Kategori: POLITIK

SERANG, BANPOS – Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, Akhmad Subagja mengatakan, hingga hari ini belum ada Partai Politik yang menyampaikan perbaikan data Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) ke KPU.

Akhmad Subagja menduga, hal itu terjadi lantaran banyak dari Partai Politik (Parpol) masih membutuhkan banyak waktu untuk melakukan pengumpulan berkas yang dianggap belum memenuhi syarat.

“Sampai hari ini belum ada partai politik yang menyampaikan perbaikan dokumen perbaikan. Mungkin masih melengkapi dokumen di dalam SILON,” terang Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Banten Akhmad Subagja saat ditemui di ruangannya pada Selasa (4/7).

Melihat keadaan tersebut, Akhmad Subagja mengatakan bahwa pihaknya masih tetap menunggu Parpol untuk segera menyampaikan hasil perbaikan administrasi para Bacaleg yang diusungnya.

“Jadi kita masih menunggu sampai tanggal 9. Jadi waktunya kalau dari tanggal 26 sampai tanggal 8, pagi jam 08.00 WIB sampai sore pukul 16.00 WIB. Hari terakhir dari jam 08.00 WIB sampai pukul 23.59 WIB,” imbuhnya.

Berbeda halnya dengan DPD, Ketua Divisi Data dan Informasi itu menjelaskan, setidaknya pada hari Selasa sudah ada lima calon DPD yang datang ke KPU untuk menyerahkan perbaikan data persyaratan.

“Untuk calon DPD kita sudah menerima perbaikan dokumen sebanyak lima orang, namanya saya tidak sebutin, tetapi yang jelas dari lima orang yang menyampaikan dokumen itu nanti kita verifikasi dalam proses vermin perbaikan,”

“Mudah-mudahan yang disampaikan dokumennya itu sudah lengkap, jadi karena mereka setiap hari melakukan komunikasi dengan operator kita asistensi supaya perbaikan ini dimanfaatkan betul oleh teman-teman peserta pemilu, baik partai politik maupun bakal calon DPD supaya mereka tidak melakukan perbaikan ulang,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten, Ali Faisal mendorong KPU Provinsi Banten agar dapat mendesak Parpol dan calon DPD yang belum menyerahkan berkas perbaikan untuk bergerak cepat memenuhi perbaikan itu.

Sebab menurut data yang dimilikinya, ada sekitar 1.490 Bacaleg yang dinyatakan belum memenuhi syarat. Sehingga, melihat waktu yang ada, KPU perlu bergerak cepat untuk mengatasi masalah tersebut.

“Seluruh calon DPRD Provinsi Banten berjumlah 1.560 orang dari jumlah itu 70 orang di antaranya dari seluruh Partai Politik itu memenuhi syarat. Sementara 1.490 orang masih berstatus belum memenuhi syarat,”

“Berdasarkan data yang demikian, melihat waktu penyerahan dokumen persyaratan yang menyisakan waktu lima hari lagi dengan jumlah banyak sekali yang masih BMS maka kami berharap KPU untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan LO partai politik maupun DPD supaya mengatur waktu membuat timeline kedatangan dan lain sebagainya untuk segera datang ke KPU untuk melakukan penyerahan dokumen persyaratan yang masih belum lengkap tersebut,” tandasnya.(MG-01/PBN)

Setelah wafatnya Desmond J Mahesa, tampuk kepemimpinan Partai Gerindra di Provinsi Banten masih kosong, belum nampak ada sosok yang akan menggantikannya.

Diketahui kursi jabatan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten tengah mengalami kekosongan, usai Desmond J Mahesa dinyatakan meninggal pada Sabtu (24/6) lalu.

Mendapati kenyataan tersebut, Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Banten, Andra Soni mengatakan bahwa pihaknya hingga kini belum membahas mengenai sosok pengganti dari Desmond J Mahesa sebagai ketua.

Ia menjelaskan, terkait dengan masalah itu pihaknya masih menunggu keputusan dari Ketua Umum Partai Gerindra.

“Secara kelembagaan personal kita masih berjalan, terkait dengan siapa nanti yang akan ditunjuk oleh ketua umum bapak Prabowo sebagai pimpinan, kita sebagai kader akan mengikuti dan bekerja bersama-sama dengan siapapun yang ditunjuk oleh pak Prabowo,” terangnya saat ditemui di Gedung DPRD Provinsi Banten, Senin (3/7).

Untuk sementara ini, kursi jabatan Ketua pimpinan daerah masih kosong, hal itu dibuktikan dari posisi Andra Soni yang mengaku masih menjabat sebagai sekretaris pimpinan daerah.

“Saya masih menjalankan kursi saya sebagai sekretaris, dan kemudian komponen-komponen lain masih kita kerjakan karena kita sedang melakukan perbaikan administrasi bacaleg. Ini berjalan,” ucapnya.

Kendatipun partainya tengah dalam keadaan berduka, Ketua DPRD Provinsi Banten itu menegaskan, hal tersebut tidak mengganggu kesiapan partainya dalam menghadapi kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) di tahun 2024 nanti.

Ia berharap pada perhelatan Pileg 2024 nanti, partainya mampu kembali meraih kemenangan seperti di perhelatan tahun sebelumnya.

Nantinya setelah berhasil meraih kemenangan dan meraup banyak kursi di Dewan, Andra Soni menerangkan pihaknya akan bersiap untuk menyongsong Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Kita berharap ke sana (menang, red), sedang berjuang ke sana dan mudah-mudahan diskusi berikutnya ke Pilkada,” terangnya.

“Kita pernah menjadi pemenang, tentu upaya kita adalah bisa mempertahankan kemenangan tersebut,” imbuhnya.(MG-01/PBN)

SERANG, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang terkait dengan verifikasi administrasi perbaikan bakal calon legislatif (bacaleg) berharap agar para partai politik dapat melakukan perbaikan tersebut secepatnya dan tidak menunggu sampai batas akhir verifikasi perbaikan pada tanggal 9 juli 2023 mendatang.

Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran menyampaikan, untuk verifikasi administrasi perbaikan bacaleg saat ini masih berlangsung dan hingga saat ini belum ada partai yang melakukan konfirmasi secara langsung ke KPU Kota Serang.

“Memang kita harus melihat di silon partai mana saja yang sudah melakukan perbaikan. Tapi, secara langsung ke kita (KPU) itu belum ada, yang memang datang langsung ke KPU Kota Serang. Tapi yang konfirmasi beberapa sudah ada dan perbaikan melalui silon pun sudah ada beberapa partai politik,” ujarnya, Senin (3/7)

Ade mengatakan bahwa pihaknya dalam melakukan pelayanan tersebut di hari libur idul adha pun tetap melakukan pelayanan untuk para partai politik yang hendak berkonsultasi.

“Makanya petugas kita dari KPU kota Serang, sekarang standby terus di Kantor, termasuk juga di hari libur lebaran Idul Adha kita tidak libur, kita standby di Kantor melayani teman-teman partai politik yang melakukan konsultasi ke kantor.

Itu memang beberapa teman (parpol) di hari libur datang ke kantor KPU Kota
Serang,” katanya

Dalam perbaikan tersebut, Ade berharap agar para partai politik bisa melakukan perbaikan serta konfirmasi kepada pihaknya jauh-jauh hari sebelum batas waktu perbaikan yakni pada tanggal 9 Juli 2023.

“Harapan kita, teman-teman partai politik untuk melakukan perbaikan ini jangan sudah mepet ke waktu akhir di tanggal 9 Juli 2023. Tapi, sekarang ini, lagi awal-awal bulan ini, mudah-mudahan teman-teman para partai politik juga melakukan konfirmasi ke kita (KPU Kota Serang), mau datangnya hari apa tanggal berapa dan ini kita juga di Kantor mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan administrasi,” jelasnya

Saat ini, Ade mengatakan, saya komunikasi dengan Pak kasubag, itu belum ada yang konfirmasi tanggal berapa partai politik mau datang ke kantor.

“Jadi belum ada, tapi kita sudah mengirim surat secara resmi minta konfirmasi ke teman-teman partai politik termasuk kita komunikasi secara telepon, tapi teman-teman partai politik belum ada yang siap untuk langsung datang ke kantor kita,” katanya

Ia juga menerangkan bahwasannya hal tersebut terjadi kemungkinan karena para partai politik masih dalam tahap mengumpulkan berkas para bacalegnya yang sebelumnya dinyatakan BMS.

“Karena mereka lagi perbaikan juga. lagi mengumpulkan berkas-berkas yang memang kemarin dinyatakan BMS. Jadi mereka juga sedang mengumpulkan semua berkas bacalegnya,” terangnya.(CR-01/PBN)

SERANG, BANPOS – Upaya penjegalan Anies Baswedan sebagai salah satu Calon Presiden (Capres) yang diusung Partai Nasdem pada Pilpres 2024 semakin marak. Akan tetapi, maraknya upaya penjegalan tersebut merupakan bukti bahwa Anies Baswedan memiliki potensi untuk dapat memenangkan Pilpres pada 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Nasdem Kota Serang, Roni Alfanto, dirinya mengatakan maraknya isu-isu untuk menjegal capres yang diusung oleh partai Nasdem. Menurutnya, hal tersebut menunjukan bahwa Anies Baswedan diyakini pihak lain dapat memenangkan Pilpres 2024.

“Tambah marak isu penjegalan dan memang tambah marak upaya penjegalan Anies sebagai calon presiden. Itu menunjukkan, ada pihak yang mungkin meyakini Anies ini akan menang,” ujarnya, Senin (3/7)

Dirinya juga menyampaikan, hal tersebut dilakukan kemungkinan karena adanya pihak-pihak yang memiliki suatu kepentingan yang kemudian mendorong untuk melakukan penjegalan.

“Ketika menang, kepentingan mereka bisa jadi terganggu. Nah, bisa jadi mereka melakukan hal-hal seperti itu,” ucapnya

Menurutnya, ini membuktikan bahwa Anies punya potensi menang yang sangat besar, karena kalau dibiarkan khawatir malah betul prediksi mereka bahwa anies ini memang calon kandidat yang akan memenangkan pilpres 2024.

“Satu-satunya cara, dilakukanlah hal-hal yang tidak baik seperti itu,” ungkapnya
Roni mengatakan, dalam upaya mengatasi maraknya penjegalan tersebut, pihaknya akan mengantisipasinya dengan menunjukkan data-data yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

“Kita selalu mengantisipasi hal-hal tersebut dan kita berserah diri kepada Allah SWT, manusia hanya bisa berencana, tetapi takdir Allah itu sudah ditentukan, yang penting kita ikhtiar saja. Ketika Anies difitnah A kita jawab dengan fakta,” katanya

Seperti contoh, Anies dibilang intoleran, politik identitas tapi dibuktikan apa, mana Anies intolerannya. Bahkan, Anies sempat meresmikan gereja HKBP juga.
“Artinya, fitnah itu dijawab dengan fakta saja,” jelasnya

Roni juga mengaku bahwa dirinya yakin dan optimis. Akan tetapi, untuk kekhawatiran tetap ada, pihaknya juga tetap siaga untuk melakukan antisipasi-antisipasi yang dibutuhkan.

“Tetap disiapkan (antisipasinya-red), tapi kami punya keyakinan, Anies akan terpilih,” tandasnya.(CR-01/PBN)

SERANG, BANPOS – Pemilih disabilitas di Kota Serang alami peningkatan yang cukup signifikan. Tak tanggung-tanggung, peningkatan tersebut mencapai 1.481 pemilih dari pemilu sebelumnya pada tahun 2019 kurang dari 500 pemilih disabilitas.

Ketua KPU Kota Serang, Ade Jahran, dari catatan KPU Kota Serang ada sebanyak 1.481 penyandang disabilitas di Kota Serang yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2024.

“Untuk pemilih disabilitas untuk pemilu 2024 itu ada sebanyak 1.481 pemilih disabilitas yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kota Serang,” ujarnya, minggu (2/7)

Ade juga menyampaikan bahwasannya jumlah pemilih disabilitas yang ada di Kota Serang alami peningkatan yang cukup signifikan dari pemilu sebelumnya pada tahun 2019.

”Sebelumnya itu pada pemilu 2019 kurang dari 500 pemilih, kurang lebih sehanyak 440 pemilih disabilitas,” ucapnya.
Dirinya juga menjelaskan, pemilih disabilitas itu terdiri dari berbagai macam disabilitas. Baik itu disabilitas fisik, mental sampai dengan disabilitas sensorik.

“Disabilitas fisik 636 orang, disabilitas intelektual 92 orang, disabilitas mental 321 orang. Serta disabilitas sensorik wicara 194 orang, disabilitas sensorik rungu 75 orang dan sensorik netra mencapai 163 orang,” jelasnya

Selain itu, Ade juga mengatakan, dalam pelaksanaan pemilu, KPU Kota Serang akan menyiapkan sejumlah strategi untuk menjamin hak pilih penyandang disabilitas, salah satu diantaranya menyiapkan alat bantu untuk para pemilih disabilitas tersebut.

“Kalau yang tidak bisa melihat, seperti biasa kita siapkan surat suara yang menggunakan braille, kalau yang tidak bisa jalan menggunakan kursi roda,” katanya

Ia juga menerangkan saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan terkait TPS yang memerlukan alat bantu untuk para pemilih disabilitas tersebut.

“Untuk perlakuannya sama seperti pemilu sebelumnya. Dan saat ini kita juga sedang mendata TPS mana saja yang ada pemilih disabilitas untuk nanti kita siapkan alat bantunya disesuaikan dengan disabilitas apa yang ada di TPS tersebut,” terangnya

Ade juga mengaku untuk para penyandang disabilitas, pihaknya juga akan tetap memprioritaskan para pemilih tersebut, karena mereka pun memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia.

“Cukup banyak pemilih disabilitas ini. Tetap, kita akan prioritaskan untuk para pemilih disabilitas ini,” tandasnya (CR-01)

LEBAK, BANPOS – Kontestasi dalam Pemilihan Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024 mendatang kian memanas, berbagai pihak mulai saling mencoba menggaet hingga mengharapkan mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkemuka.

Bahkan, sosok yang kini menjabat sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo atau sering disapa Jokowi pun disebut memiliki keuntungan lebih bagi calon Presiden mendatang jika memiliki dukungan darinya.

Politisi PDIP, Adian Napitupulu menyebut, Presiden Joko Widodo memiliki dukungan penuh terhadap salah satu Calon Presiden (Capres) dari Partai yang sama dengan dirinya yakni PDIP.

“Secara pribadi, siapa yang beliau (Jokowi) dukung nanti? Beliau bicara langsung ke saya bahwa (menduku) ke Ganjar,” kata Adian saat di wawancara seusai melakukan kunjungan ke Museum Multatuli, Sabtu (1/6).

Adian menjelaskan, Jokowi akan menunggu masa yang tepat untuk ikut mengkampanyekan Ganjar sebagai calon Presiden ketika cuti Presiden diambil.

“Undang-Undang Pemilu itu memungkinkan Presiden menjadi bagian dari tim kampanye bahkan berkampanye kalau dia cuti,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Provinsi Banten, Ade Sumardi mengatakan, untuk wilayah Banten dirinya memasang target lebih dari 50 persen suara untuk memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden.

“Target menang, di atas 50 persen untuk seluruh wilayah Banten,” singkat Wakil Bupati Lebak tersebut.(MYU/PBN)

SERANG, BANPOS – Kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam empat tahun terakhir menuai sorotan, lantaran dianggap belum mampu memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat di Provinsi Banten.

Bahkan Pemprov Banten juga dinilai lamban dalam melaksanakan program pembangunan, sebab hingga memasuki semester kedua tahun ini Pemprov Banten belum juga mampu menunjukan hasil pembangunannya kepada masyarakat.

Penilaian itu diungkapkan langsung oleh sejumlah anggota Dewan Provinsi Banten saat Rapat Paripurna Penyampaian Hasil Reses Tahun 2023 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Provinsi Banten pada Selasa (27/6) kemarin.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Nizar, menyampaikan bahwa dalam empat tahun terakhir pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten bisa dikatakan tidak membuahkan hasil apapun bagi kesejahteraan masyarakat.

“Empat tahun ini nonsense, bahkan yang paling pahit pimpinan, program pembangunan yang mendukung peningkatan ekonomi pemberdayaan masyarakat Banten hari ini pun terhenti,” kata Muhammad Nizar.

Tidak hanya itu saja, Nizar juga turut menyoroti perihal penyerapan anggaran di tahun ini yang menurutnya masih belum termaksimalkan dengan baik.

Padahal pelaksanaan anggaran di tahun 2023 ini sudah mulai memasuki semester kedua, namun Pemprov Banten hingga saat ini belum juga mampu menunjukan hasil kerjanya kepada masyarakat.

“Coba kita lihat, pembangunan tahun 2023 apa yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi? Nonsense, ini sudah akan memasuki bulan ketujuh,” tegasnya.

Oleh karenanya, anggota Fraksi Partai Gerindra itu berharap, hasil reses kali ini dapat menjadi catatan penting bagi Pemprov Banten untuk sungguh-sungguh dalam melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Untuk itu, ini menjadi beban kita semua. Saya berharap, Sekda yang mewakili Gubernur memberikan solusi terkait persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat bawah,” ucapnya.

Sementara itu Yeremia Mendrofa selaku anggota Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan, berdasarkan hasil resesnya, masih banyak dijumpai sejumlah persoalan yang melingkupi pendidikan di Provinsi Banten.

Salah satunya adalah seperti pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ini yang dianggapnya penuh dengan masalah. Yeremia menjelaskan dalam pelaksanaannya, banyak dari masyarakat dan pelaksana teknis yang belum memahami secara betul teknis PPDB di tahun ini.

Tidak cukup sampai di situ, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten itu juga menerangkan, banyak dari masyarakat miskin di Provinsi Banten yang mengaku merasa kesulitan untuk mendaftarkan anaknya bersekolah lewat jalur afirmasi PPDB.

Padahal secara persyaratan mereka telah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti misalnya terdaftar dalam kartu kesejahteraan sosial.

“Kemudian berikutnya kami menemukan adanya kesulitan warga Banten yang merupakan keluarga tidak mampu baik penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH, atau kartu kesejahteraan lainnya dan termasuk Jamsos (Jaminan Sosial) bahkan anak yang berkebutuhan khusus yang di wilayah perbatasan, khususnya antara DKI dengan Banten atau Jabar dengan Banten yang mendapatkan kesusahan untuk mendaftarkan di jalur afirmasi oleh keterbatasan aplikasi yang ada,” terangnya.

Oleh karenanya melihat sejumlah temuannya itu, Yeremia menilai bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini dinilai tidak berpihak pada masyarakat miskin, dan juga tidak dipersiapkan dengan matang.

“Oleh karena itu bahwa dari temuan yang kami sampaikan pimpinan, sebagai kami yang ada di Komisi V, kami menilai bahwa PPDB Banten sekarang ini tidak berpihak kepada masyarakat miskin,”
“Dan kemudian bahwa persiapan PPDB kurang matang, sehingga juknis maupun aplikasi yang dibangun yang dibiayai oleh APBD tahun 2023 terkesan tidak dipersiapkan dengan baik,” tuturnya.

Menanggapi sejumlah masukan tersebut, Plh Sekda Provinsi Banten Virgojanti yang hadir menggantikan Pj Gubernur Banten dalam Rapat Paripurna itu, mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha untuk mensinergikan sejumlah masukan tersebut ke dalam perencanaan program pembangunan di tahun 2024 nanti.

“Nanti kita akan sinergikan berbagai masukan kegiatan, karenakan tentunya kami juga sudah mengawali dengan proses Musrembang, dari DPRD juga sudah berkunjung ke masing-masing Dapil. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa sama-sama selaras dengan usulan dari masyarakat,” katanya.

“Dan insyaallah akan segera kita tindak lanjuti dan nanti saya dengan jajaran di panitia anggaran pemerintah daerah juga akan melihat, menyisir kembali apa yang tadi sudah disampaikan. Tentunya akan menjadi suatu bahan perbaikan dan juga untuk perencanaan pelaksanaan APBD tahun 2024,” tandasnya.(MG-01/PBN)