BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Menteri Lalai Akan Dievaluasi

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan menteri yang melalaikan tugas karena sibuk berkampanye di tahun politik akan dievaluasi Presiden Joko Widodo.

    “Tunggu saja, bahwa Presiden sudah menyatakan begitu, kalau ada menteri yang melalaikan tugasnya, nanti akan dievaluasi,” ujar Wapres di sela kunjungan kerja di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Kamis.

    Ma’ruf Amin mengatakan, sampai saat ini Presiden belum menyatakan ada menteri yang melalaikan tugas berkaitan dengan pemilu.

    Namun, ia menyampaikan bahwa Presiden pasti terus melakukan penilaian terhadap kinerja menteri.

    “Kita belum tahu besok, lusa, sampai hari ini memang belum. Dan memang (pemilu) belum mulai kan, baru warming up (pemanasan) saja, ini belum mulai,” ujarnya.

    Pada Kamis Wakil Presiden melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, untuk menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Utara.

    Wapres juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren As’adiyah di Sebatik.(PBN/ANT)

  • KPU Ajak PWI Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tangerang

    KPU Ajak PWI Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Kabupaten Tangerang

    TANGERANG, BANPOS — KPU Kabupaten Tangerang menargetkan 85 persen partisipasi pemilih pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, KPU menggandeng berbagai pihak, salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tangerang.

    Untuk meningkatkan sinergi, Komisioner KPU Kabupaten Tangerang mengunjungi Sekretariat PWI Kabupaten Tangerang di Jalan Perintis Kemerdekaan II, Cikokol, Kota Tangerang, Kamis (2/8).

    Rombongan institusi penyelenggara pemilu Kabupaten Tangerang periode 2023-2028 tersebut dipimpin Ketuanya Muhamad Umar, didampingi Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Endi Rohendi Biaro.

    Turut mendampingi Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Badri Tamam serta perwakilan sekretariat KPU Kabupaten Tangerang.

    Ketua KPU Kabupaten Tangerang Muhamad Umar mengatakan, sinergi dengan PWI Kabupaten Tangerang sangat penting, terlebih saat perhelatan Pemilu 2024 mendatang.

    “PWI salah satu mitra strategis dalam menyukseskan Pemilu 2024. Kami berharap terus meningkat,” ujarnya.
    Menurut Umar, peran wartawan sangat penting dalam menyosialisasikan perhelatan pemilu serta mengedukasi masyarakat agar partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 lebih meningkat.

    “Kami butuh dukungan dari berbagai pihak, terutama dari teman-teman wartawan untuk meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.

    Sementara Komisioner KPU Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Badri Tamam berharap bantuan aktif pemberitaan dari wartawan, pemilu di Kabupaten Tangerang lebih semarak dengan keterlibatan berbagai pihak.

    “Melalui pemberitaan dari teman-teman wartawan, kami berharap masyarakat teredukasi, jangan sampai golput dan apatis terhadap pemilu,” katanya.

    Sementara Ketua PWI Kabupaten Tangerang Sri Mulyo bersama jajaran pengurus menyambut baik kunjungan Komisioner KPU Kabupaten Tangerang tersebut.

    “Pemilu 2024 momen yang sangat penting. Kami pasti mendukung dalam publikasi serta edukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.

    Mulyo juga mengamini Pemilu 2024 di Kabupaten Tangerang harus lebih semarak sehingga publikasi dan sosialisasi harus lebih dimasifkan.

    “Kami berharap KPU lebih aktif memberikan informasi kepada wartawan, baik kegiatan, tahapan dan regulasi pemilu agar kami bisa bantu publikasi,” tandasnya.(Odi/pbn)

  • ASN Kota Serang Harus Netral

    ASN Kota Serang Harus Netral

    SERANG, BANPOS – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Serang diiimbau untuk tetap menjaga netralitas di tahun politik.

    Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Karsono, yang mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

    “Jadi, meskipun ASN memiliki hak pilih, namun mereka tidak bisa mengarahkan dan mengajak pilihannya kepada satu calon atau partai,” katanya, Selasa (1/8).

    Karsono juga menjelaskan, bahwasanya jika salah satu pasangan suami istrinya berstatus ASN kemudian mencalonkan diri sebagai bacaleg atau lain sebagainya. Mereka juga tetap tidak boleh foto berdampingan.
    “Jadi harus terpisah dan memposisikan dirinya sebagai status ASN nya,” jelasnya.

    Dirinya menuturkan, pihaknya tengah gencar-gencarnya melakukan penggalangan sosialisasi ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memberikan pemahaman kepada para ASN Kota Serang. Agar menjaga netralitasnya sebagai ASN di tahun politik pada 2023-2024, bisa terjaga dan tidak ikut terlibat.

    “Intinya, mereka harus menjaga netralitas statusnya, kemudian bisa mematuhi aturan perundangan-undangan,” tuturnya.

    Menurut Karsono, sekalipun ASN tidak menggunakan pakaian dinas, atau hanya berpakaian biasa, namun mereka ikut terlibat mendukung calon atau partai, maka pihaknya juga akan memberikan sanksi.

    “Itu juga sama tidak boleh juga, meski mereka menggunakan pakaian biasa juga tidak boleh,” ucapnya.
    Karsono mengungkapkan bahwa Pemkot Serang dalam menjaga netralitas para ASN, akan memberikan sanksi kepada ASN apabila ikut terlibat dalam mendukung salah satu calon atau partai politik.

    “Pokoknya Pemkot Serang akan berikan sanksi kepada ASN Kota Serang yang ikut berkecimpung dalam pemenangan salah satu calon, apalagi sampai mengarahkan masa untuk mendukung salah satu calon baik Pilkada, Pilpres maupun Pileg,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, sanksi yang akan diberikan kepada ASN di Kota Serang yang tidak menjaga netralitas statusnya, akan mendapatkan sanksi. Diantaranya sanksi ringan, kedua sanksi berat.
    “Sanksi berat kita akan copot status ASN-nya, kemudahan untuk sanksi ringan kita akan berikan surat peringatan,” katanya.

    Karsono berharap, semua ASN yang berada Pemerintah Kota Serang dapat menjaga komitmen statusnya, agar bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

    “Mudahan-mudahan semua ASN yang berada di lingkungan Pemkot Serang, bisa menjaga komitmennya dan bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat tentang status yang mereka miliki dalam menghadapi tahun politik saat ini,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Caleg Ajak Masyarakat Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Wibowo: Jangan Golput, Itu Bukan Solusi

    Caleg Ajak Masyarakat Tingkatkan Partisipasi Pemilih, Wibowo: Jangan Golput, Itu Bukan Solusi

    SERANG, BANPOS – Caleg Partai Nasdem Kota Serang, Wibowo, mengajak masyarakat untuk meningkatksn partisipasi pada Pemilu 2024 mendatang. Mengingat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 hanya mencapai 82 persen.

    Itu artinya ada 18 persen masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput. “Sangat disayangkan masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya dengan berbagai alasan. Jumlahnya sangat signifikan yakni 18 persen,” ungkap Wibowo, Caleg Dapil Kota Serang, Kamis (3/8/2023).

    Dengan tidak memilihnya masyarakat pada Pemilu 2024 mendatang, di khawatirkan akan berdampak pada kualitas legislatif akan duduk di DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi maupun RI. Untuk itu, masyarakat harus mendatangi TPS dan menggunakan hak suaranya. “Kalau kualitas legislatif, DPD dan presiden mau lebih baik, masyarakat harus mendatangi TPS. Masyarakat harus menggunakan hak suaranya,” ujar Wibowo.

    Menurut Wibowo tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak datang TPS. Meskipun masyarakat tidak puas dengan kinerja legislatifnya, bukan berarti golput adalah solusinya. “Golput itu bukan solusi, meskipun masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintah maupun legislatif,” ujar caleg yang hobi naik gunung ini.

    Kalau memang tidak puas dengan kenerja legislatif, mendatangi TPS dan menggunakan hak suara adalah solusinya. “Silahkan datang ke TPS, gunakan hak suara dan pilih caleg yang memang dianggap mampu memperhatikan masyarakat. Itu baru solusi,” tambah Wibowo.

    Karena itu, Wibowo berharap partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 mendatang meningkat dibanding Pemilu 2019 lalu. “Saya sih berharap partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 meningkat dibanding pemilu sebelumnya,” harap Wibowo.

    Seperti diketahui Wibowo adalah Caleg Partai Nasdem di Dapil 1 yang meliputi Kelurahan Sumur Pecung, Kelurahan Lopang, Kelurahan Unyur, Kelurahan Kaligandu, Kelurahan Terondol dan Kelurahan Sukawana.(ENK)

  • Caleg Muda Harus Pandai Bergaul

    Caleg Muda Harus Pandai Bergaul

    Pemilu 2024 mendatang akan diwarnai bacaleg muda. Dimana calon-calon legislatif banyak hadir dari para generasi milenial bahkan ada juga dari generasi Z (Gen Z).

    Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Suwaib Amiruddin mengatakan bahwasanya kaum muda yang berasal dari para generasi milenial maupun gen z harus memiliki pengalaman serta pandai dalam bergaul di lingkungan masyarakat.

    “Yang jadi masalah adalah pengalamannya dalam hal melihat dan bergaul dalam masyarakat. Karena mau bagaimanapun anggota legislatif itu bukan cuma bicara konsep, tetapi juga bicara berkaitan dengan pergaulannya,” katanya, Rabu (2/8).

    Kemudian, Suwaib yang merupakan seorang Sosiolog dari Untirta tersebut menilai bahwa usia bukan menjadi hal yang menghambat seseorang untuk ikut serta menjadi calon legislatif. Akan tetapi dari pergaulannya dengan masyarakat menjadi salah satu hal yang lebih penting. Karena, bagaimana bacaleg tersebut mampu memaknai situasi, membaca situasi karena kalau dia mampu membaca situasi maka analisisnya pun akan tajam.

    “Bagaimana seorang anggota legislatif bisa melahirkan gagasan dan konsep kalau tidak bergaul secara luas dengan masyarakat, serta memiliki kemampuan untuk mengambil sebuah keputusan atau mengambil kebijakan,” ujarnya.

    Ia menyampaikan bahwasanya memang usia tidak bisa menjadi jaminan untuk seseorang bisa atau tidaknya membuat suatu keputusan serta memberikan gagasan-gagasannya.

    Akan tetapi, menurutnya lebih baik anak-anak muda sebelum terjun ke dunia legislatif perlu adanya kaderisasi di masyarakat. Agar bisa memahami dan bisa lebih matang nantinya dalam membuat kebijakan saat mereka menjadi anggota legislatif.

    “Minimal dua sampai tiga tahun bermasyarakat dengan baik. Agar dia (bacaleg muda, red) bisa melihat sebuah realita di masyarakat, baru setelah itu terjun ke legislatif. Saya khawatir kalau terlalu dini, masuk kedalam anggota legislatif, itu akan sulit berkompetisi dalam hal melakukan pendekatan kepada masyarakat,” ucapnya.

    Kemudian, Suwaib juga mendorong agar para partai politik bisa menganalisis kemampuan dari para bacalegnya, terutama para kalangan milenial dan gen z dalam membuat sebuah gagasan serta tindakannya dalam melaksanakan gagasan-gagasan tersebut.

    “Saya mendorong untuk para parpol supaya ketika dia ingin mempertandingkan calegnya, harus benar-benar menganalisis sejauh mana dia punya kemampuan dalam hal ide dan gagasannya serta pengabdiannya kepada masyarakat. Ini jadi masalah kalau misalnya tidak ada pengabdian kepada masyarakat lalu nyaleg. Pada akhirnya, nanti hanya keluar ide dan gagasannya saja, tetapi action nya di lapangan khawatir tersumbat,” ujarnya.

    “Jadi kalangan muda saat ini baik milenial maupun gen z memang ini eranya, tetapi tidak semua segmentasi masuk semuanya disana. Makanya partai politik itu harus ada semacam struktur untuk kaderisasi calon legislatif. Jadi jangan cuma dilihat karena dia sudah memenuhi syarat dan aspek usia serta pendidikan seolah-olah layak menjadi caleg,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • 104 Bacaleg Kota Tangerang TMS

    104 Bacaleg Kota Tangerang TMS

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Banten mengungkapkan sebanyak 104 bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Kota Tangerang tidak memenuhi syarat (TMS) setelah dilakukannya proses verifikasi administrasi perbaikan berkas.

    “Dari 763 bacaleg di Kota Tangerang, ada 104 yang tidak memenuhi syarat dan 659 bacaleg memenuhi syarat,” kata Komisioner divisi teknis penyelenggara Pemilu KPU Kota Tangerang, Rustana dilansir ANTARA Rabu (2/8).

    Rustana mengatakan hasil verifikasi administrasi perbaikan berkas ini kemudian akan disampaikan kepada partai politik pada 4 – 6 Agustus.

    Adapun yang menjadi faktor bacaleg tersebut masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat yakni karena kelengkapan dokumen, mundur dan hal lainnya.

    “Karena sistemnya online, kita melihat hasil dari proses yang dimasukkan parpol dalam perbaikan tersebut. Namun ada beberapa yang tidak bisa dilengkapi,” katanya menambahkan.

    Namun demikian, bagi bacaleg yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat diberikan waktu perbaikan dokumen pada 6 – 11 Agustus atau pada masa pencermatan rancangan daftar calon sementara (DCS).

    Setelah itu, KPU akan kembali melakukan verifikasi administrasi perbaikan berkas bacaleg mulai 12 – 15 Agustus. “Setelah tanggal 15 Agustus, tak ada lagi bisa perbaiki dan merupakan yang terakhir,” katanya menegaskan.

    Selanjutnya, KPU Kota Tangerang akan melakukan penyusunan data penetapan daftar calon sementara (DCS) serta menunggu petunjuk teknis terkait hal tersebut.
    “Kita masih menunggu surat dari KPU RI terkait jadwal kembali perbaikan dokumen serta penyusunan DCS,” kata Rustana.(PBN/ANT)

  • Walikota Cilegon Helldy Agustian Minta Partai Politik Sosialisasikan Pemilu

    Walikota Cilegon Helldy Agustian Minta Partai Politik Sosialisasikan Pemilu

    CILEGON, BANPOS – 195 hari menuju Pemilihan Umum (Pemilu), seluruh partai politik (Parpol) agar tetap damai selama pesta demokrasi berlangsung. Baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pemilihan.

    Hal itu dikatakan Walikota Cilegon Helldy Agustian saat menghadiri kegiatan Penguatan Peran Partai Politik dalam Upaya Terwujudnya Pemilu yang Aspiratif dan Demokratis, yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon di salah satu hotel di Kota Cilegon, Rabu (2/8).

    Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin, Ketua KPU Cilegon Patchurrohman, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri sebagai narasumber.

    Menurut Helldy, tepat 195 hari menuju pemilu, pihaknya mengajak kepada seluruh partai politik agar tetap damai selama masa pesta demokrasi berlangsung. Baik sebelum, saat pelaksanaan maupun setelah pemilihan.

    Kemudian dikatakan Helldy, bahwa peran partai politik menjadi sangat penting sebagai salah satu pilar demokrasi. Lahirnya para wakil masyarakat dan pejabat publik disaring melalui partai politik.

    “Oleh karena pentingnya peran partai politik, saya menghimbau sekaligus berpesan untuk menjaga kondusifitas. Tidak saling menjelekkan satu sama lain, tidak membuat keributan hanya karena perbedaan pandangan,” kata Helldy kepada awak media usai kegiatan, Rabu (2/8).

    Mantan Kepala Cabang Toyota Cilegon ini berharap Pemilu yang akan datang bisa berlangsung dengan damai tanpa adanya kegaduhan dan kekerasan.

    “Yang paling terpenting bagi kami adalah menciptakan situasi aman, kondusif dalam 195 hari kedepan,” tutup Politisi Partai Gerindra ini.

    D itempat yang sama, Plt Kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati mengatakan, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat memperkuat peran partai politik menjelang Pemilu 2024.

    “Parpol perlu penguatan agar turut serta mensosialisasikan Pemilu ini ke semua masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ada 80 peserta dari 18 parpol yang kita undang,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Airlangga Tegaskan Tak Akan Dukung Anies di Pilpres

    Airlangga Tegaskan Tak Akan Dukung Anies di Pilpres

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa partainya tidak akan mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan pada Pemilihan Umum Presiden 2024.

    “Itu sangat benar,” kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (2/8).

    Airlangga dalam kesempatan itu menanggapi pernyataan mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla yang menyebut Airlangga kemungkinan tak mendukung Anies Baswedan, melainkan mungkin mendukung bakal calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto atau bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo.

    Sementara Anies Baswedan merupakan bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan beranggotakan Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat.

    Airlangga mengatakan langkah Golkar saat ini segera memasuki babak terakhir dalam menentukan sikap dan arah politiknya pada Pemilu 2024.

    Dia mengatakan Golkar adalah organisasi dan partai besar yang memiliki langkah-langkah tersendiri.

    “Langkah chapter (babak) terakhir. Sekarang sudah masuk chapter terakhir,” ujar Airlangga yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu.

    Partai Golkar telah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) sejak pertengahan 2022 bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
    Namun, PPP telah menyatakan bergabung dengan PDI Perjuangan untuk mendukung bakal capres Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

    Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

    Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(PBN/RMID)

  • Pimpinan Gerindra Lebak Dirombak

    Pimpinan Gerindra Lebak Dirombak

    LEBAK, BANPOS — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), keputusan berani dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, dengan melakukan perombakan terhadap struktur pimpinan DPC Partai Gerindra Lebak.

    Adalah Ade Hidayat yang merupakan Ketua DPC serta Eko Prihadiono yang merupakan Sekretaris DPC, digantikan oleh Bambang dan Zaenal Faozi. Bambang ditunjuk sebagai Ketua DPC, sedangkan Zaenal Faozi yang akrab disapa Haji Eeng ditunjuk menjadi Sekretaris DPC.

    Ade Hidayat saat dikonfirmasi, tidak membantah kabar pergantian dirinya menjelang pemilu 2024. Namun demikian, dirinya belum bisa memberikan keterangan secara rinci, karena sampai saat ini dirinya belum menerima arahan terkait pergantian tersebut.

    “Ya kabarnya begitu. Saya belum dapat arahan lanjutan dari DPD (Gerindra Banten),” ujarnya, Rabu (2/8).

    Dihubungi terpisah, Bambang pun membenarkan bahwa dirinya ditunjuk DPP Gerindra menjadi Ketua DPC Gerindra Lebak, menggantikan Ade Hidayat yang kini menjabat anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Banten. Ia pun menyebut, pengukuhan terhadap dirinya bakal dilaksanakan dalam waktu dekat.

    “Iya, Insya Allah Senin 7 Agustus 2023 mendatang dilaksanakan pengukuhan,” ucap Bambang yang kini menjabat Anggota DPRD Lebak.

    Ia juga membenarkan bahwa posisi Sekretaris DPC Gerindra Lebak Eko Prihadiono, digantikan politisi senior Gerindra Zaenal Faozi. “Untuk posisi Sekretaris Haji Eeng (Zaenal Faozi),” katanya.

    Bambang mengaku, dirinya akan melanjutkan program kerja partai yang telah disusun oleh kepengurusan sebelumnya. Termasuk, melakukan konsolidasi di internal partai dan menyiapkan pemenangan Pemilu Serentak 2024.

    “Targetnya menang di Pileg dan Pilpres 2024. Dengan kerja sama semua pengurus dan dukungan kader serta simpatisan di 28 kecamatan, kami yakin Gerindra akan kembali meraih kemenangan di Lebak,” tandasnya. (DZH/BNN)

  • KPU Cilegon Siap Fasilitasi 1.381 Pemilih Disabilitas

    KPU Cilegon Siap Fasilitasi 1.381 Pemilih Disabilitas

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon siap memfasilitasi pemilih disabilitas yang mencapai 1.381 orang dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

    Ketua KPU Kota Cilegon Patchurrohman mengatakan pemilih disabilitas menjadi konsen tersendiri KPU Kota Cilegon.

    “Makanya kita fokus di pendataan disabilitas itu sampai ke tingkat TPS, karena nanti terkait dengan surat suara yang tersedia,” kata Patchurrohman saat ditemui di salah satu hotel di Kota Cilegon usai menghadiri kegiatan sosialisasi politik, Rabu (2/8).

    “Kita pastikan bagi pemilih disabilitas akan difasilitasi semaksimal mungkin pada Pemilu 2024. Kita ingin hak mereka dapat terpenuhi,” tambahnya.

    Pihak KPU akan menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang ada.

    Ia menyebutkan nantinya setiap TPS yang didatangi oleh pemilih disabilitas itu akan disiapkan sedemikian rupa sehingga aksesnya mudah dan tidak menyulitkan.

    “Penyiapan sarana disabilitas itu sesuai amanat Peraturan KPU (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 4 huruf e menyebutkan penyandang disabilitas maupun kelompok rentan berhak mendapatkan kemudahan dalam pemilu,” katanya.

    Ia menjelaskan bunyi amanat itu jelas yakni KPU agar memberikan kemudahan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan dan kesempatan dalam pemilu dan pemilihan.

    Pihaknya akan menyediakan jalur kursi roda bagi penyandang disabilitas, dan mengatur jalur antrian bagi mereka.

    Selain itu, menurut dia, petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) juga akan mendampingi penyandang disabilitas apabila nantinya dibutuhkan saat proses pencoblosan.

    “Supaya semua warga masyarakat Kota Cilegon siapapun dia bisa menggunakan hak pilihnya dengan mudah, aman dan lancar,” tandasnya.

    Sementara itu, Koordinator Divisi (Kordiv) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia pada KPU Kota Cilegon, Nunung Nurjanah mengatakan di Kota Cilegon dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disahkan ada sekitar 1.381 orang penyandang disabilitas di 8 kecamatan yang ada.

    “Menurut data, disabilitas jenis fisik ada 588 orang, disabilitas intelektual 71 orang, disabilitas mental 331 orang, sensorik wicara 172 orang, sensorik rungu 25 orang dan disabilitas sensorik netra 194 orang,” tuturnya.

    Jumlah DPT Kota Cilegon pada Pemilu 2024 nanti yang diambil dari 8 wilayah Kecamatan, yang tersebar di 43 Kelurahan sebanyak 324.562 pemilih dengan jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 1.253 TPS.

    Jumlah tersebut terdiri dari 163.345 pemilih berjenis kelamin laki-laki dan 161.217 pemilih jenis kelamin perempuan.

    Sementara dalam data per kecamatan tercatat 49.640 pemilih dari Kecamatan Jombang, 30.472 pemilih dari Kecamatan Purwakarta, 46.315 dari Kecamatan Cibeber, 36.613 dari Kecamatan Cilegon.

    Kemudian dari Kecamatan Ciwandan sebanyak 36.270 pemilih, lalu Kecamatan Citangkil sebanyak 58.218 pemilih, di Kecamatan Grogol sebanyak 31.917 pemilih, dan terakhir di Kecamatan Pulomerak sebanyak 35.117 pemilih.

    Jumlah ini diketahui naik signifikan jika dibandingkan dengan jumlah DPT sebanyak 290.571 pemilih dan sebanyak 1.204 TPS pada Pemilu 2019 lalu. (LUK)