Kategori: POLITIK

JAKARTA, BANPOS – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) supaya kembali mencermati Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 agar surat suara yang dicetak cukup.

Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu, Lolly Suhenty mengatakan, salah satu yang perlu diwaspadai KPU adalah membludaknya daftar pemilih khusus (DPK). Kata dia, membludaknya DPK berdampak pada cadangan surat suara yang cuma dua persen.

“Itu nggak akan cukup. Itu yang bikin ribut tahun (pemilu) 2019 lalu,” ujarnya, kemarin.

Menurut Lolly, strategi KPU untuk menyiasati situasi tersebut dengan cara memasukkan pe­milih yang belum masuk DPT ke dalam DPK tidak menyelesaikan masalah. Kata dia, DPK hanya bisa menggunakan hak pilihnya 1 jam sebelum hari pemungutan suara berakhir.

“Satu satunya cara antisipasi yang harus dilakukan, ya kita benerin dulu DPT-nya,” ujar Lolly.

Dalam catatan Bawaslu, lanjut Lolly, potensi membludaknya DPK bisa bersumber dari berbagai kemungkinan. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), misalnya, ada 17 pensiunan polisi yang tidak dimasukkan ke dalam DPT lantaran tidak dapat menunjukkan surat keterangan (SK).

Apalagi, kata Lolly, sedikitnya 4.005.275 pemilih potensial belum mengantongi KTP elektronik atau e-KTP. Padahal secara usia akan telah berumur 17 tahun pada 14 Februari 2024, dan belum diketahui apakah mereka sudah masuk ke dalam DPT atau belum.

“Peluang jumlah perpindahan siswa dan mahasiswa ke luar daerah atau ke mancanegara jelang Pemilu 2024 setelah penetapan DPT juga tinggi,” katanya.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU, Betty Epsilon Idroos mengatakan, pihaknya menutup kemungkinan terulangnya preseden pemilu 2019. Ketika itu, KPU menerbitkan diskresi dengan memperbolehkan perbaikan DPT hingga tiga kali meski ketentuan itu tak tercantum dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“DPT Pemilu 2024 sudah final semenjak ditetapkan hasil rekapitulasinya secara nasional pada 2 Juli 2023. DPT sudah tidak bisa bergerak lagi, sudah ditetapkan,” tegasnya.

Ketua KPU Bantul, Didik Joko Nugroho memastikan, Tempat Pemungutan Suara (TPS) tidak akan kekurangan surat suara. Kata dia, surat suara dicetak berdasarkan jumlah DPT di masing-masing TPS dengan ditambahkan dua persen surat suara cadangan.

Dia menjelaskan, dua persen surat suara cadangan itu untuk lima jenis surat Pemilu 2024. Yaitu, surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Anggota DPR, pemilihan DPRD Provinsi, DPRD Kabu­paten/Kota, dan Pemilihan DPD.

“Surat suara cadangan ini nantinya untuk antisipasi apabila ada surat suara rusak saat akan digunakan pemilih serta untuk cadangan pemilih pindahan atau pemilih dalam kategori DPK,” katanya.

Didik menambahkan, pemilih pindahan atau data DPK tidak ma­suk dalam DPT. Kata dia, setelah DPT Pemilu 2024 ditetapkan se­cara nasional pada awal Juli 2023, maka dinamika perkembangan pemilih bisa berubah.

“Misalnya keluar masuk pen­duduk,” katanya.(pbn/rmid)

Berdasarkan data indeks kerawanan pemilu untuk wilayah Banten, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang merupakan daerah yang terendah.

“Artinya tidak banyak ASN (aparat sipil negara) yang terlibat pelanggaran di Kota Tangerang, dan saya harap hal ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan,” kata Ketua Bawaslu Banten Ali Faisal kepada wartawan kemarin.

Sebagai informasi, kata dia, dalam penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) antara ASN Pemkot Tangerang dengan Bawaslu Kota Tangerang untuk pencegahan dan pengawasan Pemilu 2024 di kota setempat.

Sekda Kota Tangerang Herman Suwarman mengingatkan bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 tinggal menghitung bulan, sehingga dia minta ASN harus menjunjung tinggi prinsip yang sangat krusial yaitu netralitas dalam pemilu agar tidak terlibat dalam politik praktis.

“Ini untuk menjamin keberlangsungan demokrasi yang adil, tidak menguntungkan salah satu kandidat tertentu serta bebas dari kecurangan,” katanya.

Herman menegaskan sebagai ASN harus menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjalankan tugas-tugasnya secara profesional tanpa adanya intervensi politik yang dapat merusak integritas dan membahayakan prinsip-prinsip demokrasi.

“Perlu diingat, komitmen ASN adalah untuk bekerja mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau golongan, agar meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dan profesionalisme ASN di Pemkot Tangerang,” ujar Herman.(RUS/PBN)

JAKARTA, BANPOS – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani berterimakasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang banyak membantu pihaknya dalam melayani kesejahteraan PMI.

“Kita patut bersyukur punya Menteri BUMN seperti Pak Erick. Melalui bantuan Pak Erick, PMI banyak terbantu. Sekarang PMI punya lounge, fast track dan help desk di sembilan bandara, dan masih banyak lagi,” kata Benny saat seremoni pelepasan 120 PMI program G to G Korea Selatan dan 600 preliminary education (prelim) di Hotel Peninsula, Jakarta, Senin (10/7).

Menurut Benny, BP2MI berpotensi menjadi lembaga mati jika tak dibantu oleh Erick.
“Kalau saja bukan Pak Erick jadi Menteri BUMN, sudahlah mungkin BP2MI sudah menjadi lembaga mati segan hidup nggak,” ujar Benny.

Politisi partai Hanura itu mengaku lembaganya minim anggaran untuk memberikan pelayanan kepada para PMI. “BP2MI itu tidak punya uang,” sebut mantan anggota DPD itu.

Bahkan, ia menuturkan, dukungan Erick kepada BP2MI tentu akan lebih besar, jika Menteri BUMN itu jadi Wakil Presiden.

“Kalau selevel Menteri BUMN bantuan dan perhatiannya sudah sebesar itu. Apalagi kalau jabatannya naik. Insya Allah doa kita semua untuk beliau,” harap Benny.

“Karena negara ini, rakyat, tidak membutuhkan orang yang hanya pintar. Tidak membutuhkan orang memiliki gelar akademik panjang. Melainkan membutuhkan pemimpin yang selain memiliki hati nurani, juga keberanian untuk mengeksekusi dan itu ada pada sosok Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Itu yang kita butuhkan,” papar Benny.(PBN/RMID)

JAKARTA, BANPOS – Partai berlambang banteng, menyambut baik rencana pertemuan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Ketua Umum DPP PDIP Said Abdullah optimistis, rencana pertemuan kedua pimpinan partai, baik bagi kepentingan publik.

“PDIP selalu welcome terhadap berbagai keinginan para ketua umum partai untuk menemui Ibu Ketua Umum. Lebih-lebih, dalam berbagai survei, partai Pak Prabowo juga naik signifikan,” kata Said Abdullah di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/7).

Bukan tidak mungkin, kata Said, setelah adanya pertemuan, Mega dan Prabowo bisa jalan beriringan.

“Jangan pernah menutup pintu. Republik ini, milik kita semua. Bukan milik perorangan, bukan pula milik satu partai. Siapa tahu, setelah ketemu bisa bersama-sama, kan begitu,” sebutnya.

Said kemudian menyinggung pertemuan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo, dengan beberapa tokoh. Dia berharap, Ganjar juga akan bertemu dengan ketum partai yang lain.

“Kemarin ketemu dengan Pak Erick Thohir. Selanjutnya, Insya Allah akan ketemu Cak Imin (Ketum PKB), akan ketemu Bang Zulhas (Ketum PAN), akan ketemu dengan Pak Airlangga (Ketum Golkar),” ucapnya.

Meski demikian, Said tak ingin terlalu jauh menyikapi wacana pertemuan Prabowo dengan Mega. Dia menghormati keputusan yang telah diambil masing-masing partai.
“Posisi masing-masing kan kita tahu. Pak Prabowo Capres, Pak Ganjar Capres. Kita nggak bisa menafikan keputusan dua partai politik,” papar Said, yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran DPR.

Sebelumnya, Prabowo mengungkap keinginan untuk bertemu Mega, saat bertamu ke rumah Cak Imin di Widya Chandra, Jakarta, Minggu (9/7).

Ketika itu, Prabowo mendengar rencana Cak Imin akan bertemu Mega.
“Saya kira baik, Cak Imin ketemu Ibu Mega. Begitu ya. Saya juga tidak tahu, kapan saya diterima Ibu Mega,” ucap Prabowo.

“Semua unsur pimpinan, kalau ketemu itu kan baik daripada tidak ketemu,” imbuhnya.

Diketahui sebenarnya, Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto pernah berduet untuk Pilpres 2009 dengan tagline Mega-Pro yang menghadapi petahana Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono. Mereka juga bersaing dengan duet Jusuf Kalla-Wiranto.

Pilpres 2009 yang diikuti Mega-Pro hanya berjalan satu putaran. Sebab, SBY-Boediono meraih suara signifikan dibandingkan dua pasangan lawannya. Kala itu, SBY-Boediono meraup suara 73.874.562 (60,80%), jauh meninggalkan lawannya, Megawati-Prabowo, yang meraih suara 32.548.105 (26,79%) dan JK-Wiranto 15.081.814 (12,41%).(PBN/RMID)

SERANG, BANPOS – Sekretaris DPD Gerindra Banten, Andra Soni dipercaya oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menjabat sebagai Ketua Gerindra Banten.

Sementara itu yang menggantikan posisi Andra sebelumnya sebagai.Sekretaris DPD Gerindra Banten yakni, Annisa Desmond Mahesa,.yang tak.lain adalah putri sulung dari Almarhum Desmond J Mahesa, dan untuk Bendaharanya dijabat oleh Taufiq Hidayat.

Penunjukan Andra Soni, Annisa dan Taufiq ini telah dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) DPP Partai Gerindra Nomor: 07-0200/Kpts/DPP-GERINDRA/2023 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Banten.

Surat keputusan tersebut ditandatangani Ketua Prabowo Subianto dan Sekretaris Jendral Ahmad Muzani, pada Sabtu (8/7).
Dihubungi melalui telepon genggamnya, Minggu (9/7) Andra Soni yang juga Ketua DPRD Banten ini mengaku sangat berterima kasih kepada pengurus DPP, Prabowo Subianto, Ahmad Muzani dan Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad

“Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan DPP kepada saya, tentunya sebagai kader, dalam situasi apapun, saya harus siap melaksanakan dan menjalankan tugas ini semaksimal mungkin, sehingga apa yang kita sudah perbuat dan rencanakan mencapai target,” katanya.

Kerja-kerja partai yang sudah dilakukan sejak lama diharapkan dalam pemilu 2024 lanjut Andra dapat menghantarkan Prabowo Subianto menjadi Presiden Ri, dan Gerindra di Banten mencapai target maksimal di legislatif. Dengan adanya kepengurusan di tubuh partai Gerindra Banten ini tidak menyurutkan semangat perjuangan seluruh kader.

“Kami juga terus melakukan konsolidasi dengan kader-kader. Dengan tidak adanya Bang Desmond (almarhum), kita tetap semangat, dan tentunya melanjutkan apa yang dicita-citakan oleh almarhum (Desmond) ketika masih ada, melanjutkan bersama sama untuk kemenangan Bapak Prabowo dan Gerindra di Banten,” jelas Andra.

Diketahui Desmond J Mahesa pada pukul 05.55 WIB, Sabtu 24 Juni lalu meninggal dunia di RS Mayapada Jakarta. Almarhum merupakan politikus Gerindra yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR.

Dilansir dari laman Gerindra, Desmond lahir di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 12 Desember 1965.(RUS/PBN)

SERANG, BANPOS – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengajak kadernya untuk menjaga serta merawat persatuan dan kesatuan bangsa.

“Saya tegaskan Partai Gerindra harus selalu mengajak kerukunan persatuan, menghormati semua pihak, tidak boleh terpancing, dan tidak boleh menyebarkan kecurigaan ataupun kebencian,” kata Prabowo dalam kegiatan konsolidasi akbar di Kota Tangerang, Banten, Minggu (9/7)

Konsolidasi tersebut, merupakan sarana untuk memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Oleh karena itu, selama ini pihaknya mendukung penuh sistem demokrasi yang menjaga keutuhan dan kerukunan umat beragama.

Untuk menjaga persatuan bangsa ini, lanjut dia, semua pihak tidak boleh cepat tersinggung, apalagi dengan mementingkan harga diri dan kepentingan pribadi.

“Kita harus membuat pesta demokrasi itu penuh persahabatan dan demokrasi kekeluargaan karena demokrasi Pancasila itu khas, nggak boleh ribut,” imbuhnya.

Diketahui sebelumnya bahwa Partai Gerindra gelar kegiatan konsolidasi akbar di empat titik Jabodetabek yang dilaksanakan secara serentak.

Empat wilayah yang menggelar konsolidasi akbar tersebut di Kota Depok, Kota Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Tangerang.

Prabowo saat berkunjung ke Tangerang menyempatkan diri untuk berbaur menemui ribuan kader untuk menyalami dan menyampaikan semangat persatuan.

“Saya kira itu sesuatu yang harus diperhatikan. Jadi, kami tetap punya program, punya keyakinan untuk turun langsung ke tengah-tengah masyarakat, membangkitkan pengertian dan semangat,” ucap Prabowo yang juga bakal calon presiden dari Partai Gerindra.

Sesuai dengan jadwal KPU, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden mulai 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden/wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.(RUS/PBN)