Kategori: POLITIK

SERANG, BANPOS – Masyarakat meminta calon legislatif (Caleg) baik di Senayan, Kabupaten/Kota dan Provinsi, maupun tim pemenangan calon presiden dan wakilnya untuk tetap menjaga etika dalam berpolitik. Salah satunya adalah tidak memasang baliho, spanduk atau gambar di batang pohon atau sejenisnya sehingga merusak dan mengganggu keindahan.
“Ini sudah memasuki tahun politik. Dan sebentar lagi calon presiden dan wakilnya. Calon legislatif dan calon Dewan Pimpinan Daerah (DPD) mulai tebar pesona dengan memasang baliho, spanduk wajah dan nama. Saya harap tidak seperti sebelumnya banyak spanduk dipasang sembarangan seperti pohon atau tiang listrik. Di tahun ini sampai dengan pencoblosan semua pihak termasuk tim pemenangannya tetap menjaga etika,” ujar salah seorang warga Taktakan Kota Serang, Andi, Selasa (13/6).
Ia berharap semua pihak memahami akan ketertiban dan keindahan. Masyarakat ditahun politik ini tidak dipertontokan spanduk yang merusak pohon dan mengotori jalan-jalan. “Kecuali memang ada space atau tempat resmi pemasangan spanduk maupun pamplet-pamplet yang telah disediakan oleh pemerintah,’ katanya.
Terpisah, kepada wartawan, Kasatpol PP Kabupaten Tangerang, Fachrul Rozi mengatakan pihaknya akan melakukan penindakan jika menemukan adanya pemasangan baliho atau spanduk yang tidak pada tempatnya dan melanggar ketertiban umum.
“Saya akan berkoordinasi dulu dengan KPU. Sudah masuk tahapan belum? Kalau belum (spanduk) akan kita tertibkan,” ucap Rozi.
Ia mengungkapkan, sebelum melakukan penindakan itu, pihaknya juga bakal berkoordinasi terlebih dahulu dengan para penyelenggara pemilu salah satunya KPU menyangkut perihal pelanggaran tahapan pemilu.
“Kita nanti akan tanyakan soal tahapan pemilu apakah sudah masuk tahapan atau belum soal pemasangan spanduk itu,” kata dia.
Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Andi Irawan mengatakan Bawaslu tengah mengkaji dan menganalisa soal alat peraga yang bernada sosialisasi itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah hal tersebut sebagai alat peraga kampanye atau bukan.
“Bawaslu sifatnya mendata saja dan kemudian berkoordinasi dengan Satpol PP apakah itu melanggar K3 (ketertiban, kebersihan dan keindahan),” ujarnya.
Dia menyampaikan dari hasil kajian tersebut nantinya akan memberikan rekomendasi kepada Satpol PP untuk mempertimbangkan dan menertibkan jika hal tersebut melanggar K3.
“Mudah-mudahan itu ada kajian kepada Satpol PP untuk dipertimbangkan sebagai melanggar K3 dipersilakan ditertibkan,” ungkap dia.(RUS/PBN)

CILEGON, BANPOS – Politisi Partai Gerindra Kota Cilegon Faturohmi mencium adanya nuansa aroma politis pada pemanggilan Walikota Cilegon Helldy Agustian ihwal mutasi Pejabat Sekwan. Selayaknya, surat pemanggilan Walikota yang menandatangani adalah Wakil Ketua I DPRD Hasbi Sidik bukan Wakil Ketua II Nurrotul Uyun. Sehingga dia menilai hal tersebut tidak etis dan tidak memahami prinsip-prinsip kolektif kolegial.
“Artinya hari ini seiring dengan Pak Ketua (Ketua DPRD) sedang ada kegiatan ibadah haji, maka idealnya tupoksi pimpinan itu terkait surat-menyurat atau administrasi ada di Wakil Ketua I,” katanya, Selasa (13/6).
Kemudian, Faturohmi juga mempertanyakan surat undangan yang dilayangkan kepada Walikota tersebut jenis rapat seperti apa. Karena yang dia pahami bahwa jenis-jenis rapat yang diatur dalam tata tertib DPRD, sebagaimana peraturan DPRD Nomor 2 tahun 2019, jenis-jenis rapat itu, ada jenis rapat paripurna, rapat dengar pendapat, rapat komisi dan rapat AKD dan lainnya.
“Nah sementara itu yang kita lihat yang diundang seluruh anggota DPRD tanpa secara spesifik menjelaskan AKD nya. Sehingga kami lebih melihat ini sangat kental sekali nuansa politisnya,” ujarnya.
Faturohmi juga menyampaikan ada mekanisme dalam DPRD. Dia mengaku sudah mengkonfirmasi kepada Wakil Ketua I bahwa tidak mengetahui hal tersebut dan tidak semua fraksi bulat berpendapat untuk mengundang walikota.
“Artinya ada mekanisme internal sebagaimana yang diatur pasal  109 Tata Tertib  DPRD mengenai jenis rapat. Maka wajar jika perspektif adanya nuansa politik muncul dalam pemanggilan Wali Kota Cilegon,” tambahnya.
Faturohmi menegaskan, sepanjang yang dia ketahui selama pergantian Sekretaris DPRD tidak pernah menimbulkan persoalan seperti yang terjadi saat ini. Kepala daerah sebagai pejabat tertinggi di daerah memiliki kewenangan untuk melakukan rotasi mutasi ASN, karena sejatinya pejabat Sekwan itu adalah bawahan langsung walikota, meskipun secara etik perlu konfirmasi terlebih dahulu dengan pimpinan, dan itu sudah dilakukan.
“Jangan salah, yang diperdebatkan seolah-olah ini melanggar hukum atau tidak sesuai dengan regulasi. Karena yang dibaca hanya Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara Kepala Daerah dalam hal melakukan kebijakan rotasi mutasi ini mengacunya pada Undang-undang nomor 5 tahun 2014. Jadi ini juga harus diperhatikan, karena memang Lex spesialis yang mengatur tentang itu,” terangnya.
Disinggung soal adanya rencana pemanggilan kedua untuk walikota, Faturohmi menjelaskan sebenarnya selama ini jika nuansanya tidak politis, maka ketika DPRD mengundang kepala daerah seringkali diwakilkan oleh Sekda maupun OPD teknis dan tidak menjadi persoalan.
“Kenapa hari ini jadi masalah, kalau nuansanya tidak politis. Yang jelas Fraksi Gerindra akan melakukan protes jika memang itu dipaksakan untuk kepentingan politik tertentu,” tutupnya.(LUK/PBN)

YOGYAKARTA, BANPOS – Seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) siap mengepung Gedung MK, jika Majelis Hakim Konstitusi memutuskan sistem Pemilu 2024 jadi proporsional tertutup.
Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gandung Pardiman.
“Kami siap mengawal, dan menunggu perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar,” ujar Gandung melalui keterangan tertulisnya, kemarin.
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengatakan, pihaknya terus berupaya agar sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka. Menurut dia, Partai Golkar juga telah melakukan konsolidasi dengan sembilan partai politik lain, termasuk PDI Perjuangan, untuk mengupayakan sistem propor­sional Pemilu berlangsung se­cara terbuka.
“Partai Golkar terus berjuang untuk sistem pemilihan propor­sional terbuka. Saya sudah berko­munikasi dengan seluruh partai, termasuk PDIPerjuangan. Kalau saya lihat, para bakal calon yang diajukan juga siap dengan sistem pemilihan terbuka,” ujar Airlangga di sela rapat kerja nasional Partai Golkar di Jakarta, kemarin.
Gandung mengatakan, perubahan sistem Pemilu menjadi proporsional tertutup akan menciderai marwah MK. Sebab, hal itu menunjukan bahwa para Hakim Konstitusi inkonsisten dengan putusannya sebelumnya.
“Tahun 2008, MK membuat keputusan, sistem pemilu proporsional tertutup tidak digunakan lagi, diganti dengan proporsional terbuka. Sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Karenanya, gugatan soal sistem pemilu proprosional terbuka ditolak, dan tidak diproses seperti sekarang ini,” cetus dia.
Lebih lanjut, anggota Fraksi Partai Golkar di DPR ini menduga, ada agenda terselubung dibalik gugatan sistem pemilu proprosional terbuka. Sebab, putusan MK Tahun 2008 menyatakan, sistem proporsional tertutup bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana disebut dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
“Jadi, kalau MK memutuskan sistem Pemilu 2024 berubah menjadi proporsional tertutup, seluruh masyarakat Indonesia berhak menyikapi dan mempertanyakan putusan tersebut. Sebab, sikap atau putusan MK sebagai pengawal konstitusi tidak konsisten,” tegas dia.
Selain itu, sambung dia, pemerintah, DPR, dan seluruh penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menyepakati, Pemilu 2024 tetap dilakukan dengan sistem proporsional terbuka, pada Januari 2023 lalu.
“Harusnya, MK menghormati kesepakatan yang telah dicapai oleh DPR, Pemerintah dan penyelenggara pemilu. Sebagai pengawal konsititusi, MK harus menghormati dan menjaga agar seluruh ketentuan konstitusi terlaksana dengan baik,” pintanya.
Gandung menambahkan, berdasarkan hasil survei sejumlah lembaga, lebih dari 80 persen rakyat Indonesia, juga meng­inginkan agar sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan proporsional terbuka.
“Artinya, pendapat publik telah senapas dengan kesepakatanpemerintah, DPR, dan para penyelenggara Pemilu. Golkar Yogyakarta siap mengawal aspirasi tersebut,” tandasnya. (DZH/RMID)

JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi III DPR, Siti Nurizka Puteri Jaya, mendukung rencana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyiapkan dana restitusi bagi korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Penegakan dan pelayanan hukum sudah selayaknya diberikan kepada para korban.

Siti menilai, TPKS ini tindakan keji dan biadab yang berdampak besar pada korban, khususnya perempuan dan anak. Undang-Undang TPKS telah membuat langkah maju dengan membuka kesempatan bagi korban mendapatkan keadilan dan haknya.

“Saya sangat setuju LPSK mengusulkan mekanisme dan pengaturan dana bantuan bagi korban dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang dana bantuan korban,” katanya dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama LPSK dan Komnas HAM di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Siti juga menaruh harapan besar pada program Sahabat Saksi dan Korban yang tengah dibentuk LPSK. Program ini disarankan dapat dibentuk di daerah pemilihannya. Alokasi anggaran yang digelontorkan LPSK untuk kegiatan ini sebesar Rp12,3 miliar di tahun 2024.

“Jika sudah ada (Sahabat Saksi dan Korban) ini luar biasa dan saya dukung anggarannya. Apalagi di dapil saya ini tidak sedikit korban justru mengalami kriminalisasi. Untuk itu, kiranya peran LPSK dapat lebih berkem­bang di Sumsel,” harap dia.

Kepala LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pagu indikatif LPSK tahun 2024 sebesar Rp277,8 miliar. Nilai tersebut mengalami penurunan Rp15,8 miliar atau 5,72 persen dibanding total pagu anggaran LPSK tahun 2023 sebesar Rp293,7 miliar.

Hasto menjelaskan, pagu indikatif tersebut akan dialokasikan untuk mendukung tugas pelaksanaan LPSK melalui dua program. Pertama, program penegakan dan pelayanan hu­kum dengan alokasi anggaran Rp 173,3 miliar atau 62,4 persen dari total anggaran dan dukungan manajemen sebesar Rp 104,4 miliar.

Untuk program penegakan dan pelayan hukum ini, sambung Hasto, alokasi sebesar Rp 173 miliar untuk mencapai dua sasaran kegiatan. Pertama, terselenggarannya penerimaan dan penelaahan permohonan dan perlindungan saksi dan korban yang berkualitas denagn alokasi Rp 21,8 miliar.

“Kedua, terpenuhinya hak saksi dan korban sesuai peraturan perundang-undangan dengan alokasi Rp 151,4 miliar,” ujarnya.

Hasto menjelaskan, penerimaan dan penelaahan permohonan dan perlindungan ini akan dilaksanakan dengan tiga layanan.

Pertama, layanan perlindungan darurat dan pro aktif dengan target 90 layanan sebesar Rp2,04 miliar. Kedua, layanan sidang mahkamah pimpinan LPSK dengan target 48 layanan senilai Rp3,2 miliar. Dan ke­tiga layanan penerimaan dan penelaahan saksi dan korban dengan target 500 layanan sebesar Rp16,5 miliar.

Selain itu, sambung dia, pemenuhan hak saksi dan korban juga akan diwujudkan dengan melaksanakan program prioritas nasional dan lembaga. Untuk progam prioritas nasional dialokasikan sebesar Rp18,6 miliar. Target dan alokasi, yakni perwujudan victim trust fund dengan target 1 rekomendasi kebijakan senilai Rp3,08 miliar.

Berikutnya, dana bantuan kor­ban yang merupakan perwujudan amanat Pasal 35 Undang-Undang TPKS yang dibentuk dan diberikan sebagai dana restitusi bagi korban yang kemudian dialihkan sebagai kompensasi.

“LPSK tengah menyusun RPP tentang dana bantuan korban yang mengatur mengenai kelembagaan yang nantinya dikelola oleh LPSK,” ujarnya.

Dia berharap, RPP ini dapat segera diselesaikan mengingat jumlah kekerasan seksual dan jumlah perlindungan saksi dan korban mengalami peningkatan.

Hasto menuturkan, LPSK di tahun 2024 juga mengusulkan program komunitas masyarakat peduli saksi dan korban dengan target 845 orang dengan alo­kasi Rp 12,3 miliar. Program ini bertujuan mengatasi masalah jangkauan layanan LPSK yang belum optimal akibat keterbatasan SDM dan organisasi LPSK. (DZH/RMID)

JAKARTA, BANPOS – Pernyataan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, bahwa Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, masuk kandidat cawapres pendamping Ganjar Pranowo dianggap sebatas gimik. Banyak yang yakin, Puan gak serius dengan pernyataannya itu.

Omongan Puan di hari pertama Rakernas III PDIP, Selasa kemarin, mengejutkan banyak pihak. Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR itu membocorkan 10 nama yang masuk dalam daftar bursa cawapres pendamping Ganjar. Salah satunya AHY. 

AHY menanggapi pernyataan Puan ini. Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini menyampaikan apresiasi atas pernyataan Puan tersebut. Kata dia, omongan Puan ini menandakan politik di Indonesia memang cair. Politik di Indonesia tidak mengenal pembelahan sebagaimana di Amerika Serikat yang hanya ada dua partai utama.

Hanya saja, kata AHY, partainya tetap menjunjung tinggi etika, nilai dan juga prinsip-prinsip dalam berkomunikasi politik. AHY memastikan dirinya tetap memilih membangun koalisi perubahan bersama PKS dan NasDem yang sudah mencapreskan Anies. “Kami juga terus memantapkan rancang bangun dari Koalisi Perubahan ini,” kata AHY, di Markas Demokrat, Jakarta Pusat, kemarin.

Berbeda dengan AHY, Jubir PKS, M Iqbal, menilai pernyataan Puan sebagai bentuk kepura-puraan alias gimik belaka. Iqbal menilai, ada maksud lain dari omongan Puan tersebut. “Saya menilai ini sebagai drama untuk memecah konsentrasi,” kata Iqbal, kepada wartawan, kemarin.

Menurut Iqbal, meski Puan menyebut AHY sebagai sosok potensial dan berkualitas, ia ragu duet Ganjar-AHY akan terwujud. Pasalnya, PDIP dan Demokrat punya jarak psikologis terkait dengan persoalan masa lalu kedua pemimpin partai tersebut.

Hal senada disampaikan Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi. Kata dia, omongan Puan ini bisa memunculkan tafsir yang beragam. Namun, apa pun motifnya, Gus Choi bersyukur dengan pernyataan Puan tersebut. Menurut dia, partai politik seharusnya bekerja dalam inklusivitas dan persahabatan.

“Kita semua Pancasilais, nasionalis. Hanya corak, warna, karakter, dan ciri yang berbeda,” ucap mantan politikus PKB ini.

Terkait tafsir lain yaitu ingin mengganggu konsentrasi koalisi NasDem, Gus Choi tak mau berkomentar panjang. “Biarkan saja,” ujarnya.

Sementara itu, Partai Hanura yang sudah resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar sebagai capres, menilai omongan Puan ini hanya iseng. “Saya yakin Mbak Puan iseng lah. Nggak mungkin lah AHY dipasangkan dengan Pak Ganjar. Iseng guyon lah. Nggak mungkin,” kata Waketum Hanura Benny Rhamdani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Benny mengatakan, cawapres Ganjar tidak mungkin ditentukan PDIP sendirian. Pasti akan ada dialog dengan parpol lain. Untuk Hanura, kemungkinan akan menyarankan cawapres Erick Thohir dan Mahfud MD. “Saya yakin, posisi untuk cawapres itu akan ditentukan menjadi keputusan bersama partai koalisi,” ungkapnya.

Mendengar kecurigaan ini, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, angkat bicara. Dia menegaskan, penyebutan nama AHY sebagai hal serius. Tidak dimaksudkan untuk merusak koalisi partai lain. Apalagi untuk meremehkan AHY.

“Jangan kemudian diasosiasikan penyebutan AHY hanya akan merusak partai lain, koalisinya. Atau dengan segala hormat dan dengan segala kerendahan hati, ketika menyebut AHY seakan-akan kemudian akan meremehkan AHY,” kata Said, di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, kemarin.

Said mengatakan, penyebutan nama AHY tak berhubungan dengan menarik Partai Demokrat dari pencapresan Anies Baswedan. Menurutnya, semua partai berhak mencari cawapres.

“Nggak ada urusan. Kan setiap partai politik berhak mencari cawapres dan tidak ada larangan. Monggo Pak Anies mau cari siapa, kami tidak akan menghalang-halangi. Bahkan Mas Anies mau nyebut Mbak Puan pun, boleh,” tandasnya. (DZH/RMID)

JAKARTA, BANPOS – Elektabilitas bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto tertinggi di kalangan pemilih warga Nahdlatul Ulama (NU) dibanding capres lain. Ini tak lepas dari kedekatan Ketua Partai Gerindra itu dengan warga nahdliyin sejak era almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas teranyar 29 April hingga 10 Mei lalu, elektabilitas Prabowo di kalangan Nahdliyin mencapai 25,8 persen. Sedangkan Ganjar di posisi kedua, dengan elektabilitas 24,9 persen.
Mendengar hasil survei terse­but, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman ber­syukur. Capaian ini akan men­jadi penyemangat para kader untuk mengantarkan Prabowo menjadi presiden di 2024.
“Alhamdulillah ini jadi suntikan semangat para kader agar bekerja lebih maksimal memenangkan Pak Prabowo sebagai presiden,” kata Habiburokhman, kemarin.
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) ini meyakini, sejumlah faktor penyebab tingginya elektabilitas Prabowo di pemilih Nahdliyin. Tak lain, karena Prabowo sudah dekat dengan tokoh dan warga NU sejak zaman KH. Abdurrahman Wahid.
Anggota Komisi III DPR ini mengutip pernyataan Presiden Gus Dur yang pernah menyebut Prabowo sosok pemimpin yang paling ikhlas. Maka tak heran Prabowo selalu disambut hangat Nahdliyin saat bersafari ke kiai dan ke pesantren.
“Bahkan sudah melekat bahwa Pak Prabowo sosok yang ikhlas dan besar hatinya sehingga di­percaya bisa menyatukan bangsa ini,” klaim Habiburokhman.
Kebesaran hati Prabowo ber­gabung dengan pemerintahan Jokowi, lanjut Habiburokhman, telah menyelamatkan bangsa ini dari keterbelahan usai Pemilu yang amat keras pada 2014 dan 2019.
“Bayangkan jika Prabowo dan gerbong kekuatannya beroposisi tahun 2019. Saat itu bangsa kita dihantam Pandemi Covid-19,” sebutnya.
Sedangkan, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan pede, hasil survei Litbang Kompas karena efek partainya satu gerbong dengan Gerindra. “Barangkali ini efek nyata menyatunya PKB dengan Gerindra yang sudah dideklarasi­kan sejak awal,” kata Daniel Johan, kemarin.
Dia memastikan, PKB akan all out untuk memenangkan Prabowo. Apalagi jika Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar yang jadi cawapres Prabowo. “Saya yakin suara Nahdliyin akan lebih maksimal melabuhkan pilihannya ke Pak Prabowo-Gus Muhaimin,” yakinnya.
Sesuai dengan hasil survei Litbang Kompas Mei 2023, elektabilitas Prabowo di kalangan Nahdliyin mencapai 25,8 persen.(PBN/RMID)