BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Andika Perkasa Siap Jadi Timses

    Andika Perkasa Siap Jadi Timses

    Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Andika Perkasa buka suara soal rumor dirinya bakal jadi Ketua Tim Sukses Pemenangan Ganjar Pranowo. Andika mengatakan, dirinya siap jika ditunjuk PDIP.

    Kemarin, Andika menghadiri acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Senayan. Di acara itu, Andika tampil gagah dan berwibawa.

    Andika tampil mengenakan batik lengan panjang berwarna merah. Tak ketinggalan kacamata sport berwarna hitam. Kacamata ini sering dikenakannya saat menjabat sebagai Panglima TNI.

    Bagi sebagian orang, mungkin pakaian yang dikenakan Andika biasa saja. Namun, dari sudut pandang politik, ini menjadi suatu pesan dirinya merapat ke PDIP.

    Sesampainya di GBK, Andika ikut berbaur dengan puluhan ribu kader banteng yang telah memadati tribun. Menariknya, selesai acara, lulusan Akademi Militer 1987 itu berpapasan dengan Ganjar Pranowo. Keduanya pun melakukan salam komando.

    Andika menjadi salah satu tokoh yang dicari wartawan di acara tersebut. Wartawan ingin menanyakan tanggapannya atas pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani bahwa mantan Panglima TNI itu bakal jadi Ketua Tim Sukses Pemenangan Ganjar. “Kan belum ada keputusan. Kita menunggu saja. Ya siap, kalau ditugaskan,” jawab Andika.

    Andika menyebut, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hal tersebut. Ia juga mengaku belum ada pembicaraan mengenai Ketua Tim Sukses Pemenangan Ganjar dengan elite PDIP.

    Makin penasaran, wartawan pun bertanya mengenai baju merah yang dikenakan. Dengan santai, Andika menjawab. “Pas kebetulan saja,” katanya, sembari tertawa.

    Terkait dengan kunjungan dirinya ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Rabu (21/6) lalu, dia mengatakan, terkait dengan neneknya. “Sekalian nyekar nenek saya, kita kan dari SD sudah ke sana terus,” ujar Andika.

    Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya memang mengundang Andika. “Karena sebelumnya beliau sudah nyekar pada peringatan wafatnya Bung Karno. Kemudian berkomunikasi sama ibu, dan beberapa hari sebelumnya saya juga bertemu dengan Pak Andika,” ungkap Hasto.

    Sementara, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai, Andika hanya akan menjadi salah satu koordinator Tim Sukses Pemenangan Ganjar. Sedangkan ketuanya tetap dipegang Puan.

    Apalagi, kata dia, Andika baru dekat dengan PDIP. Jadi, tidak mungkin tiba-tiba ditunjuk sebagai ketua karena posisi tersebut jabatan strategis.

    Soal berbaju merah, Adi pun belum bisa memastikan apakah Andika sudah menjadi bagian dari PDIP. Sebab, belum ada pernyataan resmi dari PDIP maupun Andika.

    Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani bilang akan menjadikan Andika salah satu kandidat ketua Timses Ganjar. “Ya. Saya yang ditugaskan untuk kemudian nantinya itu membentuk tim. Masuk (Andika) dalam list saya,” ungkap Puan saat persiapan perayaan puncak BBK di GBK, Kamis (22/6).(PBN/RMID)

  • Waspadai Politik Identitas Dalam Pemilu

    Waspadai Politik Identitas Dalam Pemilu

    LEBAK, BANPOS – Jelang Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2024 yang akan digelar dalam beberapa bulan ini, berbagai masyarakat mulai menerima banyaknya sosialisasi dari Calon-calon peserta Pemilu baik dari Calon Legislatif hingga Calon Presiden.

    Dalam Pemilu, Politik Identitas merupakan salah satu strategi yang sering dilancarkan oleh beberapa oknum untuk mendapatkan suara secara instan.

    Sekretaris Badan Kesbangpol Lebak, Tati Suryati, mengatakan bahwa Politik Identitas hadir dari kelompok radikal dengan cara mempolitisasi agama, Suku ataupun golongan tertentu untuk kepentingan politik.

    “Ini sangat bertentangan dengan ideologi pancasila. Masyarakat jangan sampai terprovokasi oleh kepentingan sekelompok orang yang punya kepentingan dalam mendukung calon pemimpin,” kata Tati kepada BANPOS, Minggu (25/6).

    Ia menjelaskan, cara tersebut sangatlah berbahaya dan dapat memecah belah kesatuam bangsa. Maka dari itu, lanjutnya, masyarakat perlu dewasa dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang sering ditimbulkan menjelang Pesta Demokrasi mendatang.

    Ia memaparkan, masyarakat harus dapat menghindari pemberitaan hoax dan ujaran kebencian yg muncul di media sosial, serta perkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
    “Intinya yang sama jangan dibeda-bedakan, yang berbeda jangan disama-samakan. Untuk mewujudkan Pemilu yang damai,” tandasnya.(MYU/PBN)

  • KPU Cilegon Temukan 482 Bacaleg Belum Memenuhi Syarat

    KPU Cilegon Temukan 482 Bacaleg Belum Memenuhi Syarat

    CILEGON, BANPOS – Verifikasi administrasi (vermin) berkas bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang diajukan 18 partai politik telah selesai. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon sebanyak 482 Bacaleg belum memenuhi syarat (BMS).

    Anggota KPU Kota Cilegon Divisi Teknis, Urip Haryantoni mengatakan, dari berkas 556 Bacaleg, sebanyak 74 berkas Bacaleg dinyatakan memenuhi syarat (MS).

    “Dari 556 bacaleg, itu yang MS 74 yang lainnya BMS,” kata Urip usai Kegiatan Penyampaian Model BA Hasil Vermin Dokumen Persyaratan Bacaleg pada Pemilu 2024 di Kantor KPU Cilegon, Sabtu (24/6).

    Lebih lanjut, Urip menjelaskan, ada beberapa faktor yang menyebabkan berkas bacaleg BMS. Diantaranya dokumen persyaratan bacaleg pada silon tidak diberi tanda centang. Kemudian terdapat ketidaksesuaian KTP dan belum disampaikannya berkas atau surat kesehatan dan persyaratan lainnya.

    “Karena seperti kalau dalam pengajuan, di formulir, di silon mereka itu umpamakan daftar riwayat hidup itu ada 7 item, mulai KTP, alamat, ternyata ada 1 yang tidak ter-check list. Maka posisinya BMS,” ungkapnya.

    “Seperti KTP (tidak sesuai), check list title nama gelar, terus ada yang belum surat kesehatan, ada yang belum mengajukan dokumen yang lainnya. Sehingga jika salah satu tidak terisi, maka posisinya BMS,” tambahnya.

    Kemudian Urip menerangkan, meski terdapat bacaleg yang BMS namun KPU memberi kesempatan kepada partai politik untuk melakukan perbaikan. Periode perbaikan dilaksanakan dari tanggal 26 Juni hingga 9 Juli 2023.

    Ia meminta, partai politik saat melakukan perbaikan agar benar-benar mencermati data bacaleg yang diperbaiki. Untuk membantu peserta pemilu, pihaknya juga membuka ruang konsultasi selama masa perbaikan.

    “Kita sama-sama mengarahkan ke LO (penghubung) partai politik, agar untuk melakukan ini dengan teliti. Dan kita KPU membuka ruang helpdesk untuk berkonsultasi karena posisi proses perbaikan ini kan terbatas waktunya. Kalau kita melihat yang sudah-sudah kemarin, Rata rata mengajukan injuri time. Maka kita arahkan dari tanggal 26 Juni besok, LO mulai mengecek lah. Sudah bisa mengunduh, dan memastikan mana yang benar,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Ternyata, Istilah Petugas Partai Tidak Disukai Rakyat

    Ternyata, Istilah Petugas Partai Tidak Disukai Rakyat

    JAKARTA, BANPOS – PDI Perjuangan (PDIP) kurang happy dengan hasil survei yang membuat kesan negatif makna petugas partai terhadap calon presidennya, Ganjar Pranowo. Padahal, istilah ini merupakan kepercayaan besar yang diberikan partai kepada kadernya.

    “Ada upaya mendegradasi makna petugas partai. Seakan istilah ini bersifat partisan. Partai seolah-olah diperhadapkan dengan rakyat,” sesal politisi PDIP, Hendrawan Supratikno, kemarin.

    Anggota Komisi XI DPR ini menilai, terjadi diskoneksi pe­mikiran tentang istilah petugas partai. Seolah-olah, kepentingan partai tidak identik dengan ke­pentingan rakyat. Padahal, petu­gas partai bersenyawa dengan petugas rakyat.

    “Padahal, kaderisasi yang di­lakukan partai itu menggunakan kurikulum politik partai yang berwatak kebangsaan, kerakyatan dan keadilan,” terangnya.

    Menurutnya, partai politik adalah wadah rakyat mengorganisir diri agar secara bersama-sama memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan ini, digunakan untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan bersama.

    Demikian juga dengan PDIP, yang menjadikan seluruh kadernya sebagai petugas partai. Termasuk dirinya, termasuk Presiden Jokowi. Dengan demikian, petugas partai berarti mereka yang diberi kepercayaan par­tai melaksanakan tugas untuk kepentingan bersama. “Tugas-tugas tersebut mulia, karena politik adalah seni mengkon­versi aspirasi kebajikan menjadi aspirasi kebijakan,” katanya.

    Menurutnya, mekanisme petu­gas partai ini efektif untuk ber­juang di sistem demokrasi liberal saat ini. Di mana, kedaulatan rakyat berada di tangan orang per orang dengan menentukan pilihannya secara langsung me­lalui Pemilu.

    Dikatakan, situasi ini mem­bawa peran organisasi politik menjadi minimal. Sistem penugasan petugas partai yang berdasar­kan kultur gotong-royong rakyat justru memiliki kekuatan dalam persatuan dan kebersamaan. Kesamaan nasib dan cita-cita menjadi perjuangan dan pengabdian.

    “Kesalahpahaman ini ha­rus diluruskan. Tanpa keberpi­hakan kepada aspirasi rakyat, cepat atau lambat parpol akan kehilangan vitalitas eksistensialnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA meril­is survei terbaru dan mengaitkan istilah petugas partai yang diga­gas PDIP. Hasilnya, branding Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai petugas partai membuat elektabilitasnya menu­run dan suaranya berpindah ke Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

    Peneliti LSI, Adjie Alfaraby menjelaskan, untuk pemilih yang puas dengan Jokowi, mereka yang memilih Prabowo sebesar 43,3 persen. Sedang yang memilih Ganjar sebesar 42,3 persen. Publik yang tidak puas dengan kinerja Jokowi memilih Prabowo sebesar 43,8 persen, dan yang memilih Ganjar sebesar 40,2 persen.

    Mengenai pergeseran dukungan pemilih Jokowi dari Ganjar ke Prabowo, menurut Adjie, disebabkan publik menilai untuk ka­sus Piala Dunia Sepak Bola U-20. Ganjar lebih patuh pada Megawati dibanding Jokowi. Saat itu Jokowi tak mempermasalahkan kehadiran tim nasional Israel.

    Selain itu, Ganjar juga di-branding petugas partai, mem­buat Ganjar dianggap lebih dikendalikan Megawati, bukan oleh Jokowi. Mayoritas respon­den tidak setuju presiden sebagai petugas partai. Tercatat sebesar 69,9 persen publik menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali, jika presiden adalah petu­gas partai.

    Sementara responden yang menyatakan setuju sebesar 17,5 Persen.
    Untuk diketahui, riset ter­baru LSI Denny JA dilaksanakan pada 30 Mei- 12 Juni 2023. Riset ini melalui survei tatap muka dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di selu­ruh Indonesia dengan margin of error sebesar 2,9 persen.

    Selain survei dengan metode kuantitatif, LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, indepth interview, expert judgement, dan focus group discussion.(PBN/RMID)

  • PDIP Kota Serang Tak Permasalahkan Sistem Proporsional Terbuka

    PDIP Kota Serang Tak Permasalahkan Sistem Proporsional Terbuka

    SERANG, BANPOS – Menangapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan sistem pemilu terbuka. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Serang menganggap hal tersebut bukanlah suatu masalah, bahkan sistem pemilu proposional terbuka dianggap suatu hal biasa.

    Ketua PDIP Kota Serang, Bambang Janoko mengatakan bahwa partainya akan patuh terhadap keputusan MK terkait apa pun yang akan ditetapan.

    “PDIP patuh terhadap konstitusi dan siap melaksanakan terkait apa yang diputuskan oleh MK dan juga PDIP ini sudah biasa melakukan hal yang terbuka,” katanya, Rabu (21/6)

    Dirinya mengaku, proposional terbuka adalah hal biasa dan sudah tiga periode diikuti. Bambang mengatakan dalam sistem pemilu dengan proposional terbuka tersebut partainya tetap yakin dapat memenangkannya.

    “Sudah tiga periode kita mengikuti, dari tahun 2009 sampai tahun 2019 kita sudah mengikuti pemilihan legislatif itu secara terbuka. Jadi sudah tidak ada lagi permasalahan, kita siap untuk memenangkan,” ujarnya

    Bambang menegaskan target PDIP Kota Serang pada pemilu legislatif 2024 adalah tujuh kursi. Ini agar dapat menduduki kursi pimpinan DPRD pada Pemilu 2024. Sebelumnya PDIP hanya mendapatkan empat kursi pada pemilu 2019 lalu.
    “Target kita kursi. Kita akan berusaha sekeras mungkin semaksimal mungkin dengan sistem terbuka ini,” tegasnya

    Selain itu, Bambang juga menuturkan dengan ditetapkannya sistem pemilu proposional terbuka, semua calon akan berlomba dalam memikat hati rakyat agar dapat memilihnya.
    “Semua bakal calon dimasing-masing dapil akan berlomba-lomba untuk bisa duduk di kursi DPRD Kota Serang,” tuturnya

    Selain itu, dirinya mengatakan PDIP akan mencetak hatrick kemenangan pada Pilpres 2024 untuk memenangkan Ganjar Pranowo selain memenangkan para bakal calon legislatif.

    “Jadi sekarang semangat hatrick yang artinya kita siap memenangkan baik legislatif maupun presiden dengan artian kita semangat hetrik memenangkan Ganjar Pranowo,” tandasnya (MG-02/AZM)

  • Paloh Turun Gunung Bimtek Caleg

    Paloh Turun Gunung Bimtek Caleg

    Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bertekad menjadikan Provinsi Sulsel sebagai barometer suara nasional di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024.

    Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh pun turun gunung, membuka orientasi dan bimbingan teknis (bimtek) bagi bakal calon anggota legislatif (ca­leg) Partai NasDem se-Sulsel,hari ini.

    Sekretaris DPW Partai NasDem Provinsi Sulsel, Syaharuddin Alrif mengatakan, Surya Paloh akan membuka orientasi dan bimtek bakal caleg Partai NasDem se-Provinsi Sulsel di Kota Makassar.

    Selain Surya, lanjut dia, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem, Prananda Surya Paloh; Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Rachmat Gobel; serta Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kekaderan (OKK) yang juga Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sulsel, Rusdi Masse, juga akan hadir.

    “Besok (hari ini, red), seluruh bakal caleg akan mengikuti bimtek. Mereka akan mendapat materi tentang pemenangan Partai NasDem di Sulawesi, khususnya di Sulawesi Selatan,” ujar Syahar, sapaan Syaharuddin Alrif, di Makassar, Sulsel, kemarin.

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulsel ini menambahkan,kegiatan orientasi bagi para bakal caleg Partai NasDem se-Sulsel akan menjadi yang pertama untuk tingkat provinsi. Sebelumnya, ungkap dia, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menggelar orientasi dan bimtek secara nasional di Jakarta.

    “Untuk provinsi, di Sulsel menjadi yang pertama (dilaksanakan). Sejak 2019, Partai NasDem sangat serius menggarap suara di Sulsel, karena provinsi ini akan menjadi barometer perolehan suara partai secara nasional,” tegas dia.

    Wakil Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Sulsel, Mustaqim Musma menambahkan, materi orientasi dan bimtek pada hari pertama, akan menitik beratkan pada pemahaman selu­ruh bakal caleg Partai NasDem tentang pemetaan dan strategi pemenangan Pileg 2024.
    Dia berharap, setelah orientasi tersebut, DPW Partai NasDem Provinsi Sulsel akan menjadi percontohan bagi pengurus DPW se-Indonesia.

    “Orientasi caleg ini kegiatan pertama tingkat provinsi, dihadi­ri langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Kami optimistis, NasDem Sulsel meraih kemenangan pada Pileg 2024 nanti,” ucap dia.

    Selain strategi pemenangan dan pemetaan kekuatan, sam­bung dia, upaya pemenangan Partai NasDem di Provinsi Sulsel ditopang komposisi bakal ca­leg yang andal dan struktur yang komplit. Karenanya, pihaknya bertekad menjadikan provinsi tersebut sebagai barometer perolehan suara nasional.

    “Pengalaman Pemilu 2019 su­dah memberi gambaran. Saat itu, NasDem menang di beberapa daerah. Karenanya, NasDem bertekad merebut pucuk kursi pimpinan di beberapa daerah, termasuk kursi ketua DPRD Provinsi Sulsel,” pungkasnya.

    Diketahui, Partai NasDem meraih 684.533 suara di Provinsi Sulsel pada Pileg 2019 lalu. Raihan tersebut mengantarkan 12 kader Partai NasDem ke DPRD Provinsi Sulsel, sekaligus mendapatkan satu kursi pimpinan. Perolehan Partai NasDem hanya terpaut satu kursi dari partai pemenang Pemilu di Provinsi Sulsel, yakni Partai Golkar.(pbn/rmid)

  • Revisi UU Desa, Jabatan Kades Resmi Diusulkan Diperpanjang

    Revisi UU Desa, Jabatan Kades Resmi Diusulkan Diperpanjang

    JAKARTA, BANPOS – Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah mengenjot revisi Undang-Undang Nomor 6/2014 tentang Desa. Dalam revisi ini, adalah beberapa hal yang dibahas. Salah satunya, mengusulkan memperpanjang masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

    “Badan Legislasi DPR mulai melakukan rapat penyusunan revisi Undang-Undang 6/2014 tentang Desa sebagai respons atas aspirasi dari para kepala desa yang disampaikan kepada DPR beberapa waktu lalu,” kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi, dalam keterangan persnya yang diterima wartawan, Rabu (21/6).

    Politisi PPP yang akrab disapa Awiek ini mengatakan, pembahasan revisi UU Desa dimulai untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXI/2023. Ada sejumlah pasal yang dibahas. Di antaranya pasal 34, 39, dan 72.

    Pasal 34 berisi tentang calon tunggal kades. “Sejumlah pasal yang diatur antara lain Pasal 34 terkait adanya calon tunggal, yang penetapan kepala desa ditetapkan melalui musyawarah, sementara Fraksi PPP mengusulkan jika ada calon tunggal langsung ditetapkan agar efektif dan efisien,” tambahnya.

    Pasal 39 mengatur tentang masa jabatan kades. Pasal ini diusulkan direvisi agar masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan dapat dipilih kembali. Saat ini, kepala desa menjabat selama 6 tahun dengan masa jabatan maksimal 3 kali.

    “Pasal 39 diusulkan agar masa jabatan kepala desa 9 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk masa jabatan yang sama. Alasan 9 tahun ini agar sisa konflik pilkades bisa reda karena waktu 6 tahun dirasa belum cukup. Selain itu, stabilitas bisa berpengaruh terhadap pembangunan di desa,” ujarnya.

    Sedangkan Pasal 72 mengatur soal anggaran. Muncul usulan agar desa dapat dana dialokasikan sebesar 10 persen dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Transfer Daerah dan 15 persen dari APBD.

    Awiek menerangkan, Baleg DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan revisi UU Desa. Selanjutnya, Baleg akan mendengarkan keterangan dari pihak terkait dan ahli.(PBN/RMID)

  • Usul Perpanjangan Masa Jabatan Kades Diklaim Demi Jaga Stabilitas

    Usul Perpanjangan Masa Jabatan Kades Diklaim Demi Jaga Stabilitas

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun didasari oleh pertimbangan menjaga stabilitas desa.

    “Menyangkut soal perpanjangan itu salah satu pertimbangan kami adalah stabilitas desa,” kata Supratman usai rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) Baleg DPR RI, Jakarta, Kamis.

    Hal itu mengingat, kata dia, gesekan akibat pemilihan kepala desa (pilkades) kerap mengganggu stabilitas desa.

    “Oleh karena itu, yang eksesnya lebih kami pertimbangkan bahwa gesekan di antara masyarakat jauh lebih tinggi akibat pilkades,” ujarnya.

    Gangguan stabilitas desa, lanjut dia, lantas menimbulkan masalah pada pertumbuhan desa yang juga menjadi terganggu. Padahal, desa seharusnya menjadi ujung tombak dari pertumbuhan ekonomi.

    “Untuk menjadi lokomotif ekonomi pertumbuhan ke depan, stabilitas itu penting untuk kita jaga,” ucapnya.

    Menurut dia, usulan terkait dengan masa jabatan kepala desa tidak mengalami perpanjangan secara hitungan dari UU Desa yang saat ini berlaku, yakni masa jabatan kepala desa bisa dijabat sampai 18 tahun.

    “Jadi, secara umum tidak ada perubahan soal waktu, kurang lebih sekitar 18 tahun,” imbuhnya.

    Dikatakan pula bahwa yang disepakati rapat Panja Penyusunan RUU Desa ialah terkait dengan usulan perubahan mengenai berapa lama periodesasi masa jabatan kepala desa, berikut jangka waktunya dalam satu periode.

    “‘Kan kalau (UU Desa) sekarang, 6 tahun (per) satu periode, boleh tiga periode, itu ‘kan 18 tahun. Nah, sekarang (diusulkan) jadi 9 tahun, hanya boleh dua kali (periode). Jadi, tetap 18 tahun juga,” katanya.

    Ia menegaskan bahwa semua fraksi dalam rapat Panja Penyusunan RUU Desa sepakat mengenai perubahan masa jabatan kepala desa tersebut.

    “Iya, semua (fraksi) setuju. Enggak ada satu pun yang menolak,” kata dia.

    Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (RUU Desa) Badan Legislasi DPR RI sepakat mengusulkan perubahan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi 9 tahun dalam satu periode, serta dapat dipilih kembali sebanyak dua kali.

    Adapun pada UU Desa, masa jabatan kepala desa termaktub 6 tahun selama satu periode, dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali.

    Usulan perubahan masa jabatan kepala desa tersebut, terdapat dalam Pasal 39 ayat (1) RUU Desa, yang menyatakan kepala desa memegang jabatan selama 9 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

    Pada Pasal 39 ayat (2) RUU Desa juga dilakukan perubahan menjadi “Kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”.(ENK/ANT)

  • Verifikasi Dokumen Bacaleg Rampung

    Verifikasi Dokumen Bacaleg Rampung

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon menyebutkan proses verifikasi administrasi (vermin) dokumen 556 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang diajukan partai politik di daerah itu saat ini sudah rampung.
    “Alhamdulillah, saat ini proses verifikasi administrasi dokumen 556 bacaleg yang didaftarkan oleh 18 parpol peserta Pemilu 2024 di Kota Cilegon sudah selesai,” kata Kepala Divisi Teknis KPU Kota Cilegon, Urip Haryantoni saat ditemui di kantornya, Selasa (20/6).
    Urip menjelaskan bahwa verifikasi administrasi dokumen bacaleg tersebut sesuai dengan tahapan pemilu terhitung 15 Mei hingga 23 Juni 2023.
    Dikatakan Urip, bahwa hasil verifikasi administrasi berkas bacaleg yang dilakukan pihaknya itu akan diserahkan kepada masing-masing parpol guna dilakukan perbaikan dengan waktu yang diberikan selama 10 hari, mulai 26 Juni hingga 9 Juli. Kemudian 10 Juli sampai 6 Agustus verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bacaleg. Setelah itu penyusunan DCS 6 Agustus sampai 11 Agustus pencermatan rancangan DCS. 12 Agustus sampai 18 Agustus penyusunan dan penetapan DCS. Dan pada 19 Agustus sampai 23 Agustus pengumuman DCS.
    “Setelah itu di tanggal 23 terakhir kita akan pleno, setelah itu 24 dan 25 kita akan lakukan penyerahan berkas perbaikan setelah diserahkan kepada masing-masing peserta Pemilu,” ujar Urip.
    Menurut Urip, kendati sudah menyelesaikan verifikasi administrasi, pihaknya masih akan melakukan klarifikasi kepada sejumlah pihak yang telah menerbitkan dokumen syarat pencalonan guna mengetahui keabsahannya.
    Meski begitu, Urip tidak menampik dalam pelaksanaan vermin itu terdapat beberapa temuan. Salah satunya, adanya peserta yang belum melengkapi beberapa persyaratan yang diminta, termasuk di dalamnya adanya double caleg yang mendaftar.
    “Ada beberapa syarat Ijazah ada yang belum dikasih contohnya kan, berarti dia posisinya BMS (Belum Memenuhi Syarat). Nah tiba-tiba di perbaikan ya mereka perbaikan atau ada beberapa yang masih belum lengkap ya berarti itu nanti akan dilengkapi perbaikan di masa perbaikan itu,” ucap Urip.
    Kendati demikian, proses tahapan Pemilu sedang berjalan dan hasilnya akan disampaikan kepada masing-masing peserta Pemilu hingga dilaksanakannya perbaikan berkas untuk pemilu tersebut.
    “Total Bacaleg untuk DPRD Kota Cilegon yang mendaftar ke KPU Kota Cilegon pada Pemilu 2024 nanti sebanyak 556 Bacaleg. Semuanya, sampai saat ini masih dalam proses pendaftaran yang hasilnya nanti akan disampaikan kepada publik,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Prabowo Disukai Lintas Loyalis

    Prabowo Disukai Lintas Loyalis

    Kecenderungan pemilih Pemilu 2024 terhadap capres pilihannya sudah mulai terpetakan. Loyalis Jokowi, Soeharto hingga Gus Dur disebut-sebut melabuhkan pilihannya ke Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal ini diketahui dari hasil survei terkini lembaga Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.
    “Artinya, rakyat Indonesia lintas generasi mendukung Pak Prabowo sebagai pemimpin nasional berikutnya,” kata Ketua DPP Partai Gerindra, Sudarto.
    Menurutnya, sosok Prabowo dengan sederet pengalamannya, tak pernah menafikan jasa pemimpin Indonesia sebelumnya. Menteri Pertahanan itu mengambil sisi positif dari setiap figur kepemimpinan nasional. Dia dianggap sosok ksatria yang tak pernah memelihara dendam dengan siapapun.
    “Ini dibuktikan selama di luar pemerintahan, Prabowo dan Partai Gerindra menjalankan sistem kontrol yang elegan,” ucapnya.
    Bahkan, setelah bersaing hebat dengan Jokowi pada 2014 dan 2019, Prabowo mendarmabaktikan dirinya menjadi salah satu pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju Jilid II. Bergabung ke lawan politik, semata demi kedamaian dan persatuan anak bangsa yang amat terbelah setelah dua Pilpres sebelumnya.
    “Bahkan Al Maghfurlah Gus Dur, menyebut Pak Prabowo sosok yang paling ikhlas. Itulah mengapa, Pak Prabowo masih dicintai oleh generasi yang pernah dipimpin presiden lalu hingga sekarang,” ujar Bendahara Umum Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini.
    Sekjen Pengurus Pusat Gerakan Muslim Indonesia Raya (PP GEMIRA) ini pun menyakini, Pilpres 2024 akan dimenangkan Prabowo. Apalagi dukungan lintas elemen masyarakat kian hari terus bertambah.
    “Insyaallah, hasil survei ke depan akan semakin tinggi. Mesin partai, sayap dan relawan akan semakin massif masuk ke berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan Pak Prabowo,” yakin Caleg DPR RI Dapil II Jawa Tengah ini.
    Sebelumnya, LSI Denny JA merekam pemilih dan pengagum presiden dari Bung Karno hingga Jokowi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul di pemilih loyalis Presiden Jokowi, Soeharto, dan Gus Dur.
    Sementara Ganjar Pranowo, unggul di pemilih loyalis Bung Karno dan Megawati Soekarnoputri. Sedangkan Anies Baswedan, hanya menang di pemilih Habibie dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
    “Prabowo unggul di pemilih yang menyukai Jokowi, Soeharto dan Gus Dur. Ganjar unggul di pemilih yang menyukai Soekarno dan Megawati. Anies unggul di pemilih yang menyukai SBY dan Habibie,” kata Peneliti Senior LSI Denny JA Adjie Alfaraby dalam paparan surveinya di Kantor LSI Denny JA, Jakarta Timur, kemarin.
    Dipaparkan Adjie, Prabowo unggul di pemilih yang suka Jokowi yakni 39,1 persen. Sedangkan Ganjar 37,0 persen, dan Anies 14,7 persen. Prabowo juga nomor satu di pemilih yang suka Soeharto yakni 45,9 persen. Disusul Ganjar 25,6 persen dan Anies 22,5 persen.
    Di pemilih yang suka Gus Dur, Prabowo juga teratas dengan 32,0 persen. Anies di urutan kedua dengan 30,8 persen dan Ganjar 21,0 persen. Sementara itu, di Pemilih yang suka dengan Bung Karno, Ganjar unggul dengan 48,8 persen. Anies di posisi kedua dengan 25,1 persen dan Prabowo ketiga dengan 20,1 persen.
    Untuk pemilih yang suka Megawati, Ganjar unggul di posisi teratas dengan 48,8 persen. Disusul Prabowo 20,1 persen dan Anies 10,3 persen.
    Sementara Anies unggul di pemilih yang menyukai SBY dengan 36,3 persen. Disusul Ganjar 17, persen dan Prabowo 13,1 persen. Anies juga teratas di pemilih yang suka Habibie dengan 32,5 persen. Disusul Ganjar 23,0 persen dan Prabowo 14,7 persen.
    “Pemilih pengagum Jokowi dan Soeharto sebanyak 35,1 persen ditambah 31,9 persen. Sehingga total 67 persen. Semakin banyak memenangkan pemilih pengagum dua presiden itu, semakin capres bersangkutan berjaya,” tandasnya.
    Riset terbaru LSI Denny JA dilaksanakan 30 Mei hingga 12 Juni 2023 dengan tatap muka menggunakan kuesioner kepada 1 200 responden di seluruh Indonesia.
    Margin of error survei ini sebesar 2,9 persen. LSI Denny JA juga memperkaya informasi dan analisa dengan metode kualitatif, seperti analisis media, indepth interview, expert judgement dan focus group discussion.(PBN/RMID)