BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Ditinggal Pendukung Jokowi, Ganjar Tidak Sakit Hati

    Ditinggal Pendukung Jokowi, Ganjar Tidak Sakit Hati

    JAKARTA, BANPOS – Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo mengapresiasi relawan pendukung Jokowi yang kini melabuhkan dukungan untuknya.

    Kendati begitu, Ganjar juga legowo kalau ada relawan pindah dukungan ke bacapres lain.

    “Terima kasih sampai detik ini kepada relawan yang masih berada pada barisan yang sama. Kepada yang berbeda haluan, ikhlaskan, tidak perlu ditangisi,” kata Ganjar di hadapan relawan saat acara Silaturahmi 1 Muharram 1445 Hijriyah Relawan Pendukung Ganjar di Senayan, kemarin.

    Gubernur Jawa Tengah ini mengatakan, dalam pesta demokrasi lima tahunan, selalu ada dinamika dan friksi. Karenanya, perbedaan pilihan Capres, bukan hal yang patut disesalkan.

    Baca juga : Sarat Makna, Ganjar Ungkap Jokowi Sosok Yang Desain Baju Garis Hitam-Putih

    “Sekali lagi, ikhlaskan jika ada bagian dari kita yang ke kamar sebelah. Anda harus memilih, mau hitam atau putih,” tuturnya lagi.

    Ganjar meminta para relawan semakin merapatkan barisan, menyiapkan taktik dan strategi. Sebab, kemenangan tidak hanya dengan teriakan. Melainkan perlu kesungguhan, pemikiran, keseriu­san dan eksekusi jitu di lapangan.

    “Relawan harus semakin mencerdaskan, baca data, menga­nalisis, membuat strategi, me­nyiapkan taktik, sampai kebu­tuhan taktik itu bisa terpenuhi,” pesannya.

    Acara yang digelar di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta ini, dihadiri ribuan pengurus dari sekitar 300 organisasi relawan. Dalam acara silaturahmi ini, di­gelar pula santunan Anak Yatim Piatu, pembacaan puisi oleh Christine Hakim serta pemutaran video pencapaian Ganjar.

    Ketua Panitia Silaturahmi Relawan Ganjar Pranowo, Teddy Wibisana mengungkapkan, pendukung Ganjar kini mulai mengenakan baju berciri khusus. Yakni kemeja bercorak garis-garis hitam putih. Mereka me­nyebut sebagai ‘baju garis lurus’.

    Secara simbolis, perwakilan relawan pendukung Ganjar mengambil kemeja dan mengenakannya secara bersama.

    “Politik itu tidak bisa dilepas­kan dari simbol. Kita akan ber­sama-sama serentak memakai baju garis-garis yang sudah kita terima. Ini menandakan satu si­kap untuk lurus terhadap cita-cita politik kita. Setuju?” pekik Teddy disambut setuju para relawan pendukung Ganjar.

    Sementara, Ketua Koordinator Rumah Besar Relawan Prabowo Subianto, Fauzi Baadilla meng­klaim semakin banyak relawan yang akan bergabung mendukung jagoannya. Bahkan, tak sedikit relawan Presiden Jokowi yang ikut dalam gerbong Prabowo.

    “Kita lihat saja nanti, yang jelas yang mau masuk banyak. Intinya, semua akan Prabowo pada waktunya,” yakin Fauzi usai acara deklarasi Relawan Barisan Relawan Indonesia Kuat (BRIK) di Jakarta, kemarin.

    Dikatakan, Rumah Besar Relawan Prabowo 08 terus menampung dukungan dari berbagai macam elemen masyarakat,seperti emak-emak, petani, UMKM, kaum milenial hingga rohaniawan.

    Sang aktor ini mengingatkan, pesan Prabowo kepada kader dan relawan dalam berkampanye di Pilpres 2024.

    “Lakukan kampanye dengan cara santun dan damai. Yang lebih simpatik dan menyentuh hati masyarakat agar memilih Pak Prabowo,” pesannya.

    Ketua Umum BRIK Restianti mengaku tulus dan ikhlas men­dukung Prabowo Subianto. Alasannya, Menteri Pertahanan (Menhan) itu diyakini akan melanjutkan program Jokowi.

    “Kami siap bekerja dengan tim yang sudah terbentuk untuk mendukung Pak Prabowo,” tan­dasnya.(PBN/RMID)

  • Prabowo-Erick Makin Lengket

    Prabowo-Erick Makin Lengket

    JAKARTA, BANPOS – Di tengah wacana duet di Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Erick Thohir sering ketemuan. Keduanya juga tampak semakin lengket. Hal ini pun menguatkan wacana Prabowo-Erick akan berpasangan sebagai Capres-Cawapres di 2024.

    Dalam sepekan terakhir, Prabowo dan Erick sudah dua kali bertemu. Pertama, Minggu (16/7), saat keduanya makan malam bersama Presiden Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat. Ketiganya duduk di meja bundar, yang di atasnya sudah tersedia beberapa menu makanan. Jokowi duduk di tengah, diapit Prabowo di kiri dan Erick di kanan. Di depan mereka, ada masing-masing satu kelapa muda.

    Prabowo terlihat sedang berbicara. Jokowi dan Erick memerhatikan sambil memandang ke arah Prabowo.

    Momen hangat itu, dibagikan Prabowo di akun Instagramnya, @prabowo. Keduanya dipanggil Jokowi untuk urusan kenegaraan. Prabowo sebagai Menteri Pertahanan dan Erick sebagai Menteri BUMN.

    “Minggu sore, 16 Juli 2023, di Istana Bogor. Saya dan Pak @erickthohir menerima arahan dari Presiden @jokowi. Industri Pertahanan Nasional Indonesia harus kuat dan semakin maju,” kata Ketua Umum Partai Gerindra itu, memberikan keterangan dalam unggahan fotonya.

    Kedua, Prabowo dan Erick bertemu di Kementerian Pertahanan, Selasa (19/7). Dalam pertemuan ini, Erick mengajak Rosan Perkasa Roeslani, yang baru dilantik menjadi Wakil Menteri BUMN, Senin (18/7). Prabowo duduk di tengah, diapit Rosan dan Erick di atas meja bundar, di ruangan Menhan.

    Momen ini dibagikan Erick di akun Instagramnya, @erickthohir. Ada dua foto yang diunggah Erick. Dalam foto-foto itu terlihat, ketiganya terlihat tersenyum dan tertawa lepas.

    Erick menerangkan, pertemuan itu sebagai tindak lanjut arahan Jokowi, yakni memperkuat industri pertahanan Indonesia. “Saya bersama Wamen BUMN @RosanRoeslani membicarakan perkembangan industri pertahanan nasional,” tulis Erick, memberi keterangan foto unggahannya.

    Erick menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan industri pertahanan nasional demi perlindungan keamanan negara dan masyarakat. “Perlindungan terhadap keamanan negara dan seluruh masyarakat akan selalu menjadi prioritas kami. Demi terwujudnya stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia,” tandasnya.

    Apakah dalam pertemuan ini juga dibicara mengenai Pilpres 2024? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menerangkan, dalam pertemuan itu, Prabowo-Erick berbicara banyak hal. Mulai dari membicarakan kepentingan bangsa bangsa, khususnya di sektor pertahanan negara, sampai ke kelanjutan program Presiden Jokowi.

    “Mereka bicara bagaimana Indonesia ke depan. Segala prestasi, legasi, capaian, dan seluruh kebijakan Pak Jokowi dilanjutkan, dijaga, diamankan oleh pemerintahan yang akan datang,” ucap Habib.

    Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat, hubungan Prabowo dan Erick ini tidak lepas dari peran Jokowi. Dia menduga, Jokowi sengaja mempertemukan Prabowo-Erick, sebagai upaya menduetkannya di Pilpres 2024.

    “Asumsi ini tinggal menunggu langkah lanjutan Erick, yakni pertemuan dengan PKB.

    Karena, bagaimana pun Erick perlu lakukan pengkondisian PKB agar merelakan kursi Cawapres Prabowo padanya,” ucap Dedi.

    Saat ini, Partai Gerindra sudah menjalin kerja sama dengan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). PKB terus berusaha agar Ketumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin bisa menjadi Cawapres Prabowo.(PBN/RMID)

  • Jenderal, Menteri, Tak Boleh Intervensi PPATK

    Jenderal, Menteri, Tak Boleh Intervensi PPATK

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, tidak boleh ada intervensi dari siapapun terhadap kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

    “Saya tadi baru mengatakan kepada Kepala PPATK, Pak Ivan, kerjalah secara profesional, tegas, dan tidak boleh ada intervensi dari siapapun. Jenderal , menteri, tidak boleh memberikan arahan langsung tanpa lewat Menko Polhukam terhadap kerja-kerja PPATK,” kata Menko Polhukam.

    Hal itu diungkapkan Mahfud saat membuka Green Financial Crime (GFC) Fair Dalam Rangka Perayaan Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) ke-21 di Kantor PPATK, Jakarta, Kamis (20/7).

    Dirinya mengatakan, arahan langsung kepada PPATK hanya boleh diberikan oleh Presiden Republik Indonesia dan setiap upaya intervensi harus disalurkan melalui Menko Polhukam.

    “Yang boleh memberi arahan langsung hanya Presiden. Selain Presiden seluruh koordinasi TPPU itu tidak boleh didikte siapa pun dan setiap upaya intervensi supaya disampaikan kepada saya selaku Ketua Satgas TPPU,” kata Menko Mahfud.

    Sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional atau National Coordinating Committee (NCC), Menko Polhukam mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan, baik dari Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) serta Pihak Regulator Lainnya, Pihak Pelapor, Pihak Lembaga Intelijen Keuangan serta Pihak Lembaga Penegak Hukum atas seluruh upaya-upaya yang telah dilakukan selama 21 Tahun Rezim APU-PPT di Indonesia.

    “Saya menyambut baik program kegiatan pada hari ini, dengan harapan dapat semakin memperkuat hubungan kerja sama domestik, khususnya dalam upaya melindungi integritas sistem keuangan nasional dari ancaman dan risiko tindak pidana pencucian uang atau TPPU, pendanaan terorisme atau TPPT, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal atau PPSPM,” kata Mahfud.

    Hal ini menurutnya selaras dengan rekomendasi yang disarankan oleh Tim Assessor Financial Action Task Force (FATF) atas hasil Mutual Evaluation Review (MER) Indonesia yang telah ditetapkan pada bulan Februari 2023 di Paris, dimana hingga saat ini Pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk memenuhi serangkaian Action Plan dalam rangka keanggotaan penuh Indonesia di Lembaga FATF.

    Mahfud menambahkan, seiring dengan betumbuhnya Rezim APU-PPT di Indonesia, tantangan ke depan semakin berat dan kompleks, sehingga kematangan dan ketahanan Rezim APU-PPT di Indonesia masih perlu ditingkatkan dan disinergikan dengan seluruh pihak pemangku kepentingan.

    “Akhir-akhir ini, beberapa persoalan nasional yang mendapat perhatian khusus oleh Bapak Presiden RI harus kita respon secara cepat melalui berbagai mekanisme dan langkah inisiatif,” imbau Mahfud.(RMID)

  • Pemuda Bansel Dukung Rizki Maju Pilgub

    Pemuda Bansel Dukung Rizki Maju Pilgub

    Pemuda Banten Selatan (Bansel) memberikan dukungan kepada Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Rizki Natakusumah maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten tahun 2024.

    Salah seorang pemuda warga Kabupaten Pandeglang, Novi Ahmad David mengatakan, selaku pemuda warga Kabupaten Pandeglang yang menginginkan ada warga Banten Selatan yang menjadi pemimpin di Provinsi Banten.

    Menurut Bung Novi, panggilan akrab Novi A David, kehadiran Rizki Natakusumah bisa menjadi obat kerinduan warga Banten Selatan untuk memiliki seorang pemimpin di Provinsi Banten.

    “Oleh karena itu kita mendukung Rizki Natakusumah maju di Pilgub Banten. Baik itu jadi Cagub maupun Cawagub,” kata Novi kepada wartawan, Rabu, (19/7).

    Ia menjelaskan, setelah Provinsi Banten terbentuk, warga Banten Selatan belum pernah mendapatkan kesempatan menduduki kursi menjadi Gubernur maupun Wakil Gubernur. Kesempatannya hanya turut mensukseskan dan mengantarkan saja.

    “Padahal secara histori, Banten terbentuk karena menjual ketertinggalan daerah Pandeglang dan Lebak. Bahkan sebetulnya tokoh pendiri Banten juga banyak dari Banten Selatan, tapi sayang hingga sekarang suara warga Banten Selatan belum terwakili secara utuh,” jelasnya.

    Setelah Provinsi Banten terbentuk, lanjut Novi, Pandeglang dan Lebak tetap saja menjadi daerah tertinggal. Hal itu tentu saja dipengaruhi dari kebijakan kepala daerahnya bukan selaku warga Banten selatan.

    “Untuk itulah Pemilu 2024 menjadi momentum untuk menghantarkan warga Banten selatan menjadi pemimpin di Banten. Dan saya tentunya selaku pemuda sangat mendukung Rizki Natakusumah agar maju di Pilgub Banten,” ungkapnya.(dhe/PBN)

  • Empat Parpol di Cilegon Ajukan Perbaikan

    Empat Parpol di Cilegon Ajukan Perbaikan

    CILEGON, BANPOS – Selama masa perpanjangan perbaikan dokumen administrasi bakal calon legislatif (bacaleg) Kota Cilegon yang dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 16 Juli 2023, telah berakhir.

    Dalam masa perpanjangan perbaikan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon mencatat ada sebanyak 4 partai politik yang melakukan perbaikan dokumen di masa perpanjangan itu.

    “Perbaikan dokumen di masa perpanjangan ada 4 partai politik,” kata Anggota KPU Cilegon Divisi Teknis, Urip Haryantoni saat dikonfirmasi, Rabu (19/7).

    Urip menjelaskan, empat parpol yang melakukan perbaikan dokumen di masa perpanjangan yakni Partai Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    “Tanggal 15 Juli itu Partai Golkar dan PBB. Di tanggal 16 Juli, PKS dan PPP,” tuturnya.

    Selain itu, penggantian dokumen perbaikan bakal calon tersebut dilakukan berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor 701/PL.01.4-SD/05/2023.

    Dalam SE tersebut, kata Urip, parpol hanya diperbolehkan melengkapi administrasi di masa perpanjangan perbaikan dokumen namun tidak diperbolehkan menggantikan nama bacaleg.

    “Persyaratan yang boleh mengajukan perbaikan pada SE 701, bagi parpol yang sudah mengajukan perbaikan pada 26 Juni sampai 9 Juli,” tuturnya.

    Mantan Komisioner Bawaslu Cilegon ini menyatakan, pihaknya setelah menerima perbaikan dokumen akan melakukan verifikasi adminstrasi perbaikan berkas tersebut.

    “Masa verifikasi administrasi hingga tanggal 6 Agustus. Nanti setelah itu, masuk pada pencermatan dokumen tanggal 7 sampai 11 Agustus,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Puan Santai Tanggapi ‘Manuver’ Budiman

    Puan Santai Tanggapi ‘Manuver’ Budiman

    Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa malam (18/7). Menanggapi hal ini, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menegaskan, tak mempersoalkan langkah Budiman itu.

    “Saya tidak tahu apakah itu ada perintah. Akan tetapi, yang saya bisa sampaikan bahwa semuanya boleh saja bersilaturahmi,” ujar Puan, di Jakarta, Selasa malam (18/7), seperti dikutip Antara.

    Langkah Budiman menemui Prabowo terbilang mengejutkan. Sebab, PDIP sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Sedangkan Prabowo adalah Capres Gerindra.

    Meski begitu, Puan tidak mau berpikir negatif sebelum tahu yang dibicarakan Budiman dengan Prabowo. “Nanti sesudah pertemuan kita dengar apa yang sebenarnya dibicarakan,” kata Ketua DPR ini.

    Sebelumnya, Budiman tiba di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7), pukul 18.57 WIB. Budiman menyebut, kedatangannya ke kediaman Menteri Pertahanan itu untuk berdiskusi.

    “Saya mau diskusi saja dengan Pak Prabowo,” kata Budiman, kepada awak media sesampainya di kediaman Prabowo. Akan tetapi, Budiman tidak memerinci topik diskusi tersebut.

    Budiman mengaku, dirinya sering berdiskusi dengan tokoh-tokoh politik Tanah Air. Seperti dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden Jokowi.

    “Saya kan sering diskusi sebenarnya dengan tokoh-tokoh. Dengan Pak Luhut, dengan Bu Mega, tentu saja dengan Pak Jokowi,” ucap Budiman.
    Ia menilai, Prabowo sosok nasionalis sehingga menarik untuk berdiskusi. “Prabowo sosok nasionalis yang menurut saya pikiran-pikiran menarik untuk didiskusikan, untuk digali,” kata dia.

    Budiman disambut Prabowo yang tampak mengenakan baju safari. Di teras rumah, mereka sempat menyapa awak media. Setelah itu, keduanya masuk ke dalam ruangan yang disediakan untuk melangsungkan pertemuan tertutup tersebut.(pbn/rmid)

  • DKPP: Pegang Teguh Aturan dan Kode Etik

    Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 semakin dekat. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berharap penyelenggara pemilu semakin memegang teguh dan tegak lurus terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik.

    “Pegang teguh dan tegas lurus dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik, jangan sampai goyah,” pesan Anggota DKPP, Ratna Dewi Pettalolo, kemarin.

    Dia mengingatkan, penye­lenggara menjauhi kerja sama yang menyimpang. Baik dengan sesama penyelenggara, peserta pemilu, kelompok masyarakat, dan lainnya.

    “Semua proses terkait pemberian, perhitungan, dan rekapitulasi sesuai dengan Undang-undang agar pemilu berintegritas terwujud,” lanjutnya.

    Tak kalah penting, kata Ratna, profesionalitas penyelenggara dalam menyelenggarakan pe­milu harus terus ditingkatkan. Soalnya, kata dia, tidak sedikit penyelenggara yang diadukan ke DKPP karena dinilai tidak profesional.

    Dia mengatakan, ketidakprofesionalan penyelenggara juga dapat mencederai mar­wah dan proses pemilu. Penye­lenggara yang profesional yakni memahami teknis pemilu dan sedikit atau sama sekali tidak melakukan kesalahan.

    “Hal itu harus sudah melekat sejak pertama kali mengucap­kan sumpah hingga akhir masa jabatan sebagai penyelenggara pemilu,” ucap perempuan asal Kota Palu, Sulawesi Tengah ini.

    Koordinator Nasional Perhim­punan Pemilih Indonesia (PPI), Saparuddin mengatakan, jelang pemilu, penyelenggara pemilu harus lebih fokus dan serius men­jalankan tugas. Bukan malah membuat kontroversi dan gaduh.

    “Jalankan wewenang, dan ke­wajiban sebagai penyelenggara pemilu, serta kerja-kerja yang lebih nyata di masyarakat,” desaknya.

    Dia mengatakan, salah satu kontroversi penyelenggara pe­milu yakni soal penundaan pilkada yang disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Ba­waslu) Rahmat Bagja. Dia bilang, sebagai penyelenggara pe­milu, usulan tersebut berpotensi melanggar undang-undang dan kode etik.

    Saparuddin menegaskan, Ba­waslu tidak patut mengusulkan penundaan pilkada dengan alasan gangguan keamanan. Bahkan, pihak Polri dan TNI pun harus berhati-hati jika punya niat untuk mengusulkan penundaan pilkada dengan alasan keamanan.

    “Sebagai bagian dari eko­sistem pemilu, kita semua perlu mengingatkan Bawaslu untuk tidak melanjutkan lagi wacana penundaan,” tegasnya.(pbn/rmid)

  • Paloh Singgung Jasa ke Jokowi dan Alasan Pilih Anies

    Paloh Singgung Jasa ke Jokowi dan Alasan Pilih Anies

    JAKARTA, BANPOS – Apel Siaga Perubahan Partai NasDem yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kemarin, berlangsung meriah. Di acara itu, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkit jasanya saat mendukung Presiden Jokowi, lalu bicara soal alasan memilih Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

    Dalam Apel Siaga itu, puluhan ribu kader NasDem membirukan Senayan. Kemeriahan acara ini terasa hingga ke Gatot Subroto. Puluhan bus yang mengantar massa mengular, membuat arus lalu lintas di kawasan itu tersendat. Bendera dan spanduk bergambar Paloh dan Anies tersebar di sepanjang jalan.

    Pukul 2.30 siang, Paloh tiba di lokasi. Bos Media Group ini tampil dengan seragam NasDem warna hitam dan baret warna senada. Paloh datang bersama Anies yang juga mengenakan rompi biru dan baret.

    Keduanya bergandengan tangan saat memasuki ruang VIP GBK. Ratusan kader kompak meneriakkan yel-yel Anies Presiden.

    Di ruang VIP sudah hadir Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan sejumlah pengurus Partai Golkar.

    Acara dimulai dengan sambutan dari Wakil Ketua Ahmad Ali dilanjutkan pidato politik dari Anies. Setelah itu, Paloh naik ke atas panggung menyampaikan orasi politik. Paloh berpidato dengan berapi-api. Nada suaranya tinggi dengan tangan yang kadang menunjuk, sesekali mengepal.

    Paloh mengawali pidato dengan bicara tentang Indonesia sebagai negara yang kaya. Namun, segala kekayaan yang dimiliki Indonesia belum bisa mewujudkan harapan yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Karena itu, NasDem kemudian mengusung gerakan perubahan.

    Paloh mengklaim, gerakan perubahan ini sejalan dengan gerakan revolusi mental Presiden Jokowi. Karena itu, pada Pemilu 2014 NasDem memberikan dukungan penuh kepada Jokowi.

    “Pada Pemilu 2014 dengan seluruh kekuatan, harapan, dan energi, kita dukung Presiden Jokowi, yang kala itu menjadi calon presiden, untuk menjadi presiden di negeri ini. Kita memberikan dukungan secara totalitas, karena kita mempunyai keyakinan,” ucapnya, dengan nada tinggi.

    Paloh berharap, dengan gagasan dan pemikiran itu, Jokowi mampu mewujudkan mimpi yang dicita-citakan para pendiri bangsa. “Tapi sayang seribu kali sayang. Sayang seribu sayang. Harapan belum menjadi kenyataan,” ucapnya.

    Paloh menilai, kondisi Indonesia saat ini jauh dari nilai-nilai yang diharapkan para pendiri bangsa. Semangat gotong royong kebersamaan telah berubah menjadi semangat individualistik, materialistik, dan terjebak pada pragmatisme.

    Indonesia yang terus terang menjadi munafik. Kondisi inilah yang menjadi dasar filosofi NasDem terus melakukan gerakan perubahan. “Kita sayang pada bangsa ini dan pemimpin negeri ini. Kita punya moral untuk mendukung presiden yang kita pimpin berhasil,” ujarnya.

    Niat itu kemudian disalahartikan. Namun, NasDem tidak akan mundur. “Insya Allah kita belum menyerah,” tegasnya.

    Sementara, Anies berjanji akan terus membawa ide dan gagasan tentang keadilan.

    “Dalam berbagai kesempatan, apa yang menjadi gagasan dan cita-cita, konsep, ide, dengan arah menghadirkan keadilan telah berkali-kali kami sampaikan,” kata dia.
    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, rakyat ingin mendapatkan kesejahteraan yang setara.

    Usai Apel, AHY mengapresiasi pidato Anies yang sebagian besar disampaikan melalui doa. Menurutnya, doa Anies akan dikabulkan lantaran merupakan doa dari pemimpin dan diamini rakyatnya.(PBN/RMID)

  • Kader Golkar Pengusung Munaslub Dipanggil Dewan Etik

    Kader Golkar Pengusung Munaslub Dipanggil Dewan Etik

    JAKARTA, BANPOS – Dewan Etik Partai Golkar memanggil dua kader senior yang mewacanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengevaluasi Ketua Umum Airlangga Hartarto.

    Yang sudah dipanggil, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Lawrence Siburian, hari ini. Sementara Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam bakal dimintai klarifikasi besok pagi.

    Lawrence dimintai klarifikasi secara tertutup oleh Dewan Etik di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (17/7). Lawrence “di sidang” dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

    Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengungkapkan, Lawrence dimintai klarifikasi atas pernyataannya yang dinilai bikin gaduh internal Beringin. Yakni melempar bola liar Munaslub yang disebarkan ke media massa belum lama ini.

    “Prinsipnya Dewan Etik jika mendengar, melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika, tidak cocok dengan garis Partai, maka akan kita panggil. Tak perlu menunggu laporan,” tutur Hatta.

    Dewan Etik yang mendapat mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019, meminta Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya soal wacana Munaslub Golkar.

    Selain itu, pihaknya juga memberikan masukan dan saran agar dalam menyampaikan saran, tidak meluas dan menjadi ruang konflik di wilayah publik.

    Dia menegaskan, Munaslub bukanlah forum untuk mengevaluasi program DPP. Munaslub harus melalui mekanisme yang panjang.

    “Jadi membawa wacana Munaslub ke ruang publik bikin arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan,” tegasnya.

    Jika nanti ada dugaan pelanggaran berat, sanksi terberat bisa sampai pemecatan dari keanggotaan partai.

    “Misalnya sengaja membuat gerakan yang sifatnya merusak partai, itu akan kita kenakan pelanggaran etik berat. Kalau sudah berat, ya tentu dicabut KTA-nya dan tidak mendapat penugasan organisasi. Dikeluarkan dari partai,” tambah Hatta.

    Diketahui, Lawrence, Ridwan Hisjam dan sejumlah senior Golkar yang menamakan diri eksponen pendiri mendorong wacana Munaslub saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta 12 Juli lalu. Padahal, dalam Rapat Pleno Dewan Pakar di Kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, rekomendasinya tidak memuat satupun soal Munaslub.

    Dalam konferensi pers itu, Lawrence secara simbolis juga menyerahkan surat terbuka eksponen pendiri Golkar kepada Ridwan Hisjam untuk diteruskan ke DPP Golkar.

    Usai dimintai klarifikasi, Lawrence menjelaskan, dorongan Munaslub yang diklaim muncul dari para politisi senior Golkar semata-mata karena kecintaan terhadap Beringin.

    “Semoga bahan-bahan yang saya berikan memberikan penjelasan kepada Dewan Etik. Semata lakukan hanya oleh karena kecintaan saya kepada Partai Golkar. Saya dan kawan-kawan ya, eksponen, pendiri Partai Golkar,” bela Lawrence.

    Dia mengaku dicecar 20 pertanyaan. Kata Lawrence, sebagai eksponen pendiri Golkar, mereka berhak mengemukakan pemikiran mereka. Ia pun dapat saran dari Dewan Etik, agar saran dan kritik kader melalui mekanisme Partai Golkar.

    “Semoga akan semakin matang lagi aturan main dalam menjalankan fungsi lembaga dan kewenangan masing-masing. Supaya lebih jelas mekanisme penyampaian dan jalan keluarnya,” harapnya.

    Lawrence mengaku, tak ada sanksi yang diberikan. Soalnya, forum ini sifatnya klarifikasi, bukan persidangan untuk memberi hukuman.(PBN/RMID)

  • ASN Banten Diklaim Patuh dan Baik

    SERANG, BANPOS – Netralitas ASN di Provinsi Banten diklam dalam kondisi baik dan patuh, tidak tergoda dengan hiruk pikuk politik 2024.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar di sela-sela mengikuti Rapat Koordinasi Perumusan dan Pemantapan Kebijakan Terkait Netralitas ASN Yang Menjabat Sebagai Penjabat Kepala Daerah Dalam Rangka Supervisi Regulasi Pelaksanaan Pilkada 2024 di Hotel Millenium, Jakarta, Senin (17/7) mengungkapkan bahwa ASN maupun penjabat Kepala Daerah memerlukan aturan dan arahan teknis terkait netralitas secara jelas.

    Karena hal itu berkaitan dengan stabilitas daerah sebagai modal penting pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan di daerah.

    “Pada dasarnya norma-norma netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah digariskan oleh aturan perundang-undangan harus kita patuhi,” ungkap Al Muktabar.

    “Yang menjadi diskusi hari ini terkait dengan jabatan Penjabat Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, red) karena melekat di sana di samping sebagai ASN melekat jabatan Kepala Daerah,” tambahnya.

    Dikatakan, batasan-batasan dalam jabatan itu diperlukan arahan-arahan teknis. Saat ini sedang diformulasikan aturan teknisnya.

    “Pada dasarnya di jabatan itu sebagai Gubernur, Bupati atau Wali Kota, juga melekat kerja-kerja yang membuat output stabilitas daerah,” ungkap Al Muktabar.

    “Di antaranya adalah mengikuti secara langsung dinamika politik daerah yang tentu terkait dengan netralitas dan tugas serta tanggung jawabnya,” tambahnya.

    Penjabat Kepala Daerah di satu sisi bertanggung jawab dalam tata kelola politik di daerah, pada sisi lainnya sebagai ASN. Sebagai ASN larangan itu sudah jelas dan detail.

    Namun dengan tambahan tugas Penjabat Kepala Daerah, perumusan teknis agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Khususnya dalam pemanfaatan aset-aset daerah serta tata kelola politik daerah.

    “Batasan itu masing-masing diatur oleh Keputusan Presiden untuk Gubernur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Bupati/Wali Kota,” paparnya.

    “Pada intinya kita memerlukan satu langkah-langkah yang daerah itu terkelola dengan baik,” tambah Al Muktabar.

    Diungkapkan, bakal ada edaran teknis sebagai bagian keputusan bersama beberapa Kementerian/Lembaga.

    “Pada prinsipnya kita patuh pada peraturan perundangan dan berusaha untuk mengendalikan pemerintahan daerah, pembangunan daerah, dan kemasyarakatan kita dengan sepenuh hati,” tegas Al Muktabar.

    “Kita berharap stabilitas Provinsi Banten baik. Karena itu sebagai dasar kita melakukan pembangunan. Stabilitas daerah penting sekali. Sehingga kita melakukan langkah-langkah itu yang produktif juga tidak bertentangan dengan peraturan,” tambahnya.

    Ditegaskan Al Muktabar, hingga saat ini netralitas ASN dan stabilitas daerah Provinsi Banten dalam kondisi baik. Sehingga perlu dijaga bersama.

    “Melalui Rakor seperti ini, ada perbandingan antar daerah serta menjadi bahan diskusi. Sangat positif, kita saling mengingatkan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan itu, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik berpesan kepada para Penjabat Kepala Daerah agar kewenangan dan fasilitas yang diamanatkan jangan disalahgunakan.

    “Sebagai ASN kita diperintahkan negara untuk netral,” ungkapnya.

    “Tugas Penjabat Kepala Daerah untuk menjamin kesinambungan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berlangsung,” tambah Akmal Malik.

    Dikatakan, Rakor akan mendiskusikan berbagai isu sebagai amanah negara kepada Penjabat Kepala Daerah untuk menjadi Kepala Daerah. Dengan fokus terhadap isu netralitas ASN berkaitan dengan pemilihan umum. Serta bagaimana aturannya harus dijelaskan sejelas-jelasnya.

    “Kita (Kemendagri, red) akan membantu semaksimal mungkin kepada para Penjabat Kepala Daerah karena tidak mudah. Jangan sampai para Penjabat Kepala Daerah babak belur,” kata Akmal.

    Sebagai informasi, selain dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rakor menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). (RUS/PBN)