanya kurang elok dilakukan.

    Memasuki Oktober ini, potensi akrobatik masih mungkin terjadi karena batas tahapan daftar calon tetap (DCT) belum final. Untuk Parpol baru, elit partainya masih sibuk mencari sosok figur untuk dijadikan Bacaleg, bahkan potensi penggembosan untuk mengajak hijrah partai masih bisa terjadi.

    Parpol baru ini rata-rata masih miskin penumpang bacaleg, kuotanya masih banyak yang kosong.
    Memang demokrasi kepartaian ini masih dipandang populer, sebagai wadah politik yang keberadaannya diatur undang-undang. Parpol adalah instrumen demokrasi, tempat dimana curhatan rakyat konstituen diwadahi. Dan partai juga sekaligus alat penentu kekuasaan dan kebijakan negara.

    Di sini kita melihat hampir sebagian besar Parpol di Indonesia seperti mengalami pemudaran militansi. Para konstituen itu sebagian besar militan partainya masih remang, pasalnya mereka memilih bukan lantaran konsep ideologi partai itu, melainkan karena faktor keberadaan figur elit atau calegnya atau sesuatu hal yang memikatnya lainnya.

    Jika dirunut kebelakang, Di zaman Orde Lama dan Orde Baru (Orba) kita melihat kuatnya militansi pada parpol. Juga pada pemilu awal reformasi Tahun 1999, sistem itu masih dipakai. Saat itu konstituen tak memandang siapa sosok figur caleg yang ada di partai tersebut, bahkan banyak yang tak kenal.

    Konstituen pemilih saat itu hanya fanatik terhadap partainya. Zaman Orba untuk menjadi caleg di parpol mana pun tak mudah asal daftar, kader baru harus punya jam terbang pengabdian selama beberapa tahun.
    Model politik saat itu Parpol lah yang berhak menentukan siapa legislatif yang duduk, dalam hal ini tentu kader partai yang telah lama mengabdi akan diprioritaskan. Namun kadang sistem ini membuka celah lahirnya hegemoni dinasti di tingkatan elit parpol itu sendiri.

    Di sini bisa disimak, jika kita melihat perbedaan antara sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup semuanya memiliki kelebihan dan kelemahan tergantung dari sudut kepentingannya.

    Proporsional tertutup dapat membangun konsepsi ideologis, sehingga akan lahir militansi kepartaian. Sedangkan jika proporsional terbuka, konstituen pasti memilih figur calegnya langsung. Sehingga wajar, wabah pragmatisme politik dan serbuan kaum oportunis pastinya tak bisa ditepis. Karena parpol tak ubahnya kendaraan politik tanpa memiliki ideologi militan, namun ini masih bisa dipandang fair. (*)

  • PKS Nilai PSI Pas Dipimpin Kaesang

    PKS Nilai PSI Pas Dipimpin Kaesang

    SERANG, BANPOS – Pasca-diumumkannya putra Presiden Joko Widodo (jokowi), Kaesang Pangarep menjadi ketua umum (ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Menuai berbagai tanggapan dari anggota partai politik lain.

    Salah satunya dari politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengatakan PSI sebagai partai yang diisi banyak kalangan muda merupakan partai yang cocok untuk Kaesang.

    Ketua DPD PKS Kota Serang, Hasan Basri mengatakan bahwa masuknya Kaesang Pangarep sebagai ketua umum PSI merupakan suatu hal yang baik.

    “Bagus-bagus aja, karena berpolitik itu termasuk bergabung dengan partai politik, itu hak semua orang. Kemudian, masing-masing parpol punya aturan dan kebijakannya sendiri,” katanya, Senin (2/10).

    Hasan mengungkapkan, PSI mungkin merupakan partai yang cocok dipimpin oleh Kaesang. Menurutnya, PSI merupakan partai anak-anak muda.

    “Mas Kaesang jadi ketum PSI mungkin itu merupakan partai yang pas untuk beliau. Insyaallah, PSI partai anak-anak muda,” katanya.

    Selain itu, menurut Hasan, bergabungnya Kaesang di PSI bukanlah suatu masalah. Ia menuturkan, dalam berpolitik semua bisa terjadi. Bahkan dalam pilpres pun dirinya tidak mempermasalahkan adanya putra Jokowi yang menjadi ketum partai dan bergabung pada koalisi capres lain, karena dalam kontestasi politik menang kalah merupakan suatu hal yang wajar.

    “Itu kan biasa, di dalam demokrasi kita berkompetisi secara sehat, secara fair, sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak ada masalah. Kalau misalnya terpilih dan tidak terpilih, itu tidak masalah itu hal biasa,” tuturnya.

    “Ini kan negara demokrasi dan punya hak yang sama untuk menentukan pilihan, menentukan tujuan dan masing-masing partai punya kebijakan serta aturannya sendiri,” sambungnya.

    Dirinya juga mengatakan, terkait mundurnya Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi yang mendukung Anies dalam Pilpres 2024 mendatang merupakan haknya. Dan pihaknya dalam hal ini senantiasa siap berkompetisi dan berkolaborasi dengan pihak manapun.

    “Untuk PKS kita ketika berijtihad ketika mendeklarasikan partai, memang kan semua sudah berhitung. Bahwa kita siap berkompetisi dengan siapapun dan dengan komponen manapun. Secara fair dan jujur. Kalah menang tetap dalam rangka mengabdi pada bangsa dan negara ini,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Pemilih Pemula Diminta Antisipasi Politik Identitas

    Pemilih Pemula Diminta Antisipasi Politik Identitas

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka menghadapi tantangan Pemilu 2024, kolaborasi dari KPU Banten, Bawaslu Banten, Polda Banten dan PWNU Banten menggelar Sosialisasi dan Edukasi bagi pemilih pemula untuk menjaga Indonesia dari politik identitas serta meningkatkan partisipasi pada pemilu serentak 2024 di SMAN 2 Kota Serang, beberapa waktu yang lalu.

    Narasumber PWNU Banten, Nandang Kosim, memaparkan, Pemilih Pemula harus mewaspadai politik identitas menjelang pemilu 2024. Ia mengajak kaum muda untuk mencegah dan mengantisipasi politik identitas, etnis ras, suku, hingga agama.

    Nandang menjelaskan, identitas politik berbeda dengan politik identitas. Dimana, identitas politik melekat pada diri seseorang sedangkan politik identitas untuk mendiskriminasikan orang lain. Menurutnya, Betapa bahayanya politik identitas yang dapat memecah belah bangsa, kemunculan dimulai dari Pemilihan Gubernur DKI 2017 dan Pemilu 2019.

    “Melalui sejarah pemilu dan dinamika yang berlangsung, kaum muda sebagai pemilih pemula harus mampu menjaga dari politik identitas dan meningkatkan partisipasi pemilu serentak 2024. Mengantisipasi ketimpangan sosial, literasi politik dan digitalisasi teknologi serta penggunaan media massa sebagai akibat atau penyebab politik identitas,” katanya.

    Sementara itu, Perwakilan Bawaslu Banten, Zaenal Muttaqin, menerangkan bahwa bahayanya politik identitas perlu diantisipasi dan diedukasikan terutama bagi generasi muda sebagai penerus bangsa, apalagi sebagai pemilih pemula.

    Menurutnya, pemilih pemula mampu di jadikan model berkualitas dan pelaksanaan pemilu serta awasi dan laporkan ke Bawaslu. “Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dalam konteks politik identitas, polarisasi politik dan issue SARA yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Zaenal.

    Ia menjelaskan, sebagai negara demokrasi, penyelenggaraan pemilu baik KPU ataupun Bawaslu, menjaga pemilu yang damai dan bermartabat. Dalam rangka pengawasannya, Bawaslu mengajak Setop SARA, suku, agama, ras dan budaya. Hal ini diakibatkan oleh ketimpangan sosial, intoleransi, hasut-menghasut dan penggunaan media massa yang menggiring opini ujaran kebencian, menyebarkan hoax atau berita bohong.

    Pemilih Pemula harus cerdas dalam memilih dan mengetahui informasi detail mengenai calon-calon pemimpin, serta melek digitalisasi dan literasi.

    “Dalam rangka menyasar kaum muda, sebagai generasi muda yang harus mendapat pemahaman yang baik mengenai Pemilu, pemilih pemula sebagai salah satu cluster dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dan memahami politik identitas,” tandasnya.

    Di tempat yang sama, Perwakilan dari KPU Banten, Aas Satibi memaparkan identifikasi politik identitas secara sederhana berkaitan dengan latar belakang seseorang, baik agama, budaya, suku, dan bahasa.

    Dalam paparannya tersebut ia menjelaskan, dampak yang timbul dari politik identitas, salah satunya yang mecolok adalah melahirkan polarisasi masyarakat atau masyarakat terpecah belah dan berkubu kubu, diskriminasi dan ketidakadilan, mengabaikan isu-isu esensial dan ketidakstabilan sosial dan politik.

    Ia menjelaskan, sebagai generasi muda, harus mengantisipasi dan memahami politik identitas, karena begitu bahayanya dampak yang timbul akibat kondisi sosial masyarakat yang kurang sehat dan objektif, apalagi memilih pemimpin selanjutnya.

    “Dan juga mengajak menjadi pemilih milenial dan pemilih generasi Z, untuk menjadi pemilih cerdas. Menggunakan hak pilih dengan baik, dan memilih pemimpin yang diharapkan masyarakat,” kata Aas.

    Aas menerangkan, berdasarkan data statistik bahwa jumlah pemilih sebanyak 8.842.646 juta pemilih di Provinsi Banten adalah pemilih kaum muda berjumlah 40%. Diantaranya pemilih milenial dan pemilih generasi Z mendominasi dalam data pemilih, bahkan ada yang belum memilih.

    “Maka sosialisasi dan edukasi ini penting dalam rangka mencerdaskan kaum muda dalam menghadapi tantangan pemilu 2024 terutama menghindari dan mengantisipasi politik identitas, agar menjadi pemilih yang cerdas dan partisipasi kaum muda yang aktif tanpa golput di pemilu 2024,” tandasnya.(MYU/PBN)

  • Ganjar Dituding Tidak Paham UU Disabilitas

    Ganjar Dituding Tidak Paham UU Disabilitas

    JAKARTA, BANPOS – Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menyatakan akan membuka peluang kerja lebih besar kepada kelompok disabilitas jika terpilih menjadi presiden.

    Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyebut, tanpa ditegaskan Ganjar, undang-undang sudah mewajibkan pemerintah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas.

    Menurut Teddy, wacana Ganjar itu memperlihatkan, ketika menjadi gubernur, Ganjar sama sekali tidak memperhatikan para penyandang disabilitas.

    “Kenapa? Karena beliau sama sekali tidak mengetahui bahwa ada UU tentang penyandang disabilitas yang mengatur kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas,” tuturnya, Senin (2/10).

    Menurut Teddy, Ganjar terkesan tidak mengetahui aturan soal kewajiban pemerintah mempekerjakan penyandang disabilitas.
    Teddy menyebut, UU juga mengatur kuota pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

    “Jadi seharusnya beliau menjalankan perintah UU itu saat menjadi gubernur,” bebernya.

    Teddy kemudian berbicara tentang sikap Prabowo Subianto, bakal capres yang didukung partainya.

    Menurut dia, Prabowo bersikap apa adanya dan mau bertanya kepada ahli yang lebih paham tentang masalah yang dihadapi.

    “Prabowo adalah orang yang apa adanya, ketika tidak tahu dia katakan tidak tahu dan akan bertanya pada ahlinya, walaupun ditertawakan. Karena Prabowo tidak malu untuk terlihat tidak tahu. Beliau harus benar-benar mengerti agar ketika mengambil sebuah keputusan, itu tidak asal-asalan, karena bisa merugikan dan menyesatkan banyak orang,” tandasnya.

    Diberitakan sebelumnya, dalam temu kangen dengan disabilitas di Badan Unit Usaha Mandiri, Posko Perjuangan Rakyat (Bumi Pospera) di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Ganjar memaparkan gagasan pentingnya memberikan kuota khusus dalam pemerintahan dan perusahaan.

    Tujuannya untuk mendukung inklusi sosial dan ekonomi bagi kaum disabilitas. Menurutnya pemerintah perlu mengambil tindakan afirmatif dengan memberikan kuota pekerjaan khusus bagi disabilitas.

    “Ya harus ada afirmasi. Maka umpama dalam ketenagakerjaan, mesti ada kewajiban perusahaan, pemerintah, kalau perlu dikasih kuota. Inilah tindakan afirmasi agar mereka (disabilitas) bisa bekerja,” ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).(PBN/RMID)