Kategori: POLITIK

JAKARTA, BANPOS – Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mendesak Badan Pen­gawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menegur Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghapus kewajiban peserta Pemilu 2024 menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).
“Bawaslu sebagai lembaga negara yang dimandatkan menjalankan fungsi pengawasan, harus menegur KPU dalam hal penghapusan LPSDK,” kata per­wakilan koalisi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.
Koalisi juga mendesak KPU mencabut keterangan soal alasan LPSDK tidak lagi menjadi kewajiban peserta pemilu. Koalisi menegaskan, LPSDK sudah diwajibkan sejak Pemilu 2014 hingga Pemilu 2019.
Sebelumnya, KPU menjelaskan bahwa penghapusan laporan dana kampanye karena masa kampanye yang sangat singkat dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.
Masa kampanye pada pemilu kali ini selama 75 hari dan LPSDK tak tercan­tum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Alasan masa waktu kampanye pendek benar-benar tidak masuk akal dijadikan dalih menghapus kewajiban LPSDK. Sebab, proses administrasi pelaporan itu bukan dibebankan kepada KPU, me­lainkan partai politik,” kata Kurnia.
Kurnia menegaskan, KPU adalah lembaga independen, sehingga sehar­usnya dapat membuat ketentuan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.
Dalam hal LPSDK, KPU dinilai se­harusnya tidak perlu khawatir soal masa kampanye yang singkat karena hanya menerima dan melakukan verifikasi untuk kemudian dipublikasikan kepada masyarakat.
Kata dia, koalisi khawatir tindakan KPU hanya untuk mengakomodir ke­pentingan politik peserta pemilu yang tidak ingin disibukkan dengan urusan administrasi pelaporan keuangan.
“Selain itu, praktik LPSDK ini sudah terjadi sejak lama, dan mestinya telah diketahui oleh setiap peserta pemilu,” kata Kurnia.
Alasan bahwa LPSDK tidak tercantum dalam UU Pemilu juga dianggap sebagai tafsir yang terlalu letterlijk (harfiah). UU Pemilu dianggap telah memberikan man­dat untuk hal semacam ini walaupun tak secara eksplisit menyebut soal LPSDK.
Kewajiban penyerahan LPSDK harus diartikan sebagai mandat langsung dari ti­ga prinsip pemilu yang diatur dalam Pasal 3 UU Pemilu yakni, jujur, terbuka, dan akuntabel. Bukan hanya itu, keterkaitan urgensi LPSDK juga memenuhi Pasal 4 huruf b UU Pemilu.
“Pengaturan penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas,” kata Kurnia.
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Bawaslu bekerja lebih ekstra mengawasi aliran dana kam­panye Pemilu 2024, seiring ditiadakannya LPSDK.
“Bawaslu akhirnya harus menunggu sampai LPPDK diserahkan untuk me­meriksa sumber dana dan belanja peserta pemilu,” kata Titi.
Oleh karena itu, kata Titi, harus ada strategi yang tepat untuk mencegah pe­langgaran dan memastikan laporan dana kampanye memang akuntabel.
Menurut Titi, masa kampanye yang singkat selama 75 hari, dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, harus dimanfaatkan betul oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara cermat.
“Pengawasan secara jeli atas aktivitas kampanye ini harus dilakukan secara kolektif di setiap jenjang. Baik di tingkat pusat maupun daerah, baik kampanye yang dilakukan partai politik maupun kandidat itu sendiri,” ujarnya.
Titi mengatakan, aktivitas kampanye ini harus dikroscek dengan laporan dana kampanye yang diserahkan kepada KPU. Apakah besaran dana kampanye yang masuk dan keluar selaras dengan aktivitas kampanye yang dilakukan.
Titi menambahkan, Bawaslu juga perlu bekerja sama dengan kemente­rian dan lembaga yang memiliki kaitan kewenangan dengan tugas pengawasan Bawaslu. Terutama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
“Ini terkait aliran dana mencurigakan atau dilarang yang melibatkan peserta pemilu atau orang dan lingkungan ter­dekatnya,” kata Titi.
Untuk diketahui, koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih beranggota­kan ICW, Perludem, Netgrit, THEMIS, KOPEL, Public Virtue Research Institute, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Pusako FH Universitas Andalas, dan Greenpeace Indonesia.(PBN/RMID)

JAKARTA, BANPOS – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) komitmen mengawasi transparansi dana kampanye peserta pemilu. Caranya, dengan menggandeng pihak terkait.

Anggota Bawaslu Totok Hariyono mengatakan, ikhtiar tersebut sebagai upaya Bawaslu menjamin transparansi penerimaan, penggunaan dan pelaporan dana kampanye peserta Pemilu Serentak 2024.

“Dalam konteks pengawasan transparansi dana kampanye, kami (Bawaslu) siap bekerja sama dengan stakeholder (pemangku kepentingan terkait). Tentunya stakeholder yang punya kewenangan terkait penelusuran aliran dana,” katanya.

Menurut Totok, selama ini pengawasan Bawaslu dalam laporan dan transaksi dana kampanye baru sebatas menilai asas kepatuhan partai politik dalam melakukan laporan.

Contohnya, jika terjadi keterlambatan pelaporan dana kampanye, atau ada tidaknya korelasi akuntan publik yang melakukan audit laporan dana kampa­nye.

“Pemeriksaan dana kampanye ini asasnya baru kepatuhan. Nah, untuk me­nilai sampai sejauh mana kebenarannya Bawaslu belum sampai situ. Itu ranah akuntan publik,” ungkap dia.

Adapun stakeholder pengawasan transaksi dana kampanye, lanjut Totok, adalah lembaga yang memiliki wewenang melacak aliran transaksi dana. Contohnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Namun, menurut Komisioner Bawaslu Padang Yunasty Helmi, pihaknya tidak memiliki kewenangan melakukan pen­gujian terhadap sumber dana kampanye yang dilaporkan partai politik kepada KPU dalam Pemilu 2024.

“Dana kampanye ini nantinya akan diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Mulai dari pemberi ban­tuan dana kampanye, baik itu perorangan atau badan serta besaran maksimal,” katanya.

Dia mencontohkan, untuk bantuan perorangan maksimal Rp 750 juta, dan bantuan dana dari badan juga ada batasan maksimal yang diatur.

Selain itu, dana kampanye tidak diper­bolehkan datang dari dana asing, dana yang bersumber dari kejahatan seperti jaringan narkoba, tindak pidana pencu­cian uang dan lainnya.

“Kita masih menunggu aturan soal dana kampanye di Pemilu 2024,” kata dia.

Menurut Yunasty, data inilah yang akan dilaporkan ke KPU terkait sumber dana kampanye yang mereka gunakan untuk Pemilu 2024. Bawaslu hanya melaku­kan pengawasan agar partai politik itu melaporkan sumber dana kampanye mereka.

“Kita tidak ada kewenangan menguji dana kampanye tersebut, baik ke per­bankan atau menelusuri sumber tersebut ke PPATK,” kata dia.

Bawaslu, lanjut Yunasty, tidak memi­liki kewenangan dan landasan dalam melakukan pengujian dana kampanye.

“Lain cerita jika ada regulasi, tentu akan kami telusuri semua dana kampanye yang dilaporkan apakah sesuai dengan jumlah itu atau hanya laporan semata,” kata dia.

Sementara, peneliti dari Transparency Internasional Indonesia Sahel Muzzamil menyayangkan uji publik yang dilakukan KPU beberapa waktu lalu terkait PKPU Dana Kampanye.

Menurutnya, ada pasal soal KPU meng­hapus ketentuan Laporan Penerimaan dan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK).

“Satu poin yang sangat disayangkan, KPU menghapus LPSDK. Padahal ini sudah diterapkan pada pemilu lalu,” terangnya.

Ketua Umum Netfid Indonesia M Adit Komsani mendorong KPU men­jelaskan lebih rinci akses informasi dalam aplikasi Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam) yang diberikan kepada Bawaslu, dan lembaga penegak hukum lainnya.(PBN/RMID)

SERANG, BANPOS – Wakil Ketua DPP PAN, Yandri Susanto menyatakan siap maju sebagai calon Gubernur Banten pada Pilkada 2024. Dirinya yang juga saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), mengaku semakin banyak mendapatkan dorongan untuk maju pada pilgub.

Yandri Susanto mengatakan, usai dirinya menyatakan bahwa hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten. Dukungan pada dirinya kian terus bertambah.

“Nyalon Gubernur, tambah hari tambah banyak yang dorong saya,” ujarnya, selasa (30/5).

Dirinya mengungkapkan, dorongan pada dirinya agar terus maju pada pilgub 2024 mendatang, menurutnya sangat bagus. Dukungan tersebut banyak datang baik melalui pesan Whatsapp maupun yang langsung datang menemuinya.

“Yang wa banyak, yang datengin saya banyak.  Jadi ketika saya waktu itu menyampaikan siap menjadi gubernur Banten, itu dukungan bagus sekali,” ungkapnya.

Yandri juga menyebutkan, dirinya juga akan maju pada pilgub tersebut. Akan tetapi, sebelum melangkah pada pilgub, ia menyampaikan bahwasanya akan maju terlebih dahulu pada pemilu legislatif.

“Itu masih on the trek. Tapi, tetap saya berkhidmat untuk menuju Banten 1, yang pasti saya maju di DPR RI dulu, maju kembali, Insya Allah dapil banten 2,” ucapnya.

Lebih lanjut, Yandri mengaku, untuk saat ini belum ada partai politik yang merapat padanya untuk mengusungnya dalam pilgub. Akan tetapi, ia mengatakan bahwa partai nya akan segera melakukan komunikasi dengan partai politik lain.

“Belum. Nanti, itu setelah Pemilu kelihatan. Karena hasil untuk mengusung di Pilgub itu kan hasil pemilu 2024. Jadi kita tunggu saja hasil pemilu nanti. Tentu, PAN akan melakukan komunikasi dengan partai politik yang lain,” katanya.

Kemudian, ia juga menuturkan pasangan dalam pilgub mendatang untuk saat ini belum ada. Akan tetapi, dirinya mengaku bahwa secara diam-diam dirinya tengah melakukan komunikasi serta kunjungan membahas hal tersebut.

“Untuk wakil ya belum, partai politiknya aja belum.Ya kalau komunikasi, secara diam-diam saya lakukan, kunjungan, diskusi juga saya lakukan,” tuturnya.

Selain itu, Yandri juga menyampaikan dalam Pilpres nanti, partainya tetap akan mengusung Erick Thohir sebagai Cawapres. Namun, Yandri mengungkapkan bahwa dirinya juga memunculkan paket pasangan untuk diusung dalam pilpres mendatang

“Cawapres, kita sekarang tetap Erick Thohir, walaupun Kemarin saya memunculkan paket baru yaitu Airlangga-Zulkifli Hasan. Tapi kalau dalam hal keputusan Rakernas, kita mendorong Erick Thohir. Apakah berpasangan dengan Ganjar atau dengan Prabowo, tapi kalau misalkan itu tidak ada titik temu, kemungkinan PAN akan berkoalisi dengan Golkar. Karena itu cukup 22,3 persen untuk mengusung sendiri,” tandasnya.(MG-02/PBN)

JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melakukan zigzag politik. Setelah mesra dengan Gerindra dan Golkar, Zul juga merapat ke PDIP.

Zul melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, kemarin. Zul dan rombongan tiba sekitar pukul 14.42 WIB.

Menteri Perdagangan itu, didampingi sejumlah fungsionaris PAN. Di antaranya Sekjen PAN Eddy Soeparno, Yandri Susanto dan Viva Yoga Mauladi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PAN.

Kedatangan Zul disambut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun, di lobi markas Banteng. Mereka pun saling menyalami hingga melempar senyum sembari melakukan cipika-cipiki.

Setelahnya, elit parpol pendukung Pemerintah itu, menaiki lift menuju salah satu ruangan untuk menunggu kedatangan Mega. Beberapa saat kemudian, Zulhas dan Mega nongol di ruangan yang berada di lantai 5. Mega yang mengenakan outfit berwarna merah hitam, ditemani Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Pemerintahan Puan Maharani dan capres PDIP Ganjar Pranowo. Setelah itu, mereka melakukan pertemuan tertutup.

Dua jam berselang, awak media diberikan kesempatan untuk meliput di ruang pertemuan yang sebelumnya dilakukan tertutup. Dalam kesempatan ini, Mega mengatakan, tidak kuasa memaksa PAN bergabung mencapreskan Ganjar. “Umpamanya saya bilang, saya bilang sama PAN, ayo ke sini. Biar sampai capek, kalau PAN ndak mau, ya nggak akan datang,” kata Mega.

Presiden ke-5 RI itu mempersilakan PAN terlebih dulu mendiskusikannya secara internal. Mengingat ini baru pertemuan pertama. Mega mengaku, prinsip politik partainya dengan PAN sudah sangat sama. Namun, hal itu tidak menjamin PAN ikut mengusung Ganjar. Untuk itu, dia menjanjikan akan ada pertemuan lanjutan terkait kerja sama di Pilpres 2024.

Dalam pertemuan lanjutan, Mega mengutus Puan untuk bertemu Zul. Puan merupakan tim pemenangan Ganjar.
Di kesempatan sama, Zul mengungkapkan pertemuan pertama ini hanya sebatas membahas rencana koalisi. Sehingga belum ada pernyataan resmi terkait dukungan partainya kepada Ganjar.

“Ini pertemuan pertama kami yang penuh persaudaraan, persahabatan, saling pengertian, tapi ini pertemuan pertama,” kata Zul.

Dia menyebut, pihaknya akan berdiskusi kembali di internal PAN sebelum melakukan pertemuan kedua dengan PDIP. “Mbak Mega sudah ada tim juga kan, setelah kami rapat tentu akan berkomunikasi dengan tim yang dibentuk oleh PDIP. Ada dipimpin oleh Bu Puan,” ucapnya.

Dia berharap, segera ada pertemuan lanjutan antara PAN dan PDIP. “Kita harapkan ada pertemuan-pertemuan lanjutan setelah dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional melakukan diskusi-diskusi apa yang kami bahas tadi,” papar dia.

Zul juga menyinggung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), koalisi yang dibentuknya bersama Golkar dan PPP. Dia menegaskan kedatangannya ke PDIP bukan pertanda KIB bubar.

“Kami koordinasi mau ke kantor PDIP,” papar Zul.

Dia menjamin KIB hingga kini masih ada. Walaupun PPP sudah memutuskan bergabung bersama PDIP mengusung Ganjar. Menurutnya, jika pada akhirnya PAN dan Golkar atau juga PPP punya tujuan yang sama, maka akan kembali bersama. Sebaliknya, jika dua partai yang tersisa ini memilih berbeda, maka nasib KIB ke depannya akan dibicarakan kemudian.

“Kalau istilahnya Yoga (Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi) itu, KIB koalisi masih ada tapi mimpinya mulai agak beda-beda,” sebut Zul sembari tersenyum.

Sebelum bertemu dengan PDIP, Zul sudah melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto dan Gerindra. Bahkan Zul mesra dengan Golkar untuk bikin poros keempat di pilpres untuk memajukan Airlangga-Zul.

Lalu apa tanggapan KIB? Politisi Golkar Dave Laksono tidak mau gegabah dalam berkomentar. Terlebih, sebelumnya ada wacana menduetkan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dengan Zul.

Kata Dave, bagaimana sikap Golkar ke depannya, akan dibahas dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Sehingga, ia tidak ingin buru-buru merespons pertemuan Zul dengan Mega.

“Tunggu Minggu yah. Pas Rakernas,” katanya, singkat.

Lalu apa kata pengamat soal langkah Zul! Direktur Eksekutif Trias Politik Strategis Agung Baskoro mengatakan, Zul sedang bermain politik zigzag. Dia mencoba masuk ke semua.

Menurut dia, peluang PAN gabung koalisi PDIP sangat besar. Ini bisa dilihat dari pernyataan Mega dan Hasto. PAN juga sedang mencari “rumah baru” pasca Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) ditinggalkan PPP. “Dalam konteks kunjungan ke PDIP hari ini menjadi salah satu pilihan PAN, selain dengan Golkar dan Gerindra cs,” tukasnya.(PBN/RMID)