BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Pemilih Disabilitas Kabupaten Serang Naik Signifikan

    Pemilih Disabilitas Kabupaten Serang Naik Signifikan

    SERANG, BANPOS – Pemilih disabilitas di Kabupaten Serang saat ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Tak tanggung-tanggung, kenaikan pemilih disabilitas tersebut lebih dari tiga kali lipat dari pemilu 2019.

    Diketahui, pada pemilu 2019, data pemilih disabilitas di Kabupaten Serang sebanyak 1377. Sedangkan pada pemilu 2024 mendatang, ada sebanyak 4613 pemilih disabilitas.

    Dari data tersebut, tiga kecamatan dengan jumlah pemilih disabilitas tertinggi yakni Kecamatan Tirtayasa sebanyak 299 pemilih dimana sebelumnya hanya 64 pemilih disabilitas. Disusul Kecamatan Cikande sebanyak 287 yang sebelumnya hanya 55 pemilih disabilitas dan Kecamatan Petir sebanyak 285 pemilih disabilitas yang sebelumnya hanya 90 pemilih.

    Ketua KPU Kabupaten Serang Abidin Nasyar mengatakan, data disabilitas di Kabupaten Serang memang mengalami peningkatan yang memang luar biasa. Hal tersebut karena sistem pendataan yang menurutnya dilakukan dengan efektif.

    “Kita kan melakukan DPT berkelanjutan. Sehingga setiap 3 bulan sekali kita melakukan rapat terkait DPT berkelanjutan. Ada suatu peningkatan terkait data disabilitas,” katanya, Kamis (7/9).
    “Oleh karena itu, peningkatan ini dikarenakan memang dari pendataan kita yang lebih efektif.

    Kemudian juga koordinasi dan supervisi kita dan juga kinerja teman-teman di lapangan yang lebih intens. sehingga memang kita bisa menemukan data-data disabilitas ada peningkatan,” tambahnya.
    Dirinya menerangkan, bahwa pemilih disabilitas itu tidak hanya pada yang disabilitas fisik. Akan tetapi juga terdapat disabilitas mental. Dalam mengatasi peningkatan pemilih disabilitas tersebut, pihaknya akan memastikan terkait akses dari TPS-nya nanti.

    “Persiapan untuk pemilunya nanti terkait TPS-nya, kita harus melihat TPS untuk disabilitas. Misalkan ada beberapa prinsip-prinsip dalam lokasi TPS-nya. Tentu lokasi TPS ini adalah lokasi TPS yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian kita memperhatikan akses disabilitas. Jadi betul-betul kita perhatikan,” terangnya.

    Dirinya juga akan mengupayakan agar para pemilih disabilitas di Kabupaten Serang bisa menerima haknya untuk bisa memberikan suaranya pada pemilu 2024 mendatang.

    “Tentu ada upaya-upaya KPU untuk bagaimana warga negara ini bisa memberikan suaranya. Karena setiap warga negara punya hak satu suara dan satu suara itu menentukan nasib bangsa,” ungkapnya.

    “Oleh karena itu, disabilitas ini perlu kita perhatikan. Mulai dari alat peraga dan segala macamnya kita siapkan. Misalkan posisi kotak untuk disabilitas juga harus betul-betul kita perhatikan, saya kira KPU sudah memperhatikan semuanya dan Kita jamin bahwa hak disabilitas sama dengan hak-hak kita semua,” tambahnya.

    Abidin juga mengatakan, terkait dengan disabilitas yang sulit untuk datang ke TPS, pihaknya akan berkoordinasi dengan Bawaslu dan juga para saksi partai politik untuk melakukan jemput bola.

    “Kita nanti ketika memang ada disabilitas yang tidak bisa ke TPS, itu kan bisa dibantu oleh keluarga untuk datang ke TPS. Tentu kita akan berkoordinasi dengan teman-teman pengawas, saksi parpol untuk bagaimana terhadap perlakuan disabilitas yang tidak bisa kemana-mana. Kalau disepakati bersama, untuk dijemput kerumah, ya bisa saja seperti itu kita lakukan,” katanya.

    Dirinya berharap, pada pemilu 2024 mendatang. Semua masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Serang bisa menggunakan hak pilihnya begitupun para disabilitas yang ada di Kabupaten Serang.
    “Harapan saya tentunya, seluruh masyarakat Kabupaten serang ini bisa menggunakan hak pilihnya. kemudian teman-teman disabilitas juga itu punya hak yang sama dengan dengan yang sehat. Tentunya mari kita gunakan hak pilih kita, karena satu suara kita itu menentukan lima tahun nasib bangsa Indonesia,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Gerindra Tak Gentar, PKS Masih Berharap

    Gerindra Tak Gentar, PKS Masih Berharap

    SERANG, BANPOS – Hengkangnya ketua DPP PKB, yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak membuat partai Gerindra gentar. Sementara, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih mengharapkan partai Demokrat untuk tetap bertahan di dalam koalisi Perubahan dan Perbaikan bersama Nasdem, agar bisa memenangkan Anies Baswedan sebagai presiden di Pilpres 2024 nanti.

    Ketua DPC Gerindra Kota Serang, Budi Rustandi menyatakan, pindahnya Muhaimin Iskandar dari KIM dan bergabung pada koalisi Perubahan untuk persatuan dianggap tidak berpengaruh terhadap elektabilitas Prabowo di Kota Serang. ”Gak kok, biasa aja,” ujarnya, Minggu (10/9).

    Adanya kabar Anies – Muhaimin yang disukai masyarakat di Provinsi Banten, menurutnya itu hanya sekedar katanya. Budi menuturkan, pihaknya optimistis bisa menangkan Prabowo di Serang dan Banten.

    ”Itu kan katanya, emangnya kita tidak berjuang, diam aja,” ucapnya.
    “Kita optimistis, Prabowo menang, Gerindra menang,” tambahnya.

    Selain itu, Budi juga mengaku, saat ini sedang konsen untuk pemenangan Prabowo sebagai presiden pada Pilpres serta Pemilu legislatif ketimbang memikirkan Pemilihan Walikota Serang.

    Menurutnya, Pilwalkot akan dipikirkan kembali setelah terpenuhinya raihan kursi DPRD. Serta pemenangan Prabowo menjadi presiden pada pemilu 2024 mendatang.

    “Yang pertama adalah kita konsen pada Prabowo presiden dan yang kedua partai pemenang pada pemilu, itu saja,” ungkapnya. “Jadi kita konsen di pengamanan pileg dulu,” tandasnya.

    Terpisah, PKS masih berharap Demokrat tetap bersama pascabergabungnya PKB ke dalam koalisi Perubahan dan Perbaikan dan Cak Imin dideklarasikan sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Anies Baswedan.

    Mendapati adanya kabar kepergian tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Provinsi Banten, Gembong R Sumedi berharap Demokrat masih tetap mau bertahan, agar koalisi yang sudah dibangun tetap utuh.

    “Kita berharap koalisi Perubahan dan Perbaikan yang kemarin PKS, Demokrat, Nasdem itu berharapnya sih utuh dengan masuknya PKB,” katanya kepada awak media saat ditemui usai menghadiri agenda Workshop Pemenangan Pemilu 2024 pada Minggu (10/9).

    Meski mengharapkan agar Demokrat tetap mau bertahan, namun ia pun juga tidak bisa memaksakan jika partai berlambang ‘Mercedes’ itu tetap ingin keluar dari koalisi.

    Karena menurutnya keputusan yang telah diambil itu merupakan hak politik dari Partai Demokrat.

    “Tapi walaupun saat ini Demokrat ada di luar itu kita hargai hak politik mereka,” ujarnya.

    Namun terlepas dari prahara yang terjadi, Gembong menegaskan, PKS akan tetap bertahan di dalam koalisi dan komitmen mengusung Anies sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

    “Tapi PKS tetap konsisten, komitmen untuk tetap berada di dalam koalisi Perubahan dan Perbaikan,” tegasnya.

    Kemudian ia juga menjelaskan, tingkat elektabilitas Anies Baswedan di Provinsi Banten saat ini masih terbilang tinggi.

    Hasil itu didapatkan berdasar hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, di mana disebutkan bahwa nama Anies cukup mendominasi di semua kabupaten/kota di Provinsi Banten.

    “Jadi memang kalau secara umum, kalau untuk Anies, hasil survei-survei yang ada di Banten ini menang di semua kabupaten/kota termasuk juga di Provinsi,” tuturnya.

    Oleh sebab itu dengan masuknya PKB ke dalam tubuh koalisi, diharapkan mampu memberikan semangat baru bagi kemenangan Anies di Pilpres 2024 mendatang.

    “Dengan masuknya PKB kami merasa ini adalah energi baru bagi pak Anies untuk bisa lebih menguatkan kemenangannya di 2024,” imbuhnya.

    Di samping itu, ia juga menaruh harapan kepada PKB untuk dapat mengawal kemenangan Anies di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.

    Sebab, selama ini, PKB disebut-sebut memiliki basis massa yang cukup besar di kedua wilayah tersebut.

    “Insyaallah kami yakin karena memang kita ini butuh suara di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan itu bisa dikawal dan ditambah dari teman-teman PKB,” tandasnya.

    Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan, peluang Demokrat membuat poros baru bersama PKS dan PPP atau poros empat untuk Pilpres 2024 sangat kecil.

    “Kemungkinannya menurut saya sangat kecil ya, dibandingkan merapat kepada dua koalisi yang sudah pasti,” kata Herman di Kantor DPP Demokrat, Sabtu (9/9).

    Apalagi, kini KPU berencana memajukan jadwal pendaftaran bakal Capres-Cawapres yang semula 29 Oktober-25 November 2023, kini dalam PKPU Nomor 3 menjadi 10-16 Oktober 2023.

    Dia menyebut, konsekuensi dari majunya jadwal pendaftaran tersebut adalah Demokrat harus secepatnya memutuskan arah koalisi.

    “Itu konsekuensi Perppu. Yang pasti karena ada limitasi waktu pendaftaran Capres-Cawapres, karenanya harus ada keputusan yang cepat juga dari Partai Demokrat,” tuturnya.

    Herman menyebut, waktu yang hanya sebulan membuat peluang membuat koalisi baru menipis. Demokrat praktis hanya bisa memilih merapat ke poros Ganjar Pranowo atau gerbong Prabowo Subianto.

    “Kita mesti lebih rasional, tentu yang paling mungkin gabung ke koalisi yang sudah terbentuk baik ke Pak Ganjar atau Pak Prabowo,” tegasnya.

    Saat ini, ia meyakini Demokrat akan segera memutuskan sikap partai di Pilpres 2024. “Insyaallah saya yakin Ketua Majelis Tinggi, Ketum, dalam waktu dekat bisa memutuskan arah koalisi Demokrat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Arsul Sani menilai, waktu satu minggu untuk mendaftar akan sangat cukup bagi paslon Capres-Cawapres. “Saya yakin cukup, kita ambil sisi positifnya yakni publik akan lebih cepat tahu siapa paslon. Sementara masa kampanye pendek,” kata Arsul saat dikonfirmasi, Jumat (8/9).
    Selain itu, Arsul menilai sisi positifnya adalah koalisi parpol akan lebih cepat memutuskan deklarasi bakal Capres-Cawapres.

    Meski demikian, hingga saat ini Arsul menyebut KPU belum menyampaikan resmi soal draft usulan tersebut. Pihaknya akan menunggu penjelasan resmi dari KPU.
    “Kami di Komisi II tentu ingin mendengarkan lebih dahulu pertimbangan KPU. Bagi parpol-parpol sendiri saya kira bukan masalah besar jika memang itu berdasarkan kepentingan penyelenggaraan Pemilu lebih baik,” tutupnya.(CR-01/CR-02/PBN/RMID)

  • Menunggu Breaking News Ridwan Kamil

    Menunggu Breaking News Ridwan Kamil

    BANDUNG, BANPOS – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengungkap satu clue penting, yang menurutnya akan terjadi pekan depan.

    “Kalau minggu depan ada breaking news, ya mohon dimaklumi. Kodenya itu aja. Terima kasih,” tutur Kang Emil, dalam acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (6/8).

    Soal kode ini, RM.id (BANPOS grup) mendapat informasi, bahwa pekan depan akan ada pengumuman dari koalisi pendukung Ganjar.

    Menyampaikan rencana duet Ganjar Pranowo dengan Ridwan Kamil, sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024.

    “Rencananya memang begitu. Kang Emil akan diduetkan dengan Ganjar,” ungkap sumber RM.id.
    Clue ini disampaikan Kang Emil, setelah menuturkan pantun terakhirnya selama menjabat Gubernur Jawa Barat.

    “Ini pantun terbaik yang saya tulis, dari hati paling dalam untuk nasehat semua pemimpin.
    Dari Karawang pergi ke Tasik, dari Subang pergi ke Cipatik. Kami datang baik-baik dengan niat baik. Sekarang kami pulang baik-baik, dengan hasil baik.

    Itulah sebaik-baiknya kita, datang dengan niat baik, pulang dengan hasil baik.
    Mudah-mudahan, Allah SWT memberkati kita semua.

    Kami menghaturkan terima kasih, sudah mempercayai kami sebagai pengambil keputusan. Ribuan keputusan sudah diambil dari gedung ini.

    Kami mohon maaf lahir batin media-media juga ya, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami juga mohon doa. Takdir kemana, kami tidak tahu ya.

    Insya Allah, Allah memberikan yang terbaik. Tapi kalau minggu depan ada breaking news, ya mohon dimaklumi. Kodenya itu aja. Terima kasih,” tutur Kang Emil, dalam acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Penjabat Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung.

    Namun, peluang Ridwan Kamil yang sedang ditimang-timang PDI Perjuangan (PDIP) untuk mendampingi Capres Ganjar Pranowo langsung diperingatkan Partai Golkar, Beringin sudah berada di kubu Capres Prabowo Subianto.

    “Posisi Golkar kan sudah di Prabowo,” kata Ketua DPP Par­tai Golkar, Dave Laksono, ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

    Putra mantan Ketua DPR, Agung Laksono itu enggan ber­spekulasi, bagaimana jika Kang Emil dipinang jadi Cawapres Ganjar. Dia memastikan, Golkar tegak lurus mematuhi keputusan Ketua Umumnya, Airlangga Hartarto. “Jadi kita hanya akan membahas yang sudah kita pu­tuskan,” katanya.

    Dave mengamini, Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar itu dilirik dan ma­suk bursa Cawapres 2024 karena dianggap bisa mendongkrak sua­ra di Jawa Barat. Saat ini Ridwan Kamil telah menunaikan masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Barat medio 2018-2023 per ke­marin. Meski begitu, Dave meya­kini, jika pria yang akrab disapa Kang Emil itu tetap konsisten menjalankan garis perjuangan Golkar.

    Masuknya nama Ridwan Ka­mil sebagai salah satu Cawa­pres potensial Ganjar Pranowo diungkapkan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah. Dia bilang, suami dari Atalia Praratya itu dinilai sebagai kepala daerah yang dinilai sukses memimpin Jawa Barat. “Jadi sebagai satu kandidat yang masuk dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut,” kata Ahmad Basarah, di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar, Jakarta, kemarin.(PBN/RMID)

  • Debat Capres Paling Cocok di Perguruan Tinggi

    Debat Capres Paling Cocok di Perguruan Tinggi

    JAKARTA, BANPOS – Kampanye di lembaga pendidikan dipersempit hanya untuk Perguruan Tinggi. Model kampanyenya bisa debat, seminar, workshop, dialog politik, atau talk show. Terpenting, mengedepankan asas dan prinsip keadilan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan metode kampanye yang boleh dilakukan di lembaga pendidikan. Aturan tersebut akan dituangkan dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).

    “Kampanye di fasilitas pendidikan harus sesuai karakter pendidikan, yaitu mengedepankan karakter intelektual,” jelas Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idham Holik da­lam keterangannya, kemarin.

    Idham menjelaskan, kampanye di fasilitas pendidikan diperbolehkan den­gan metode debat, seminar, workshop, dialog politik, atau talk show.

    Dia mengingatkan, kampanye tidak boleh mengganggu kegiatan proses pen­didikan, baik belajar mengajar ataupun perkuliahan.

    Seluruh bentuk kampanye di kampus, kata Idham, harus mengedepankan asas dan prinsip keadilan. KPU akan mewa­jibkan penyelenggara mengundang lebih dari satu peserta pemilu.

    “Jadi dalam satu forum itu tidak hanya satu peserta Pemilu atau calon anggota legislatif (caleg). Tapi seluruh peserta Pemilu atau semua caleg, sehingga akademik atmosfernya terwujud,” jelasnya.
    Idham juga menegaskan, kampanye di lembaga pendidikan harus sudah mendapatkan izin dari penanggung jawab tem­pat pendidikan dan tidak menggunakan atribut kampanye.

    KPU, kata dia, masih perlu melaku­kan pembahasan lebih lanjut sebe­lum dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
    “Akan kami matangkan dan kami tu­angkan dalam keputusan,” katanya.

    Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan menilai, kampanye di lembaga pendidikan akan lebih ideal dan punya nilai strategis bila dibandingkan dengan di ruang publik atau lapangan.

    Kata dia, kampanye di lembaga pen­didikan tidak akan terjadi hal-hal yang bersifat artifisial atau hiburan, bahkan bagi-bagi uang.

    “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjadi pola anyar dalam pelaksan­aan kampanye, terutama bagi para peserta pemilu,” kata Firman.

    Namun, Firman tidak menampik bi­la kampanye di lembaga pendidikan, ada beberapa pihak yang tidak boleh terlibat dalam proses kampanye. Seperti, dosen sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral.

    “Tapi ada mahasiswa sebagai pemilih muda yang harus disentuh oleh informasi-informasi tentang kampanye,” usulnya.

    Bahkan, kata Firman, kampanye di lem­baga pendidikan bisa menjadi pendongkrak citra partai politik (parpol) yang dianggap kurang baik di mata calon pemilih, khusus­nya mereka yang masih muda.

    Sebagai informasi, KPU bakal melarang kampanye di sekolah meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan.

    Aturan tersebut dimuat dalam Pasal 72A ayat (4) rancangan revisi peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang saat ini masih dalam tahap uji publik.

    Dalam aturan itu, tempat pendidikan yang diperbolehkan untuk kampanye adalah per­guruan tinggi. Maka dari itu, kampanye di sekolah tidak dapat dilakukan.

    “Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pergu­ruan tinggi yang meliputi universitas, in­stitut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas,” tulis revisi PKPU Nomor 15 Tahun 2023.(PBN/RMID)

  • Parpol Koalisi Mulai Saling Serang

    Parpol Koalisi Mulai Saling Serang

    JAKARTA, BANPOS – Hubungan antara partai koalisi pendukung pemerintah kini mulai tidak harmonis lagi. Sesama kader partai, sudah terang-terangan saling serang. Pemicunya tak lain karena beda koalisi untuk Pilpres 2024.

    Diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Ma’ruf Amin didukung oleh 7 partai politik. Mereka adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN dan PPP.

    Selama ini, mereka kompak mengamankan kebijakan strategis pemerintah melalui kader-kadernya di Senayan. Namun, menghadapi Pilpres 2024, ketujuh parpol pemerintah itu, memastikan tidak berada dalam 1 koalisi yang sama.

    Ketujuh parpol terpecah dalam 3 poros koalisi berbeda. PDIP – PPP berada di poros pendukung Ganjar Pranowo. Gerindra, Golkar, PAN tergabung dalam poros pendukung Prabowo Subianto. Terakhir, NasDem – PKB bersatu membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar.

    Perbedaan koalisi itu, membuat hubungan ke-7 parpol belakangan ini makin tidak harmonis. Bermula dari manuver PKB yang tiba-tiba keluar dari poros Prabowo dan memilih bergabung dengan NasDem untuk menjadi Cawapresnya Anies.

    Manuver PKB yang tiba-tiba itu mendapat sindiran dari Ketum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

    “Ya, kalau lampunya mati, mbok ngasih tangan. Ini belok nggak ngasih-ngasih sein,” sindir Zulhas sapaannya.
    Sindiran yang dilemparkan Zulhas itu dibalas Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Dia menyindir insting politik bos PAN itu tidak setajam ketumnya.

    “Alhamdulillah, permisi kita jalan duluan. Kita sudah sein, tapi PAN nyalip (menyalip) zigzag ugal-ugalan. Jadi kehilangan kemampuan melihat sein,” balas pria yang akrab disapa Gus Jazil itu.
    Bukan cuma PAN, Gerindra juga ikut menyindir PKB. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyinggung soal komitmen. Sebab, menurut Muzani, PKB memutus komitmen secara tiba tiba.

    “Seperti ditinggal pacar, tiba-tiba meninggalkan, tetapi sudah itu pilihannya,” kritik Muzani.
    Belum kelar urusan soal manuver politik Cak Imin, kini Golkar – PKB ikut-ikutan saling serang.
    Hal ini bermula dari jualan politik PKB yang sesumbar BBM gratis bila pasangan Anies-Imin menang di Pilpres 2024.

    Ketua DPW Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily menyebut janji itu sangat tidak realistis.

    ”Jangan mudah menjanjikan sesuatu tapi tidak realistis lah. Itu namanya janji palsu,” sindir Ace.
    Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menilai, tidak ada yang salah dengan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah saat ini.

    “Seharusnya subsidi itu diberikan pada hal-hal yang produktif. Kita sudah berusaha untuk mengurangi subsidi BBM karena ingin subsidinya dialihkan kepada hal-hal yang produktif dan tepat sasaran,” kata Ace.

    Jauh sebelum itu, Gerindra terlebih dulu perang kata-kata dengan PDIP. Pemicunya karena Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo nyapres saat masih berseragam Banteng.

    PDIP curiga sikap Budiman yang kini pro Prabowo bukan murni keinginan sendiri. Namun, ada bujuk rayu dengan janji imbalan tertentu agar salah satu vokalis di PDIP itu, mau pindah dukungan di Pilpres 2024.

    “Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan, mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide et impera,” tuding Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu, 20 Agustus.(PBN/RMID)

  • HMI Dan PMII Soalkan 2 Rekom Kembar Calon Pj Bupati Tangerang Ke Polda Banten

    HMI Dan PMII Soalkan 2 Rekom Kembar Calon Pj Bupati Tangerang Ke Polda Banten

    SERANG, BANPOS – Permasalahan rekomendasi calon Pj Bupati Tangerang terus bergelinding. Saat ini diketahui, dua organisasi mahasiswa yaitu HMI dan PMII melaporkan permasalahan adanya rekomendasi kembar calon Pj Bupati Tangerang ke Polda Banten.

    Perwakilan dari HMI dan PMII Kabupaten Tangerang, Aziz Patiwara menyatakan, telah menyampaikan permasalahan adanya dua surat rekomendasi Usulan Nama Calon Pj Bupati Tangerang ke Kepolisian Daerah (Polda) Banten.

    “DPRD Kab Tangerang telah mengeluarkan dua surat rekomendasi Usulan Nama Calon PJ Bupati Tangerang. Masing-masing surat berisikan tiga nama calon. Satu nama, yaitu Maesyal, tercantum di kedua rekomendasi itu. Jadi total nama yang diusulkan ada lima. Padahal aturannya cuma tiga nama. Sehingga menjadi pertanyaan besar, surat rekomendasi yang mana yang dikirimkan ke Mendagri,” kata Aziz Patiwara, usai menyambangi Polda Banten, Rabu (6/9).

    Sebelum datang ke Polda Banten, Aziz mengatakan sudah berusaha mengklarifikasi persoalan ini ke DPRD Kabupaten Tangerang. Bahkan hingga tiga kali turun aksi unjuk rasa.

    “Karena tidak ada jawaban yang jelas, terpaksa kami meminta bantuan pada lembaga yang berwenang. Tentu Kepolisian,” ujar Aziz.

    Menurut Aziz, mencari kebenaran siapa yang sebenarnya diusulkan DPRD Kab Tangerang adalah hal yang sangat penting. Karena jangan sampai, orang yang tidak diusulkan tiba-tiba menjadi Pj Bupati Tangerang.

    “Pj Gubernur Banten dikabarkan tidak merekomendasikan lima nama yang tercantum dalam dua surat DPRD Kabupaten Tangerang. Rekomendasi Mendagri juga dikabarkan tidak ada. Cilaka buat Kab Tangerang. Dapat Pj yang jago sim salabim administrasi pemerintahan dan tata usaha negara. Gawat ini. Itulah sebabnya kami mendatangi Polda Banten, minta bantuan,” papar Aziz.

    Aziz Patiwara membantah kedatanganya ke Polda Banten untuk menyampaikan dugaan pemalsuan dokumen negara.

    “Kalau soal pemalsuan dokumen negara, kami tidak paham. Itu urusan polisi. Kami hanya ingin kepastian, surat mana yang diajukan ke Mendagri dan sah diterima Mendagri. Kalau surat yang tidak dikirim ke Mendagri itu dianggap polisi sebagai pemalsuan, ya terserah polisi. Memang kewenangannya. Kami hanya ingin kepastian saja,” papar Aziz.
    Awalnya perwakilan mahasiswa itu diterima Ketut Widastra, bagian Reskrimum Polda Banten. Lalu diarahkan ke bagian Intelkam.

    Sayangnya, bidang Politik Intelkam Polda Banten sedang tidak ada di tempat. Namun, Ario Galih yang menerima perwakilan mahasiswa itu menyatakan, akan menindaklanjuti permohonan bantuan klarifikasi ini.

    Sebelum ke Polda Banten, perwakilan HMI dan PMII Kab Tangerang sempat mendatangi Ombudsman Banten menyampaikan perihal yang sama.(PBN)

  • Ini Kata Demokrat Banten Soal Billboard yang Masih Bertengger Foto Anies Baswedan

    Ini Kata Demokrat Banten Soal Billboard yang Masih Bertengger Foto Anies Baswedan

    SERANG, BANPOS – DPD Partai Demokrat Provinsi Banten buka suara terkait dengan billboard milik mereka yang masih bertengger foto Anies Baswedan. Menurutnya, billboard itu dalam waktu dekat akan segera diganti dengan desain yang baru.

    Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Eko Susilo. Melalui pesan WhatsApp, sejumlah billboard dan banner Partai Demokrat yang masih bergambar Anies, dalam waktu dekat akan segera diganti.

    “Rencana kita mau ganti, jadi sambil nurunin, sekalian ganti desain baru HUT Demokrat, insyallah paling lambat lusa,” ujarnya, Selasa (6/9) malam.

    Bukan tanpa alasan sejumlah billboard dan banner Partai Demokrat yang bergambar Anies Baswedan, tidak cepat-cepat diturunkan. Menurut Eko, pihaknya ingin ada efektifitas dan efisiensi biaya, dalam pergantian desain billboard itu.

    “Karena biaya nurunin sama biaya masang sama, sedangkan kita pasang 20 billboard. Jadi biar efektif dan efisien, kita turunkan saat pasang yang baru,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, di sejumlah titik di Kota Serang, masih ditemukan banner dan billboard yang bergambarkan Anies-AHY. Seperti di persimpangan lampu merah Kebon Jahe, Kota Serang.

    Di sana, terdapat lebih dari 8 billboard yang berdiri, dua di antaranya digunakan oleh Partai Demokrat untuk melakukan ‘promosi’. Dari dua yang digunakan, satunya terdapat billboard yang bertengger gambar Anies Baswedan.

    Billboard tersebut berukuran 5×10 meter. Billboard itu berisikan para pimpinan inti dari DPD Partai Demokrat Banten, yakni Ketua Iti Octavia Jayabaya, Sekretaris Eko Susilo dan Bendahara Heni Sulastri.

    Di bagian atas billboard, terdapat gambar Anies-AHY yang membuat simbol mercy bersama-sama, menggunakan jari tangan mereka yang digabungkan. Di bawahnya bertuliskan ‘Perubahan & Perbaikan Untuk Indonesia Yang Lebih Baik’. (DZH)

  • Bacaleg Golkar Jangan Ada Gesekan

    Bacaleg Golkar Jangan Ada Gesekan

    CILEGON, BANPOS – Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Cilegon Isro Mi’raj meminta kepada bakal calon legislatif (Bacaleg) yang akan tarung di Pemilu 2024 agar tidak ada gesekan di internal partai.

    “Antar caleg harus saling berkomunikasi, tidak saling memanas di lapangan dan jangan ada gesekan yang terlalu tajam, antar caleg Golkar harus tetap solid dan kondusif,” kata Isro, Selasa (5/9).

    Kemudian dikatakan Isro, calon legislatif yang mengikuti Pemilu 2024, tentunya harus mampu mematuhi norma dan kaidah yang sudah diatur dalam aturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).

    “Bacaleg bisa paham dan memahami tentang aturan. Contoh, bagaimana memasang APK (titik yang dilarang), bahaya money politik, tahapan kampanye terbuka hingga jadwal-jadwal kampanye,” tuturnya.

    Dijelaskan Isro, saat ini hasil perekrutan bacaleg sudah sesuai dengan administrasi berjumlah 40 orang seluruh perwakilan dapil.

    “Dapil I sebanyak 10 orang, dapil II sebanyak 10 orang, Dapil III sebanyak 12 orang dan Dapil IV sebanyak 8 orang. Serta keterwakilan perempuan sudah mencapai lebih 30 persen,” terangnya.

    Isro yang juga sebagai Ketua DPRD Kota Cilegon ini berharap, seluruh caleg Partai Golkar bisa memberikan kontribusi yang tinggi untuk kemenangan Partai Golkar di Kota Cilegon. (LUK/PBN)

  • Gerindra Lebak Targetkan 13 Kursi di Pemilu

    Gerindra Lebak Targetkan 13 Kursi di Pemilu

    LEBAK, BANPOS – DPC Partai Gerindra Kabupaten Lebak menargetkan kursi di pemilihan Legislatif (Pileg) mendatang. Selain itu, jajaran Gerindra juga fokus pada pemenangan pemilihan presiden 2024.

    Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Lebak, Bambang Sp mengatakan saat ini di internalnya sedang menyusun dan mengevaluasi calon legislatif (Caleg) di semua Dapil.

    “Ini kita lakukan dengan harapan target yang kita capai agar di maksimalkan dapil 1 kita targetkan 3 kursi, dapil 2,3,4,5,6 kita target masing masing 2 kursi,l,” ujarnya.

    Dikatakan Bambang, upaya mencapai target tersebut tentunya harus dengan perjuangan semua kader terutama semua caleg di semua daerah pemilihan.

    “Kami sangat optimistis dengan para caleg sekarang untuk meraih 13 kursi, dan walaupun meleset tidak terlalu jauh. Dan kami berharap tidak akan meleset bahkan lebih,” ujarnya.

    Dalam menggapai kemenangan tersebut, pihak DPC Gerindra Lebak mengaku memiliki cara kebersamaan berkesinambungan.

    “Kami sudah ada strategi untuk memenangkan pileg, dengan kebersamaan berkolaborasi antara caleg kabupaten, caleg provinsi dan caleg DPR RI, agar beban untuk biaya sosialisasinya tidak terlalu besar, jika ada kebersamaan ini kami yakin kemenangan Gerindra akan diperoleh kembali,” jelas Bambang.

    Adapun untuk Pilpres, pihaknya mengaku tengah memaksimalkan semua kekuatan. Karena, kata Bambang, metode Pilpres berbeda dengan Pileg.

    “Iya, ini dua perjuangan dalam satu waktu bersamaan, karena Pilpres nantinya banyak relawan lintas jaringan, baik dari Parpol pengusung maupun dari lembaga masyarakat, semua pasti fokus di Pilpres,” tegasnya. (WDO/PBN)

  • Bikin Kesal Masyarakat, APS Bacaleg Cigemblong Ditertibkan

    Bikin Kesal Masyarakat, APS Bacaleg Cigemblong Ditertibkan

    LEBAK, BANPOS – Alat Peraga Sosialisasi (APS) Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) di wilayah Cigemblong kian marak dipasang di pepohonan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak mendampingi Kasi Trantib setempat menertibkan APS Bacaleg pada Pemilu 2024 tersebut.

    Anggota Panwaslu Cigemblong yang juga Divisi Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian sengketa, Pikri Septiana mengatakan, penertiban APS tersebut sesuai Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu, PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu, serta Perda Kabupaten Lebak Nomor 17 tahun 2006 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan.

    “Dalam penertiban APS ini kami hanya mendampingi tim dari Satpol PP Kecamatan, alat peraga yang kami tertibkan ini diduga melanggar. Seperti, dipasang di pohon, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan pendidikan,” kata Pikri kepada BANPOS, Selasa (5/9).

    Sementara itu, Ketua Panwaslu Cigemblong, Lukmanul Hakim menegaskan, sebelum menertibkan APS Pemilu 2024, pihaknya telah melayangkan surat imbauan kepada pengurus Partai Politik (Parpol) tingkat kecamatan yang ada di Cigemblong. Surat imbauan tersebut berisi tentang peringatan pemasangan APS.

    “Hal ini kami lakukan sebagai upaya pencegahan dan penegakan aturan Pemilu. Dalam penertiban ini, kami tidak tebang pilih, semua yang diduga melanggar ditertibkan oleh Satpol-PP,” tegas Lukman.

    Ia menjelaskan, pihaknya mendapatkan banyak aduan dari masyarakat yang notabene pemilik pohon, yang mengadukan kepada Panwas dengan adanya alat peraga yang dipasang di pohon.

    “Kami juga menerima aduan kekesalan dari masyarakat pemilik pohon, ketika pohon itu ditebang banyak paku yang menempel di pohon, akibat dari pemasangan APS itu,” tandasnya.

    Kasi Trantib Kecamatan Cigemblong, Abdul Rosid menerangkan, penertiban APS Pemilu 2024 tersebut dilakukan untuk menegakan Perda Nomor 17 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di wilayah Kecamatan Cigemblong.

    “Pada hari ini kami didampingi Panwas telah menertibkan APS Pemilu 2024 yang diduga melanggar aturan. Baik itu aturan tentang Pemilu maupun Perda,” singkatnya. (MYU/PBN)