BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Ida Farida Gantikan Almarhum Syihabudin

    Ida Farida Gantikan Almarhum Syihabudin

    SERANG, BANPOS – DPRD Provinsi Banten menggelar Rapat Paripurna Pergantian Antar Waktu (C) anggota Fraksi Partai Gerindra di Gedung Rapat Paripurna DPRD Banten pada Kamis (24/8).

    Diketahui, pergantian itu dilakukan terhadap Syihabudin Sidik kepada Ida Farida Arief di sisa masa jabatan 2019-2024.

    Alasan pergantian itu didasari karena sebelumnya Syihabudin dikabarkan telah meninggal dunia pada Senin (13/6) lalu.

    Oleh sebab itulah kemudian di sidang paripurna tersebut, Ida Farida mengucap sumpah sebagai anggota DPRD Provinsi Banten untuk dapat mengisi tempat yang ditinggalkan oleh Syihabudin.

    Penetapan Ida Farida sebagai anggota DPRD Provinsi Banten didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 100.2.1.4-3198 Tahun 2023.

    Di samping itu, anggota Fraksi Gerindra yang juga merupakan Ketua DPRD Provinsi Banten, Andra Soni menjelaskan penunjukan Ida Farida sebagai pengganti Syihabudin merupakan hasil keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra.
    Dalam pembahasannya, penetapan tersebut telah melalui proses mekanisme yang diatur di dalam AD/ART Partai Gerindra.

    ”DPP mempunyai pertimbangan dan telah melalui proses-proses yang diatur diamanatkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan kemudian disahkan oleh pihak yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri,” Kata Andra Soni pada Kamis (24/8).

    Usai ditetapkan sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, ia berpesan kepada Ida untuk dapat dapat selalu mengabdi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

    ”Mengabdi kepada masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ujarnya.
    Di sisi lain Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengucapkan selamat kepada Ida Farida Arief yang baru saja mengucapkan sumpah janji anggota DPRD Provinsi Banten.
    Dirinya berharap, Ida Farida Arief meraih sukses dan dapat bekerjasama dengan seluruh jajaran anggota DPRD lainnya maupun dengan jajaran Pemprov Banten.

    “DPRD dan Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang diharapkan mampu mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,”

    ”Serta mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem NKRI,” kata Al Muktabar. (MG-01/PBN)

  • Kampanye di Sekolah Dewasakan Demokrasi

    Kampanye di Sekolah Dewasakan Demokrasi

    SERANG, BANPOS – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru, saat ini mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Asalkan tanpa adanya atribut kampanye yang ditampilkan. Hal tersebut tertuang dalam putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Serang, Hasan Basri mengaku putusan yang MK putuskan merupakan salah satu hal yang baik untuk menumbuhkan jiwa demokrasi para siswa dan mahasiswa. Karena sebuah kampanye di sekolah juga menjadi salah satu ajang yang bagus untuk mendiskusikan gagasan yang inovatif dan inspiratif.

    “Responnya bagus ya. Misalnya anak-anak di sekolah dan di kampus sudah mulai belajar berdemokrasi. Jadi anak-anak sudah belajar berdemokrasi,” ujarnya, Kamis, (24/8)

    Hasan menjelaskan, bahwa para siswa dan mahasiswa ini merupakan stok pemimpin masa depan. Jadi memang sejak dini perlu untuk dikenalkan tentang demokrasi yang baik.

    “Kalau steril, kan kapan mereka akan belajar. Apalagi sekarang pendidikan demokrasi juga sudah masuk di sekolah-sekolah. Jadi misalnya mereka ada kunjungan ke kantor pemerintahan ke DPRD-nya,” jelasnya.

    “Pemilihan ketua OSIS yang ada di sekolah pun sudah mirip-mirip pemilihan umum. Artinya memang sudah mulai dikenalkan. Tentu lebih jauh dari itu, bagus juga kalau putusan MK membolehkan kampanye di lingkungan sekolah dan kampus terutama karena itu merupakan proses pembelajaran bagi mereka,” tambahnya.

    Hasan mengungkapkan, mungkin dalam pelaksanaannya saja yang perlu untuk lebih di tata lebih kepada pemahaman dan memberikan wawasan terkait gagasan-gagasan yang saat ini menjadi hal-hal yang dikampanyekan oleh para calon legislatif maupun calon kepala daerah.

    “Hanya mungkin pada metodologinya saja atau caranya yang harus di tata biar berbeda caranya. Kalau di sekolah atau di kampus itu lebih elegan. Mungkin kampanye di sekolah dan di kampus itu lebih kepada kampanye-kampanye gagasan. Misalnya bisa dikemas tentang bagaimana kita mendiskusikan gagasan-gagasan pembangunan untuk daerah dan sebagainya,” ungkapnya.

    “Dan bebas disitu, mau calon kepala daerah, calon anggota dewan. Diundang di kampus, diskusi, berdebat tentang gagasan bagaimana memajukan daerah,” tambahnya.
    Menurut Hasan, MK mengeluarkan putusan itu tentu berdasarkan dengan kajian-kajian yang matang. Dan memang, hal tersebut bisa berdampak baik bagi perkembangan demokrasi yang ada di daerah maupun negeri ini.

    “Insyaallah secara demokrasi kita semakin dewasa. Karena di sekolah atau kampus, siswa bisa diajak diskusi tentang gagasan, mau dibawa kemana negeri ini, daerah ini, nanti akan ada pengayaan dari teman-teman di sekolah atau di kampus itu,” ucapnya.

    Hasan juga mengaku bahwa hal tersebut juga menjadikan sebuah kampanye menjadi lebih hidup. Karena kampanye tidak hanya dengan tema-tema kampanye yang cuma begitu-begitu saja. Seperti amanah dan membela rakyat. Tetapi seperti apa konsep dan implementasinya saat mendapat jabatan bisa lebih jelas.

    “Kalau ditanya, misalnya caleg buat baliho ada tag line seperti jujur dan amanah, itu seperti apa implementasinya. Misalnya dia mendapatkan jabatan sebagai kepala daerah atau anggota dewan. Kan itu susah, tidak terukur. Tetapi kalau kita punya gagasan untuk membangun daerah dikampanyekan di sekolah, di kampus, wah itu mantap. Karena nantinya, gagasan itulah yang menjadi tema-tema perjuangannya ketika terpilih,” tandasnya.(CR-01)

  • Pelaku UMKM Harus Didampingi

    Pelaku UMKM Harus Didampingi

    CILEGON, BANPOS – Untuk memperkuat usahanya, para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perlu diberikan pelatihan usaha atau coaching clinic. Hal ini diperlukan lantaran pesatnya pertumbuhan UMKM di Kota Baja. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta usai menghadiri kegiatan Opening Rumah Berdaya Cilegon (RBC) Merdeka Kreasi UMKM 2023 di Aula DPRD Cilegon, Rabu (23/8).

    Sanuji mengungkapkan, kegiatan Merdeka Kreasi UMKM 2023 yang dilaksanakan RBC dalam memperkuat dan mengembangkan UMKM memiliki semangat kolaborasi yang baik. Seluruh pihak baik Pemkot, DPRD, industri, tokoh UMKM dan RBC sendiri terlibat memberikan dukungan kepada pelaku UMKM. Kedepan ia mengharapkan agar usaha pelaku UMKM dapat terus dikembangkan salah satunya dengan Coaching Clinic.

    “Kedepan pelatihan-pelatihan kita dilakukan dengan coaching. Tidak hanya sehari dua hari, dia (UMKM) diberi bimbingan 6 bulan. Sampai dia dipastikan dilepas. Pola coaching harus kita perkuat,” tuturnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan, pihaknya dalam memperkuat UMKM mengharapkan jajarannya dapat memberikan kemudahan kepada pelaku usaha. Seperti proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) diharapkan dapat dipercepat.

    “Misalnya izin, saya berharap seperti NIB harus dipercepat, ngga boleh lagi hitungan harian, mingguan. Satu jam dua jam dipercepat. Pemerintah bisa mempercepat,” tegasnya.

    Sanuji juga mendorong agar BPRS Cilegon Mandiri dapat membantu pengembangan UMKM dari sisi permodalan. Hal ini perlu agar UMKM dapat semakin kuat dan berkembang. “Kita punya BPRS-CM. BPRS-CM sangat strategis. Kalau BPRS-CM, UMKM sudah banyak yang kita modalin, bisa ditambah modalnya. Kita mendorong BPRS bisa menjadi pendukung untuk UMKM,” terangnya.

    Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Nurrotul Uyun. Ia menekankan perlunya dukungan maksimal terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebab menurutnya UMKM memiliki peran besar dalam mendorong pembangunan di Kota Cilegon.

    “UMKM ini sektor yang paling mudah untuk dikembangkan, oleh karena itu dukungan terhadap sektor UMKM harus diberikan secara maksimal, baik dalam bentuk permodalan, pelatihan, maupun yang lainnya, saya harap UMKM Kota Cilegon dapat berkembang dan lebih maju, serta mitra dukungan dari berbagai pihak juga dapat semakin baik lagi,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Direktur RBC, Nia Desmalia mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan bentuk pendampingan kepada UMKM sekaligus rangkaian menyemarakan HUT Ke-78 Kemerdekaan RI.

    Nia berharap, dengan pendampingan yang diberikan dapat semakin memajukan usaha pelaku UMKM. Sehingga produk UMKM di Cilegon semakin kuat dan berkembang serta dikenal luas.

    “Salah satunya hari ini, (UMKM) diberikan coaching bisnis. Seperti kata Pak Wakil (Sanuji Pentamarta). Bagaimana mindsetnya juga benar tentang bisnis, kemudian produknya. Selain bisa berkembang dan melesat jadi scale up,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Kampanye di Sekolah Harus Sesuai Ketentuan

    Kampanye di Sekolah Harus Sesuai Ketentuan

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka mempromosikan diri atau berkampanye, seorang bakal calon legislatif maupun kepala daerah biasanya melakukan dengan berbagai cara.

    Diketahui, putusan MK terbaru mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan. Asalkan tanpa adanya atribut kampanye yang ditampilkan.

    Dalam putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023, disebutkan bahwa peserta pemilu boleh berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan (sekolah dan kampus) sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat pendidikan dan tidak menggunakan atribut kampanye.

    Menanggapi hal tersebut, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten, Zainal Muttaqin menjelaskan bahwa fasilitas pemerintah dan pendidikan ini boleh digunakan kalau di izinkan oleh pengelola.

    “Misalnya lembaga pendidikan, yakni kampus yang memiliki tempat untuk disewakan atau tempat yang digunakan untuk kepentingan lain. Jadi sepanjang diperbolehkan oleh pengelola. Akan tetapi tetap hal ini pun ada ketentuannya.

    Dirinya mengungkapkan bahwa apa yang saat ini telah diputuskan oleh MK pastinya telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang.

    “Kita lihat pertimbangan dalam putusan MK itu, kalau fasilitas yang tidak disewakan tentu itu tidak boleh. Persoalannya, yang tadinya tidak boleh sekarang jadi boleh, menurut saya MK memiliki pertimbangan yang tajam terkait itu,” ungkapnya.

    Zainal menerangkan, bahwa walaupun diperbolehkan, partai politik tetap harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur. Selain itu pihaknya juga dalam hal tersebut tetap akan diawasi.

    “Dengan ketentuan partai politik tidak boleh menunjukkan atribut partai politiknya. Dari segi pengawasan, bawaslu tanpa diminta pun kita tetap harus mengawasi karena itu sudah tugas kita. Karena itu termasuk kedalam tahapan pemilu,” terangnya.

    Ia juga mengungkapkan, sepanjang untuk pendidikan politik yang bermanfaat untuk masyarakat, hal tersebut diperbolehkan. Asalkan dalam pelaksanaan tidak memunculkan ciri-ciri dari peserta pemilu.

    “Jadi lebih ke pendidikan politik agar tetap terlaksana. Kita juga harus lihat formulasi turunannya seperti apa, karena norma ini baru keluar.

    Kita juga harus berhati-hati dalam bersikap dan bagaimana kita mencerna ini dan apa yang dilakukan itu harus sesuai dengan norma yang ada,” tandasnya.(CR-01)

  • Ganjar Naik, Prabowo Stagnan, Anies Turun

    Ganjar Naik, Prabowo Stagnan, Anies Turun

    JAKARTA, BANPOS – Tren Elektabilitas Calon Presiden (Capres) dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo kembali menunjukkan penguatan dalam sebulan terakhir.

    Dalam survei teranyar dengan simulasi tiga nama, elektabilitas Ganjar Pranowo kembali berada di posisi pertama dengan dukungan 35,9 persen. Sementara capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto mendapat dukungan 33,6 persen, dan Anies Baswedan 20,4 persen. Dalam simulasi efek popularitas atau tingkat kedikenalan terhadap kedua calon berimbang, maka Ganjar unggul atas Prabowo. Ganjar mendapatkan perolehan 46,3 persen, sedangkan Prabowo 42,5 persen.

    Demikian temuan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk “Trend Elektabilitas Calon Presiden” yang dipaparkan Direktur Riset SMRC, Deni Irvani,di kanal Youtube SMRC TV, kemarin.

    Survei SMRC ini diselenggarakan secara nasional pada 31 Juli-11 Agustus 2023.

    Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum. Sampel basis 3.710 responden dipilih secara random (stratified multistage random sampling) dari populasi tersebut dengan jumlah yang proporsional. Oversample dilakukan di provinsi-provinsi kecil sehingga jumlah sampel tiap provinsi minimal 100 responden.

    Total sampel akhir adalah 5.000 responden. Responden yang dapat diwawancarai secara valid sebesar 4.260 atau 85 persen dan dilakukan analisis. Margin of error survei diperkirakan sekitar 1,65 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Deni menjelaskan, dalam simulasi tiga nama, Ganjar mendapat dukungan 35,9 persen. Prabowo di posisi kedua dengan 33,6 persen, dan Anies 20,4 persen. “Sementara yang belum jawab 10,1 persen,” kata Deni.

    Deni menjelaskan, jika melihat tren dalam 2 tahun terakhir, dari Mei 2021 ke Agustus 2023, dukungan pada Ganjar mengalami peningkatan. Dari 25,5 persen menjadi 35,9 persen. “Sementara Prabowo stagnan dari 34,1 persen menjadi 33,6 persen, dan Anies cenderung turun dari 23,5 persen menjadi 20,4 persen,” ujarnya.

    Deni melanjutkan, dalam jangka waktu yang lebih pendek, selama empat bulan terakhir ada dinamika dukungan kepada ketiga capres.

    Dukungan pada Ganjar menguat setelah dideklarasikan sebagai calon presiden dari 33,2 persen di awal April 2023 menjadi 39,2 persen di awal Mei 2023 (elektabilitas naik sebanyak 6 persen). Namun, elektabilitas Ganjar sempat melemah pada survei pertengahan Juli 2023 menjadi 30,8 persen. “Kemudian kembali menguat atau naik 5,1 persen pada survei terakhir di awal Agustus 2023 menjadi 35,9 persen,” paparnya.

    Prabowo sempat menguat dari 31,5 persen di awal April 2023 menjadi 37,8 persen di pertengahan Juli 2023. Kemudian cenderung melemah atau turun sekitar 4,2 persen di survei awal Agustus menjadi 33,6 persen. “Sementara itu, elektabilitas Anies cenderung melemah dari 24,2 persen pada awal April 2023 menjadi 20,4 persen dalam survei awal Agustus 2023,” kata Deni.

    Dalam simulasi tiga nama ini, lanjut dia, tidak ada calon yang mendapat suara dominan di atas 50 persen. Karena itu, menurut Deni, terbuka kemungkinan pemilihan presiden akan berlangsung dua putaran.

    Dalam simulasi hanya dua nama, Ganjar vs Prabowo, selisihnya semakin menipis. Dari 8,1 persen bulan Juli 2023 menjadi 3 persen pada Agustus 2023. Dalam survei terakhir, Prabowo mendapat dukungan 44,5 persen, sementara Ganjar 41,5 persen. Responden yang belum tahu sebesar 13,9 persen.

    Deni menjelaskan, secara statistik dukungan kepada Prabowo dan Ganjar dalam simulasi dua nama ini seimbang atau tidak beda signifikan. Karena selisihnya (3 persen) kurang dari 2 kali margin of error (3,3 persen).

    Jika yang bersaing hanya dua nama antara Ganjar vs Anies, Ganjar mendapat dukungan 49,6 persen unggul signifikan atas Anies yang mendapat dukungan 32,8 persen. Yang belum tahu sekitar 17,6 persen.

    Sementara itu bila yang bersaing hanya Prabowo vs Anies, Prabowo mendapat dukungan 52 persen, unggul signifikan atas Anies yang mendapat dukungan 30,2 persen. Yang belum tahu sekitar 17,8 persen.

    “Dapat disimpulkan bahwa Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto bersaing sangat ketat, dan keduanya unggul signifikan atas Anies Baswedan,” ungkapnya.

    Dari survei ini juga SMRC mendapat temuan bahwa tingkat pengetahuan (awareness) pemilih terhadap calon berbeda-beda. Tingkat yang tahu Ganjar baru 84 persen dan yang tahu Prabowo sudah 95 persen.

    Deni mengatakan, pada Hari-H nanti dapat diasumsikan bahwa hampir semua pemilih sudah tahu calon yang bersaing. SMRC pun melakukan analisis untuk mengetahui potensi elektabilitas calon ke depan, seandainya calon-calon memiliki tingkat awareness yang sama. Deni menjelaskan, tingkat popularitas memiliki efek pada elektabilitas masing-masing calon presiden.

    Hasilnya, dari analisis data pada kelompok pemilih yang tahu Prabowo dan juga tahu Ganjar, Ganjar mendapat suara 46,3 persen, Prabowo 42,5 persen; dan yang belum tahu 11,2 persen.

    “Pada kelompok pemilih yang tahu keduanya, Ganjar lebih kompetitif dan cenderung unggul atas Prabowo. Ini berarti elektabilitas Ganjar berpotensi naik dan dapat mengalahkan Prabowo jika kedikenalan Ganjar sudah sama dengan Prabowo,” kata Deni.

    Dari survei juga diketahui dukungan kepada Ganjar cenderung lebih solid dibanding Prabowo dan Anies. Dalam simulasi 3 nama, sekitar 69 persen dari pemilih Ganjar menyatakan kecil kemungkinan berubah pilihan (pemilih kuat). Angkat tersebut, sedikit lebih tinggi dibanding pemilih Prabowo (67 persen) dan Anies (64 persen). Sementara dalam simulasi 2 nama, ada 72 persen dari pemilih Ganjar yang kecil kemungkinan berubah pilihan (pemilih kuat), lebih tinggi dibanding pemilih Prabowo (65 persen).

    Dari temuan tersebut, Deni menyimpulkan, dukungan kepada setiap calon belum stabil. Setiap calon masih punya peluang untuk menaikkan dukungan dengan merebut pemilih lemah dan undecided yang totalnya masih sangat besar (39,7 persen). (RMID)

    Berita ini telah terbit di https://rm.id/baca-berita/pemilu/185305/tren-elektabilitas-capres-dalam-survei-terbaru-smrc-ganjar-naik-prabowo-stagnan-anies-turun

  • Mega Turun Gunung Demi Dongkrak Ganjar

    Mega Turun Gunung Demi Dongkrak Ganjar

    YOGYAKARTA, BANPOS – Megawati Soekarnoputri mulai keluar “kandang”. Ketum PDIP itu mulai rajin turun gunung menemui masyarakat dan kader banteng di berbagai daerah. Diyakini, langkah ini diambil Mega untuk mendongkrak Ganjar Pranowo, Capres yang didukung partai yang dipimpinnya.

    Dalam dua hari ini saja, Mega sudah menghabiskan waktu di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kota Gudeg ini, agenda yang dijalani Mega cukup padat. Ganjar Pranowo, Capres yang diusung PDIP setia mendampingi Presiden ke-5 RI itu, dalam berbagai kegiatannya.

    Hari pertama, Selasa (22/8), Mega meresmikan kantor DPD PDIP Yogyakarta dan berdialog dengan kader-kader banteng hingga jelang sore. Selanjutnya, Mega langsung menghadiri acara relawan Ganjar yang bertemakan ‘Temu Kebangsaan’ di Royal Ambarukmo.

    Di hari kedua kemarin, Mega bergeser ke daerah Sleman. Masih ditemani Ganjar, Mega meresmikan patung Bung Karno di tempat berkumpulnya budayawan dan seniman Yogya bernama Omah Petroek yang terletak di kawasan Pakem, Sleman.

    Mega dan Ganjar tiba di lokasi pukul 12.50 WIB. Patung Bung Karno setinggi 7 meter di kaki Gunung Merapi itu, masih ditutupi tirai berwarna hitam. Jadi belum bisa terlihat ekspresi patung Proklamator RI tersebut. Di momen ini lah, pihak panitia mengistimewakan Mega.

    Sebagai anak biologis Bung Karno, Mega pun diberi kesempatan untuk meresmikan patung tersebut. Mega yang mengenakan pakaian putih berselendang biru itu, diminta menekan tombol merah, untuk membuka tirai patung ayahnya.

    Setelah ditekan, tirai yang menutupi patung Bung Karno pun perlahan-lahan terbuka. Sehingga terlihat jelas ekspresi patung Proklamator Kemerdekaan RI itu. Patung ini menggambarkan raut wajah Bung Karno yang berapi-api. Seperti sedang berorasi, dengan mengacungkan tangan kanannya ke arah Sang Saka Merah Putih. Sementara tangan kirinya memegang buku.

    Dalam setiap acara yang dihadirinya, Mega diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Berbagai persoalan bangsa hingga dinamika politik selalu disinggung Mega. Tak lupa, Mega juga berulang kali mengingatkan para kader untuk terus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan partai dan Ganjar.

    Politisi senior PDIP, Hendrawan Supratikno tidak menampik, Mega sekarang mulai turun gunung. Kata dia, kedatangan Mega 2 hari di Yogyakarta bukanlah yang terakhir. Banyak daerah yang akan didatangi Mega untuk menyapa rakyat dan kader PDIP di bawah.

    “Bu Mega akan terus turun,” tegas Hendrawan, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

    Tak hanya Mega, kata Hendrawan, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR Puan Maharani juga akan banyak turun gunung ke daerah-daerah. Besok (25/8), Puan dijadwalkan hadir di Semarang, Jawa Tengah dalam agenda internal PDIP.

    “Semua akan turun untuk menunjukkan partai solid, serempak bergerak,” tekan dia.

    Kegiatan Mega yang sudah rajin turun gunung juga diakui Plt Ketum PPP, Muhammad Mardiono. Sebagai mitra koalisi dengan PDIP, Mardiono mengaku senang melihat Mega yang aktif turun ke bawah untuk mensosialisasikan Ganjar ke masyarakat.

    Menurut Mardiono, aksi turun gunung Mega ke daerah, juga tak lepas dari ikhtiar mencari Cawapres yang akan mendampingi Gajar. Kata dia, Mega tentu akan mempertimbangkan banyak hal sebelum mengambil keputusan soal siapa Cawapres yang akan ditunjuk mendampingi Ganjar.

    “Beberapa hari kemarin Bu Megawati sudah ke Yogya. Nah, kalau Bu Megawati sudah mulai turun, ini sebuah sinyal bahwa kita pasti akan lolos begitu,” kata Mardiono.

    Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan menilai wajar Mega turun gunung. Menurutnya, aksi Mega yang mulai turun ke akar rumput ada kaitannya dengan elektabilitas Ganjar yang dalam beberapa bulan terakhir sempat disalip Prabowo Subianto.

    “Sebagai ketua partai yang mencalonkan Pak Ganjar, Bu Mega tentu ingin calonnya menang. Ketika elektabilitas Pak Ganjar naik turun, ya wajar kalau Bu Mega berusaha ikut memperbaikinya,” terang Prof Kacung, kemarin.

    Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Kamis (24/8), dengan judul “Mega Turun Gunung Demi Dongkrak Ganjar”. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/pemilu/185257/mega-turun-gunung-demi-dongkrak-ganjar

  • Dari Pegiat Survey, Maju Nyaleg

    Dari Pegiat Survey, Maju Nyaleg

    MALINGPING, BANPOS – Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) asal Malingping, Asep Rohmatullah yang sebelumnya dikenal sebagai pegiat lembaga survey, ia sudah secara resmi merupakan salah satu Bacaleg dari Partai Nasdem untuk DPRD Provinsi Banten.

    Kepada wartawan, Asep mengatakan niatnya mendaftar sebagai salah Bacaleg DPRD Provinsi karena ingin mengabdi untuk kemajuan kampung halaman. Setelah belasan tahun merantau ke Jakarta ia ingin mengabdi kepada masyarakat melalui peran dan fungsi DPRD, ia berniat ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat Lebak.

    “Mungkin sudah waktunya Saya pulang untuk mengabdi ke kampung halaman karena masih banyak hal yang belum selesai di Lebak, dari mulai persoalan pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, infrastruktur hingga pemerataan ekonomi,” ungkapnya. Selasa (22/8).

    Asep yang merupakan mantan ketua Himpunan Mahasiswa Banten (HMB) di Jakarta ini, ingin terlibat mengawal pembangunan di Banten melalui regulasi-regulasi yang dituangkan oleh DPRD Provinsi Banten. Menurutnya, Perda-perda yang lahir di Banten harus efektif, juga mampu mengawal dan menopang program-program pembangunan yang ada di Banten.

    “Saya ingin berjuang melalui pembuatan Perda di DPRD. Dengan kapasitas dan pengalaman yang Saya miliki, Insha Allah Saya cukup memahami apa peran yang harus saya lakukan sebagai anggota DPRD Provinsi, tentunya jika terpilih nanti,”ujarnya.

    Founder Media Survei Indonesia (MSI) ini lahir di Malingping 40 tahun lalu. menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 1 Malingping. Terus lanjut ke MTs Mathla’ul Anwar Malingping serta ke MAN 1 Serang. Sementara gelar sarjana ia raih di UIN Jakarta dan Pascasarjana nya di Universitas Trisakti.

    Diketahui, Asep Rohmatulloh memulai karir profesionalnya ketika bekerja sebagai peneliti di lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI-Denny JA). Ayah tiga anak ini kemudian mendirikan lembaga survei sendiri yang diberi nama Media Survei Indonesia (MSI) dan sudah malang melintang menangani survei dan pemenangan kepala daerah di Indonesia.

    Setahun terakhir ini, Asep dipercaya oleh Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie sebagai staf khusus Walikota membidangi hubungan antar lembaga. Dan karirnya sebagai peneliti dan konsultan politik selama lebih dari 15 Tahun itu ia anggap sebagai modal penting yang bisa dijadikan tangga ke kursi legislatif Provinsi Banten. “Mohon doanya dari semua, semoga cita-cita saya ini bisa terwujud dan amanah,” ungkap Asep. (WDO/PBN)

  • Soal Ganjar-Anies, PKS Sebut Masih Dinamis

    Soal Ganjar-Anies, PKS Sebut Masih Dinamis

    BALI, BANPOS – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu memberi tanggapan soal wacana duet Ganjar Pranowo-Anies Baswedan, sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden 2024 yang sempat dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah.

    Saat ditemui dalam lomba baca Teks Proklamasi yang digelar Fraksi PKS DPR RI di Kabupaten Badung, Bali, Selasa, Syaikhu menilai bahwa partai politik peserta Pemilu 2024 sejatinya belum menetapkan pilihan akhir.

    “Masih mencari dinamika satu sama lain, jadi masih sangat mungkin terjadi pergeseran (capres dan cawapres) sampai pada saat nanti menjelang pendaftaran, baru ketahuan akan saling mengunci dan final,” kata dia.

    Meski peluang duet itu ada, PKS sebagai bagian dari koalisi perubahan menyatakan bahwa hingga saat ini mereka masih teguh mengusung Anies sebagai bakal calon presiden, meskipun banyak opsi muncul ke permukaan.

    “Bagi kami di koalisi tiga partai pengusung Anies sampai hari ini Insya Allah masih solid. PKS, Nasdem dan Demokrat masih teguh untuk mengusung saudara Anies Baswedan,” tegas Syaikhu.

    “Tapi tadi kalau peluang dan segala macamnya ya masih sangat terbuka sepanjang belum ada proses pendaftaran ke komisi pemilihan umum,” sambungnya di hadapan media.
    Anggota DPR RI itu mengakui bahwa ke depan apapun bisa terjadi, termasuk ketika disinggung soal kapan calon presiden yang diusungnya mengumumkan calon wakilnya untuk maju pada Pemilu 2024.

    PKS tak mematok siapa dan kapan Anies akan mengumumkan nama tersebut, mereka telah mengajukan beberapa nama namun pada akhirnya kembali menyerahkan keputusan kepada eks Gubernur DKI Jakarta itu.

    Mereka juga tak gentar melihat kekuatan lawan yaitu Ganjar Pranowo dengan dukungan dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, serta Prabowo Subianto dengan dukungan Gerindra, Golkar, PKB dan PAN yang menduduki hasil survei lebih unggul dari Anies.

    Menurutnya survei-survei yang beredar hanya cerminan dari kondisi hari ini dan belum tentu sama dengan enam bulan mendatang, ditambah ketika nantinya pasangan cawapres ditentukan.

    “Kita juga banyak belajar pada saat mengusung Anies di Gubernur DKI Jakarta. Saat itu juga survei masih buncit, tetapi dalam proses kita berusaha terus untuk meyakinkan masyarakat dan sampai akhirnya mereka menentukan pilihannya pada Anies,” tutur Syaikhu. (RMID)

  • Jabatan KPU Alami Kekosongan

    Jabatan KPU Alami Kekosongan

    SERANG, BANPOS – Jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten terjadi kekosongan. Kekosongan jabatan tersebut terjadi di Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan Kota Serang.

    Kekosongan jabatan terjadi lantaran adanya anggota KPU kota/kabupaten yang maju sebagai bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dan ada pula yang saat ini telah dilantik menjadi anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

    Anggota KPU Provinsi Banten, Muhamad Ali Zaenal Abidin mengatakan, salah satu anggota Kabupaten Lebak yaitu Encep Supriatna mundur dari jabatannya lantaran maju sebagai bacaleg untuk Pemilu 2024 dan Zaenal Muttaqin yang dilantik menjadi anggota Bawaslu Provinsi Banten.

    Kekosongan juga terjadi di KPU Kota Serang, salah satu anggotanya, Fierly Murdlyat Mabruri yang dilantik sebagai anggota Bawaslu Kota Serang dan anggota KPU Kabupaten Serang Zainal Mutiin yang menjadi Anggota Bawaslu Kabupaten Serang.

    “Kalau kekosongan di KPU Lebak kami ditugaskan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap calon anggota nomor urut berikutnya yang ikut seleksi waktu itu dan kami sudah melaporkan ke KPU RI. Jadi tinggal menunggu pelantikan,” katanya, Senin (21/8).

    Sementara itu, Ali juga menyampaikan bahwa semenjak Zaenal Muttaqin dilantik menjadi anggota Bawaslu Provinsi Banten. Pihaknya sudah melayangkan pemberitahuan kepada KPU RI. Akan tetapi sampai saat ini KPU Banten masih menunggu arahan dari KPU RI, karena yang memiliki wewenang untuk melakukan pengangkatan adalah KPU RI.

    Ali juga menjelaskan, terkait kekosongan jabatan akibat dilantiknya salah satu anggota KPU Kota Serang dan Kabupaten Serang, pihaknya akan menyampaikan pemberitahuan kepada KPU RI. Selain itu, anggota KPU yang bersangkutan juga harus melayangkan surat pengunduran diri sebagai dokumen penguat.

    “Kami hari ini akan menyampaikan pemberitahuan berdasarkan pengumuman. Bahwa yang bersangkutan sudah dilantik sebagai anggota Bawaslu kepada KPU RI,” jelasnya.

    Ali juga menerangkan, setelah pemberitahuan dilakukan kepada KPU RI, selanjutnya kewenangan ada di KPH RI. Apakah akan dilakukan proses pergantian antar waktu (PAW) atau tidak.

    “Kalaupun tidak dilakukan PAW, segala pengambilan keputusan tetap bisa dilakukan. Karena dalam pasal 44 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pengambilan keputusan dianggap sah apabila dihadiri 3 anggota KPU Kabupaten/Kota,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Dikritik Mahasiswa, Amud Santai

    Dikritik Mahasiswa, Amud Santai

    TIGARAKSA, BANPOS – Kritik yang disampaikan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Jaringan Mahasiswa Tangerang (Jimat), ditanggapi santai oleh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud.

    Amud yang juga merupakan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tangerang itu bahkan menyampaikan rasa terima kasih kepada para mahasiswa, yang telah melakukan fungsinya sebagai sosial kontrol.

    Menurutnya, aksi tersebut sebagai bentuk rasa peduli terhadap lembaga DPRD Kabupaten Tangerang. Pria yang juga mantan jurnalis ini menambahkan, elemen masyarakat harus aktif berpartisipasi dalam segala hal, termasuk ikut mengawasi kinerja DPRD Kabupaten Tangerang.

    “Cuma kalau mau aksi dasarnya harus jelas dulu, apalagi yang demonya mahasiswa. Saya disebut arogan menggebrak pintu Ketua DPRD, padahal tidak ada peristiwa itu,” kata Amud, Selasa (22/8).

    Sebagai mahasiswa yang mengedepankan intelektual, lanjut Amud, seharusnya mencari fakta-fakta terlebih dahulu, jangan hanya berdasarkan informasi dari pemberitaan, tanpa mencari tahu kebenarannya.

    “Itu namanya informasi sepihak, kalau informasi itu benar, kalau salah bagaimana. Tapi ya gak apa-apa, saya tetap melihatnya positif, yaitu adanya kepedulian dari elemen masyarakat mengawasi DPRD,” imbuhnya.

    Disinggung terkait tudingan mahasiswa bahwa dirinya tidak mengkritisi persoalan yang terjadi di masyarakat, Amud menegaskan bahwa pihaknya banyak mengkritisi program Pemkab Tangerang yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

    Sebagai Ketua Komisi 1, Amud menyatakan aktif menerima aspirasi yang disampaikan warga Kabupaten Tangerang. “Cuma kan tidak diekspos media,” tandasnya.

    Sebelumnya, pada Rabu (9/8) siang lalu, sejumlah ketua fraksi menggeruduk ruang Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail. Mereka mengaku kecewa lantaran pimpinan dewan dinilai tidak terbuka dalam menentukan usulan nama calon PJ Bupati Tangerang.

    Ketua Fraksi Golkar, DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, mengaku tidak pernah diajak rapat untuk menetapkan usulan nama calon PJ Bupati yang dikirim ke Kemendagri.

    “Saya bukan ngamuk, tapi kesal, kami ini para pimpinan fraksi tidak dilibatkan dalam rapat usulan nama PJ Bupati,” katanya kepada wartawan.

    Amud mengaku hanya mengikuti 1 kali rapat, itu pun dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya dan Ilham Chair. Dimana, waktu itu hanya sebagian fraksi yang sudah memberikan usulan nama PJ Bupati.

    Amud mengaku sampai harus menanyakan kepada Sekretaris DPRD terkait surat yang sudah ditandatangani Ketua DPRD. Namun, katanya, tidak diberikan dengan alasan tidak memiliki salinan surat usulan tersebut.

    Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Adi Tiya Wijaya menyangkal usulan PJ Bupati Tangerang dilakukan tidak transparan.

    “Bukan tidak transparan, kami harus akomodir seluruh fraksi yang belum mengusulkan PJ Bupati,” jelasnya.

    Adi Tiya menyebut, usulan tiga nama PJ Bupati Tangerang diambil dari unsur pemerintah provinsi, Kemendagri dan dari pemerintah Kabupaten Tangerang. “Yang jelas seluruh pimpinan fraksi harus sudah sepakat semua,” katanya.

    Sementara itu, hingga kini Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail masih enggan menanggapi kegaduhan tersebut. “Tidak apa-apa. Mungkin kelepasan karana ada ketidakpuasan,” katanya usai ruangannya didatangi sejumlah anggota fraksi saat itu. (ODI/DZH)