BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Hakim MK Minta Diyakinkan, Kenapa Usia Cawapres Boleh Minimal 35 Tahun

    Hakim MK Minta Diyakinkan, Kenapa Usia Cawapres Boleh Minimal 35 Tahun

    JAKARTA, BANPOS – Sidang lanjutan uji materi batas usia Capres dan Cawapres kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin. Dalam sidang itu, hakim MK minta diyakinkan, kenapa usia Capres-Cawapres boleh minimal 35 tahun.

    Sidang uji materi Pasal 169 Huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ini digelar di Ruang Utama Gedung MK. Sidang Ketua MK Anwar Usman, dibuka pukul 13.45 WIB. Agendanya, mendengarkan keterangan dari DPR dan Pemerintah.

    Keterangan dari DPR disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Politisi Partai Gerindra itu membacakan keterangan melalui online. Sementara, keterangan dari Pemerintah disampaikan Staf Ahli Menteri bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar-Lembaga Kementerian Dalam Negeri Togap Simangunsong.

    Pasal 169 Huruf q UU Pemilu mengatur syarat maju menjadi Capres-Cawapres berusia minimal 40 tahun. Pasal tersebut tengah digugat tiga pihak, antara lain Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mereka memohon kepada mahkamah agar syarat batas usia Capres-Cawapres diturunkan menjadi minimal 35 tahun.

    Ketua MK Anwar Usman mempersilakan Habiburokhman untuk membacakan keterangan. Habib pada intinya mengisyaratkan sepakat saja jika batas usia minimal Capres-Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun.

    Dia berpendapat, aturan soal batas usia Capres-Cawapres sebenarnya ranah pembuat Undang-Undang atau open legal policy. Namun, Putusan MK terkait usia ini tidak bersifat absolut. Hal tersebut didasarkan pada Putusan MK terkait uji materi yang dimohonkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang meminta umur menjadi calon pimpinan KPK memuat syarat baru yakni pernah menjadi pimpinan KPK. Pada putusan tersebut, MK mengabulkan permohonan Nurul Ghufron.

    Menurut Habib, terdapat pergeseran pendirian MK yang semula open legal policy menjadi masalah konstitusional dan norma. Sehingga, dalam perkara ini, tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pembentuk UU. Dia pun mengisyaratkan setuju jika MK menurunkan batas usia Cawapres-Cawapres.

    “DPR menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal aquo,” ucapnya.

    Ia juga menyinggung data BPS soal bonus demografi yang akan diraih Indonesia. Penduduk usia produktif disebut 2 kali lipat dibanding usia anak dan lanjut usia. Menurut dia, generasi muda dapat berperan serta dan persiapkan diri dalam pembangunan nasional, di antaranya untuk mencalonkan diri menjadi Capres dan Cawapres.

    Habiburokhman lalu menyampaikan beberapa contoh soal usai Capres-Cawapres. Kata dia, 45 negara di dunia memberikan syarat minimal 35 tahun, di antaranya Amerika Serikat, Brasil, Rusia, India, dan Portugal. Sementara, ada 38 negara memberikan syarat usia 40 tahun.

    Togap Simangunsong kurang lebih menyampaikan hal yang sama. Dia menerangkan, aturan syarat batas usia Capres-Cawapres tidak diatur dalam UUD 1945. Pengaturan batas usia dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintahan bersifat open legal policy bagi pembentuk Undang-Undang. Namun, menghadapi perkembangan dinamika, batasan usia Capres-Cawapres merupakan suatu yang bersifat adaptif dan fleksibel sesuai kebutuhan ketatanegaraan.

    “Mungkin saja batas usia bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan/aktivitas pemerintahan diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang,” ujarnya.

    Menanggapi keterangan tersebut, Hakim MK Wahidudin Adams kurang puas. Ia lalu minta DPR dan Pemerintah melengkapi keterangan tersebut dengan memuat fakta apa yang terjadi pada saat pembahasan dan risalah rapat saat membuat UU yang normanya sedang diuji. Misalnya, kenapa batas usia Capres-Cawapres berubah. Pada UU 2003 dan UU 2008, syarat Capres-Cawapres adalah minimal berusia 35 tahun. Kemudian, pada UU 2017 berubah menjadi 40 tahun.

    “Ini terkait fakta yang terjadi pada saat pembahasan tiga Undang-Undang itu, sehingga kita bisa melihat secara komprehensif perkembangan itu,” kata Wahiduddin.

    Hakim MK Saldi Isra memberikan tanggapan cukup panjang. Ia menilai, yang disampaikan DPR dan Pemerintah secara implisit sama saja. Keduanya ingin syarat batas usia minimal Capres-Cawapres diperbaiki dan diubah menjadi 35 tahun.

    “Ini dua-duanya mau. Kalau DPR dan Pemerintah setuju, kenapa tidak diubah saja Undang-Undangnya. Jadi, tidak perlu melempar isu ini ke MK untuk diselesaikan,” kata Saldi.

    Kata Saldi, dari keterangan DPR, secara implisit juga diketahui sudah setuju dan tidak ada perbedaan di fraksi-fraksi. Pemerintah pun setuju. Karena itu, seharusnya, UU ini dibawa saja ke DPR untuk direvisi. “Kan sederhana untuk mengubahnya. Tidak perlu dengan tangan MK,” ucapnya.

    Ia lalu meminta DPR dan Pemerintah menjelaskan terkait yang diperdebatkan. Kenapa batas usia Capres pernah turun menjadi 35 tahun lalu naik lagi menjadi 40 tahun. Hal itu penting untuk mengetahui dasar pengubahan syarat usia capres. Saldi pun meminta penjelasan lebih lanjut kepada DPR dan Pemerintah terkait urgensi mengapa batas minimum jabatan itu harus diubah.

    “Di keterangan, baik Pemerintah dan DPR itu kan ada setting politik yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Tapi, itu sama sekali tidak dieksplisitkan setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum,” ujarnya.

    Dia juga minta diyakinkan, kenapa turunnya ke 35 tahun? Tidak turunkan ke 30 atau 25 tahun sekalian, agar nanti tidak ada lagi yang mengajukan permohonan soal ini.

    Terakhir, ia menyampaikan, saat ini proses Pemilu sudah berlangsung dan pencoblosan semakin dekat. “Apakah ini akan digunakan sekarang atau nanti 2029?” tanyanya.

    Sementara itu, Perludem yang menjadi pihak terkait uji materi ini menyampaikan agar soal syarat usia Capres-Cawapres dibahas di DPR. Kuasa hukum Perludem Fadli Ramadhanil menyampaikan, tidak ada isu konstitusional dalam soal syarat usia ini. Kalau dibandingkan dengan elected official lainnya, syarat usia minimalnya juga berbeda-beda. Legislatif misalnya, syarat usianya 21. Bupati 25, gubernur 30.

    “Menurut saya, ini isu di perubahan undang-undang dalam proses legislasi. Jadi, kalau mau mengubah syarat usia, nanti saja di perubahan UU Pemilu,” kata, Fadli, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut, peta politik Pilpres 2024 akan berubah jika MK mengabulkan gugatan batas usia Capres-Cawapres menjadi 35 tahun. Kandidat Capres-Cawapres akan berubah. Karena, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka berpotensi menjadi Cawapres apabila MK mengabulkan gugatan itu.

    Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Rabu (2/8), dengan judul “Hakim MK Minta Diyakinkan, Kenapa Usia Cawapres Boleh Minimal 35 Tahun”. (RMID)

  • Habiburokhman: Prabowo Tak Pernah Langgar HAM

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespon pernyataan politisi PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu yang mengingatkan masyarakat tidak memilih calon presiden (capres) di tahun 2024 yang memiliki rekam jejak pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

    Habiburokhman meyakini, pernyataan Adian tersebut bukan ditujukan kepada kepada Prabowo Subianto.

    “Kami sepakat dengan pernyataan tersebut, Adian orang baik dan sangat mengerti hukum. Itu adalah pernyataan normatif saja,’ ujar Habiburokhman, Senin (31/7).

    Menurut dia, Adian tidak mungkin membuat pernyataan yang tendensius kepada Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

    Sebab, jika terbukti pernah melanggar HAM, Prabowo tidak mungkin digandeng Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2009 lalu.

    Selain itu, saat ini Gerindra sudah tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah dan Prabowo dipercaya menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    “Tidak mungkin juga beliau tendensius kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo kan pernah menjadi cawapres Bu Megawati dan saat ini masih menjabat sebagai Menhan dalam koalisi bersama-sama PDIP,” tuturnya.

    Selain itu, Habiburokhman yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu menegaskan dalam catatan sejarah pun Prabowo tidak terbukti melanggar HAM seperti isu yang sering dimunculkan menjelang pemilihan presiden.

    “Yang jelas tak ada setitik pun fakta hukum bahwa Pak Prabowo pernah melanggar HAM. Terkait fitnah di media sosial soal kasus penghilangan paksa crystal clear Pak Prabowo tidak bersalah,” tegasnya.

    Habiburokhman menegaskan, terdapat empat fakta hukum yang menerangkan Prabowo tidak ada kaitannya dengan kasus tersebut.

    “Pertama, tidak ada satu alat bukti pun dalam persidangan Tim Mawar yang menyebut keterlibatan Pak Prabowo sebagai orang yang melakukan, bersama-sama melakukan atau menyuruh melakukan penculikan tersebut,” ucapnya.

    Kedua, kata Habiburokhman, surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira kepada Prabowo hanyalah sebuah saran, bukan keputusan yang mengikat.

    “Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira Nomor: KEP/03/VIII/1998/DKP hanya merupakan pendapat dan saran dan dengan demikian bukan sebuah putusan yang final dan mengikat,” paparnya.

    Fakta lainnya, soal pemberhentian Prabowo oleh Presiden BJ Habibie dari jabatan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dilakukan dengan pemberhentian secara terhormat.

    “Yang disertai dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasa pak Prabowo yang telah disumbangkan selama menjalankan tugas terhadap negara dan bangsa selaku prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia,” jelasnya.

    Terakhir, Habiburokhman menyampaikan sudah lebih dari 16 tahun sejak tahun 2006 Komnas HAM tidak pernah bisa melengkapi hasil penyelidikan perkara pelanggaran HAM berat penculikan aktivis yang dinyatakan kurang lengkap oleh Kejaksaan Agung.

    “Padahal menurut ketentuan Pasal 20 UU Nomor 26 Tahun 2000. Waktu Komnas HAM untuk melengkapi hasil penyelidikan hanyalah 30 hari sejak diterimanya hasil penyelidikan oleh Kejaksaan Agung,” tukasnya.(PBN/RMID)

  • Seluruh DPD Diklaim Tetap Dukung Airlangga

    JAKARTA, BANPOS – Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan memastikan, seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) provinsi se-Indonesia mendukung kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

    Dukungan kepada Airlangga Hartarto juga ditunjukkan dengan sikap tegas dari seluruh DPD Provinsi Golkar di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (30/) malam.

    Pertemuan itu sendiri merupakan inisiatif dari para 38 Ketua DPD Provinsi Partai Golkar se-Indonesia.

    “Dari 38 ketua DPD Provinsi se-Indonesia menyatakan dukungan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar dan menolak wacana munaslub,” tegas Ace Hasan, Senin (31/7).

    Ace Hasan juga menekankan, dukungan yang diberikan 38 DPD Provinsi Partai Golkar se-Indonesia telah menghentikan gonjang-ganjing yang ditimbulkan dari wacana munaslub.

    “Jadi gonjang-ganjing di tubuh partai Golkar ini sudah seharusnya dihentikan karena sebagaimana kita tahu, waktu Pemilu tinggal 200 hari lagi,” papar Ace Hasan.

    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini mengajak agar semua kader partai Golkar dapat fokus terhadap pelaksanaan dan persiapan pemilihan legislatif (Pileg), pemilihan presiden (Pilpres), serta Pilkada yang akan berlangsung tahun 2024.

    “Dan kami sebutkan tidak ada satu pun dari 38 ketua DPD itu yang mengusulkan (munaslub),” jelas Ace Hasan.

    Ace Hasan menambahkan, saat ini jajaran pengurus Partai Golkar di tingkat DPD, Kota dan Kabupaten sedang sibuk untuk mengawal kemenangan partai Golkar di Pemilu 2024.

    Wacana munaslub, nilainya tidak produktif bagi kemenangan partai Golkar di Pemilu 2024.

    “Kami sebagai Ketua DPD Partai Golkar lebih sibuk dengan itu, dibandingkan bicara wacana yang sesungguhnya tidak produktif bagi kemenangan partai Golkar,” tandas Ace Hasan.(pbn/rmid)

  • Penghitungan Suara Dua Panel Berpotensi Kecurangan

    Penghitungan Suara Dua Panel Berpotensi Kecurangan

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan akan mengubah metode perhitungan suara menjadi dua panel pada pemilu 2024.

    Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya korban jiwa pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sempat terjadi pada saat pemilu sebelumnya (pemilu 2019, red), banyak petugas KPPS meninggal dunia diduga karena kelelahan pada saat penyelenggaraan pemilu.

    Model rancangan tersebut mendapatkan respon dari Akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Suwaib Amiruddin, yang mengatakan bahwa dengan rancangan perhitungan suara yang akan dilakukan dengan cara dua panel tersebut, akan memiliki potensi kecurangan dalam proses perhitungan suaranya.

    “Bisa jadi nanti ada potensi kecurangan, karena saksi pasti akan kurang dan jika dipaksakan pengawasannya pun tentu akan repot, karena harus mengawasi dua penghitungan suara secara bersamaan,” ujarnya, Senin (31/7).

    Menurutnya, penghitungan suara lebih baik seperti yang biasa dilakukan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Karena potensi untuk kecurangan akan timbul lebih besar jika memakai sistem penghitungan dua panel.

    “Khawatir saksi yang ada malah maksimalkan di pileg, tetapi di pilpres tidak ada saksi. Jadi lebih bagus kalau satu-satu seperti biasanya,” ucapnya.

    Suwaib menuturkan, dari pada melakukan penghitungan secara dua panel yang beresiko menimbulkan kecurangan dalam penghitungan suara. Alangkah lebih baik jika menambahkan petugas KPPS agar dalam penghitungan suara bisa dilakukan secara bergantian.
    “Kalaupun misal ada kekurangan tenaga, itu ditambah tenaganya, saya kira lebih bagus ditambah tenaganya dari pada harus melakukan perhitungan secara bersamaan. Kan bingung nantinya. Jadi bisa disiasati dengan melakukan penghitungan suara oleh KPPS secara bergantian,” tuturnya.

    Selain itu, menurutnya hal tersebut juga dilakukan agar masyarakat bisa lebih mengetahui penghitungan suara secara langsung dan terbuka. Karena pemilu merupakan pesta demokrasi yang mana masyarakat terlibat secara langsung.

    “Akan tetapi lebih bagus kalau penghitungan suara dihitung satu persatu, supaya masyarakat mengetahui secara detail penghitungannya. Kalau misal keduanya, khawatir acak-acakan dan tidak terstruktur dengan baik. Apalagi pemilu merupakan pesta rakyat, yang dibuat dengan bergembira,” ujarnya.

    Suwaib juga menyampaikan, dengan hadirnya budaya penghitungan suara yang berbeda dengan biasanya, khawatir masyarakat akan merasa tidak puas dengan hasilnya.

    “Menurut saya perlu untuk mengembalikan sistem penghitungan suara yang sudah berjalan selama ini. Khawatir, kalau ada budaya baru yang dibangun dalam penghitungan suara, masyarakat akan protes, masyarakat akan tidak puas dan merasa tidak menerima hasil,” tandasnya.(MG-02/PBN)

  • Helldy Sebut Perbedaan Pandangan Politik Itu Indah

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian beserta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan DPRD Kota Cilegon mensosialisasikan Pemilu Serentak 2024 di halaman kantor Kecamatan Purwakarta, Sabtu (29/7).

    Dalam kesempatan ini Helldy menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas terselenggaranya acara ini sehingga diharapkan dapat mencerdaskan masyarakat. “Saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini, serta terimakasih juga kepada peserta undangan yang hadir untuk lebih tau lagi atau lebih mengenal mengenai politik,” ucapnya.

    Helldy juga mengajak masyarakat untuk lebih paham politik. Hal itu karena banyak keputusan-keputusan politik yang diberikan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri.

    “Maka saya meminta RT dan RW serta kader yang hadir saat ini dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang politik,” sambungnya.
    Helldy mengingatkan agar dalam menghadapi pesta demokrasi, tidak ada lagi permusuhan ketika adanya perbedaan pandangan politik.

    “Saya sampaikan bahwa perbedaan pandangan politik itu indah. Tidak ada gunanya kita saling bermusuhan. Mari kita songsong pemilu dengan rasa gembira,” tuturnya.

    Hal senada disampaikan anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatullah. Dia mengajak warga Purwakarta untuk menyikapi perbedaan politik dengan bijak.

    “Bapak ibu sekalian saya harap nantinya dapat menanggapi perbedaan politik dengan bijak, seperti yang diketahui saya dengan Pak Wali ini beda partai, tapi walau berbeda tujuan kami sama, yaitu mensejahterakan masyarakat Kota Cilegon,” paparnya.

    Turut hadir dalam acara, Plt. kepala Badan Kesbangpol Kota Cilegon Sri Widayati, Ketua Bawaslu Kota Cilegon Suryadi, dan perwakilan KPU Kota Cilegon Urip Hariyanto, Camat Purwakarta Suadilah, Lurah Purwakarta Sri Mulia, dan Lurah Tegal Bunder Muhtadi.(LUK/PBN)

  • Kualitas Pemimpin Ditentukan oleh Pemilih

    Kualitas Pemimpin Ditentukan oleh Pemilih

    SERANG, BANPOS – Dalam memilih pemimpin yang baik saat pemilu 2024 mendatang, masyarakat harus sadar dan bisa melihat karakter dari para calon baik dalam Pemilu Legislatif (Pileg) maupun pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

    Hal itu dikarenakan siapa yang terpilih menjadi seorang pemimpin dalam pemilu atau pilkada tidak lepas dari pada dukungan masyarakat yang merupakan pemilih dalam pemilu 2024 mendatang.

    Hal tersebut diungkapkan, Komisioner Bawaslu Provinsi Banten, Zainal Muttaqin yang menyampaikan bahwa pentingnya kesadaran masyarakat dalam pemilu dan dampak dari pemilu itu sendiri. Karena ada tiga hal penting yang terjadi di setiap pemilu, yakni ajang tarung gagasan bagi para kandidat, ajang adu strategi, dan ajang popularitas di setiap calonnya.

    “Agar mendapat Pemimpin yang berkualitas, ini bergantung pada kesadaran setiap pemilihnya,” ungkapnya, Minggu (30/7). Dalam kegiatan sosialisasi sadar pemilu yang digagas Suwaib Amiruddin Foundation (SAF) pada acara pengabdian Pramuka Untirta di Lingkungan Jabang bayi, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang.

    Zainal mengatakan, masyarakat harus bisa lebih cermat lagi dalam menentukan pilihannya. Karena, siapapun yang nantinya terpilih dalam pemilu akan menentukan nasib dari daerah yang akan dipimpinnya.

    “Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, harus didasarkan kesadaran diri masing-masing orang. Karena hasil dari pemilu adalah terpilihnya pemimpin yang memiliki kesaktian seperti menjalankan kebijakan dan menetapkan peraturan yang akan diberlakukan di masyarakat,” katanya.

    Kemudian, Peneliti SAF, Miftahul Ulum menyampaikan bahwa untuk mewujudkan pemilu yang sukses, perlu adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pelaksanaan pemilu itu sendiri.Oleh karenanya, perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk mengajak masyarakat agar sadar tentang pentingnya pemilu.

    “Pemilu 2024 merupakan pemilu yang besar dan diikuti oleh peserta pemilu sebanyak 18 Partai. Tentunya hal itu menjadikan bakal calon pemimpin yang dipilih pun semakin banyak calonnya, oleh karena itu perlu partisipasi aktif dari masyarakat agar pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan sukses,” ujarnya.

    Selain itu, Ketua Dewan Racana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Siti Nurasiah mengatakan, sosialisasi gerakan sadar pemilu ini merupakan wujud dukungan dari pramuka Untirta dalam mensukseskan pemilu 2024 nanti.

    “Sosialisasi sadar pemilu ini merupakan sesuatu hal yang baik, oleh karenanya perlu didukung dengan baik oleh semua pihak salah satunya adalah pramuka. Untuk itu Pramuka Untirta ikut serta mendukung dan mensosialisasikan gerakan sadar pemilu kepada masyarakat, agar terwujudnya partisipasi pemilu aktif yang akan menunjang kesuksesan pemilu di tahun 2024 nanti,” tandasnya.(MG-02/PBN)

  • PBB All Out Untuk Prabowo

    JAKARTA, BANPOS – Partai Bulan Bintang (PBB) sepenuh hati alias all outmendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) 2024.

    Dukungan itu, secara resmi disampaikan di acara Milad ke-25 PBB, di ICE BSD, Tangerang, Banten, Minggu (30/7).

    “Kalau PBB sudah memutuskan mencalonkan seseorang, kita akan bekerja sepenuh hati, untuk mengembangkan apa yang diperjuangkan bersama,” ujar Ketua Umum (Ketum) PBB, Yusril Ihza Mahendra saat berpidato di acara tersebut.

    Yusril menegaskan, dukungan ini merupakan statement politik dirinya dan PBB. Dukungan itu, menurutnya didasari dengan beragam pertimbangan yang matang. Hingga akhirnya disimpulkan bahwa Prabowo adalah pemenang di Pilpres 2024.

    Dirincikannya, dukungan PBB untuk Prabowo didasari keyakinan bahwa Ketum Partai Gerindra tersebut memiliki kapabilitas, pengalaman, dan komitmen untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta membangun Indonesia yang berdaulat.

    Selaras dengan dukungan partainya, Yusril juga menyebut Prabowo sebagai sosok yang telah memenuhi semua persyaratan yang dibutuhkan untuk memimpin negeri ini, yakni pengalaman dan pengetahuan.

    “Saya kira Pak Prabowo, dengan pengalaman beliau di militer yang cukup lama. Pemahaman beliau yang cukup mendalam perihal persoalan-persoalan yang fundamental yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, beliau memenuhi segala persyaratan yang diperlukan untuk menjadi pemimpin kita 2024 -2029 yang akan datang,” ungkapnya.

    Untuk itu, PBB optimis jika Prabowo akan memenangkan Pilpres 2024.

    “PBB harus memutuskan untuk mencalonkan Pak Prabowo sebagai Capres. InsyaAllah sekali ini, setelah Prabowo maju 2014, 2009, mungkin 2019 beliau belum memenangkan. Tapi kali ini Insya Allah dengan dukungan PBB, Pak Prabowo akan memenangkan pertarungan Pilpres RI tahun 2024,” pungkasnya.

    Menhan Prabowo menyambut baik dukungan itu. Ketum Partai Gerindra itu mengaku nyaman ketika berada di tengah-tengah ribuan kader PBB yang hadir di acara tersebut.

    “Saya merasa dekat dengan PBB ya, lahirnya tanggal 17. Angka 1 dan 7 sama dengan 8. Kebetulan, dalam hidup saya angka 8 selalu muncul sampai sandi saya 08 waktu di tentara. Walaupun pernah berpisah, tapi PBB bersatu kembali pada saya,” ujar Prabowo.

    Selain itu, Prabowo juga menyebut nomor urut PBB di Pemilu 2024 yaitu Nomor 13, yang juga kebetulan selaras saat Prabowo pernah menjadi Komandan Batalyon 328.

    “Nomor urut 13 ya, jadi ada dua angka dalam hidup saya 8 dan 13. Saya dulu pernah jadi komandan batalyon 328 batalyon terbaik di republik indonesia. 3 tambah 2 tambah 8 adalah 13. Tidak mengherankan kok saya di tengah PBB saya merasa nyaman,” jelas Prabowo.

    PBB telah resmi membacakan Surat Keputusan dan mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo Subianto untuk maju sebagai Capres pada Pemilu 2024 dan bertekad berkomitmen bersama dengan PKB untuk memenangkan Prabowo.

    Yaitu, Surat Keputusan (SK) DPP PBB Nomor 203236/PILPRES/2023 tentang calon presiden RI Periode 2024-2029.

    “Mengesahkan H Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI yang didukung oleh Partai Bulan Bintang pada Pemilihan Umum tahun 2024,” kata Sekjen PBB Afriyansah Noor saat membacakan SK tersebut.

    Acara milad sekaligus deklarasi PBB itu turut dihadiri Ketum PKB Cak Imin, Ketum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum, Ketum Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) Anis Matta, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, dan Pimpinan Partai Buruh Said Salahuddin.(PBN/RMID)

  • Ratu Tatu: Golkar Kondusif, Tak Ada Alasan Munaslub

    Ratu Tatu: Golkar Kondusif, Tak Ada Alasan Munaslub

    KETUA DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah menyatakan, suasana politik internal Partai Golkar saat ini baik-baik saja dan kondusif. Tidak ada alasan untuk dilaksanakan musyawarah luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

    “Kami di daerah sedang fokus pemilu 2024, mesin Partai Golkar sedang bergerak untuk meraih kemenangan. Suasana kader sangat kondusif, dan para calon anggota legislatif sedang masif meraih suara masyarakat,” kata Tatu kepada wartawan, Jumat (28/7).

    Menurutnya, saat ini demokrasi di internal Partai Golkar, baik tingkat pusat dan daerah berjalan cukup baik.

    “Tidak ada alasan bagi siapa pun di internal Partai Golkar untuk melaksanakan munaslub. Partai Golkar sedang berjalan sesuai tata kelola organisasi yang sangat baik. Kita fokus kemenangan 2024,” tegasnya.

    Tatu menegaskan, kemenangan Pemilu 2024, baik legislatif, pemilihan presiden, maupun pilkada, akan diraih jika semua fungsionaris dan kader solid. “Partai Golkar punya sejarah panjang. Bangsa ini merasakan kemajuan atas kontribusi nyata kader Partai Golkar. Dan saatnya kita fokus meraih kemenangan mutlak pada Pemilu 2024,” ujarnya.

    Putri Jawara Banten, Tb Chasan Sochib ini meminta seluruh kader Partai Golkar baik pusat maupun daerah untuk terus kompak. “Jika kader benar-benar mencintai Golkar, maka tentu kita harus solid. Fokus membesarkan partai, dan menghindari perpecahan,” ujarnya.

    Ia menilai, Partai Golkar selalu punya strategi politik dalam setiap perhelatan pemilu maupun pilkada. Strategi yang bertumpu pada aspirasi masyarakat dan kemenangan.

    “Maka menjelang Pemilu, mungkin terjadi sedikit riak dari angin-angin di luar Partai Golkar. Namun saat ini, aliran air tetap tenang dari hulu hingga hilir. Karena semua kader solid, mencintai, dan bersemangat mengembalikan kejayaan Partai Golkar,” ujarnya. (AZM)

  • Pemilu di Banten Diprediksi Aman

    Pemilu di Banten Diprediksi Aman

    Keberlangsungan pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 untuk wilayah Banten digambarkan akan berlangsung dengan aman dan kondusif menurut tokoh Banten, Buya Sujana Karis yang akrab di panggil Aka.

    “Kita meyakini masyarakat Banten yang religius terhadap ajaran agama, tentu cinta damai tanpa konflik pada pemilu mendatang,” kata Buya Sujana Karis.

    Hal ini dikarenakan, masyarakat Banten berharap Pemilu 2024 dapat melahirkan para pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. “Pada dasarnya kita sebagai masyarakat Banten akan turut mensukseskan pemilu yang berkualitas, baik pada pemilihan presiden/wakilnya, legislatif pusat dan daerah. Sehingga keberlangsungannya dipastikan berjalan aman, lancar, tertib dan kondusif,” ujar Buya.

    Menurutnya, masyarakat sekarang sudah dewasa memandang pemilu, sehingga akan turut mendukung demokrasi yang jujur dan adil, serta cinta damai tanpa gesekan-gesekan konflik antar pendukung.

    “Oleh karena itu kita masyarakat Banten akan sama-sama membangun kondusivitas dengan turut mensukseskan pemilu dengan baik, dan memilih calon pemimpin maupun wakil rakyat sesuai hati nurani,” tuturnya.

    Pembina Ormas Badak Banten ini mengatakan pula, masyarakat Banten sejak dulu hingga sekarang relatif selalu menjaga kondusifitas, karena peran ulama dan jawara masih kental.

    “Di Banten sejak dulu keberadaan ulama dan jawara itu selalu bersinergi dalam mengajak masyarakat dalam membangun kebajikan, saling cinta damai dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Apalagi, negara Indonesia ini memiliki keberagaman perbedaan, namun tentunya perbedaan itu adalah anugerah dari Tuhan dan kita tetap cinta persatuan dan kedamaian,” kata Buya.

    “Kita mesti berbeda pilihan calon pemimpin pada pemilu nanti. Dalam demokrasi, siapapun yang menang dan terpilih itu adalah kemenangan bersama yang tentunya harus diterima dengan lapang dada,” paparnya.(WDO/PBN)

  • Ratu Tatu: Golkar Kondusif, Tak Ada Alasan Munaslub

    Ratu Tatu: Golkar Kondusif, Tak Ada Alasan Munaslub

    SERANG, BANPOS – Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, menyatakan bahwa suasana politik internal Partai Golkar saat ini baik-baik saja dan kondusif. Tidak ada alasan untuk dilaksanakan musyawarah luar biasa (munaslub) Partai Golkar.

    “Kami di daerah sedang fokus pemilu 2024, mesin Partai Golkar sedang bergerak untuk meraih kemenangan. Suasana kader sangat kondusif, dan para calon anggota legislatif sedang masif meraih suara masyarakat,” kata Tatu kepada wartawan, Jumat (28/7/2023).

    Menurutnya, saat ini demokrasi di internal Partai Golkar, baik tingkat pusat dan daerah berjalan cukup baik.

    “Tidak ada alasan bagi siapa pun di internal Partai Golkar untuk melaksanakan munaslub. Partai Golkar sedang berjalan sesuai tata kelola organisasi yang sangat baik. Kita fokus kemenangan 2024,” tegasnya.

    Tatu menegaskan, kemenangan Pemilu 2024, baik legislatif, pemilihan presiden, maupun pilkada, akan diraih jika semua fungsionaris dan kader solid.

    “Partai Golkar punya sejarah panjang. Bangsa ini merasakan kemajuan atas kontribusi nyata kader Partai Golkar. Dan saatnya kita fokus meraih kemenangan mutlak pada Pemilu 2024,” ujarnya.

    Putri Jawara Banten, Tb Chasan Sochib ini meminta seluruh kader Partai Golkar baik pusat maupun daerah untuk terus kompak.

    “Jika kader benar-benar mencintai Golkar, maka tentu kita harus solid. Fokus membesarkan partai, dan menghindari perpecahan,” tuturnya.

    Ia menilai, Partai Golkar selalu punya strategi politik dalam setiap perhelatan pemilu maupun pilkada. Strategi yang bertumpu pada aspirasi masyarakat dan kemenangan.

    “Maka menjelang Pemilu, mungkin terjadi sedikit riak dari angin-angin di luar Partai Golkar. Namun saat ini, aliran air tetap tenang dari hulu hingga hilir. Karena semua kader solid, mencintai, dan bersemangat mengembalikan kejayaan Partai Golkar,” tandasnya. (DZH)