BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Ratusan Relawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Dilantik Jadi Pengurus Bakorsi Banten

    Ratusan Relawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Dilantik Jadi Pengurus Bakorsi Banten

    SERANG, BANPOS – Ratusan relawan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang terdiri dari berbagai simpul relawan dikukuhkan sebagai pengurus Tim 100 Badan Koordinasi Saksi (Bakorsi) Provinsi Banten wilayah Barat pada Minggu (17/9).

    Pengukuhan tersebut dilaksanakan di sekretariat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Banten.

    Dalam acara tersebut nampak hadir Furtasan Ali Yusuf sebagai perwakilan dari DPD Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) Provinsi Banten, dan juga Barmawi dari DPW PKB Provinsi Banten.

    Ketua Bakorsi Provinsi Banten yang baru saja dilantik, Cahyo Atmoko, dalam pidatonya menyampaikan dibentuknya Bakorsi memiliki dua tujuan, yakni sebagai pengawas jalannya Pemilu 2024 dan juga untuk menaikkan tingkat elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

    “Ada dua tujuan Bakorsi dibentuk, satu pengawasan kemudian yang kedua adalah sekaligus kita menaikan tingkat elektabilitas dari Capres kita,” katanya.

    Selai itu ia juga mengatakan kepada seluruh relawan untuk berjuang secara optimal dengan memanfaatkan seluruh kesempatan yang ada, agar tujuan memenangkan Anies dan Muhaimin dapat terealisasi.

    “Kerja-kerja kita tidak selesai di media sosial dengan bergerilya di WA grup dan sebagainya, seperti pesan mas Anies adalah terus menuangkan informasi ini ke semua pihak,” ujarnya.

    Di samping memenangkan Anies-Muhaimin sebagai presiden dan wakil presiden, Cahyo juga mengingatkan para relawan untuk dapat memenangkan partai pengusung pasangan calon tersebut.

    “Kita menginginkan mas Anies dan pak Muhaimin jadi presiden, tapi alat kelengkapan yang bisa mendorong itu adalah partai. Makanya kita dukung partai-partai pengusung ini jadi pemenang di 2024,” tandasnya. (CR-02/DZH)

  • Irna Buka Kirab Pemilu KPU

    Irna Buka Kirab Pemilu KPU

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita membuka acara kirab Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang di Alun-alun Pandeglang, Senin (11/9).

    Dalam sambutannya, Irna mengatakan bahwa Kirab Pemilihan Umum (Pemilu) dilakukan satu tahun sebelum pelaksanaan Pemilu, tahun ini dalam menghadapi pesta demokrasi untuk menentukan pemimpin dalam Pemilu 2024 dilakukan kirab Pemilu. Oleh sebab itu, Ia menilai bahwa kirab Pemilu ini dapat dijadikan ajang sosialisasi bagi masyarakat.

    Menurutnya, momentum Pemilu 2024 ini menjadi momen yang istimewa bagi seluruh lapisan masyarakat, karena Pemilu menjadi sarana bagi rakyat untuk memilih, menyatakan pendapat melalui suara.

    “Partisipasi masyarakat sebagai bagian terpenting dari negara, sehingga turut serta dalam menentukan haluan negara,” kata Irna.

    Irna mengatakan, setelah serah terima bendera kirab Pemilu ini akan digelar sosialisasi edukasi kepada seluruh masyarakat Pandeglang yang tujuannya untuk mensukseskan angka partisipasi.

    “Semoga dampak dari sosialisasi ini mereka (masyarakat) berduyun-duyun fastabiqul Khairat untuk mendatangi TPS agar bisa menunaikan hak suaranya,” ungkapnya.

    Ketua KPU Pandeglang, Nunung Nurazizah mengatakan, setelah diserahkan dari Kabupaten Serang ke Kabupaten Pandeglang, selanjutnya KPU akan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan dan menggandeng berbagai pihak.

    “Sosialisasi tatap muka dengan masyarakat bersama Kesbangpol, kegiatan senam dengan kormin, ponpes, pagelaran budaya, pentas seni, kegiatan akan kami laksanakan secara bertahap selama 7 hari,” katanya.

    Dengan adanya kirab Pemilu ini, lanjut Nunung, pihaknya berharap bisa meningkatkan partisipasi pemilih di Kabupaten Pandeglang.

    “Kami targetkan di angka 80 persen partisipasi pemilih di Pandeglang, semoga kirab Pemilu di Pandeglang berjalan lancar dan aman,” ungkapnya.

    Hadir dalam kegiatan Kirab Pemilu tersebut Wakil Bupati Pandeglang,Tanto Warsono Arban, Forkopimda Pandeglang, Asisten Daerah Kabupaten Pandeglang, Ketua KPU Provinsi Banten, Muhamad Ikhsan, Ketua KPU Kabupaten Serang, Abidin Nasar.

    Untuk diketahui, rangkaian kirab Pemilu ini dimulai dari serah terima bendera kirab Pemilu dari Kabupaten Serang ke Kabupaten Pandeglang. Setelah disosialisasikan di Pandeglang selama 7 hari, bendera kirab akan diserahkan ke Kabupaten Lebak pada tanggal 18 September 2023. (dhe/pbn)

  • Media Punya Peran Mengawal dan Mengkritisi Pemilu

    Media Punya Peran Mengawal dan Mengkritisi Pemilu

    LEBAK, BANPOS – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Lebak menggelar Dialog Publik yang bertema : ‘Peran Media Dalam Mensukseskan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Kegiatan itu menghadirkan Kepala Kesbangpol Lebak, Aktivis dan Akademisi, dan moderator Aditya Ramadhan, di Rangkasbitung.

    Ketua JMSI Lebak, Aji Rosad mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung acaranya dan mengharapkan dari giat itu ada efek positif. “Semoga acara ini bisa menambah wawasan dan menjadi pelajaran bagaimana kita dalam bersikap, terutama kepada rekan media yang tergabung di JMSI agar ditingkatkan eksistensi dalam bekerja sesuai dengan kaidah dan kode etik jurnalistik,” ucap Aji Rosad.

    Sementara pada penyampaian materi, Kepala Kesbangpol Lebak, Sukanta menyebut peran Kesbangpol dalam pelaksanaan pemilu, di tanggal 14 Februari dan Pilkada pada 27 November selaku pemerintah daerah berkaitan dengan suksesi pemilu.

    “Kita sudah melakukan sosialisasi kebangsaan, pembinaan partai politik, pembinaan Ormas, dan sosialisasi yang berkaitan kebangsaan, untuk menambah informasi kepada pihak kami, maka dipandang perlu adanya kerjasama dengan pihak media, agar kita selalu update mengenai informasi,” terang.

    Ditambahkan Sukanta, selaku pelaksana dari pemerintah di luar penyelenggara seperti KPU dan penyelenggara lainya, “Kita dari Kesbangpol telah melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi ketentuan, dan diharapkan dalam pelaksanaan pesta demokrasi 2024 di Kabupaten Lebak ini berjalan aman, lancar dan damai,” tuturnya.

    Pembicara lain, Agus Sutisna menyampaikan soal titik berat dalam soal kepemiluan yang saat ini sedang hangat diperbincangkan, baik Pileg, Pilpres maupun Pilkada, “Terutama soal pilpres yang saat ini kita seakan di paksa untuk mengikuti penggiringan informasi itu, seolah kita hanya menghadapi pilpres saja, sedangkan pileg dan pilkada tidak begitu gaung, padahal itu bagian dari serangkaian pemilu, untuk itu saya secara pribadi mohon kepada rekan media untuk selalu mengawal dengan sebaik-baiknya, dan sampaikanlah informasi ke publik dengan berimbang,” ungkap Agus.

    Akademisi ini juga meminta kepada rekan media Siber untuk senantiasa mengedukasi pelaksanaan pemilu.

    “Pemilu ini harus diarahkan pada momen edukasinya. Tugas media tentunya mengawal, mengontrol bahkan mengkritisi bila terdapat kejanggalan, bahkan harus melawan ketika menemukan kecurangan pada pelaksanaan pemilu. Dan di sini media punya peranan penting dalam hal menyiarkan informasi kebenaran,” papar Agus Sutisna. (wdo/pbn)

  • Suami Wagub Lampung Nyaleg di Banten 2

    Suami Wagub Lampung Nyaleg di Banten 2

    SERANG, BANPOS – PKB mencalonkan suami dari Wakil Gubernur (Wagub) Lampung Chusnunia Chalim, Erry Ardiansyah maju sebagai Caleg di DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Banten 2, Serang-Cilegon (Sergon).

    Erry akan bersaing di Dapil yang sama dengan petahana yakni, Nuraeni, Yandri Susanto, Tb Haerul Jaman dan Jazuli Juwaini.

    Sementara pesaing Erry lainnya yakni, putri mantan Menteri Agama yang juga mantan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali, Kartika Yudhisti, putri mantan Wakil Kabareskim Mabes Polri, Antam Novambar, Sarifah Ainun Jariyah, dan Anggota DPRD Banten (masih menjabat) Furtasan, Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin, mantan Walikota Cilegon Edi Ariadi.

    Sekretaris DPW PKB Banten, Umar Bin Barmawi dihubungi melalui telpon genggamnya, Senin (11/9) membenarkan, Erry yang merupakan suami dari Wagub Lampung maju sebagai Caleg DPR RI dari Dapil Banten 2.

    “Betul, (Erry) suami dari Bu Wagub Lampung (Chusnunia) maju sebagai bakal Caleg DPR RI di Dapil Banten 2,” katanya.

    Dikatakan Umar yang juga Anggota DPRD Banten ini, majunya Erry di Senayan membawa perubahan positif bagi PKB, dan diharapkan mampu mendulang dan meraup suara banyak di Banten. Apalagi saat ini Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar maju sebagai bakal calon Presiden RI, mendampingi Anies Baswedan.

    “Tentunya PKB sangat berharap kehadiran beliau (Erry) mampu mendapatkan kursi di DPR RI, merebut dari petahana. Dan pastinya menjadi kemenangan mutlak dalam Pileg dan Pilpres (Pemilihan Presiden),” ungkapnya.

    Adapun alasan Erry ditempatkan di Dapil Banten 2 lanjut Umar, karena yang bersangkutan memiliki potensi besar untuk mengambil alih kursi dari petahana dan mampu bersaing dengan kandidat lainnya.

    “Dapil Banten 2 ini kan semuanya petarung. Jadi Pak Erry sangat tepat dalam posisinya. Petarung harus dihadapi dengan petarung. Insyaallah harapan kita ini dapat terwujud. Minimal ada satu kursi di DPR Ri dari Dapil Banten 2,” ungkapnya. (RUS/PBN)

  • Tindakan Ganjar Bukan Politik Identitas

    Tindakan Ganjar Bukan Politik Identitas

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum (Ketum) Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq memberikan tanggapan terkait kemunculan Ganjar Pranowo dalam tayangan adzan magrib di salah satu stasiun televisi swasta.

    Pasalnya, tayangan yang memperlihatkan Ganjar Pranowo menggunakan koko baju putih panjang, sarung bermotif batik, melakukan wudhu dan sholat berjemaah itu menjadi pergunjingan warganet.

    Menurut dia, tayangan adzan Ganjar Pranowo di tayangan televisi itu sekedar ajakan untuk beribadah, dan bermuatan dakwah.

    “Bapak Ganjar adalah sosok yang religius dan taat dalam menjalankan ibadah seperti yang dilakukan dalam kesehariannya. Tidak ada yang salah. Ini merupakan dakwah dalam bentuk visual, ini merupakan ajakan untuk beribadah, dan ini bukan politik identitas,” kata Gus Nahib dalam keterangan yang diterima RM.id, Senin (11/9).

    Gus Nahib Shodiq menyatakan, Ganjar Pranowo dan keluarganya merupakan sosok yang religius, pribadi yang santun, merakyat, dan sangat dekat dengan ulama dan santri.

    Semua itu dapat dilihat dari Ganjar dan istrinya yang berasal dari kalangan pesantren.

    “Bapak Ganjar Pranowo dan istrinya Ibu Siti Atiqah sosok yang religius. Ibu Siti Atiqah itukan cucunya tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU), KH Hisyam A Karim yang merupakan pendiri Pondok Pesantren PP Riyadus Sholikhin Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga,” ungkapnya.

    “Sedangkan Bapak Ganjar Pranowo, dia sosok yang sangat dekat dengan ulama dan para kyai. Ketemu orang yang lebih tua pun dia selalu membukuk dan salim,” imbuhnya.

    Sementara itu, tokoh agama dan aktivis pemuda Islam Jakarta Habib Syarif Razie menuturkan, adegan berwudhu tidak ditayangkan secara penuh dan hanya potongan saat membasuh wajah.

    Untuk itu, adegan tersebut tidak memperlihatkan Ganjar Pranowo melipat lengan baju kokonya untuk membasuh lengan.

    “Masing-masing orang punya kenyamanan saat berwudhu. Ada yang tidak menggulung lengan bajunya sebelum berwudhu, tetapi setelah membasuh wajah baru menggulung lengan baju untuk membasuh tangan secara keseluruhan. Intinya, dalam tayangan tersebut tidak diperlihatkan secara utuh cara berwudhu Bapak Ganjar Pranowo,” kata Habib Syarif Razie.

    Habib Syarif Razie juga menjelaskan bagian-bagian tubuh yang ikut serta dalam cara sujud dan Ganjar Pranowo sudah meletakkan bagian-bagian tubuh yang ikut serta dalam cara sujud.

    “Harus dipahami bagian-bagian sujud dalam salat ada tujuh, yaitu kening, kedua telapak tangan, lutut kanan dan kiri, dan kedua ujung kaki. Disunahkan meletakkan dahi dan hidung berbarengan dan itu sudah dilakukan oleh Bapak Ganjar saat ada di tayangan adzan tersebut,” beber Habib Syarif Razie. (PBN/RMID)

  • Polisi Badung Dipecat Polda Banten

    Polisi Badung Dipecat Polda Banten

    LEBAK, BANPOS – Satu orang personel Polres Lebak dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada Senin (11/9). Sanksi PTDH yang proses upacaranya dipimpin langsung oleh Kapolres Lebak itu diberikan lantarang sang personel atas nama Agus Subandi, bertindak badung dengan tidak
    menjalankan tugasnya selama empat tahun, alias desersi.

    Diketahui, PTDH tersebut berdasarkan Keputusan Kapolda Banten Nomor: Kep/400/VIII/2023 tentang
    pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, atas nama
    Brigadir Agus Subandi yang berasal dari Kesatuan Bamin Polres Lebak.

    Pemberhentian itu karena Agus melanggar pasal 14 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun
    2023 tentang pemberhentian anggota Polri dan/atau pasal 7 ayat 1 huruf e peraturan Kapolri nomor 14
    tahun 2011. Pelanggarannya yakni desersi karena tidak menjalankan tugas selama 4 tahun.

    ”Kami melaksanakan Upacara PTDH satu personel Polres Lebak atas nama Brigadir Agus Subandi di
    lapangan Mapolres Lebak,” ujar Kapolres Lebak, AKBP Suyono kepada awak media.

    Suyono menjelaskan, upacara PTDH ini dimaksudkan agar seluruh anggota baik Polri maupun ASN, tidak
    meniru perbuatan serupa maupun perbuatan yang tidak baik lainnya. Karena hal tersebut bukan hanya
    merugikan diri sendiri dan institusi Polri, tetapi dirasakan oleh keluarga tercinta.

    ”Peristiwa ini merupakan koreksi untuk lebih mawas diri dan berhati-hati agar tidak terjerumus dalam tindakan yang merugikan institusi Polri dan keluarga,” jelasnya.

    Ia menerangkan, PTDH dilakukan melalui proses yang panjang, yaitu dengan pelaksanaan sidang disiplin
    dengan komisi sidang kode etik Polri.

    Menurutnya, kondisi ini memang sangat memperhatikan dan hal ini tidak perlu terjadi seandainya yang
    bersangkutan menyadari dan memahami hakekat insan Bhayangkara, yaitu insan Bhayangkara tauladan
    yang berdarma bakti kepada negara dan masyarakat, untuk menjamin ketentraman masyarakat dengan
    rasa penuh tanggung jawab.

    ”Kami berharap kepada seluruh personel Polres Lebak agar menjadi hikmah dan pelajaran dari PTDH ini. Jadikan interopeksi diri dan cerminan agar menjadi pribadi yang baik dalam menjalankan tugas secaraprofesional dan bertanggung jawab,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Waspada Dinasti Politik

    Waspada Dinasti Politik

    LEBAK, BANPOS – Aktivis Pergerakan Demokrasi, Harda Belly, menyoroti perkembangan kepemimpinan di berbagai daerah yang terlalu banyak diisi oleh orang-orang lama, satu keluarga dan sampai terbentuknya bangunan dinasti politik.

    Menurut Harda, dinasti politik ini sudah biasa. Akan tetapi kesadaran masyarakat akan mufsadatnya
    yang lebih besar dari pada manfaatnya itu, belum terbangun. Mulai dari matinya regenerasi sampai
    peluang besar untuk korupsi.

    “Dinasti Politik hanya berorientasi melanggengkan kekuasaan, bukan untuk menyejahterakan
    masyarakat. Untuk itu, suatu daerah harus terlepas dari dinasti politik yang ada, agar menjadi daerah
    yang maju dan masyarakatnya sejahtera,” ujar Harda dalam keterangannya, Senin (11/9).

    Harda menegaskan, dinasti politik juga merusak regenerasi kepemimpinan yang sehat dan kuat. Untuk
    itu, bangunan dinasti politik yang ada saat ini harus bisa dihilangkan, masyarakat perlu membuka
    kesadaran akan hal itu.

    Lanjutnya, dinasti politik ini yang juga menjadi pemicu terjadinya praktik-praktik tercela dalam suatu
    birokrasi, seperti korupsi yang sangat merugikan daerah dan masyarakat sendiri.

    ”Dinasti politik itu juga sering menjadi pemicu terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), bahkan bisa menjadi perusak demokrasi. Artinya generasi-generasi penerus yang jauh lebih mempunyai potensi justru tersingkir gara-gara adanya dinasti politik itu,” jelasnya.

    Harda pun mengajak kepada masyarakat di berbagai daerah, agar lebih cermat lagi dalam memilih
    pemimpin dan harus terlepas dari dinasti politik seperti yang saat ini berkembang.

    “Ke depan, menjelang Pemilu 2024, kita semua harus lebih cermat lagi dan berikan kesempatan bagi
    yang berpotensi besar memimpin, punya intergritas, punya kepedulian besar terhadap suatu daerah dan
    itu harus didukung. Kita harus berani menolak Wakil Rakyat, Gubernur, Walikota, Bupati, DPR yang
    berakar dari politik dinasti,” paparnya.

    Harda menerangkan, dinasti politik tidak akan membawa daerah tersebut lebih baik. Ia mengajak
    masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya integritas dan konsep yang jelas untuk membangun
    daerahnya ke depan, tanpa harus dari dinasti.

    “Kita mengajak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya integritas dan konsep yang
    jelas untuk membawa daerahnya maju dan sejahtera. Kesadaran seperti ini harus selalu dipupuk, agar
    masyarakat bisa melihat dengan jernih pemimpin-pemimpin masa depan, bukan dikuasi dinasti,” terang
    Harda.

    Masih kata Harda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut dinasti politik merupakan salah
    satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi, yang mendapat jabatan dari kerabatnya akan melakukan
    kebiasaan yang sama termasuk melakukan korupsi.

    “Dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini terjadi mungkin menjadi salah satu pintu masuk
    terjadinya tindak pidana korupsi,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • DPR Minta Konflik Di Pulau Rempang Diselesaikan Dengan Bijaksana

    DPR Minta Konflik Di Pulau Rempang Diselesaikan Dengan Bijaksana

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua DPR, Lodewijk F. Paulus berharap, konflik yang terjadi antar warga dengan aparat gabungan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, dapat diselesaikan dengan lebih bijaksana.

    “Kami berharap memang kalau ada kegiatan-kegiatan pembangunan nasional terkait dengan hak-hak atas tanah, kalau nggak tuntas ya itu seperti ini. Tentunya kita berharap pihak aparat keamanan baik Polisi maupun dibantu oleh TNI tentu menyelesaikan ini secara arif lah ya,” ujar Lodewijk dikutip dari situs DPR, Selasa (12/9).

    Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta pihak-pihak berkepentingan untuk mengedepankan dialog dengan warga agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Sebab, tujuan pengembangan wilayah tersebut merupakan tujuan investasi yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

    “Duduk lagi bicara lagi, dialog dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat disana, kemudian selesaikan. Pasti ada masalah-masalah yang belum tuntas. Nah, diharapkan bisa tuntas, supaya kalau tujuannya investasi kan itu memberikan kesejahteraan tetapi kalau itu ternyata awalnya sudah seperti ini tentunya tujuan utamanya tidak tercapai,” ujarnya.

    Sebagai informasi, peristiwa bentrokan antara aparat dengan masyarakat adat Pulau Rempang dipicu oleh rencana penggusuran pemukiman warga untuk dijadikan Rempang Eco City. Warga Rempang masih menolak rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebab mereka mengklaim sudah menempati wilayah tersebut hampir dua abad. (RMID)

  • Rano Karno Melesat, Al Muktabar Dipikir-pikir, Ganjar Mentok Di Banten

    Rano Karno Melesat, Al Muktabar Dipikir-pikir, Ganjar Mentok Di Banten

    SERANG, BANPOS – Nama Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo disebut kurang begitu dikenal di Banten, namun hal sebaliknya, Rano Karno disebut memiliki tingkat popularitas yang tinggi di provinsi berjuluk ’Tanah Jawara’.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan, berdasarkan hasil survei nama Rano Karno disebut masih memiliki tingkat elektoral yang tinggi di Provinsi Banten. ”Kalau berdasarkan survei, elektoral yang sangat tinggi di Banten itu memang mas Rano Karno,” katanya.

    Hasto menjelaskan, tingginya tingkat elektoral Rano itu tidak lepas dari penilaian masyarakat terhadap kinerjanya sewaktu masih menjabat sebagai Gubernur Banten.

    Mantan Gubernur Banten itu disebut memiliki kinerja yang baik, sehingga atas hal itulah kemudian tingkat elektoral Rano di Banten terbilang masih cukup tinggi. “Banyak rakyat yang menilai ketika mas Rano Karno menjadi Gubernur itu pembangunan infrastruktur bisa berjalan dengan baik,” “Komitmen terhadap rakyat, kepemimpinannya terbuka, kebudayaan dikedepankan, sehingga mengangkat harkat martabat masyarakat Banten,” tuturnya.

    Namun meski begitu, lagi-lagi, keputusan soal sosok calon kepala daerah kembali diserahkan kepada pimpinan tertinggi partai, yakni Megawati Soekarno Putri. “Apakah mau jadi gubernur atau tidak yang nanti memutuskan ibu Megawati Soekarno Putri,” tegasnya.

    Nasib sebaliknya justru dialami oleh Ganjar Pranowo. Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, Ade Sumardi mengatakan bahwa sosok capres usungan partainya itu disebut kurang begitu populer di Provinsi Banten.

    Oleh karenanya ia menegaskan, tugas DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten saat ini adalah lebih masif memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo sebagai capres ke masyarakat di Banten. “Cuman kendalanya adalah popularitas pak Ganjar yang masih rendah, pengenalannya. Inilah yang menjadi tugas kita,” katanya kepada awak media.

    Ia menekankan kepada seluruh calon legislatif (caleg) beserta seluruh petugas partai untuk dapat lebih bergerilya lagi, agar bisa membawa kemenangan bagi PDI Perjuangan dan juga Ganjar Pranowo di Banten. “Semua, caleg, struktur partai semua berkewajiban. Tugasnya adalah memenangkan partai, dan memenangkan pak Ganjar untuk kemaslahatan umat,” imbuhnya.

    Kendati kurang begitu populer, namun Ade menjelaskan, sosok Ganjar rupanya cukup disenangi oleh masyarakat di Banten.

    Kenyataan itu tentu membuat PDI Perjuangan merasa optimis dapat memenangkan suara Ganjar Pranowo di Provinsi Banten. ”Karena popularitasnya itu masih di bawah, tapi kesukaan rakyat Banten ke pak Ganjar itu sangat tinggi. Itulah yang kita optimis bahwa pak Ganjar akan menang di Banten,” tuturnya.

    Saat dimintai tanggapan perihal isu yang beredar bahwa Rano Karno digadang-gadang bakal maju sebagai Calon Gubernur (Cagub) di Provinsi Banten, Ade menjelaskan, pihaknya masih menunggu keputusan dari pimpinan pusat.

    Karena untuk saat ini, dirinya masih fokus untuk dapat memenangkan suara Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan di Provinsi Banten. ”Untuk Pilkada ini nanti kita menunggu keputusan ketua umum berikutnya,” imbuhnya.

    Namun ia tidak menampik, jika sosok Rano Karno berpeluang untuk dijadikan sebagai calon Cagub Provinsi Banten oleh PDI Perjuangan. ”Tapi tadi pak Sekjen sampaikan itu ada beberapa, termasuk pak Rano Karno,” jelasnya.

    Saat disinggung perihal apakah nantinya Rano Karno akan dipasangkan oleh sosok Pj Gubernur Banten Al Muktabar dalam Pilkada nanti, ia mengatakan bahwa hal itu mungkin saja bisa terjadi.

    Namun, lagi-lagi, semua keputusan tersebut ia serahkan kembali kepada pimpinan partai berlambang kepala banteng itu, Megawati Soekarno Putri.

    ”Kemungkinan semua itu bisa terjadi, tapi semua itu harus restu ketua umum dan juga keputusan ketua umum,” tegasnya.(CR-02/PBN)

  • Irna Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

    Irna Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemilihan Umum (Pemilu) adalah agenda rutin lima tahunan sebagai pesta demokrasi masyarakat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Legislatif. Oleh sebab itu, guna tercipta pemilu yang aman dan damai, Bupati Pandeglang, Irna Narulita meminta semua elemen masyarakat ikut mensukseskan jalannya Pemilu tahun 2024.

    “Kita semua mulai dari Pemerintah, anggota Parpol, Ormas dan masyarakat harus memberikan pendidikan politik yang cerdas agar Pemilu damai bisa terwujud,” kata Irna saat kegiatan deklarasi pemilu damai 2024 di Mapolres Pandeglang, Jumat (8/9).

    Menurutnya, mengawal jalannya Pemilu 2024 bukan hanya tugas pemerintah saja sebagai penyelenggara, akan tetapi semua pihak khususnya Parpol dan semua warga negara.

    “Kita semua penyelenggara pemilu, kita wujudkan pemilu tertib, aman dan kondusif. Kita jangan terpecah belah, kemurnian suara masyarakat harus dikawal, karena masyarakat punya penilaian tersendiri terhadap parpol,” terangnya.

    “Maka dari itu harus siap menang dan harus siap kalah, sehingga keduanya akan bermartabat tidak menimbulkan perpecahan,” ungkapnya.

    Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, Nunung Nurazizah mengatakan kurang lebih sebanyak 18 Partai Politik (Parpol) yang jadi kontestan pemilu 2024 yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Umat.

    “Para peserta pastinya mereka adalah orang-orang yang dikehendaki dari partainya maupun orang yang memiliki kompetensi, kami ingin peserta pemilu baik secara partai maupun personal menunjukkan sikap yang berbudi luhur bijaksana dan tidak memecah kemudian memaksakan terhadap pribadi ataupun golongan,” katanya.

    Menurutnya, perbedaan adalah sebuah keniscayaan karena Indonesia menganut multi partai. Maka, pemilu harus dimaknai sebagai sebuah seleksi atau pemilihan siapa yang paling dikehendaki dan paling diinginkan oleh rakyat untuk memimpin atau memegang kekuasaan.

    “Kita tidak dapat menyimpulkan bahwa pemenang adalah yang terbaik dan yang kalah adalah pecundang. Yang harus kita kedepankan adalah bhineka tunggal ika yang mana berbeda tetapi satu tujuan untuk membangun bangsa,” terangnya.

    Kapolres Pandeglang AKBP Belny Warlansyah mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi dalam mengawal pemilu tahun 2024 agar berjalan aman dan kondusif.

    “Belajar dari pengalaman, tahun lalu kita punya bekal dalam pengamanan pemilu. Tapi kita tidak boleh underestimate karena pemilu 2024 terbesar serentak semua dilaksanakan tahun ini,” ungkapnya.(dhe/pbn)