Kategori: POLITIK

SERANG, BANPOS- DPD Demokrat Provinsi Banten menargetkan kursi ketua DPRD Provinsi Banten pada Pileg 2024 mendatang. Untuk mencapai target tersebut, DPD Partai Demokrat Provinsi Banten membuka pendaftaran Calon Legislatif (Caleg) tahun 2024-2029 untuk DPR-RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mulai pekan depan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Demokrat Banten, Azwar Anas, Kamis (23/6). Pada kesempatan tersebut, ia mengatakan bahwa pendaftaran mulai dibuka pada hari Selasa, 28 Juni 2022 mendatang hingga bulan Februari 2023 dengan menyasar para anak muda dan kaum milenial.

“Minggu depan Demokrat Banten membuka calon untuk para Caleg. Baik DPR, DPRD provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Kami menargetkan banyak kursi di seluruh tingkatan Dapil, baik DPR, DPRD Provinsi maupun kabupaten/kota se-Banten, kalau Provinsi mudah-mudahan kita berupaya maksimal di ketua DPRD,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendaftaran untuk Caleg ini dibuka secara umum. Para pendaftar bisa langsung mendatangi kantor baru DPD Partai Demokrat Provinsi Banten yang bertempat di Boru, Kota Serang.

“Jadi caleg-caleg yang mau nyaleg di Demokrat sudah boleh daftar via online atau langsung datang ke kantor, semua caleg mulai dari Provinsi, Kabupaten dan Kota,” ucapnya.

Anas mengaku pihaknya sengaja membuka penjaringan Caleg periode 2024-2029 lebih awal, untuk mempersiapkan kriteria calon, sesuai keputusan dari Partai Demokrat Banten. Ia berharap, hasil survey nasional Partai Demokrat yang saat ini menduduki peringkat 4 besar, dapat membawa efek yang baik pada kerja-kerja sektoral Kabupaten Kota di Banten.

“Setelah dilakukan penjaringan, kita akan panggil mereka (pendaftar, red) dan ditraining. Kami akan mendorong mereka lebih dini melakukan sosialisasi di masyarakat, berkampanye lebih awal, mengajak masyarakat sehingga peluang menang kita besar dibandingkan partai-partai lain,” tuturnya.

Ia menyebutkan, ada hal yang berbeda pada pendaftaran caleg menjelang pileg 2024 ini. Menurutnya, pada Pileg tahun 2014-2019, khususnya di Provinsi Banten ada peningkatan kursi hingga mencapai 100 persen.

“Sebelumnya kita memang dari tahun 2014-2019, Banten khususnya ada peningkatan kursi walaupun memang di beberapa daerah Demokrat mengalami penurunan, tapi lebih dominan naik sampai 100 persen, misalnya Kota Cilegon dari satu kursi jadi dua kursi,” katanya.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa masih ada beberapa daerah yang menjadi atensi khusus Demokrat Banten, guna menambah perolehan kursi. Kata Anas, setidaknya ada 4 daerah yang menjadi atensi Demokrat Bantenyaitu Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangsel dan Kabupaten Tangerang.

“Partai Demokrat sebelumnya lemah di Kota Cilegon dan ini titik berat kita agar Kota Cilegon punya kursi yang banyak,” katanya.

Anas juga mengatakan bahwa DPD Partai Demokrat se-Banten ditarget punya pimpinan dewan di masing-masing Kabupaten/Kota. Sehingga kita bisa mencalonkan kader Demokrat menjadi kepala daerah.

“Jadi caleg ini memang pintu kita untuk ke Pilkada bulan November 2024,” terangnya.

Diakhir ia mengatakan kriteria caleg DPD Partai Demokrat Provinsi Banten secara umum sudah digambarkan melalui PKPU. Akan tetapi, untuk kriteria umum di internal Demokrat sendiri para caleg minimal terkenal sosial, di masyarakat baik dan tidak pernah ada cacat hukum di masyarakat.

“Nanti kriteria khususnya ada di peraturan organisasi dari partai Demokrat yang akan dirilis sebulan dua bulan lagi dan akan kita publish kepada masyarakat Banten. Dalam penjaringan kita mengajak anak-anak muda, kaum milenial untuk nyaleg di Demokrat, jadi jangan nervous, Demokrat Banten welcome untuk melakukan pencalegan di Provinsi Banten,” tandasnya. (MUF/AZM)

PANDEGLANG, BANPOS -Dinilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lamban dalam penanganan banjir yang terjadi di Desa Panacarank Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang beberapa waktu lalu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Pandeglang membagikan 120 paket sembako bagi warga terdampak banjir.

Ketua Fraksi Partai Golkar, M Habibi Arafat mengatakan, bantuan ratusan paket sembako itu diberikan karena banyak masyarakat korban banjir yang mengeluh belum mendapatkan bantuan.

“Kita inisiatif membantu masyarakat kita yang kena banjir. Bantuannya tidak seberapa, tetapi semoga bisa membantu meringankan beban saudara kita,” katanya, kepada wartawan, Selasa (21/6).

Bantuan yang diberikan tersebut, lanjut Habibi, berupa paket sembako dan makanan cepat saji. Dia berharap, pihak terkait bisa ikut membantu saudara yang sedang terkena musibah banjir.

“Ratusan paket sembako itu dari uang pribadi, agar bisa memberikan bantuan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ke depan bantuan bisa cepat diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya diketahui bahwa dalam musibah banjir tersebut sedikitnya ada sekitar 108 Kepala Keluarga (KK) yang terkena musibah banjir terdiri dari 77 bangunan mengalami rusak ringan, 31 bangunan rusak sedang dan tujuh bangunan rusak berat. Ketinggian air pada saat kejadian mencapai pinggang orang dewasa. Air sudah surut pada Minggu (19/6) pagi.

Kepala Seksi (Kasi) Logistik, Peralatan dan Sumberdaya BPBDPK Kabupaten Pandeglang, Rian Sutansyah memastikan bantuan bagi korban banjir di Kecamatan Munjul sudah didistribusikan.

“Bantuan sudah kita berikan. Kita hanya memberikan bantuan sabun cair, sabun batang, selimut, handuk dan alat kebersihan,” katanya.

Menurutnya, saat ini pihaknya belum bisa memberikan bantuan logistic kepada para korban banjir karena stok yang ada di gudang sedang kosong dan anggaran untuk belanja tidak ada.

“Logistik kita nggak ada karena stoknya sudah kosong. Tetapi, kita sudah berikan bantuan yang lain bagi korban banjir,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Nuriah memastikan bahwa pihaknya telah menyerahkan bantuan logistik kepada para korban banjir di Kecamatan Munjul. Terkait bantuan kerusakan rumah, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan.

“Sudah kita berikan bantuan sembako. Mengenai bantuan rumah rusak, kita akan lakukan verifikasi dulu kerusakan terhadap rumahnya,” ungkapnya.(dhe/pbn)

PANDEGLANG, BANPOS-Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pandeglang siap untuk melaksanakan tahapan Pemilu tersebut.

Ketua KPU Pandeglang, Ahmad Suja’i mengatakan, sesuai dengan aturan yang berlaku pada pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, pihaknya sudah siap untuk melaksanakannya. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 03 tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu 2024 sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022.

“Kemarin pada tanggal 14 Juni 2022, pada pukul 19.00 WIB sudah melakukan kegiatan peluncuran tahapan oleh KPU RI yang disaksikan juga oleh semua KPU Kabupaten/Kota se Indonesia,” kata Suja’I kepada wartawan, Senin (20/6).

Menurutnya, Pemilu tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada baik dalam Undang-undang Dasar (UUD) pasal 22 e, UU 07 Tahun 2017 dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara reguler.

“Artinya, ini sudah terjawab kaitan opini dan pemberitaan sebagainya, jadi sekarang sudah terjawab bahwa Pemilu tahapannya sejak 14 Juni 2022 lalu,” terangnya.

Terkait dengan persiapan Pemilu, KPU Pandeglang secara kelembagaan sudah sangat siap. Bahkan sejak saat ini, pihaknya sudah mempersiapkan segala hal yang berkaitan tahapan sesuai jadwal.

“Jadi sesuai ketentuan yang ada di UU, 20 bulan sebelum hari pencoblosan tahapan harus dimulai, itu sudah clear atau selesai,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam waktu dekat ini akan memasuki tahapan kegiatan pendaftaran verifikasi dan penetapan Partai Politik (Parpol).

“Tahapan 18 bulan sebelum pencoblosan, pendaftaran Parpol itu akan dimulai sekitar bulan Agustus 2022 mendatang. Jadi, nanti 14 bulan sebelum hari pencoblosan sudah ada penetapan Parpol sebagai peserta Pemilu 2024,” jelasnya.

Setelah itu, akan dilaksanakan penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) dan alokasi kursi untuk tingkat kabupaten dan dilanjut dengan kegiatan pemutakhiran data pemilih dan kegiatan lainnya.

“Jadi pada prinsipnya, KPU Pandeglang secara kelembagaan sudah siap melaksanakan tahapan-tahapan yang dimulai dari mulai pendaftaran, verifikasi dan penetapan Parpol lalu persoalan Dapil dan penetapan alokasi kursi, data pemilih,” ucapnya.

“Kegiatan penerimaan daftar calon dari masing-masing Parpol, termasuk juga kegiatan lainnya yang berkaitan dengan masalah tugas dan fungsi,” sambungnya.

Agar pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang terlaksana dengan baik, kondusif dan aman, kata Suja’I, tentunya tidak bisa ditangani oleh pihak KPU saja. Namun perlu juga keterlibatan semua pihak terutama stakeholder baik Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang, TNI, Polri, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang dan lainnya.

“Kami juga menyadari tahapan melaksanakan pesta demokrasi cukup lumayan komplek, kami menyadari tidak bisa terlaksana dengan baik, kondusif, dengan damai, tidak bisa dilaksanakan secara sepihak, maka kami terus membangun koordinasi untuk mewujudkan sinergitas betul-betul baik dengan stakeholder,” katanya.

Langkah itu dipastikan Suja’i, sudah dilakukan oleh pihaknya dan bahkan masih terus berjalan melakukan koordinasi dengan semua pihak baik Pemda Pandeglang maupun TNI dan Polri.

“Kami juga sudah ke Pemda Pandeglang, Polres dan Kodim, siang ini juga kami mau ke Kejari Pandeglang. Dan tentunya terus membangun komunikasi dengan media dan penggiat-penggiat Pemilu untuk menyampaikan soal tahapan,” ungkapnya.(dhe/pbn)

TANGERANG, BANPOS – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Tangerang mulai melakukan penyaringan Bakal Calon Anggota DPRD (BCAD) untuk periode 2024-2029. Sebanyak 78 orang nama bacaleg telah dikirim ke DPP dan kini tinggal menunggu SK Dewan Pimpinan Pusat.

“Jumlah 78 orang itu adalah untuk kota dan provinsi. Kalau sama DPR RI malah 84 orang lebih, 90 orang bahkan,” ujar Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Arief Wibowo saat mengadakan Halalbihalal dan Konsolidasi di salah satu rumah makan di kawasan Jatiwung, Kota Tangerang, Minggu (12/6) siang.

Lebih jauh dijelaskannya, dari jumlah termasuk termasuk kalangan milenial. Namun diakuinya, jumlah milenial masuk dalam proses penyaringan BCAD belum mencapai ditargetkan, yakni 30 persen.

Hingga akhirnya milenial yang akhirnya lanjut ke tahap selanjutnya mengalami penurunan. “Mungkin karena dari batas usia maupun pendalaman kita pada saat penyaringan,” ujarnya.

Bila dipersentasekan, kata Arief jumlah milenial yang mendaftar di PKS Kota Tangerang kini hanya berkisar 10-15 persen saja. “Tapi ada dapil (daerah pemilihan) yang milenialnya di atas 30 persen. Dengan kata lain, memang ada yang merasa tidak siap lalu mundur, atau pun secara potensi belum dianggap layak,” ungkapnya.

Sementara, terkait agenda politik, dia menyebut ada tiga subtansi perpolitikan yang digagas oleh PKS Kota Tangerang. Tiga substansi perpolitikan tersebut yakni, silaturahmi kebangsaan dengan berbagai elemen masyarakat.

Langkah itu sebagai upaya kolaborasi dalam mengentaskan problem di tengah masyarakat. “Sudah satu tahun lalu silahturahmi kebangsaan kami lakukan,” katanya. Kedua, yakni politik gagasan yang ditawarkan PKS. Sebagai partai kader pihaknya selalu mengedepankan ide dan gagasan untuk kepentingan masyarakat luas.

“Alhamdulillah PKS spirit kolektifitas untuk partai. PKS itu partai kantong sendiri. Semua itu digalang dan disusun kader- kadernya. Dengan itu, kita bisa membela rakyat secara independen,” jelasnya.

“Untuk konteks Kota Tangerang kemarin saut-sautan itu politik gagasan, bahwasanya direspons oleh eksekutif seperti pembangunan RSUD di dapil dua dan terkait hotline. Alhamdulillah masukkan kita ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Ketiga, politik kemandirian yang membuat PKS sebagai partai politik yang tidak disandera oleh oligarki dari internal maupun eksternal. (IRFAN/MADE/BNN)

SERANG, BANPOS- Pasca bantahan ulama Banten yang sebelumnya diklaim ikut mendukung Menparekraf Sandiaga Uno menjadi presiden 2024, kini Sandi menuai sejumlah reaksi keras dari berbagai pihak. Salah satunya dari eksponen 98 Banten Ali Soero.

Ali menilai apa yang telah dilakukan Sandiaga Uno di Banten dapat mengancam perpecahan umat di Banten, bahkan di Indonesia.

“Menjual nama tokoh-tokoh Banten seolah mendukung Sandiaga Uno dengan memainkan politik identitas, ini sudah tidak benar. Dan ini sangat berbahaya bagi Indonesia,” ujar Ali.

Ali mengatakan, jika Sandi menggunakan cara berpolitik yang benar untuk mengajak masyarakat menudukung dirinya untuk maju di pilpres 2024, itu sah-sah saja.

“Terlepas dia kalau caranya benar, yah sah-sah saja. Tapi kalau sudah mengatasnamakan, atau sudah membuat berita seolah-olah tokoh Banten itu mendukung dia, nah ini yang tidak benar. Betul gak tokoh tersebut mendukung Sandiaga Uno? Ternyata kemarin itu kan banyak yang membantah. Dan kebanyakan tokoh-tokoh itu kan diundang, tapi tidak tahu ada deklarasi dukung-dukungan. Ini yang salah pengundangnya,” kata Ali.

Untuk diketahui sebelumnya, Ketua umum Mathla’ul Anwar H. Embay Mulya Syarief yang diundang untuk mengisi tausyiah dalam acara tersebut membantah dirinya memberikan dukungan kepada Sandiaga Uno untuk menjadi presiden 2024 seperti rilis yang tersebar di berbagai media lokal dan nasional. (Red)