BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Ketua Pokja Wartawan Lebak Ikut Nyaleg

    Ketua Pokja Wartawan Lebak Ikut Nyaleg

    LEBAK, BANPOS – Ketua Umum Kelompok Kerja (Pokja) Wartawan Harian dan Elektronik Kabupaten Lebak, Mastur Huda, ikut meramaikan kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebagai Calon Legislatif dari Partai Demokrat.

    Diketahui, Mastur mengikuti Pemilu untuk DPRD Kabupaten Lebak di Daerah Pemilihan (Dapil) satu yang meliputi empat kecamatan, yaitu Rangkasbitung, Kalanganyar, Cibadak, dan Warunggunung.

    “Insyaallah saya siap 100 persen untuk memenangkan Pemilu dan menjadi wakil rakyat yang amanah,” ujar Mastur kepada BANPOS, Selasa (8/8).

    Mantan Ketua Umum HMI-MPO Cabang Lebak ini pun menargetkan lebih dari 5000 suara pada kontestasi Pemilu Mendatang.

    Ia menjelaskan, dengan berbekal pengalaman baik saat menjadi aktivis mahasiswa hingga puluhan tahun berkiprah menjadi Wartawan di media lokal Provinsi Banten, dirinya paham betul persoalan serta kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Lebak.

    “Tentunya cita-cita saya ingin mengabdi kepada masyarakat dan ikut serta memperbaiki tatanan masyarakat agar bisa diridhoi oleh Allah SWT,” jelas Mastur.

    Mastur menegaskan, rasa optimistis yang ia miliki lantaran telah memetakan kekuatan di masing-masing wilayah serta merangkul pemilih muda.

    “Selain itu juga saya memanfaatkan media sosial, bukan hanya untuk meraih perhatian agar memilih saya, namun saya juga mencoba mensosialisasikan dan memberikan pemahaman agar masyarakat dapat merayakan Pesta Demokrasi dengan bijak,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Diskusi Publik Fraksi Gerindra Ungkap APBD Banten Habis Untuk Belanja Pegawai

    Diskusi Publik Fraksi Gerindra Ungkap APBD Banten Habis Untuk Belanja Pegawai

    SERANG, BANPOS – APBD Banten tahun anggaran 2023 yang sudah terserap sebanyak 45 persen dari total hampir Rp12 triliun, sebagian besar habis untuk belanja pegawai.

    Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi IV DPRD Banten, M Nizar, saat memberikan pemaparan diskusi publik dengan tema ‘Serapan Anggaran Rendah: Apa Dampak dan Resolusinya’ di GSG DPRD Provinsi Banten, Selasa (8/8).

    Ia mengungkapkan, realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juli lalu, masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil rapat koordinasi komisi-komisi dengan mitra kerjanya.

    “Serapan anggarannya 45 persen, separuhnya belanja pegawai, separuhnya lagi operasional seperti belanja rutin seperti bayar listrik dan lain-lain,” kata Nizar.

    Atas kondisi saat ini, pihaknya meminta kepada semua pihak dan unsur masyarakat agar melakukan perbaikan. Alasanya, perubahan Banten ke arah yang lebih baik tidak hanya dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD.

    “Kondisi Pemprov Banten tidak baik-baik saja. Saya tidak mampu berjalan sendirian, ada 85 orang dan 8 fraksi di DPRD. Dan meminta semua elemen bersama-sama mendorong Banten lebih baik lagi,” ujarnya.

    Kondisi yang dianggapnya tidak baik tersebut, selain kinerja pemprov yang serapannya masih jauh dari harapan, akan berdampak pada kondisi masyarakat. Terbukti Banten menjadi provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia.

    Ditambah lagi, data dari lembaga keuangan, masyarakat Banten saat ini kondisinya banyak terjerat pinjaman online (Pinjol). “Masyarakat Banten terjerat pinjol. Angkanya hampir Rp1 triliun,” katanya.

    Oleh karena itu, perbaikan pembangunan harus dilakukan secara keseluruhan. Evaluasi atas kinerja Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menurutnya harus dilakukan secara bersama-sama.

    “Proses pembangunan ke arah positif harus dilakukan dari semua arah. Kita masih punya waktu sampai 12 Oktober tahun 2023 ini. Kita dorong semuanya, pemerintah kita lebih baik lagi,” tuturnya.

    Tak hanya serapan yang masih rendah, Nizar juga meminta Al Muktabar untuk tidak merombak anggaran 2023 yang telah disepakati bersama serta SOTK.

    “Ini kan Pj Gubernur Banten ibaratnya adalah penunggu rumah. Jadi kalau seorang penunggu itu tidak boleh melakukan perubahan, termasuk merubah SOTK (struktur organisasi tata kerja),” tandasnya.

    Hadir sebagai narasumber diskusi tersebut akademisi UIN SMHB, Zainor Ridho; Ketua Umum BAKOR Banten, Ali Yahya; akademisi Untirta, Firdaus. Diskusi juga dihadiri oleh mahasiswa Banten. (RUS/DZH)

  • Gerindra Lebak Incar 12 Kursi

    Gerindra Lebak Incar 12 Kursi

    LEBAK, BANPOS – Bangbang SP resmi dikukuhkan menjadi Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Lebak menggantikan Ade Hidayat. Peresmian tersebut dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Banten di Hotel Mutiara Lebak, Senin (7/8).

    Bangbang mengatakan, jelang Pemilu 2024 pihaknya memiliki tugas berat dalam memenangkan Gerindra baik pada Pemilihan Presiden maupun Legislatif.

    Lanjutnya, untuk pemilihan di DPRD Kabupaten Lebak, ia menargetkan masing-masing Dapil untuk memenangkan dua caleg.

    “Jadi nantinya kita bisa menempatkan 12 kader terbaik di DPRD Kabupaten Lebak tahun 2024 mendatang,” ujarnya kepada awak media.

    Bangbang menerangkan, target tersebut mengalami peningkatan dari perolehan Pemilu 2019 lalu dengan berhasil mengamankan 9 kursi di DPRD Lebak.

    Selain itu, Bangbang juga menekankan untuk memenangkan Prabowo sebagai presiden serta menjadikan Partai Gerindra sebagai pemenang di Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten di Pemilu 2024 mendatang.

    “Dengan kerjasama dari seluruh pihak baik dari kader, caleg hingga simpatisan, kami optimistis bisa menang,” tandasnya.(MYU/PBN)

  • PKB Cilegon Optimistis Dapat Satu Fraksi

    PKB Cilegon Optimistis Dapat Satu Fraksi

    CILEGON, BANPOS – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cilegon menargetkan 4 kursi atau satu fraksi parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon periode 2024-2029. Diketahui saat ini, PKB hanya memiliki satu wakil di DPRD Cilegon yang tergabung dalam Fraksi Nasional Kebangkitan bersama Partai NasDem.

    Ketua DPC PKB Cilegon Sanudin mengaku optimistis dengan target yang telah dicanangkan.

    “Minimal kita punya satu fraksi, 4 kursi harapannya itu bisa tercapai,” kata Sanudin, Senin (7/8).

    Sanudin mengungkapkan saat ini modal yang dimilikinya yakni para Calon Anggota Legislatif (Caleg) mempunyai latar belakang pergerakan.

    “Kalau orang pergerakan bisa diterima masyarakat, karena selama ini mengadvokasi kepentingan-kepentingan lingkungan,” ujarnya.

    Sanudin mengaku, para Caleg yang dimiliki DPC PKB Cilegon saat ini sudah biasa melakukan advokasi terhadap masyarakat melalui berbagai organisasi.

    “Mereka dengan banyak berkecimpung di masyarakat, ini poin untuk popularitas. Kalau popularitas sudah dapat, tinggal mengolah elektabilitas,” terangnya.

    Sanudin mengklaim kuota 30 persen perempuan sudah terpenuhi. Bahkan, pihaknya menyiapkan 40 Caleg untuk DPRD Cilegon di 4 daerah pemilihan.

    “PKB ini anak ideologisnya NU (Nahdlatul Ulama), tidak terlalu sulit untuk diterima masyarakat. Kaum NU juga bisa menyalurkan aspirasinya ke PKB, biar linear,” ujarnya.

    Kemudian Sanudin juga meminta para Caleg PKB untuk turun ke masyarakat.

    “Mengurai masalah pengangguran di Kota Cilegon ini menjadi perhatian kami. Saya harap ada konsep-konsep dari Caleg, saya harap juga tidak menghilangkan kultur masyarakat Cilegon sebagai Kota Santri, menjaga integritas, menjaga kesucian terhindar dari korupsi,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Temukan Tindak Pidana Pemilu, Warga Diminta Aktif Melapor

    Temukan Tindak Pidana Pemilu, Warga Diminta Aktif Melapor

    CILEGON, BANPOS – Korps Adhyaksa meminta kepada masyarakat agar proaktif melaporkan jika terdapat tindak pidana selama penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

    Hal itu disampaikan, Kasubsi Ideologi Politik Bidang Intelijen pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Deisi Magdalena usai menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pemilu serentak 2024 yang diselenggarakan Badan Kesbangpol Kota Cilegon di Aula Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Senin (7/8).

    “Sebagai aparat penegak hukum dalam hal tindak pidana Pemilu, kami meminta peran aktifnya masyarakat untuk melaporkan ke Kejari, kebetulan kami juga sudah membuka posko virtual pemilu. Jadi kita menampung segala sesuatu laporan-laporan pengaduan bisa disampaikan melalui virtual atau langsung datang ke Kejari,” tuturnya.

    Diakuinya, hingga saat ini masih belum adanya laporan dari masyarakat yang masuk terkait tindak pidana Pemilu, karena memang Pemilu dilakukan tahun depan.

    “Laporan tindak pidana terkait Pemilu belum ada, makanya nanti jika ada yang disinyalir atau diduga yang melanggar bisa laporkan ke kami,” katanya.

    Ia berharap, pesta demokrasi yang diselenggarakan tahun depan dapat berjalan dengan damai, aman dan tertib.

    Adapun jika nanti terdapat laporan pihaknya juga bakal kolaborasi dengan Gakkumdu atau penegakan hukum terpadu antara Bawaslu dengan kepolisian.

    “Makanya masyarakat harus hindari seperti money politik karena itu termasuk pelanggaran yang paling rawan. Jadi pelu hati-hati terkait pemberian uang atau materi karena itu tindak pidana,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • 179 Bacaleg Pandeglang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

    179 Bacaleg Pandeglang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

    PANDEGLANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang, menyatakan bahwa dari sebanyak 750 Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kabupaten Pandeglang, sebanyak 179 Bacaleg dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

    Ketua Divisi Teknik Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pandeglang, Restu Sugrining Umam mengatakan, dari 179 Bacaleg tersebut dinyatakan TMS setelah tidak dapat memenuhi persyaratan administrasi sampai batas waktu yang telah ditentukan.

    “179 Bacaleg yang dinyatakan TMS tersebut berasal dari 11 Partai Politik ( Parpol) peserta Pemilu tahun 2024 mendatang,” kata Restu kepada wartawan, Senin (7/8).

    Sebelumnya, Bacaleg yang dinyatakan TMS tersebut diberikan masa perbaikan dokumen administrasi oleh KPU Pandeglang.

    “Sebelumnya Bacaleg yang TMS diberikan masa perbaikan dokumen administrasi oleh KPU Pandeglang sejak tanggal 9 hingga 16 Juli 2023. Rata-rata Bacaleg yang TMS tidak melengkapi dokumen administrasi seperti dokumen kesehatan dan lain-lain,” terangnya.

    “Saat ini Bacaleg yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Pandeglang sebanyak 571 orang,” sambungnya.

    Restu menambahkan, pada tahapan selanjutnya adalah masa pencernaan Daftar Calon Sementara (DCS) yang dimulai sejak tanggal 6 hingga 11 Agusutus 2023.

    “Pada tahapan tersebut, Parpol dapat melakukan perbaikan dokumen baik pergantian Bacaleg, Daerah Pemilihan (Dapil) ataupun sekedar perbaikan nomor urut,” ujarnya.

    Restu mengungkapkan, dalam proses pencernaan DCS tersebut nantinya tidak memungkinkan jika Bacaleg yang sebelumnya dinyatakan TMS menjadi Memenuhi Syarat (MS).

    “Begitu juga sebaliknya, yang sebelumnya dinyatakan MS bisa menjadi TMS, ” ungkapnya.(dhe/PBN)

  • Mewakili Caleg Muda Kota Serang, Fauzan Dardiri Ikut Pelatihan Jurkam Tingkat Nasional PDIP

    Mewakili Caleg Muda Kota Serang, Fauzan Dardiri Ikut Pelatihan Jurkam Tingkat Nasional PDIP

    SERANG, BANPOS – Calon legislatif asal Kota Serang, Fauzan Dardiri terpilih sebagai perwakilan dari kalangan muda yang ditunjuk oleh DPD PDI Perjuangan untuk mengikuti pelatihan Juru Kampanye Partai Tingkat Nasional Pemilu 2024.

    Pelatihan tersebut dilaksanakan di Sekolah Partai, DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada 5-6 Agustus 2023.

    Fauzan Dardiri berangkat mengikuti Pelatihan Jurkam Partai Tingkat Nasional melalui Surat Tugas DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Banten pada 1 Agustus 2023.

    Pelatihan Jurkam Tingkat Nasional dibuka Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Kepala Badiklat PDIP Daryatmo Mardiyanto, Anggota DPR RI Fraksi PDIP Darmadi Durianto dan I Wayan Sudiarta.

    “Saya ditunjuk untuk mengikuti Pelatihan Jurkamnas Muda PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024,” ujar Fauzan Dardiri.

    Caleg Dapil 5 Cipocokjaya itu mengaku merasa senang, saat dirinya ditunjuk mewakili kader muda PDI Perjuangan Provinsi Banten.

    Menurutnya, penunjukannya dalam kegiatan tersebut merupakan penghargaan luar biasa yang diberikan oleh PDI Perjuangan kepadanya.

    Terlebih lagi, menurut penuturannya, Fauzan merupakan satu-satunya kader dari Kota Serang yang diutus oleh DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten untuk mengikuti pelatihan Jurkam Tingkat Nasional itu.

    Selain itu, ia juga menilai jika partai berlambang banteng itu merupakan partai yang terbuka terhadap generasi muda.

    “Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan partai yang terbuka terhadap generasi muda, ini penghargaan luar biasa,”

    “Kalau dari Kota Serang, hanya satu perwakilan yang diutus untuk mengikuti pelatihan Jurkam Muda PDI Perjuangan,” tambah Fauzan.

    Disinggung perihal tindak lanjut dari pelatihan tersebut, Fauzan mengatakan dirinya akan mengikuti arahan struktur partai yakni, Menang Hattrick Pemilu 2024 dan Pilpres 2024.

    Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dalam sambutannya mengajak peserta pelatihan Jurkam Tingkat Nasional agar terampil dan terus mengasah komunikasi politik untuk merebut hati rakyat. Dia mengimbau jurkam muda agar tak menjadi jurkam kaleng-kaleng.

    “Anda di sini dilatih bukan untuk menjadi jurkam kaleng-kaleng, tetapi jurkam yang punya karakter,” katanya.

    Selain itu, Hasto pun menjelaskan, menjadi jurkam bukan hanya sekedar memiliki keterampilan untuk berbicara, melainkan harus ada kesatu paduan antara pikiran dan hati.

    “Jadi ide-idenya harus segar, radikal, mengubah, itu seperti Sukarno ketika kita masih mengalami penjajahan, idenya radikal,” ujar Hasto.

    Sementara itu Kepala Badiklat DPP PDI Perjuangan, Daryatmo Mardiyanto menjelaskan pelaksanaan pelatihan jurkam itu dilaksanakan dalam rangka persiapan menghadapi perhelatan Pemilu 2024.

    “Sesuai penugasan untuk menghadapi Pemilu yang tinggal 6-7 bulan, pelatihan ini untuk mengajarkan dan mengasah keterampilan komunikasi politik ke masyarakat dan mengembangkan inovasi memasuki masa kampanye mencapai kemenangan pada Pemilu 2024,” terangnya.

    Di samping harus mampu berkampanye dengan pola konvensional, dirinya juga menekankan kepada seluruh kader untuk mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk kegiatan ataupun aktivitas kampanye pada Pemilu 2024 nanti.

    Selain itu, digelarnya pelatihan itu dibuat oleh PDI Perjuangan untuk membangun komitmen dan keseriusan partai dalam menghadapi pemilu 2024. Dan pelatihan ini juga merupakan mata rantai kerja partai dalam mewujudkan cita-cita bersama.(MG-01/PBN)

  • Anggota PPLN Melbourne Kunker ke KPU Pandeglang

    Anggota PPLN Melbourne Kunker ke KPU Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Melbourne, Australia, Abbadi Said Thalib melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kantor KPU Pandeglang.
    Kunjungan kerja anggota PPLN Melbourne tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Pandeglang, Nunung Nurazizah dan anggota KPU Pandeglang, Falahudin dan Samsuri.
    Abbadi Said Thalib merupakan salah satu putra Pandeglang yang terpilih menjadi Anggota PPLN Melbourne untuk Pemilu 2024. Terpilihnya putra Pandeglang, menjadi anggota PPLN Melbourne karena memang dinyatakan lulus seleksi dengan urutan pertama dengan skor nilai tertinggi.
    Wilayah kerjanya mencakup Negara Bagian Victoria dan Tasmania, Australia.
    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Pandeglang, Falahudin mengatakan, dengan kedatangan anggota PPLN Melbourne, Australia, Abbadi Said Thalib ke KPU Pandeglang, pihaknya merasa bersyukur bisa secara langsung menyambutnya.
    “Ia merupakan putra daerah Pandeglang yang kini menetap di luar negeri, yang terpilih menjadi anggota PPLN Melbourne, Australia,” kata Falahudin kepada wartawan, Jum’at (4/8).
    Menurutnya, tujuan kedatangan anggota PPLN Melbourne tersebut dalam rangka melaksanakan Kunker karena di Australia saat ini tengah melaksanakan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.
    “Dalam kunjungan ini, PPLN Melbourne dan KPU Pandeglang saling berbagi informasi dan pengalaman dalam penyelenggaraan Pemilu,” terangnya.
    Sementara itu, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Melbourne, Australia, Abbadi Said Thalib menyampaikan, ucapan terima kasih kepada Ketua KPU Pandeglang, Nunung Azizah dan jajaran telah menerimanya dengan baik.
    “Kunjungan ini diterima dengan penuh keakraban oleh Ketua KPU Pandeglang, Nunung Nurazizah, beserta Anggota KPU Pandeglang, Falahudin dan Samsuri,” katanya.(dhe/PBN)

  • 373 Bacaleg Banten Gagal Sebelum Bertanding

    373 Bacaleg Banten Gagal Sebelum Bertanding

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten setidaknya mencoret 373 nama bakal calon legislatif (Bacaleg) dari daftar nama peserta pemilihan umum tahun ini, lantaran dianggap tidak memenuhi syarat (TMS) dalam tahapan verifikasi administrasi persyaratan Bacaleg.

    Ketua KPU Banten Mohammad Ihsan menerangkan, pihaknya telah melakukan verifikasi administrasi terhadap 1.548 Bacaleg dari 18 partai politik peserta Pemilu 2024.

    Dari hasil verifikasi yang dilakukan sejak 10 Juli hingga 31 Juli 2023 didapati ada sekitar 1.175 Bacaleg yang dinyatakan lolos tahapan tersebut. Sementara sisanya, 373 Bacaleg dinyatakan tidak memenuhi syarat dan otomatis dicoret dari keikutsertaannya dalam Pemilu nanti.

    “Dari 1.548 Bacaleg ditemukan 1.175 orang Bacaleg memenuhi syarat (MS) dan 373 orang Bacaleg TMS, mereka pun dicoret dari data peserta Pemilu,” terang Mohammad Ihsan pada Minggu (6/8).

    Gugurnya Bacaleg itu disebabkan oleh tidak dipenuhinya sejumlah dokumen yang diminta oleh pihak penyelenggara Pemilu, seperti misal dokumen ijazah Bacaleg tidak diunggah di aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon), atau adanya ketidaksesuaian nama antara ijazah dengan KTP yang dimiliki oleh Bacaleg.

    “Data bacaleg yang TMS diantaranya Dokumen Ijazah tidak dilegalisir, Dokumen yang tidak di upload, Dokumen bukan atas nama yang bersangkutan, Dokumen ijazah berbeda nama dengan KTP tidak disertai pernyataan dari yang bersangkutan, penulisan nama pada Silon berbeda dengan KTP, pada prosesnya tentu KPU Banten diawasi oleh Bawaslu Banten,” jelasnya.

    Sementara itu, Ihsan menyebutkan untuk calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang berjumlah sebanyak 24 orang, seluruhnya dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

    Alhasil kini, seluruh calon DPD RI dan juga Bacaleg Provinsi Banten ditetapkan dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh KPU Banten.

    “Tahapan penetapan sudah dilakukan dan penandatanganan berita acara melalui pleno KPU Provinsi Banten yang dilakukan beberapa hari yang lalu. Dan hasilnya pun sudah diserahkan kepada perwakilan parpol,” ucapnya.

    Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Banten, Akhmad Subagja menyampaikan usai penetapan DCS, partai politik diberikan waktu sekitar satu minggu lamanya sejak tanggal 6-11 Agustus 2023 untuk melakukan pencermatan rancangan DCS.

    Ia meminta kepada peserta pemilu 2024 untuk dapat memaksimalkan waktu yang diberikan dalam melakukan pembahasan rancangan DCS itu.

    “Kami meminta parpol dalam pencermatan rancangan DCS, dapat memaksimalkan waktu yang tersedia untuk mengganti bakal calon, mengganti nomor urut maupun memperbaiki dokumen Administrasi bakal calon,” tandasnya. (MG-01/PBN)

  • PPK dan PPS Kota Cilegon Diminta Berinovasi Gunakan Medsos

    PPK dan PPS Kota Cilegon Diminta Berinovasi Gunakan Medsos

    CILEGON, BANPOS – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diminta gencar melakukan sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 melalui media sosial (Medsos).

    Hal itu dikatakan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM pada KPU Kota Cilegon Nunung Nurjanah saat menghadiri Sosialisasi Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang dilaksanakan PPK Purwakarta di aula kecamatan setempat, Jumat (4/8).

    “Mengingatkan terkait sosialisasi partisipasi masyarakat perihal sesuai tahapan pada saat ini yaitu DPTb, agar aktif pada medsos masing-masing PPK, PPS dan tentunya harus berinovasi, berkolaborasi dalam melakukan sosialisasi di medsos,” kata Nurjanah sapaan akrabnya.

    Selain itu, dikatakan Nurjanah semua unsur agar selalu menjaga kerjasama dan kolaborasi yang baik dengan rekan kerja. Karena itu, menurutnya bagian dari pada menunjukkan dedikasi, komitmen dan saling mendukung dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi, khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

    “Karena kesuksesan tidak bisa dicapai secara sendiri, tetapi melalui kerjasama tim yang solid,” tegasnya.

    Perempuan kelahiran Pandeglang ini mengingatkan kembali kepada PPK, PPS dan jajaran sekretariat untuk tetap berhati-hati dalam bermedsos atas berita hoax yang beredar.

    “Selalu menjaga etika kerja, integritas dan netralitas dalam segala hal yang dilakukan baik ucapan maupun tindakan,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Divisi Program, Data, dan Informasi pada KPU Kota Cilegon Cecep Purnama Asri memberikan pengarahan kepada PPK dan PPS terkait dengan proses tata cara dan syarat pindah memilih dan simulasi penggunaan aplikasi Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) untuk proses pindah pemilih.

    Di tempat yang sama, Camat Purwakarta Suaidilah mengajak saling bersinergi antara seluruh anggota PPK dan PPS.

    “Berpedoman pada regulasi yang ada untuk menghindari persoalan-persoalan di lapangan,” tandasnya.

    Kegiatan sosialisasi tersebut turut dihadiri Camat Purwakarta Suaidilah, Komisioner KPU Kota Cilegon Nunung Nurjanah dan Cecep Purnama Asri, Komisioner PPK Purwakarta, Sekretaris PPK Purwakarta, PPS dan sekretaris se-Kecamatan Purwakarta.(LUK/PBN)