BANTEN POS

Kategori: POLITIK

  • Golkar Sulit Jaring Bacaleg Perempuan

    Golkar Sulit Jaring Bacaleg Perempuan

    SERANG, BANPOS – Meskipun mengaku surplus kader potensial pada setiap momentum politik, namun Partai Golkar Banten agak kesulitan mendorong kader perempuan untuk bisa maju pada kontestasi Pemilu. Sebab, ada beberapa hal yang harus menjadi pertimbangan, bagi kader perempuan yang akan maju.

    Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Bahrul Ulum. Ia menuturkan bahwa partai berlambang pohon beringin itu, tidak pernah kekurangan kader potensial untuk maju dalam kontestasi politik.

    “Dalam setiap momentum, Golkar memang selalu surplus kader. Ini menandakan bahwa perkaderan di Partai Golkar ini memang berjalan dengan baik,” ujar Bahrul Ulum saat diwawancara awak media di gedung Golkar, kemarin.

    Namun, surplus kader potensial itu menurut Bahrul Ulum, masih tetap memiliki catatan. Salah satunya yakni berkaitan dengan pencalonan bakal calon legislatif (Bacaleg) untuk keterwakilan perempuan.

    “Sebenarnya secara kuantitas, itu sudah memenuhi 30 persen. Tapi biasanya ketika ditugaskan partai untuk Nyaleg, perempuan itu ada banyak pertimbangan. Salah satunya harus izin suami. Itu yang paling penting,” ungkapnya.

    Menurutnya, izin suami menjadi pertimbangan paling besar dalam persoalan pencalonan kader perempuan Partai Golkar. Karena sebetulnya, banyak kader perempuan yang siap untuk mencalonkan diri, namun tidak mendapatkan izin dari suami.

    “Sehingga kadang tidak sedikit, si kader perempuannya siap, tapi tidak diizinkan oleh suaminya. Tentu kami tidak mau menjadi partai yang durhaka, mengajarkan seorang istri untuk durhaka dengan suaminya,” ucapnya.

    Meski demikian, ia menegaskan bahwa Partai Golkar sangat mendorong keterwakilan perempuan, dalam dunia politik. Bahkan menurutnya, hal itu tidak perlu diragukan lagi mengingat sejumlah Ketua DPD pun merupakan perempuan.

    “Orang ketua Golkarnya aja perempuan, masa diragukan untuk persoalan kader perempuan di Kota Serang,” katanya.

    Di sisi lain, pria yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Serang ini mengatakan, surplus kader potensial menjadi poin penting yang membuat suara Partai Golkar terus mengungguli partai-partai lainnya dalam kontestasi politik.

    “Nah untuk menarik kader-kader yang lain, maka penugasan yang diberikan oleh DPD Partai Golkar di tingkatan masing-masing kepada fungsionaris, harus benar-benar turun ke masyarakat. Hal itu untuk menarik simpati masyarakat, agar nantinya memilih Partai Golkar,” terangnya.

    Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG), Airin Rachmi Diany, menegaskan bahwa perempuan tidak boleh alergi terhadap politik. Menurutnya, baik pemerintahan maupun politik, memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat aktif.

    “Jadi pesan saya, jangan alergi. Karena sistem pemerintahan dan perpolitikan di Indonesia ini membuka peluang bagi perempuan. Jika memang kita (perempuan) ingin mewarnai, ingin ada perubahan, maka bisa terlibat langsung di dalamnya,” tandas Airin. (DZH/AZM)

  •  Kaum Milenial Diminta Melek Politik 

     Kaum Milenial Diminta Melek Politik 

    CILEGON, BANPOS – Tingkat partisipasi kaum milenial terhadap politik diprediksi akan cenderung menurun karena dipengaruhi sejumlah faktor, salah satunya kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). 

    Untuk itu, Ketua DPRD Kota Cilegon, Isro Mi’Raj mewanti-wanti ke Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk mengantisipasi jangan sampai partisipasi generasi muda di Kota Cilegon dalam politik mengalami penurunan.

    “Saya minta bagaimana stakeholder di Cilegon mengantisipasi hal ini jangan sampai terjadi. Di mana, dalam pikiran kaum milenial atau generasi remaja jika politik itu kotor. Akibatnya, tingkat partisipasi ke politik di kaum milenial diprediksi menurun,” kata Isro saat ditemui usai Kegiatan Pendidikan Etika dan Budaya Politik Bagi Pemuda di Cilegon, Selasa (20/9).

    Menurut Politisi Golkar ini, keberadaan politik justru mampu menentukan hajat hidup orang banyak dengan berbagai kebijakan yang diambil. Untuk itu, ia meminta agar generasi milenial tidak antipati. Namun justru sebaliknya turut serta berperan aktif lewat politik mengedepankan kepentingan masyarakat. 

    “Tentu dengan kebijakan tersebutlah masyarakat justru bisa merasakan apa yang sesungguhnya yang diamanahkan oleh masyarakat. Untuk itu, kaum milenial ini jangan menganggap politik itu kotor, jangan menepuk dada dan jangan juga antipati terhadap politik. Bisa dicontohkan kayak saat ini kenaikan harga sembako yang mahal, banyaknya anak-anak terlantar akibat keputusan politik,” papar Isro.

    Isro pun meminta agar pemerintah melalui Kesbangpol Kota Cilegon bisa lebih meningkatkan partisipasi politik untuk kaum milenial.

    “Edukasi ke kaum milenial perlu ditingkatkan lagi. Karena peran dari generasi muda punya peran yang sangat besar. Sebab, bonus demokrasi di Cilegon kan sudah luar biasa. Di mana, hampir 80 persen mayoritas dari kalangan usia dibawah 40 tahun,” katanya.

    Sementara menanggapi hal tersebut, Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesbangpol Kota Cilegon, Nur Fauziyah memastikan akan terus berupaya keras dalam memaksimalkan sosialisasi etika dan berbudaya politik di tengah-tengah kaum milenial di Cilegon.

    “Kita berharap agar kenaikan BBM atau kenaikan sembako ini jangan membuat partisipasi masyarakat berkurang. Dan kita akan tetap berusaha agar pemilih pemula lebih optimal dan lebih baik lagi. Apalagi mendekati pemilu, otomatis kita akan lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan lingkungan agar tingkat partisipasi masyarakat tinggi,” tuturnya.

    Nur memaparkan, pada pemilu 2019 lalu, tingkat partisipasi masyarakat di Kota Cilegon lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Banten. Untuk tingkat partisipasi di Cilegon mencapai 73 persen. Pada 2024, pihaknya menargetkan tingkat partisipasi masyarakat mencapai lebih dari 80 persen. “Di 2024 kita targetkan lebih baik dari pemilu tahun lalu,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Jelang Pemilu 2024, NasDem Panaskan Mesin Partai 

    Jelang Pemilu 2024, NasDem Panaskan Mesin Partai 

    CILEGON, BANPOS – Jelang Pemilu 2024, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Cilegon panaskan mesin dengan menggelar konsolidasi dan memperkuat struktur partai.

    Penguatan itu dilakukan melalui Konsolidasi dan Pembekalan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPD Partai NasDem Kota Cilegon yang digelar di salah satu hotel di Kota Cilegon, Minggu (18/9) lalu.

    Ketua Teritorial Pemenang Pemilu Jawa 1 (DKI Jakarta & Banten) KH Akhmad Effendy Choirie mengatakan Pemilu 2024, Partai NasDem menargetkan dua besar. Untuk itu, maka seluruh DPP, DPW, DPD, DPC harus bergerak merekrut bacaleg-bacaleg yang hebat. Oleh karena itu, dilakukan konsolidasi untuk diberi wawasan, pengetahuan, didoktrin kemudian diberi arahan-arahan bagaimana untuk mencapai kemenangan.

    “Setiap Dapil harus ada kursi bahkan lebih dari 1 kursi. di situ harus di push, mereka harus mobilisasi mereka harus dilakukan terus menerus motivasi supaya tidak kendor sampai hari H,” tuturnya.

    Akhmad Effendy berharap, di Pemilu 2024 Partai NasDem bisa mencapai target yang telah ditetapkan. “Mudah-mudahan Cilegon Pemilu 2024 sesuai dengan target 9 sampai 10 kursi. sehingga bisa melakukan restorasi di Cilegon ini,” ungkapnya.

    Ditempat yang sama, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Banten Edi Ariadi mengatakan para kader harus kompak sehingga bisa meraih target kursi yang telah ditetapkan oleh partai.“Mudah-mudahan sekarang bagian di Kota Cilegon harus lebih dari tahun kemarin target 3 sekarang targetnya 9 kursi. Semua harus kompak bersatu padu dan satu visi bagaimana memenangkan partai NasDem di Kota Cilegon,” harapnya.

    Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Kota Cilegon Hawasi Syabrawi menyampaikan kesiapannya dalam menghadapi Pemilu 2024. “Alhamdulillah Insya Allah kami Partai NasDem Kota Cilegon sudah siap dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Maka itu hari ini kami melakukan pembekalan untuk bacalegnya, seperti arahan DPP, DPW tentu inipun kami selalu bekerja keras selalu berkonsolidasi kesemua pihak organisasi-organisasi sayap dan semua tim bekerjasama untuk melakukan pemenangan di 2024 mendatang,” terangnya.

    Hawasi mengaku saat ini untuk Bacaleg sudah terisi disemua Dapil. “Untuk Bacaleg saat ini semua dapil sudah terisi penuh tapi masih terbuka untuk siapapun ketika nanti kami akan seleksi siapa yang terbaik itulah yang nanti akan kita tampilkan,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Hanya PDIP Yang Dukung Penundaan Pilkades

    Hanya PDIP Yang Dukung Penundaan Pilkades

    LEBAK, BANPOS – Terkait dukungan pelaksanaan Pilkades Citorek Timur Kecamatan Cibeber yang penyelenggaraannya sarat nuansa polemik. Kini DPRD Lebak pun turun tangan ikut mensuport terselenggaranya pelaksanaan Pilkades serentak di desa itu pada Tahun 2022 ini dan menolak penundaan.

    Sebagaimana yang tertuang dalam Surat pernyataan bersama yang ditandatangani 7 Pimpinan Fraksi dari 8 fraksi yang ada di DPRD Lebak (Tanpa Fraksi PDIP-red).

    Surat Pernyataan Bersama Pimpinan 7 Fraksi DPRD Lebak tentang Penolakan Penundaan Pilkades Desa Citorek Timur tersebut ditandatangani oleh H Yanto (Ketua Fraksi Nasdem), Asep Nuh Bin H. Oman (Ketua Fraksi PPP), Saleh (Ketua Fraksi Golkar), Yayan (Ketua Fraksi PKS), H. Zaenal F (Ketua Fraksi Gerindra), Acep D (Ketua Fraksi PKB), dan Rizki Riadi (sekretaris Fraksi Demokrat), tertanggal 08 September 2022, berbunyi.

    “Kami yang bertandatangan dibawah ini para pimpinan fraksi DPRD Kabupaten Lebak, bersepakat MENOLAK Penundaan Pilkades Desa Citorek Timur Kecamatan Cibeber, Proses Pilkades tersebut harus tetap dilaksanakan bersama 65 desa lainnya. Demikian Surat Pernyataan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,” tulisnya.

    Saat dikonfirmasi BANPOS, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Lebak membenarkan hal surat kesepakatan bersama itu sebagai bentuk tindak lanjut atas adanya penundaan Pilkades Citorek Timur oleh Forkopimda Kabupaten Lebak beberapa waktu lalu.

    “Sedangkan, tidak ada landasan atau payung hukum atas penundaan Pilkades Citorek tersebut. Tentunya, menjadi kewajiban kami selaku legislator untuk mengingatkannya, agar pelaksanaan Pilkades Citorek Timur tetap dilaksanakan sebagaimana keputusan awal yang tertuang dalam Perbup Nomor 38 tahun 2022 terkait mekanisme dan aturan Pilkades serentak, dimana ada 66 Desa yang akan menyelenggarakan Pilkades Serentak 2022 di Kabupaten Lebak, termasuk Desa Citorek Timur,” ujar Yanto.

    Yanto menegaskan, surat kesepakatan tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Lebak ini seharusnya menjadi masukan yang baik dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ia pun mengajak kepada seluruh pihak untuk sama-sama menjaga ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan Pilkades serentak 2022.

    “Mari kita menjaga ketertiban, keamanan, serta keharmonisan satu sama lain. Dengan adanya kontestasi politik tentunya pasti ada perbedaan-perbedaan pendapat serta pilihan, namun tetap kita mengedepankan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Kita junjung tinggi aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

    Senada, Ketua Fraksi PPP DPRD Lebak, Asep Nuh, menyebut, dengan adanya surat pernyataan bersama itu menjadi bukti nyata atas penegakan aturan yang berlaku.

    “Kami dari Fraksi PPP bersama 6 Fraksi lainnya yang tertera dalam surat pernyataan bersama, sudah melakukan pembahasan. Hasil keputusan kami adalah sam,  bahwa Pilkades Citorek Timur harus tetap dilaksanakan. Karena, segala keputusan harus mengacu kepada aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya.

    Ungkapan sama pun datang dari politisi Partai Golkar DPRD Lebak, bahwa surat pernyataan yang ditandatangani bersama itu merupakan salah satu bentuk pengawasan agar Pemkab Lebak tidak salah dalam mengambil keputusan.

    “Jangan sampai ada keputusan penundaan Pilkades dengan alasan-alasan yang tidak ada payung hukum. Padahal sudah jelas tersurat dalam Perbup Nomor 38 Tahun 2022, jadi itulah yang sudah jelas ada aturan dan landasan hukumnya. Kita hidup di negara ini harus taat hukum,” jelas Saleh, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar.(WDO/PBN)

  • PKS-Berkarya Bersitegang, NasDem : Jadi Politisi Jangan Baperan

    PKS-Berkarya Bersitegang, NasDem : Jadi Politisi Jangan Baperan

    CILEGON, BANPOS – Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRD Kota Cilegon, Asda III, Kepala BKPSDM, Inspektur Kota Cilegon dan BOOM Kota Cilegon terkait hasil rotasi dan mutasi di lingkungan Pemkot Cilegon beberapa waktu lalu, partai koalisi pemerintah yaitu PKS dan Berkarya bersitegang.

    Anggota Fraksi PKS Aam Amrullah terlihat tersinggung setelah mendengar pernyataan dari anggota Fraksi Berkarya Sabihis saat RDP hendak ditutup.

    Saat itu, Sabihis meminta penegasan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cilegon ikhwal dilibatkan atau tidaknya Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta dalam pembahasan rotasi mutasi.

    “Saya sekali lagi mohon penegasan, Wakil Walikota itu dilibatkan atau tidak?,” tanya Sabihis kepada BKPSDM di hadapan jajaran Komisi I DPRD Kota Cilegon di ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Rabu (24/8/2022).

    Politisi Partai Berkarya itu, menginginkan penjelasan agar informasi yang didapat oleh masyarakat terkait rotasi mutasi tidak samar. Ia bahkan dalam kesempatan itu menyinggung jika semua pihak, baik Wakil Walikota, partai politik, tokoh masyarakat boleh memberikan usulan pada rotasi mutasi, namun keputusan akhir ada di Walikota Cilegon.

    “Kalau sudah diusulkan, tentunya Walikota yang menentukan, diakomodir atau tidak itu kembali ke walikota, kalau semuanya ditampung tidak mungkin,” ujar Sabihis.

    Mendengar pernyataan Sabihis, Aam Amrullah pun langsung meresponnya. Ia mempertanyakan prosedur rotasi mutasi yang dilakukan pemerintah selama pembahasan perombakan jabatan. Aam menduga ada prosedur yang dilanggar.

    Prosedur yang diduga dilanggar itu tahapan yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam proses rotasi mutasi yang justru diduga kuat tidak dilakukan.

    Prosedur yang diduga kuat dilanggar itu adalah tahapan usulan dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kemudian, bukan hanya Wakil Walikota Cilegon yang tidak dilibatkan dalam proses pembahasan, tapi juga OPD terkait.

    “Saya sebenarnya sudah legowo pertanyaan saya ngga dijawab, tapi karena disinggung lagi sebelum ini ditutup yah saya tegaskan kembali. Tadi saya tanya apakah DPRD dilibatkan (pembahasan rotasi mutasi pegawai) untuk di lingkungan ini, tapi ngga ada jawaban,” kata Aam.

    Secara tegas, Aam menyatakan jika ia lebih percaya pernyataan Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta yang mengaku tidak dilibatkan dalam pembahasan rotasi mutasi tersebut.

    “Saya lebih yakin ke omongan Pak Wakil daripada yang disampaikan oleh BKPSDM. Saya udah lama kenal beliau dan saya yakin beliau tidak akan bohong,” ujarnya.

    “Pembahasan rotasi mutasi ngga mungkin sekali, ngga mungkin sekali, mungkin berpuluh-puluh kali, boleh jadi yang pertama kali diajak, kedua ketiga keempat sampai akhir ngga diajak bisa jadi. Itu harus clear, saya dari awal bilang jelaskan jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas Aam dengan nada tinggi.

    Menanggapi perseteruan antara PKS dan Berkarya di forum RDP, Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi NasDem Andi Kurniyadi menilai seharusnya hal itu tidak pantas terjadi apalagi disaksikan oleh masyarakat.

    “Terkesan tidak pantas untuk disaksikan oleh masyarakat,” kata Andi kepada BANPOS kemarin.

    Menurut Andi terkait tidak dilibatkannya Wakil Walikota dalam proses rotasi mutasi itu tetap keputusan ada di Walikota.

    “Mau itu dilibatkan atau tidak itu hak prerogatif walikota. Pak Jubaedi sudah berbicara dilibatkan. Nah kalau sudah dilibatkan seperti itu dan memang terkesan mereka tidak menerima keputusan dari walikota ya ngga usah purik lah, politisi kok purikan. Jadi politisi mah jangan baperan lah, jangan bikin spekulasi di masyarakat, jangan bikin gaduh di masyarakat yang akhirnya hal seperti ini yang pantas dan tidak pantas disaksikan oleh masyarakat akhirnya jadi bahan tontonan,” papar Andi.

    Kemudian dikatakan Andi seharusnya semua pihak menyikapi persoalan tersebut bersikap dewasa tidak membuat kegaduhan di masyarakat.

    “Seharusnya itu tidak harus terjadi kalau misalkan salah satu dari pemimpin kita dewasa menyikapi hal seperti itu. Udah mah kemarin mobil dibalikin. Sekarang berbicara lagi di forum ditegaskan diundang atau tidak, salah satu dari Partai PKS bilang pak Aam lebih percaya sama pak wakil , ngga bisa begitu juga orang buktinya ada. Dan itu sudah ditegaskan oleh pak Jubaedi bahwasanya itu dilibatkan,” tandasnya. (LUK)

  • PKS Banten Siap Antar Gembong Menuju Kursi Gubernur

    PKS Banten Siap Antar Gembong Menuju Kursi Gubernur

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77, DPW PKS Provinsi Banten bersama puluhan kader menggelar kegiatan jalan sehat dan senam nusantara, Minggu (21/8). Acara berlangsung sejak pukul 06.00 WIB dimulai dengan senam nusantara di depan kantor DPW PKS Provinsi Banten. Kemudian, acara dilanjutkan dengan jalan sehat menuju Gedung Plaza Aspirasi di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten.

    Tampak hadir Ketua DPW PKS Banten, Gembong R Sumedi, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Banten, Sanuji Pertamarta dan puluhan kader DPW PKS Banten.

    Ketua DPW PKS Banten, Gembong R Sumedi mengatakan bahwa jalan sehat ini berjarak sekitar 7,7 kilometer. “Jaraknya sekitar 7,7 kilo meter, dari Gedung DPW PKS Provinsi Banten sampai di Gedung Plaza Aspirasi, KP3B,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan jalan sehat.

    Gembong mengatakan, bahwa kegiatan ini sebagai bentuk partisipasi DPW PKS Banten dalam memeriahkan semarak HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 Tahun. “Ini memberikan simbol bahwa kader PKS siap dari pimpinan partai, menjadi negarawan,” ujar Gembong yang diketahui akan siap maju sebagai bakal calon Gubernur Banten pada 2024 mendatang.

    Menurut Gembong, bahwa dirinya membutuhkan perjalanan yang cukup panjang agar bisa tercapai. “Langkah pertama yang akan dilakukan PKS adalah bagaimana memenangkan terlebih dahulu kontestasi di pemilu legislatif,” katanya.

    Dikatakan Gembong, bahwa hal itu menjadi pintu masuk bagi PKS ataupun partai lain untuk berlagga di pilkada. Dikarenakan waktu pelaksanaan antara pilkada dan pileg berada di tahun yang sama. Sehingga DPW PKS Banten, kata dia, akan memulai persiapan itu dari sekarang.

    Saat ditanya apakah dia akan siap mengelilingi wilayah Banten, untuk bisa memenangkan kontestasi pada pemilu mendatang. Secara tegas dirinya mengaku siap, untuk keliling di sejumlah wilayah di Banten. “Itu konsekuensi logis, kalau sudah dicalonkan berarti saya harus siap berkeliling se-Provinsi Banten. Nanun untuk saat ini, saya tetap fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas di DPRD Banten,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Banten, Sanuji Pertamarta dalam sambutannya mengatakan, bahwa kegiatan ini sebagai bentuk kecintaan kader PKS kepada Tanah Air Indonesia. Selain sebagai bentuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-77 Tahun.

    Kegiatan jalan sehat ini sebagai kesiapan PKS menghantarkan Ketua DPW PKS Banten, Gembong R Sumedi menuju kursi Gubernur Banten. “Kegiatan ini juga sebagai bentuk kesiapan PKS Banten mengantarkan ketua (Gembong R Sumedi,-red) sebagai bakal calon gubernur Banten Tahun 2024 mendatang. Masyarakat harus tahu siapa calon gubernur Banten dari PKS.” Pungkasnya. (RUL)

  • Tidak Masuk Pansus Raperda, Anggota Dewan Kota Serang Ngamuk Gebrak Meja

    Tidak Masuk Pansus Raperda, Anggota Dewan Kota Serang Ngamuk Gebrak Meja

    SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Kota Serang dari Fraksi NasDem, Jumhadi, ngamuk sambil menggebrak meja pada saat Rapat Paripurna yang digelar Kamis (11/8/2022).

    Jumhadi mengamuk lantaran tidak masuk ke dalam Panitia Khusus (Pansus) dua Raperda usulan dewan.

    Dalam Paripurna itu, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, tengah membacakan susunan anggota Pansus Raperda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) dan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro.

    Usai membacakan susunan Pansus terakhir, tiba-tiba Jumhadi menggebrak meja dan berteriak memprotes keputusan itu. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak terima kalau dalam susunan tersebut, dirinya tidak masuk ke dalam Pansus.

    Usai menggebrak meja dan memprotes keputusan itu, Jumhadi pun lantas Walk Out atau pergi dari ruang paripurna. Saat diwawancara, Jumhadi mengatakan bahwa ia tidak terima ketika dirinya tidak masuk ke dalam Pansus dua Raperda itu, padahal dirinya merupakan salah satu pengusul.

    “Yah begini teman-teman. Saya ini sebagai salah satu pengusul Raperda yang saat ini diparipurnakan, saya tidak dimasukkan ke dalam Pansus. Itu lucu kan,” ujarnya, Kamis (11/8/2022).

    Ia menegaskan bahwa seharusnya dia yang merupakan pengusul, masuk ke dalam Pansus dua Raperda itu. Namun entah kenapa, dirinya malah tidak masuk ke dalam Pansus.

    “Yah tidak tahu, tanyakan kepada mereka, kepada fraksi. Yah mungkin kebijakan fraksi ini atas arahan pimpinan,” ucapnya.

    Selain karena pengusul, Jumhadi mengatakan bahwa dirinya harus masuk ke Pansus karena ia merupakan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

    “Oiyalah, karena bagaimana pun, saya ditugaskan di Bapemperda. Dan ini merupakan usulan dari Bapemperda, dua usulan ini dari Bapemperda,” tandasnya. (DZH)

  • Perjuangkan Hak Rakyat, Wartawan Senior di Kota Serang Maju Pileg 2024

    Perjuangkan Hak Rakyat, Wartawan Senior di Kota Serang Maju Pileg 2024

    SERANG, BANPOS – Kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg 2024) di Ibu Kota Banten, Kota Serang semakin memanas.

    Beberapa tokoh publik, pengusaha hingga sesepuh pendiri Kota Serang mulai bermunculan, untuk maju pada Pileg 2024.

    Salah satunnya, Teguh Mahardika, seorang wartawan senior, mantan wartawan Sindonews, kini maju sebagai Pileg 2024.

    Hal itupun terungkap, saat dirinnya menyerahkan berkas pendaftaran sebagai Pileg 2024 ke Partai Gerindra Kota Serang, Selasa (9/8/2022).

    Dikatakan Teguh Mahardika, bahwa alasan dirinnya maju di Pileg 2024, lantaran ingin memperjuangkan hak rakyat yang penuh terpenuhi.

    “Intinnya hari ini saya menyatakan maju di Pileg 2024 adalah panggilan hati, suara rakyat Kota Serang yang belum terpenuhi,” ungkap Teguh Mahardika.

    Sementara itu, Ketua Partai Gerindra Kota Serang, Budi Rustandi menyambut baik kehadiran Teguh Mahardika maju sebagai Pileg 2024.

    “Inilah sosok yang kita nantikan, dari wartawan maju sebagai legislatif,” tuturnnya dengan singkat.

    Diketahui, Teguh Mahardika sendiri maju di Pileg 2024 dari Partai Gerindra untuk Dapil Serang 2 Kota Serang. Ia optimis bisa meraih suara sebanyak banyaknnya, dan mengharumkan nama Partai Gerindra. (Red)

  • PKS Usung Gembong Bakal Calon Gubernur Banten

    PKS Usung Gembong Bakal Calon Gubernur Banten

    SERANG, BANPOS – Guna menyongsong Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten tahun 2024 mendatang, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten, telah menetapkan Ketua DPW PKS Banten, Gembong R Sumedi untuk menjadi Bakal Calon Gubernur Banten. Hal tersebut bedasarkan hasil dari rekomendasi Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten, yang telah dilaksanakan sejak tanggal 4-7 Agustus 2022.

    Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Banten sekaligus sebagai Wakil Walikota Cilegon, Sahuji Pertamarta pada kesempatannya menjelaskan, bahwa dalam Rapimwil DPW PKS Banten tersebut telah menetapkan dua keputusan yang telah disepakati. Pertama, rekomendasi Raperwil DPW PKS Banten terkait pemilihan umum legislatif tahun 2024. Menurutnya bahwa, Legislatif dan eksekutif ini dipandannya satu jalan.

    “Ini artinya, DPW menargetkan PKS dapat menjadi partai pemenang di Provinsi Banten pada pemilu legislatif tahun 2024 mendatang. Untuk itu, kita menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengurus DPD, DPC, dan seluruh anggota PKS se-Provunsi Banten untuk bekerja secara maksimal sesuai target dan arahan kewenangan yang sudah ditentukan,” ujarnya kepada awak media saat di salahsatu di Cikande, Minggu (7/8).

    Kedua, dalam rekomendasi Rapimwil DPW PKS Banten terkait Pilkada 2024. DPW PKS Banten memutuskan Ketua DPW PKS Banten, Gembong R Sumedi untuk menjadi Bakal Calon Gubernur Banten, tahun 2024 mendatang.

    Kemudian, lanjutnya, seluruh jajaran pengurus daerah dan anggota PKS dari tingkat DPC, DPD sampai DPW untuk bekerja maksimal sesuai target dan arahan yang telah ditentukan dalam rangka mengawal seluruh keputusan pemenangan. “Kita akan maksimalkan seluruh SDM yang ada, mesin partai juga termasuk ribuan kader dan simpatisan PKS yang tersebar di seluruh wilayah untuk dapat memenangkan saudara Gembong R Sumedi, menjadi Gubernur Banten pada 2024 nanti,” ucapnya.

    Tidak hanya itu, Sanuji pun meminta Gembong, sejak keputusan dibuat, agar segera membuat tim kemenangan. “Segera membuat tim kemenangan, melakukan sosialisasi, dan menjalin komunikasi dengan seluruh stakeholder,” katanya.

    Saat ditanyakan alasan DPW PKS Banten menunjuk Gembong sebagai Balon Gubernur Banten, Sanuji mengutarakan bahwa hal tersebut berdasarkan analisa dan kajian yang komprehensif, mengingat sepak terjang beliau baik di struktur partai dan legislatif.

    “Beliau meniti karir dari dimulai Ketua DPC, kemudian dua periode di DPRD Kabupaten Serang dan sekarang sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, sehingga secara struktur kepartaian beliau sudah sangat matang,” ujarnya.

    Ditambah lagi dengan pengalamannya di legislatif. Sehingga, tambahnya, dengan segudang pengalamannya itu, sosok Ketua DPW ini sangat cocok dimajukan sebagai Balon Gubernur Banten.

    Namun menurut Sanuji, seluruh penetapan atas keputusan rekomendasi bakal calon gubernur tahun 2024 menjadi hak sepenuhnya DPP PKS di Jakarta. “Adapun keputusan akhirnya nanti ada pada DPP pada saat pendaftaran. Untuk itu, mohon doa, dukungan dan bantuan juga kepada semua pihak untuk memudahkan semua jalan bagi PKS untuk memiliki Gubernur Banten.” Pungkas Sanuji.

    Sementara itu, Gembong yang juga Anggota DPRD Banten, mengaku akan menjalankan amanat partainya, sesuai hasil Rakerwil yang memintanya maju sebagai Bacalon Gubenur Banten mendapatkan persetujuan dari DPP PKS di Jakarta. Ia juga tak gentar jika harus berhadapan dengan Mantan Gubernur Banten, Rano Karno dan Mantan Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmy Diani.

    “Baisa-biasa saja melihat mereka, (calon-calon gubernur, dari PDI P, Rano Karno dan Airin dari Golkar). Karena kita ini sama-sama ingin mesejehterakan masyarakat,” katanya.

    Apalagi lanjut Gembong yang sudah mumpuni dipanggung politik, dengan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Serang, sejak tahun 2009 sampai 2019, partainya sudah memiliki pengalaman dalam Pilgub Banten beberapa waktu lalu.

    “PKS pada tahun 2007 lalu pernah mengusung kadernya Pak Zulkieflimansyah sebagai Cagub dan wakilnya Marisa Haque, dan hasilmya mengejutkan publik. Pada saat itu bersaing dengan Bu Atut dan Pak Triana Sjamun. Walaupun kami kalah, tapi raihan suara kami berada diurutan nomor dua setelah Bu Atut, bahkan Pak Triana kalah jauh dengan kita. Kita kalah tipis,” ungkapnya.

    Diakuinya, untuk menjakankan amanah partainya maju sebagai Cagub Banten Gembong juga mengaku sebelumnya akan memaksimalkan mesin politknya pada Pemilu legislatuf tahun 2024 dengan raihan kursi disetiap tingkatan dari kabupaten/koya dan Provinsi Banten bertamnah sebanyak 90 persen.

    “Kalau sekarang di DPRD Banteb ada 11 kursi target kami di 2024, harus dapat 20 kursi, begitupun di DPRD Kabupaten/Kota. Kalau sekarang di delapan kabupaten/kota se Banten jumlahnya 45 kursi, di Pileg mendatang harus 87 kursi,” ujarnya.

    Adapun tugas lainya yang amanatkan partai untuk melakukan komunikasi politik, Gembojg mengaku hal tersebut tah lama dilakukan, akan tetapi belum.dilakukan secara intensif.

    “Penjajakan partai, sebelumnya kami sudah pernah lakukan, dengan Gerindra, PDI P, Golkar, bahkan semua partai. Penjajakan kearah koalisi belum, yang pasti kita memang harus berkoalisi nanti di Pilgub, walaupun di Pileg mendapatkan 20 persen suara. Koalisi itu sudah pasti ada, hanya dengan siapanya belum tahu. Kan prosesnya masih panjang,” terang Gembong.

    Apalagi kata dia, masih ada waktu dua tahun lagi untuk memastikan PKS apakah akan mengusung dirinya dalam Pilgub nanti, sehingga waktu tersebut akan dimanfaatkan dirinya agar dapat memaksimalkan mesin partai.

    “Waktu dua tahun saya rasa cukup untuk PKS lebih menguatkan lagi sampai ke tingkat bawah. Dan semga nanti apa yang menjadi harapan kita semua dalam Rakerwil PKS Ini dapat terwujud,” harapnya. (RUL/RUS)

  • Perkuat Jaringan, Sahabat Muji Rohman Gelar Family Gathering

    Perkuat Jaringan, Sahabat Muji Rohman Gelar Family Gathering

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka mempekuat jaringan serta mempererat tali silaturrahmi antar anggota mamah cantik (macan) Sahabat Muji Rohman (SMR) menggelar Family Gathering ke beberapa tempat yang ada di Jawa Barat.

    Kegiatan kelompok pendukung Muji Rohman di wilayah Kecamatan Kasemen ini dilepas langsung oleh Ketua DPD II Partai Golkar Golkar Kota Serang Ratu Ria Maryana didampingi Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Serang Muji Rohman, Sabtu (30/7/2022).

    Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Serang, Muji Rohmam mengatakan kegiatan menjadi momentum ajang silatulrahmi antar istri simpatisan Sahabat Muji Rohman (SMR) yang berada di Kecamatan Kasemen.

    “Alhamdulilah kegiatan Tour Family Gathering ini kita laksanakan untuk para istri simpatisan sahabat Muji Rohman. Hal ini sekaligus ajang silaturahmi untuk mempererat persaudaran yang berada di SMR” ungkapnya.

    Sementara, Ketua DPD ll Partai Golkar Kota Serang Ratu Ria Maryana mengapresiasi dengan kegiatan tersebut ini.

    Kegiatan tersebut dinilai membuktikan kekompakan Simpatisan Sahabat Muji Rohman dalam berbagai kegiatan yang selama ini dilakukan.

    “Saya pribadi sangat senang berada di tengah-tengah ibu-ibu, ini bukti kekompakan Macan SMR yang notabenya simpatisan bapak Muji Rohman,” katanya.

    Dirinya berharap kekompakan ini menjadi contoh untuk simpatisan anggota DPRD dari Partai Golkar untuk menjaga dan membantu masyarakat khususnya yang berada di Kota Serang.

    “Mudah-mudahan kedepan kegiatan ini dapat ditiru oleh simpatisan-simpatisan Golkar lainnya,” singkat Ria yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Serang ini. (Red)