Tag: Ahmad Nuri

PUASA DAN TIRAKAT PARA BIROKRAT

Oleh : Ahmad Nuri

Tulisan ini tak begitu lazim di baca layaknya tulisan-tulisan tentang birokrat [orang] atau birokrasi [sistem] dalam tata kelola pemerintahan baik di pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Penulis menggunakan terminologi atau diksi tirakat dalam tulisan kali ini sebagai refleksi diri dan berharap ada sesuatu yang dapat memberikan nilai baru bagi kalangan birokrat termasuk penulis yang kebetulan sebagai birokrat atau ASN.

Diksi tirakat itu biasanya di sematkan pada kontek spiritulitas para pelaku yang melakukan tirakat, biasa dilakukan oleh para santri, ustad, kyai, atau orang-orang yang khusus melakukan tirakat. Ada tujuan umum dari tirakat dan tujuan khusus melakukan tirakat, semua dilakukan dengan cara menahan segala piranti dan substrat atau godaan duniawi untuk mencapai tujuan kemulian dan keberkahan dengan berorientasi ukrowi.

Secara singkat tirakat merupakan sebuah proses spiritual yang biasa ditempuh seseorang guna mencapai sesuatu yang diinginkan. Kata “tirakat” merupakan berasal dari kata bahasa Arab, yakni thariqah yang bermakna jalan atau jalan yang dilalui. Makna dan proses tirakat ini yang akan di relevansikan dengan kerja-kerja para birokrat dalam relasi dengan rakyat.

Siapa itu birokrat, menurut penulis birokrat adalah para pegawai ASN yang menggerakan proses birokrasi. Dia adalah aparat birokrasi sebagai subjek utama dalam kerja-kerja untuk mencapai tujuan birokrasi pemerintahan dengan struktur dan sistem yang ada. Birokrat adalah sebutan ASN atau abdi negara yang telah memiliki tupoksi dan kewenangan katalistik dari sebuah sistem atau struktur berantai sampai ke bawah, dan para birokrat sendiri telah menyadari dirinya bagian dari pimpinan dan kepemimpinan [self ledership] atau kepemimpinan kolektif [collective leader].

Sementara birokrasi sendiri merupakan suatu sistem pengorganisasian negara dengan tugas yang sangat kompleks dan memerlukan pengendalian operasi manajemen pemerintahan yang baik. Tujuan birokrasi sendiri adalah Melaksanakan pelayanan publik. Pelaksanaan pembangunan yang profesional. Perencanaan, pelaksana dan pengawas kebijakan. Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik.

Birokrasi menurut Max Weber memiliki ciri utama, yaitu: (1) adanya derajat spesialisasi atau pembagian tugas yang jelas, (2) adanya struktur kewenangan hirarkhis dengan batas-batas tanggung jawab yang juga jelas, (3) hubungan antar anggota yang bersifat impersonal, (4) cara pengangkatan atau rekruitmen pagawai yang didasarkan pada profesionalisme.

Penulis tidak sedang menggali teori birokrasi secara detail dan komprehensif dan memotret prilaku para birokrat secara personal yang mungkin melakukan tirakat untuk mencapai tujuan personalnya seperti thirakat untuk naik jabatan, bukan itu. tapi lebih pada proses dan jalan yang dilalui para birokrat dengan tugas dan tanggungjawab dimiliki untuk menemukan makna baru bagi birokrasi terutama dalam kepentingan orang banyak.

Para birokrat biasa bekerja normatif prosedural dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Ada birokrat bekerja dengan landasan kehendak dirinya bagian dari ritual keseharian di lingkungan birokrasi dimana para birokrat bekerja. tapi terkadang ada banyak birokrat yang bekerja asal selesai apakah kerjanya memiliki dampak kebermanafaat atau tidak, itu tidak penting yang penting dia kerja.

Sangat ironi dan disayangkan, apabila pejabat birokrasi hanya kerja rutinitas serta statis dalam bekerja malah justru sering menyebabkan masalah baru yang menjadikan birokrasi terlihat tidak berfungsi dan kurang peka terhadap perubahan dan kebutuhan rakyat. Birokrat hanya gagah gagahan merasa superior dengan jabatanya dan eklusivismenya, Birokrat model ini tidak bisa menjadikan dirinya tempat bersandar kebijakan publik tapi membuat publik lelah melihatnya.

Faktanya saat ini, masih ada birokrat yang hanya mencari jabatan dan penghasilan saja tidak ada urusan tentang orentasi pelayanan pada rakyat, apalagi tentang kemajuan institusi birokrasi dalam memajukan bangsa dan negara. Lebih parah lagi para birokrat hanya bekerja asal pimpinan senang dengan beberapa capaian kinerja yang hanya di ukur lewat piagam penghagaan. Sementara penghargaan dengan realitas dilapangan tidak linier.

Memang penting juga mendapatkan apresiasi dari keberhasilanya dengan penghargaan tapi kerja para birokrat dalam birokrasi harus mampu di uji nilai maslahatnya dan dirasakan rakyat kebermanfaatanya. Karena tujuan awal birokrasi bukan mendapat pengahargaan semata tapi melayani untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat lewat kebijakan birokrasi pemerintah dari pusat sampai daerah.

Penulis tidak berperetensi malah sadar betul mungkin keburukan-keburukan birokrat ada pada penulis tapi ini harus terus di refleksikan dengan aksi nyata, dengan cara merevitalisasi tugas para birokrat dalam bekerja, yang di orentasi untuk rakyat dan kemajuan negara bangsa.

Saat ini birokrat harus banyak tirakat baik dalam makna substantif yaitu menahan diri dari hal-hal destruksi birokrasi seperti hedonisme, elitisme, superioritas dan kemewahan-kemewahan birokrat yang di publisir kepublik.

PUASA BIROKRAT
Tirakat birokrasi memaknai puasa ini secara lebih reflektif bahwa ada rakyat yang masih pedih dan menderita karena kemiskian struktural dan kemiskinan ekstrim. Rakyat miskin karena birokrat abai dan tidak mau bertindak serius untuk menyelasikan dengan terstruktur, sistemik dan masif.

Tugas para birokrat yang memaknai puasa dan proses tirakat adalah bahwa jabatan dirinya hanyalah Amanah, perlu digerakan dalam merasakan denyut kepedihan rakyat terus di tuangkan dalam arah kebijakan dan di eksekusi dengan cepat dan tepat. Ketika dalam melaksanakn proses birokrasi para birokrat menjauhkan diri dari anasir duniawi yang berlebih, orientasiikan kerja birokrasi bagian dari penderitaan dalam menemukan jalan menuju ukrowi atau dicatat sebagai amal ibadah.

Hari gini makna puasa bagi birokrat yang sedang tirakat menjadi penting baik dalam makna proses, bahwa birokrat harus mulai pedih, menderita dan seluruh rangkaian tugasnya, birokrat mulai kembali berfikir dan bertindak semata-mata untuk kepentingan orang banyak, kepentingan bangsa dan kemajuan negara.

Puasa bagi birokrat sangat tepat memaknai nasehat KH. Agus Salim bahwa “meminpin adalah menderita”. ajaran bijak alturisme ini harus di contoh oleh birokrat dengan memulai memknai puasa sebagai wahana penderitaan ruhani untuk kepentingan orang banyak sehingga para birokrat mumulai menata diri dengan cara menjauhkanlah sifat hedonisme dan kurangilah mementinkan kepetingkan pribadi.

Para birokrat dengan tirakat dan memaknai puasa ini harus lebih menemukan self leders dan collective leaders sebagaimana Simon Sinek dalam bukunya Leaders Eat Last [2020] cara memimpin sejati, menginspirasi, loyalitas, kerja sama dan keberhasilan tim.

Menurut Simon, para pemimpin adalah mereka yang maju lebih dulu menghadang bahaya, mereka mengesampingkan kepentingan diri sendiri demi melindungi mereka rakyat dan membawa kita kemasa depan. Para pemimpin sigap mengorbankan milik meraka demi menyelamatkan milik rakyat dan pemimpin tidak pernah mengorbankan milik rakyat untuk menyelamtakan milik mereka.

Para birokrat dengan self leders dan collective leders selalu menciptakan organisasi birokrasi yang sukses, dimana dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan para pegawai secara alami bekerja sama untuk melakukan hal-hal luar biasa. Dengan seperti ini para birokrat akan membuat rakyat aman dan merasa di dengarkan. Rakyat akan bahu membahu berada dibelakang para birokrat berkarya tanpa lelah untuk mewujudkan visi dan memgikuti langkah para birokrat yang terus tirakat.

Kesadaran penuh birokrat akan tirakat dengan makna puasa harus menjadi mementum perubahan secara mental spiritual agar ijtihad atau cara berfikir sistemik birokrat dan jihad [kerja] birokrat dapat dirasakan oleh banyak orang sehingga arah kebijakan sesuai dengan kaidah fiqih Tashorruf al-Imam ala ar-Ra’iyah manuthun bi al-Maslahah, seluruh kebijakan kepimmpinan birokrasi diorientasikan untuk kepentingan orang banyak. (*)

26 Maret 2024
Anggota Ansor Banten Bebas Dukung Siapapun

SERANG, BANPOS – Gerakan Pemuda Ansor Banten menegaskan bahwa anggotanya memiliki kebebasan untuk mendukung siapapun dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Organisasi pemuda yang terafiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) ini tidak akan menggiring anggotanya untuk kemudian memilih salah satu kandidat dalam pemilu.

Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Banten, Ahmad Nuri mengatakan bahwa pihaknya tidak akan terjebak kepada politik praktis.

“Ansor tidak akan pernah mendukung salah satu calon baik pemilihan presiden maupun legislatif secara organisasi, tapi secara pribadi silahkan melakukan ekspresi politik dukungan. Tapi ansor sebagai organisasi otonom dan mandiri serta independen akan menjauhkan dari politik dukung mendukung dan berkomitmen pada politik kebangsaan,” ujarnya, Kamis, (28/9).

Ia juga mengatakan bahwa pihaknya dalam kontestasi politik tidak akan menggiring anggota-anggotanya untuk memilih salah satu calon. Nuri juga menegaskan bahwa anggota Ansor tidak boleh terikat oleh kepentingan politik tertentu dan harus berpegang pada prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat.

“Tidak masa dan tidak akan pernah mendukung calon tertentu. Tapi diberikan kebebasan,” tegasnya.

“Ansor akan komitmen pada politik independensi dan politik kebangsaan. Tapi kita akan menjaga independensi organisasi, menjaga agar satu komando dan tetap solid,” sambungnya.

Dirinya berharap agar para anggota GP Ansor untuk tidak terjebak pada politik. Jika pun para anggota ada yang punya ekspektasi politik.

“Artinya jika ada anggota mencalonkan diri dimana dan dia anggota ansor, silahkan. Kita mendoakan,” ucapnya.

Nuri juga mengungkapkan bahwa kalau ada anggota yang menggiring anggota lain untuk memilih salah satu salah kandidat dalam pemilu, dirinya akan tindak tegas.

“Pasti akan saya larang. Pasti akan saya laporkan ke PP ansor, bahwa organisasi kita dibawa-bawa oleh kelompok sebagai alat,” ungkapnya.

“Kalau anggota memilih secara pribadi silakan, tapi kalau sudah bawa bendera, bawa atribut apalagi untuk mendukung partai tertentu, Kita akan larang dan kita akan memberikan sanksi,” sambungnya.

“Sanksinya bisa kita nonaktifkan sebagai anggota ansor. Dan itu jelas, siapa saja anggota ansor menggunakan simbol atas nama organisasi untuk melakukan pengumuman politik kepada siapapun dan partai politik manapun maka akan dikenakan sanksi,” tandasnya.(CR-01/pbn)

29 September 2023
Dewan Sebut Nuri dan Nanang Layak Jadi PJ Walikota Serang

SERANG, BANPOS – Jabatan Walikota dan Wakil Walikota Serang akan berakhir pada 5 Desember mendatang. Namun, meski begitu hingga hari ini belum ada pembahasan secara formal mengenai sosok yang pantas untuk menduduki jabatan sebagai Pejabat (Pj) Walikota Serang, baik oleh DPRD Kota Serang maupun oleh Pemprov Banten.

Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto mengatakan bahwa pihaknya belum membahas secara serius terkait siapa saja yang akan menjadi bakal Pj Walikota. Karena Walikota Serang masa jabatannya akan berakhir pada tanggal 5 Desember 2023 mendatang. Menurutnya masih banyak waktu untuk membahas hal tersebut. Namun demikian, ia mengatakan bahwa ada beberapa yang sudah dianggap layak untuk menjadi kandidat sebagai Pj Walikota Serang.

“Kalau layak, itu diantaranya pak Sekda (Sekretaris Daerah), Nanang Saefudin. Karena memang beliau sudah paling senior dan memang dari segi golongan juga sudah memenuhi. Selain itu juga menurut kami ada pak Sekwan (Sekretaris Dewan), Ahmad Nuri salah satu yang layak dan memenuhi syarat juga,” ujarnya, Kamis (17/8/2023).

Selain itu menurutnya, di DPRD ada beberapa fraksi yang memiliki pandangan masing-masing terkait siapa yang akan layak menjadi bakal Pj Walikota Serang. Karena untuk Pj Walikota bisa diusulkan Kemendagri, Gubernur dan DPRD.

“Jadi bisa saja ada nama lain yang bisa diusungkan selain itu. DPRD sendiri bisa mengusulkan tiga nama. Insyaallah kita akan usulkan lebih dari satu. Tentunya kita juga akan adakan rapat pimpinan untuk membahas itu,” ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Serang, Ahmad Nuri dinilai layak menjadi Penjabat (Pj) Wali Kota Serang. Hal tersebut pun mendapatkan tanggapan darinya. Yang menanggapai bahwasanya dirinya menyerahkan keputusan tersebut pada mekanisme yang berlaku.

Ahmad Nuri mengaku, sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), dirinya akan berpegang teguh pada mekanisme, prosedur serta Undang-undang yang berlaku.

“Semuanya kan ada mekanisme dan prosedur pengusulannya, jadi saya serahkan sepenuhnya pada meka nisme yang berlaku,” ungkapnya.

Nuri menerangkan, bahwa dalam pengusulan nama Pj Wali Kota Serang sebagaimana Permendagri No 4 Tahun 2023, akan dilakukan oleh Kementerian, Gubernur dan DPRD Banten melalui DPRD Kota Serang. Ia mengaku akan taat pada apa yang telah ditetapkan.

“Kita sebagai ASN, akan samina wa athona (kami dengar dan patuh, red). Mekanismenya ada di DPR, pengusulannya lewat gubernur, kementerian dan saya sebagai ASN, samina wa athona,” terangnya.

Nuri menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah ambisius pada persoalan jabatan, termasuk penunjukannya sebagai salah satu kandidat calon Pj Walikota Serang.

“Saya sebagai ASN menyerahkan mekanisme kepada Dewan, Kemendagri dan pimpinan tertinggi kita yaitu Bapak Presiden,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui, salah satu tokoh masyarakat sekaligus pendiri Kota Serang, Matin Syarkowi mengatakan, untuk mengisi jabatan Pj Walikota Serang harus yang benar-benar mengetahui kondisi daerahnya.

Sehingga, menurutnya Ahmad Nuri yang saat ini menduduki jabatan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Serang cukup mumpuni untuk mengisi kekosongan tersebut.

“Kalau berbicara siapa (yang mumpuni, red) dan layak, serta cocok, menurut saya itu sekwan, Ahmad Nuri. Karena saya pikir memang sekwan ini layak untuk menjabat sebagai Pj Walikota Serang,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwasanya seorang pejabat yang cocok untuk menempati jabatan Pj Walikota Serang harus mengetahui kondisi daerahnya. Agar dapat memenuhi dan menjalankan program pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan berdasarkan kepentingan lainnya.

“Ya, harus bisa menjalankan program, dan paham Kota Serang ini seperti apa. Sehingga, nanti bisa menjalankan tugas-tugasnya dan melanjutkan sesuai dengan perencanaan,” ungkapnya.

Dirinya menilai, Ahmad Nuri merupakan sosok yang paham serta mengetahui kondisi dari pada Kota Serang. Selain itu juga Nuri pernah menjadi Camat di Kecamatan Curug dan Kasemen yang wilayahnya dikenal memiliki cukup banyak persoalan. Namun, ditangannya telah menunjukkan sejumlah perubahan yang signifikan.

“Pandangan saya memang sangat layak dan mumpuni. Apalagi, dia (Ahmad Nuri, red) pernah menjadi camat, dan saya tau dia sosok seperti apa. Saya yakin, dia bisa mengemban amanah itu jika memang benar-benar ditunjuk sebagai salah satu calon (Pj Walikota Serang),” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, ada satu sosok nama yang digadang-gadang pantas untuk dapat menduduki jabatan tersebut. Nama tersebut adalah Nanang Saefudin, pria yang kini menjabat sebagai Sekda Kota Serang itu dinilai berpeluang untuk dapat menduduki jabatan sebagai Pj Walikota Serang.

Hal itu juga yang kemudian diamini oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri. Menurutnya, Nanang Saefudin merupakan sosok yang pantas untuk dapat menduduki jabatan tersebut karena memiliki kapabilitas yang mumpuni. (MG-01/CR-01/AZM)

18 Agustus 2023
R-20, NU DAN WAJAH ISLAM RAHMAH MEMIMPIN DUNIA

Oleh : Ahmad nuri

Menjelang satu abad perjalanan khidmatnya pada pada bumi dan langit, pada pencipta dan yang diciptaka-Nya, pada khalik dan mahlukNya, pada Ketuhanan dan kemanusiaan pada agama, bangsa dan negara serta dunia, Nahldatul Ulama membuat jalan khidmat baru dalam membangun peradaban dunia yang lebih “kece” dengan menyelenggarakan Religion 20 (R-20) yang berlangsung di Bali, 2-3 November 2022 ini. Bersama dengan Moslem World League (MWL).

Keberadaan R-20, Sebuah quantum indah dari kepimpinan KH.Yahya C. Staquf sebagai Ketua Umum PBNU yang akrab di sapa Gus Yahya dalam membawa NU, Islam Rahmah dan Wasatiyah sebagai kekuatan gerakan global dengan ajaran-ajaran korelatifnya bagi perkembangan perdamaian dunia.

Gerakan R-20 prodak genuince hasil ijtihadi Gus Yahya yang selama ini sudah sering mempromosikan nilai nilai Islam rahmah dan kemanusiaan. Gerakan ini juga sebuah upaya melanjutkan, merawat dimensi progesivitas baik gerakan maupun pemikiran dari Khadratus Syeh KH. Hasyim Asyari dan KH.Abdurahman Wahid dalam relevansi dengan kontek kekinian.

R-20 juga bisa menjadi gerakan alternatif Islam dalam pergulatan global yang selama ini berada di titik lemah dan tertinggal diantara agama-agama lain di dunia, terutama agama yang di anut oleh umat manusia di barat.

Islam sebagai agama terus dipandang sebelah mata oleh dunia karena tidak mampu menghasilkan kemasalahat dunia dari perubahan sangat cepat seperti perubahan tekhnologi.

Ketertinggalan ini sering di persepsikan oleh sebagian warga dunia bahwa Islam adalah agama statis, agama yang tidak mengajarkan nilai-nilai kemajuan bagi pergulatan peradaban terlebih saat ini Islam dalam gerakan politik global sering diseret pada ranah redikalisme dengan ritualisasinya kekerasan. Padahal Islam menyediaan dimensi progresivitasnya tanpa melakukan kekerasan yang mendestruksi ajaran Rahmahnya.

Kehadiran R-20 diorientasikan untuk meluruskan tuduhan tentang Islam sebagai agama yang tidak mampu memberikan konstrubusi nyata bagi kemajuan peradaban manusia, malah justru Islam dipandang sebagai agama yang dapat merusak tatanan dunia dengan spirit “jihad” yang dimaknai distorsif oleh kelompok umat Islam dengan jalan kekerasan dan terorisme pada agama-agama lain.

Beberapa tuduhan terhadap Islam terkadang berbanding lurus dengan realitas yang terjadi dilapangan bahwa ada golongan memiliki gerakan dan pemikiranya seperti dituduhkan dunia atau agama-agama lain pada Islam padahal tidak semua umat Islam seperti yang dituduhkan, maka menjadi penting R-20 sebagai gerakan awal memenangkan Islam rahmah dalam pergulatan global.

Gerakan R-20 diharapkan dapat membuat desain baru untuk membendung kemungkinan-kemungkinan ada desain global sebagaimana banyak analisa bahwa gerakan global untuk melumpuhkan Islam yang dipandang berpotensi menjadi musuh baru bagi ideologi kapitalisme setelah komunisme runtuh. Kalau ini benar analisanya justru menegaskan ada sebagian negara didunia tidak mau kehilangan hagemoninya terhadap perkembangan negara-negara didunia ternasuk negara-negara dengan umat Islam terbanyak.

Disini letak pentingnya sebuah gerakan R-20 yang menyulut dimensi kemerdekaan hakiki bagi semua umat manusia warga bangsa beragama, bahwa perang dan hegemoni atas bangsa lain yang mengeliminasi kemanusiaan harus segera di tinggalkan di muka bumi ini. Kekuatan perang dan hegemonik tidak lagi menjadi prestise bagi negara memerangi negara, agama merasa superior terhadap agama, manusia melemahkan harkat manusia lainnya. Inilah semangat R-20 dengan semangat kemerdekaan hakiki dan egalitarian berdiri sana tinggi duduk sama rendah dalam kerangka global.

Pada hakekatanya R-20 menawarkan pendekatan religuitas untuk memecahkan persoalan-persoalan global terutama menyangkut relasi-relasi manusia sebagai umat beragama maupun sebagai warga bangsa di tiap negara yang selama ini diselesaikan melalu pendekatan ekonomi dan politik sementara agama dengan nila ya yang menyiapkan fasilitas untuk menjadi instrumen problem solving bagi problem itu semua.

Pendekatan agama yang mengusung perdamaian, keadilan, kesetaraan dan saling kemuliaan sebagaimana ajaran Islam Rahmah itu dimiliki oleh semua agama tinggal ditemukan konvergensi (titik temu) yang saling simbiotik dan mengilhami sehingga problem global bisa di selasaikan secara lebih bijak dan humanis dengan terus menghindari diskonvergen berujung konflik bahkan perang.

Kerja R-20 sangatlah berat disamping memenangkan dialektika Islam Rahmah dan Islam Radikal dengan pendekatan terorisme dalam skala global dilanjutkan dengan meredam hasrat akan sifat kolonialisme negara kuat paska perang dunia kedua dengan ada perubahan pola kolonial menjadi konflik baru yang tadinya melakukan ekspansi fisik dan wilayah berubah menjadi konflik ideologis.

Maka menjadi wajib meluruskan kembali persepsi publik global yang megeneralisir secara serampangan bahwa Islam adalah gerakan ideologis radikalis bahkan teroris. Disini R-20 menemukan elan vital dalam mereduksi pemahaman publik global terhadap Islam.

Mengurangi dominasi negara atas negara dalam sistem global perlu terus dilakukan oleh R-20 dimana sampai saat ini terjadi krisis sejarah diminati didunia yang menurut mansour Fakih (2002) Merupakan krisis sejarah dominasi dan eksploitasi manusia atas manusia yang lain.

Fakih memunculkan ada tiga golongan dalam proses melakukan perlawanan dominasi itu tapi penulis hanya akan mengutip golongan ketiga yang seirama dengan visi gerakan R-20 yaitu kekuatan baru yang melakukan perlawanan dengan membuktikan bahwa Islam adalah agama yang memberikan Rahmat bagi sekalian alam, Mengkorelasikan nilai demokrasi dengan Islam, menciptakan toleransi, penegakan dan memperjuangkan HAM serta keadilan global melalui langkah-langkah dialektis dan diplomatis Tanpa melakukan tindakan kekerasan. kelompok yang menjaga kebangsaan bagian dari keimanan.

Gerakan yang ketiga ini satu denyut dengan gerakan R-20 dan khitah NU yang telah mampu merubah Persepsi dunia global tentang Islam statis dan penuh dengan kekerasan, NU dan Islam Rahmah sebagai rujukan utama.

R-20 terus mengalami perubahan setelah islam perubahan dan membuktikan bahwa Ajaran dan gerakannya terus mengalami transformasi ke arah kemajuan. Islam telah memunculkan respon positif dari dunia pada ajaran dan semangat serta gerakannya, bahwa banyak pemikiran pemikiran Islam mengikuti perkembangan global dengan tetap menjaga ajaran Islam dengan tradisi yang kuat.

Ada Gelora progresivitas Islam Rahma sebagai kekuatan R-20 dapat memimpin peradaban dunia dengan semangat perjuangan menegakkan Islam sebagai kekuatan peradaban kemanusiaan di dunia akan terbukti seketika solidaritas antar kekuatan Islam Rahmah dalam negara didunia menyamakan visi perjuangan menegakkan Islam yang mampu membawa peradaban kemanusian dan keadilan bagi umat manusia secara menyeluruh.

Akhirnya Gerakan R-20 ini akan menemukan kemenangan ketika keyakinan subsider golongan Islam tidak menghancurkan solidaritas organik komunitas Islam secara menyeluruh. dan dengan keyakinan, kesadaran kolektif umat Islam yang beragam akan membawa Islam memimpin dunia dengan ajarannya yang rahmatan lil alamin. (*)

4 November 2022
Tingkatkan Realisasi PBB Hingga 41 Persen, Camat Nuri Diganjar Penghargaan

SERANG, BANPOS – Prestasi demi prestasi diraih Camat Kasemen Ahmad Nuri, kali ini Kecamatan Kasemen menempati posisi keempat dalam pencapaian realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Sebelumnya Kecamatan Kasemen menempati posisi terendah dari enam kecamatan yang ada di Kota Serang.

Hal itu terungkap dalam kegiatan anugerah penghargaan pajak daerah tahun 2022 yang digelar di Hotel Horison Ultima Ratu, Kamis (27/10/2022).

Dikatakan Camat Kasemen, Ahmad Nuri, selama hampir 10 tahun Kecamatan Kasemen selalu mendapatkan predikat Kecamatan terendah dalam pencapaian realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

“Alhamdulillah Kecamatan Kasemen kali ini mendapat peringkat ke-4 dari perjalanan pajak yang memang hampir 10 tahun ya dibawah terus dan mendapatkan bendera hitam atau sorban hitam,” katanya.

Menurut Nuri, pencapaian ini merupakan bukti bahwa ikhtiar Kecamatan Kasemen yang selama ini dilakukan salah satunya membentuk satgas PBB yang sering digelorakan di tengah masyarakat telah berhasil.

“Saya memang kemarin membentuk satgas di tiap-tiap Kelurahan untuk melakukan pemungutan pajak di masing-masing Kelurahan dengan melibatkan RT dan RW nya,” ujarnya.

Atas pencapaian itu, Nuri mengucapkan terima kasih kepada satgas, lurah-lurah, prasatgas juga yang telah berjibaku selama 1 bulan ini yang sebelumnya Kecamatan Kasemen mendapatkan bendera hitam karena realisasi pencapaian PBB nya terendah.

“Memang terakhir dapat 22 persen, sekarang hampir 41 persen dan ini adalah sebuah lonjakan yang luar biasa bagi kami, karena saya menyadari betul bahwa ada tumbuh kesadaran bayar pajak dari masyarakat setelah memang ada komunikasi intens dengan melibatkan beberapa stakeholder yang ada di Kecamatan Kasemen,” jelasnya.

Nuri menjelaskan, tidak tercapainya realisasi pencapaian PBB di Kecamatan Kasemen lantaran ada beberapa kesulitan, yang pertama bahwa ada SPPT yang sampai sekarang belum dibalik namakan kepada pemilik ke pembeli yakni masih pemilik awal.

“Yang kedua adalah pemiliknya yang jauh dari Kota Serang, misalkan di Jakarta ketika ditracking mereka tidak ketemu alamatnya, sementara pengelolaan juga tidak jelas dan yang ketiga adalah persoalan tentang yang 10 tahun dia tidak ada kesadaran untuk bayar pajak,” katanya.

Nuri menargetkan, bahwa di bulan Desember 2022 nanti pencapaian realisasi Penerimaan PBB akan mencapai 50 sampai 60 persen. Menurutnya, yang terpenting bagi dirinya sebagai camat memiliki optimisme dengan melakukan pendekatan yang masif, terstruktur dan memang persuasif kepada masyarakat.

“Ini sebuah kebanggaan juga ada keharuan bagi saya sebagai Camat, ternyata masyarakat Kasemen yang dipersepsikan tidak sadar pajak tapi ketika pemerintahnya melakukan pendekatan komunikasi persuasif akhirnya tumbuh juga kesadaran bayar pajak. Ini bukti riil bukan hanya persoalan kesadaran sampahnya, tapi buktinya bayar pajak juga,” tandasnya. (Red)

30 Oktober 2022
Camat Kasemen Minta Pengelolaan Sampah Dilimpahkan ke Kecamatan

SERANG, BANPOS – Pengelolaan sampah di Kota Serang disebut lebih efektif apabila dilimpahkan ke masing-masing Kecamatan dengan dibarengi oleh regulasi resmi sejenis Peraturan Walikota (Perwal). Dari Perwal tersebut nantinya mengatur pengelolaan sampah di tingkat Kecamatan mulai dari pengelolaan sampah, alat mobilisasi, alat angkut sampah, kewenangan dan anggarannya.

Demikian disampaikan Camat Kasemen, Ahmad Nuri, Kamis (9/6/2022) kemarin. Dalam hal ini, ia juga meminta Kasemen menjadi percontohan pengelolaan sampah karena publik Kota Serang menilai Kecamatan Kasemen merupakan lumbung sampah.

“Sebagai Camat Kasemen meminta rule model penanganan sampah harus ada di Kasemen. Karena kasemen ini sudah mafhum publik Kota Serang bahwa Kasemen ini lumbungnya sampah, maka yang harus konsentrasi lebih untuk penanganan sampah adalah Kasemen,” jelasnya.

Menurutnya, menjadi efektif apabila ada pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah yang dibuat regulasi. Sebab, sampah merupakan persoalan yang paling krusial di Kota Serang, khususnya di Kecamatan Kasemen.

“Persoalan sampah ini harus ada regulasi dilimpahkan kepada kecamatan. Kami sudah mengusulkan di depan Walikota dan Wakil Walikota bahwa harus ada pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah di kecamatan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, salah satu yang mendasari keinginan dilakukan pelimpahan sampah ke Kecamatan karena ruang lingkup Dinas Lingkungan Hidup (DLH) adalah berbicara secara keseluruhan se-Kota Serang. Sehingga menurutnya apabila menangani sampah di semua Kecamatan, Kelurahan, maka tidak akan terjangkau kapasitas untuk pengelolaan sampahnya.

“Contoh kelurahan mengelola di tingkat kelurahan dan membuat semacam penampung sampah tingkat kelurahan. Kemudian kecamatan akan mengambil dari kelurahan itu untuk dibawa ke tempat penampungan dan DLH ruang lingkupnya masuk di penampungan, teknisnya apakah nanti buat TPS mini atau kontainer itu kondisional saja,” tuturnya.

Selain mengusulkan adanya Perwal pelimpahan sampah di Kecamatan, menurutnya yang tak kalah penting yaitu teologi kebersihan. Sehingga dapat menekan masyarakat agar tidak secara sembarangan membuang sampah, utamanya sampah jenis plastik.

“Kalau sudah ada aturan tetap bahwa membuang sampah plastik itu haram dari MUI, ada ayatnya, ditambah ada aturannya, saya kira bisa mengurangi tingkat buang sampah sembarangan oleh masyarakat,” ucapnya.

Ahmad Nuri mengakui bahwa pernah pada masanya bahwa langkah hukum bisa menciptakan proses penyadaran. Akan tetapi, hal ini tidak dapat langsung diterapkan kepada masyarakat Kota Serang dengan karakternya.

“Enggak bisa kita langsung melakukan denda, masyarakat pasti protes. Kalau sudah ada aturannya dan sudah ada ketetapannya, masyarakat perlahan akan terbiasa perlahan-lahan hidup bersih dan tidak buang sampah sembarangan,” terangnya.

Belum lama ini, ia Bersama dengan Muspika Kecamatan Kasemen dan stakeholder serta LSM, melakukan deklarasi dan berkolaborasi melawan sampah. Melalui hastag Kasemen Melawan Sampah, pihaknya juga menggandeng Polair, PPN dan OKP setempat.

“Sudah kita lakukan dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di Kecamatan untuk bersama-sama bergabung dalam sebuah kolaborasi Kasemen melawan sampah. Setelah dilakukan pemetaan, Alhamdulillah semua bergerak total untuk melakukan proses kebersihan sampah dengan tagline Kasemen melawan sampah,” tandasnya. (MUF)

11 Juni 2022
MELURUSKAN DIKOTOMI NU STUKTURAL DAN NU KULTURAL

Oleh : Ahmad Nuri

Tulisan ini dibuat dalam perjalan dari Malaysia menuju Madinah, sebuah perjalan spiritual dari tanah air menuju tanah suci lewat Kualalumpur, bermalam di negara Jiran sambil menikmati tradisi malayu.

Sungguh satu malam di peraduan si Upin-Ipin terasa singkat tapi penuh dengan kegelisahan, bukan karena meninggalkan banyak cinta di tanah air, tapi ada kata-kata yang sengaja di buat oleh orang atau sekelompok orang tentang NU dengan membuat diksi dikotomi NU kultural dan NU struktural.

Jika sekedar kata-kata tentang NU struktural dan NU kultural sepertinya rapopo, toh kata kata itu biasa di ucapkan oleh siapapun termasuk aku, sering juga mengucapkan kata kata itu, tapi beda dengan diksi yang di buat dan di repost oleh elit partai.

Patut diduga ada pretensi negatif dan ada udang dibalik batu dengan membuat kata-kata seolah-olah “Warga NU Kultural wajib memilih partainya yang di kuasai sementara Para Pengurus NU di semua tingkatan dari pusat sampai anak ranting yang sekarang duduk di struktur dibahasakan “Sakarepmu”. kira kira diksi ini yang sekarang membuat terusik dan gelisa kaum nahdliyin.

Wajar Kaum Nahdliyin terusik dan gelisah dengan diksi dikotomis sangat politis ini. Bagaimana tidak gelisah puluhan juta kader NU baik yang aktif di struktural plus juga sebagai kader NU kultural harus di split dengan tujuan-tujuan terselubung, menggiring para satu frekwensi politik tertentu tapi tensi politik hegemonik cendrung merusak relasi Jamiyah dan Jamaah NU.

Ada tiga alasan kenapa kader NU terusik dengan diksi tersebut, pertama diksi tentang NU kultural dan struktural sengaja di buat oleh meraka yang sangat lekat dengan politik partai.

Mereka selama ini dipandang mengeksploitasi basis struktural dan kultural NU menjadi kemenangan elektoral politik partai. Tapi selama ini mereka yang mengeksploitasi basis struktural dan kultural NU sangat minim kontribusinya ketika berkuasa.

Sangat terlihat kebahilan politik ideologi untuk membantu perjuangan NU dalam melawan musuh ideologisnya di medan tempur baik didunia maya maupun didunia nyata, malah mereka cendrung cari aman hanya sekedar menjaga citra partai.

Mungkin hari ini upaya mereka untuk mengekspolitasi basis struktural tidak bisa dilakukan, karena sadar bahwa NU hari ini, tidak konsen dan tidak bisa di cocok hidungnya dengan politik peraktis, iming-iming sejarah dan masa depan.

Karena selama ini apa yang dilakukan mereka terkesan lips servis dan kamuflase. Lagian hari ini NU sangat menghindari politik praktis kekuasaan tapi lebih konsent pada politik kebangsaan dan peradaban dunia.

Kedua, diksi dikotomis NU kultural dan NU struktural dipandang dapat memecah belah soliditas dan kemajuan NU yang selama ini terus mengalami perkembangan signifikan baik NU struktural [Jam’iah] maupun NU kultural [jam’ah] semuanya solid merawat tradisi, amaliah dan politik kebangsaan yang telah diwariskan para muasis.

Soal politik praktis kepartaian, NU tidak melarang untuk memilih jalan politiknya masing-masing meski dengan Partai mereka memiliki hubungan historis.

Tapi warga NU telah sangat dewasa untuk mengkalkulasi saluran partai mana yang mampu memberikan jalan politik bagi warga NU dimasing-masing tingkatan. Pun sebaliknya NU juga tidak melarang kadernya bergumul secara politik di partai itu.

Ketiga, Mereka para kreator diksi dan kata kata dikotomi itu terlihat ada kepanikan, ada ketakutan disembunyikan dengan kesombongan sehingga mereduksi etika dan adab komunikasi layaknya watak kader NU yang selalu menghargai siapapun, baik yang aktif di struktural ataupun para warga NU kultural, termasuk menghormati yang berbeda keyakinan.

Jangan karena kepanikan politik malah terlihat kaya orang mambok dengan menabrak sana- sini dan publik nahdliyin malah semakin tidak simpatik karena diksinya membuat ukhuwah tercidrai.

Tapi memang betul juga biasanya orang panik dan ketakutan selalu mencari alasan agar bisa menenangkan dirinya yang sedang dilanda panik dan ketakutan itu.

Terlihat ketika memilih bahasa yang tidak etiis yang disematkan pada para pengurus NU Struktural “Sakarepmu” adalah bahasa kepanikan dibungkus arogansi.

Padahal semua tahu yang selama ini tulus ikhlas berjibaku berjuang merawat nilai-nilai kultural NU dalam mewujudkan peradaban umat manusia yang toleran dan moderat adalah para pengurus NU bersama ja’maah NU,

Para pengurus hari ini di struktural tidak ada tendensi politik kekuasaan melampaui khidmatnya serta lebih dominan niat tabarukan pada NU, karena NU bukan sekedar organisasi duniawi tapi jalan menuju ukrowi yang didirikan oleh waliullah-waliullah.

Jika mereka mengunakan bahasa “Sakarepmu” sangatlah tidak indah apalagi hanya sekedar mempertahankan secuil kuasa yang sangat profan dan nisbi ini sampai harus menghina, melemahkan bahkan meniadakan peran kesejarahan NU dan peradaban dengan parameter tunduk pada partainya.

NU hari ini hanya sedang menetralisir anasir, koptasi, eksploitasi politik Partai pada struktur NU dan warganya untuk kembali pada khitohnya yang selama ini terseret jauh kedalam rumah tangga mereka atau meraka terlalu masuk kedalam rumah tanggal NU, harusanya mereka sadar betul bahwa NU harus tetap menjadi ibu yang baik telah melahirkan anak politik yaitu mereka yang sekarang berkuasa secara politik.

Mestinyanya meraka berbakti bukan mencaci dengan diksi itu atau mereka sedang pelan-pelan merasakan nanti durhaka politik melawan Ibunya sendiri yang telah melahirkan dan membesarkannya.

MANUNGGALING NU

NU struktural dan NU kultural adalah manunggal tidak bisa di pisahkan dalam kontek kekuatan civil Society, sebagai entitas bangsa dan keagamaan.

Hanya saja soal penyebutan NU struktural dan NU kultural bagi NU adalah soal regenarasi dan soal restrukturisasi saja ketika warga NU kultural menjadi NU struktuar saat diberikan kepercayaan duduk untuk mengerakan organisasi sebagai wadah dari cita-cita besar warga NU secara menyeluruh di semua tingkatan seluruh dunia.

Begitupun sebaliknya bahwa NU struktural bisa menjadi NU kultural jika sudah tidak lagi berkhidmat dalam struktur organisasi dari pusat sampai daerah soal mazhab, manhaj, harokah semuanya adalah satu manunggaling NU dalam satu tarikan nafas, roh dan raganya.

Jika pun ada perbedaan itu soal cara pandang fiqiyah yang tidak berpengaruh pada kesatuan pandangan ber-Nu baik dalam soal keagamaan maupun soal politik kebangsaan serta peradaban dunia.

Jadi kalau ada elit partai mencoba membenturkan dan membelah NU dengan diksi itu bisa dipastikan meraka sedang kesurupan memaknai yang selama ini meraka tahu betul bagaiman sejatinya NU.

Mereka lupa bahwa NU ini manunggaling semakin di belah dengan membuat diksi dan narasi dikotomis dengan tujuan memecah belah NU, maka NU akan semakin kuat untuk mengkonsolidasika jam’iyah dan Jamaah NU dan akan semakin jauh dari harapan mereka.

Mereka akhir-akhir ini terlihat nyolot banget hampir tiap moment yang menjadi sasaran tembak adalah simbol kekuatan ideologis NU, meraka terlihat tidak sadar sedang melakukan kesalahan besar dalam sejarah politik kebangsaan NU, mereka sudah diluar batas rasional meletakan relasi NU dan partai malah terlihat meraka merasa superior dan suprim dihadapan pendirinya.

Betapun adanya NU struktural semenjak Khdaratus Syeh KH. Hasyim As’ary berasama KH. Hasan Gipo adalah ulama pendiri sekaligus menempati struktur NU yang mengisi sejarah baik keagamaan, kebangsaan dan kenegaraan bahka ikut serta dalam peradaban dunia tak hanya itu beliau juga adalah ikut terlibat dalam politik kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan sampai ikut mempertahankan dengan resolusi jihad.

Ini salah satu potret sejarah keterlibatan NU struktural yang akan di abaikan begitu saja oleh kelompak yang sedang panik atau karena ambisinya untuk sekedar ingin berkuasa di negeri enam dua ini.

Kan banyak cara yang santun dan indah untuk mencari dukungan bukan dengan cara-cara memecah NU dari dalam.

Tapi, boleh jadi ini adalah klimak dari eksploitasi basis kultural dan struktural yang selama ini di lakukan meraka sehingga sudah waktunya partai yang mereka kuasai hasil di bentuk oleh NU.

Dikembalikan lagi pada Ibu kandunganya untuk di momong ulang agar bisa membangun relasi indah saling menginspirasi tanpa intervensi, saling simbiotik tanpa memetik keuntungan sepihak.

Mungkin waktunya sudah dekat NU struktural dan NU kultural bergerak penuh bijak untuk kembali menjadika mereka yang sekarang berada di struktur partai menjadi pengikut partai di ranah kultural saja artinya mungkin sudah lelah dan berharap pensiun dari politik struktural dan menjadi partai kultural.

Wallahu’alam…,,

20 Mei 2022