BANTEN POS

Tag: aje kendor

  • Dewan Ingatkan Janji Politik Walikota dan Wakil Walikota Serang

    Dewan Ingatkan Janji Politik Walikota dan Wakil Walikota Serang

    SEBAGAI bentuk pelaksanaan pengawasan, DPRD Kota Serang mengingatkan Walikota dan Wakil Walikota Serang terkait dengan janji politik. Pasalnya, kesempatan duet Aje Kendor tersebut untuk menuntaskan berbagai janji politiknya, hanya tinggal setahun lagi dalam hal perencanaan APBD.

    Ketua Komisi III pada DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad, mengatakan bahwa dirinya mengingatkan kepada Walikota dan Wakil Walikota beserta seluruh OPD yang ada, bahwa mereka harus benar-benar bisa menuntaskan janji politik yang telah termaktub dalam RPJMD, pada perencanaan APBD 2023 saat ini.

    “Kalau dari segi jabatan, memang tersisa dua tahun. Namun dari konteks perencanaan, mereka hanya punya satu tahun perencanaan, untuk melunasi hutang janji politik,” ujarnya kepada awak media, Selasa (15/2).

    Menurutnya, pada akhir masa jabatan ini, Aje Kendor harus bisa memetakan apa saja janji politik yang masih belum terealisasikan. Karena jika tidak direncanakan tahun ini, maka dipastikan janji tersebut tidak akan terealisasi.

    “Ini merupakan akhir masa perencanaan dari kepemimpinan Aje Kendor. Maka jika masih ada janji politik yang belum terealisasi, segera direalisasikan. Ingat, perencanaan saat ini adalah perencanaan terakhir untuk merealisasikan janji politik. Kita tidak tahu 2024 akan seperti apa,” ungkapnya.

    Di sisi lain, Ridwan menuturkan bahwa saat ini Kota Serang memiliki masalah berkaitan dengan pengoptimalan PAD. Sehingga menurutnya, hal tersebut harus menjadi perhatian khusus buat duet Aje Kendor, agar dapat diselesaikan.

    “Problem yang saat ini perlu segera diselesaikan adalah optimalisasi PAD. Salah satu parameter belum optimalnya PAD Kota Serang, dapat dilihat dari kemampuan Kota Serang dalam membiayai belanja daerah menggunakan sumber PAD, hanya sebesar 15 sampai 17 persen saja,” terangnya.

    Hal itu menurutnya, mengindikasikan bahwa Kota Serang saat ini masih sangat tinggi ketergantungan terhadap dana transfer. “Artinya, saat ini rasio kemandirian daerah Kota Serang masih sangat tinggi,” ucapnya.

    Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar Pemkot Serang dapat benar-benar mengoptimalkan PAD, sehingga belanja daerah dapat dibiayai oleh PAD dengan rasio sebesar 30 persen atau sekitar Rp400 miliar dari belanja daerah.

    “Sekarang posisi kita, baru di perencanaan pagu anggaran ya, kurang lebih Rp250 miliar. Ini baru pagu, belum realisasi. Kan masih tahun berjalan. Masih ada kekurangan yang dapat kita kejar,” terangnya.

    (ADV)

  • Kelurahan Lebakwangi Bangun Sarpras Maksimalkan Potensi Ekonomi Daerah

    Kelurahan Lebakwangi Bangun Sarpras Maksimalkan Potensi Ekonomi Daerah

    SETIAP Kelurahan sudah pasti memiliki potensi daerahnya masing-masing. Begitupun dengan Kelurahan Lebakwangi Kecamatan Walantaka, Kota Serang.

    Di sana, ada beberapa potensi daerah yang menjadi salah satu penghasilan ekonomi masyarakat. Diantaranya yaitu pengrajin ketupat, kacang sangrai, dan jamur tiram.

    Lurah Lebakwangi, Aminudin, menyampaikan bahwa pihaknya terus mendukung warganya yang memiliki usaha atau rumah produksi. Salah satunya dengan memberikan pembinaan melalui dinas terkait yaitu Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan UMKM Kota Serang.

    “Tentu kami mendukung dengan adanya warga yang memiliki usaha seperti ini. Sebab, selain memajukan ekonomi pribadi, juga merekrut tenaga kerja di sekitar rumahnya,” ujarnya.

    Menurutnya, meski tidak banyak tenaga kerja yang direkrut, namun hal itu menjadi sebuah peluang bagi warga yang belum berkesempatan bekerja. Seperti halnya rumah pengrajin ketupat yang ada di kampung Cimareng, Kelurahan Lebakwangi.

    “Tenaga kerjanya masih dari anak-anaknya, atau tetangganya. Jadi mereka produktif dengan bekerja di rumah tersebut,” katanya.

    Ia menyampaikan, tidak hanya ketupat yang dijual secara matang di pasar-pasar terdekat. Ada lontong, lepet dan selimpu. Ketiganya adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh warga kota Serang, khususnya ketika momen 17 Ramadhan yaitu qunutan.

    “Kalau momen qunutan, warga kota Serang biasanya riungan dengan mengeluarkan ketupat dan teman-temannya. Oleh karena itu, produksinya pun lebih meningkat daripada hari-hari biasanya,” tuturnya.

    Sementara itu, untuk kacang sangrai, Lebakwangi memiliki rumah dagang (RD) yang masih berada di wilayah kampung Cimareng. Nah, di sana bisa dilihat secara langsung bagaimana proses menyangrai kacang dan pengemasannya.

    “Kacang sangrai ini masih banyak diminati oleh warga kota Serang, khususnya yang sedang melangsungkan syukutan atau hajatan, tidak tertinggal kacang sangrai ini pasti ada,” ucapnya.

    Meski ditengah pandemi Covid-19 ini runah produksi terkena dampak, akan tetapi pihak Kelurahan berupaya untuk bersama-sama memasarkan dan mempromosikan kembali kacang sangrai tersebut. Meski begitu, saat ini pemasaran sudah mulai stabil meski belum dapat disebut normal.

    “Bahan baku kacang memang tidak diambil dari wilayah Lebakwangi, tetapi mengimpor dari wilayah Jawa tengah dan sekitarnya,” ungkap Aminudin.

    Sementara itu, untuk budidaya jamur tiram, hasilnya memang belum memenuhi kebutuhan pasar. Akan tetapi, hal itu tidak menyurutkan semangat warganya untuk membudidayakan jamur tiram.

    “Kalau kita lihat memang jamur tiram tidak banyak, karena masih belum memenuhi kebutuhan pasar rau dan sekitarnya. Kalau kita lihat, ada dua rumah budidaya hamg luasnya masing-masing 6×3 meter,” jelasnya.

    Selain potensi ekonomi daerah, di Lebakwangi juga sedang membangun sarana prasarana gedung dan jalan. Bekerjasama dengan Dinas perumahan umum dan tata ruang, pihaknya telah membangun gedung kelurahan dan beberapa ruas jalan lingkungan.

    “Hal ini agar masyarakat bisa melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Sehingga potensi ekonomi daerah pun bisa lancar,” tandasnya. (MUF)

  • Pendataan JPS Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Warga di Kota Serang Geruduk Kantor Kelurahan

    Pendataan JPS Dianggap Tidak Tepat Sasaran, Warga di Kota Serang Geruduk Kantor Kelurahan

    SERANG,BANPOS- Merasa tidak puas dengan kinerja pihak kelurahan atas pendataan bantuan sosial akibat dari dampak pandemi Covid-19, sejumlah warga kampung Babakan, Desa Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, mendatangi kantor Kelurahan Gelam guna menuntut keadilan, Selasa (21/4).

    Sebelumnya, Kantor Kelurahan Kiara, Kecamatan Walantaka juga digeruduk warganya karena persoalan serupa.

    Sejumlah warga Babakan mengatakan, jika penerimaan program bantuan sosial akibat dari dampak pandemi Covid-19 tersebut dianggap tidak tepat sasaran, sehingga muncul kecemburuan sosial pada warga yang tidak mampu.

    “Kita menganggap, pihak kelurahan Gelam, tidak adil dan program yang dilakukannya tidak tepat sasaran dalam melakukan pendataan terkait pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab, warga yang tegolong tidak mampu malah tidak terdata. Namun sebaliknya, warga yang jelas-jelas tergolong mampu malah terdata dan menerima bantuan. Ini kan membuat kita menjadi merasa cemburu sosial pada pihak kelurahan. Ada apa ini,” ujar salah seorang warga dengan nada kerasnya, saat ditemui BANTEN POS, Selasa (21/4).

    Ditempat yang sama, seorang ibu-ibu pun mengutarakan, jika pihak kelurahan diminta untuk terjun langsung ke masyarakat, mana masyarakat yang tergolong mampu dan mana masyarakat yang tergolong tidak mampu. Sehingga, bantuan sosial yang seharusnya diberikan untuk masyarakat tidak mampu dapat tepat sasaran.

    “Memang sebelumnya kita diminta KTP dan KK oleh pak RT, tapi kenyataannya nama-nama sebagian warga yang tidak mampu malahan tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial akibat terdampak virus korona yang saat ini terjadi,” ungkapnya.

    Sementara Lurah Gelam Aris Arizal, saat ditemui mengatakan, jika kejadian dimana sebagian warga Desa Babakan mendatangi kantor kelurahan menuntut keadilan, diakibatkan adanya kesalahpahaman yang diterima oleh warga.

    “Hal ini akibat adanya kesalahpahaman yang diterima oleh warga. Sebenarnya, pemberian bantuan dimasa pandemi Covid-19 ini untuk warga yang benar-benar terdampak akibat Covid-19, yaitu seperti warga yang diluar penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Jamsosratu dan progrm sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Itu sebenarnya yang diharapkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) dan datanya sudah ada disana,” kata Aris.

    Aris menambahkan, kekhawatiran warga dikarenakan adanya pembagian kartu merah putih dari BPNT terbaru, sehingga memicu warga menjadi berasumsi bahwa pembagian kartu itu merupakan program bantuan dampak Covid-19. Padahal, hal itu bukan.

    “Bantuan tersebut memang belum disalurkan ke warga. Namun, saya menghimbau untuk warga agar jangan bernafsirkan sendiri terkait pemberian bantuan sosial akibat dampak Covid-19 ini. Lebih baik untuk bertanya langsung pada kami. Dan akibat adanya kesalahpahaman ini, kami akan berupaya untuk mengajukan lagi ke Dinas Sosial jumlah penerima bantuan ini, meski pendataan tersebut sudah ditutup, kami akan berusaha. Adapun untuk saat ini, jumlah KK yang sudah kami ajukan ke Dinsos untuk menerima bantuan sosial akibat dampak Covid19, sudah 605 KK. Dan, adapunya kenyataannya nanti yang disetujui, tergantung dari Dinsos,” pungkas Aris. (RUL/AZM)

  • Hasan Bashri Jalankan Amanah Dengan Maksimal

    Hasan Bashri Jalankan Amanah Dengan Maksimal

    GAK boleh minta jabatan. Tapi kalau dikasih, harus maksimal dalam menjalankannya. Begitulah karakter yang tertanam dalam diri Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Hasan Bashri.

    Karakter tersebut tertanam dalam dirinya berkat perkaderan yang dilakukan oleh partai yang ia ikuti, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dan dengan karakter tersebut, Hasan mengemban amanah sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Serang.

    “Dalam partai kami, tidak boleh yang namanya minta jabatan. Namun kalau dikasih, jangan pernah lalai. Harus maksimal dalam menjalankannya,” ujarnya kepada BANPOS, beberapa waktu lalu.

    Selain itu, prinsip Sami’na wa Atho’na pun tertanamkan secara kuat dalam dirinya. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil pun selalu terukur dan terarah untuk kebaikan masyarakat.

    “Namun meskipun selalu nurut, bukan berarti tidak ada diskusi. Tetap ada diskusi. Jadi kami selaku partai, tetap dibiarkan mengembangkan kreatifitas dan inovasi untuk kepentingan umat. Tapi kalau sudah ada keputusan, maka harus totalitas,” jelasnya.

    Dengan prinsip dan karakter seperti itu, Hasan Bashri meyakini bahwa cita-cita untuk kepe PKS dapat terwujud. (DZH)

  • Jalan Ki Sahal Lopang 15 Tahun Tak Tersentuh Pembangunan

    Jalan Ki Sahal Lopang 15 Tahun Tak Tersentuh Pembangunan

    SERANG,BANPOS- Sudah sekitar 15 tahun Jalan Ki Sahal, Kelurahan Lopang, Kecamatan Serang tak tersentuh oleh pembangunan. Sehingga, jalan tersebut kondisinya rusak parah. Bahkan, warga sekitar menyebut jalan tersebut layaknya kubangan kerbau.

    Bani, warga yang menjalankan usaha air isi ulang mengatakan, dirinya kerap kesulitan saat melintasi jalan Ki Sahal tersebut. Hal ini karena jalanan tersebut selain berlubang, juga seringkali tergenang air dan licin.

    “Saya suka kagok kalau nganter air ke warga atau sekolah-sekolah itu. Udah mah bawa beban berat, ditambah jalan nya rusak dan berlumpur. Gak jarang saya hampir mau jatuh karena licin, jadinya saya pelan-pelan bawa motornya,” ujarnya, ditemui di lokasi, Jumat (21/2).

    Menurutnya, kondisi rusak jalan tersebut sudah berlangsung lama dan dikeluhkan banyak warga dan pengguna jalan. Apalagi jalan Ki Sahal ini merupakan akses satu-satunya menuju SMP 3 dan kantor Kelurahan Lopang.

    “Sudah lama mas jalan itu rusak parah dan belum pernah diperbaiki. Padahal jalan itu banyak dilalui warga sama anak-anak sekolah. Disini kan ada tiga sekolah SD sama satu sekolah SMP, jadi kalau anak-anak sekolah lewat itu harus melipir-melipir (minggir), takut nyebur ke lumpur,” katanya.

    Sementara warga lainnya, Sanah, mengatakan dirinya sangat terganggu dengan kondisi jalan yang rusak di kampungnya tersebut. Lantaran jika dirinya ingin bekerja harus melewati jalan rusak itu.

    “Saya kan kerja di rumah makan yang berada di Perumahan Taman Lopang Indah, jadi ya harus lewat jalan rusak itu. Kalau mau gak lewat situ ya harus muter lewat Kampung Kebaharan, tapi ya lumayan jauh,” tuturnya. (DZH)

  • Jajak Pendapat PWKS Diapresiasi Syafrudin

    Jajak Pendapat PWKS Diapresiasi Syafrudin

    SERANG,BANPOS- Walikota Serang Syafrudin mengapresiasi kegiatan jajak pendapat yang dilakukan Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) yang memotret kepuasan publik terhadap kepemimpinan Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang selama setahun terakhir. Hasil jajak pendapat ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Serang dalam melangkah ke depan.

    “Kami apresiasi apa yang dilakukan teman-teman PWKS dan kami mengucapkan terima kasih,” kata  Syafrudin usai talkshow Hasil Jajak Pendapat Penilaian Kinerja Pemkot Serang di Harmony FM, Legok, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Selasa (7/1/2020).

    Syafrudin mengatakan bahwa dalam survei yang dilakukan PWKS masih ada kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat terkait kinerja dirinya selama setahun ini. Dua yang mendapat perhatian adalah mengenai masalah pelayanan kesehatan dan fasilitas publik untuk disabilitas.

    Padahal, menurutnya Pemerintah Kota Serang sudah berupaya menangani kedua masalah tersebut. Ia mencontohkan terkait kesehatan memang masih ada kasus gizi buruk dan stunting di Kota Serang meski angkanya terus berkurang. “Secara keseluruhan memang belum tuntas,” katanya.

    Terkait fasilitas untuk disabilitas, menurutnya sejumlah lokasi bangunan milik Pemerintah Kota Serang diupayakan ramah disabilitas. Terkait trotoar yang diperuntukkan bagi disabilitas tetapi digunakan sebagai lahan parkir, menurutnya memang perlu ada ketegasan dari organisasi perangkat daerah terkait.

    “Dalam setahun Pemkot Serang sudah membuat Perda Disabilitas meski pelayanan memang belum dilakukan karena baru disahkan,” katanya.

    Menurutnya, sejumlah upaya itu, menunjukkan Pemerintah Kota Serang sudah berupaya meski belum maksimal.

    Sedangkan, tentang nama dirinya yang dalam survei disebutkan tidak dikenal oleh sekitar 6 persen responsen, Syafrudin menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Ia menganalogikan saat Pilkada Kota Serang 2018 lalu ia dan wakilnya Subadri Usuludin hanya mendapatkan suara sekitar 120.000 dari total suara yang ada sekitar 350.000 suara. Karena itu ia menganggap wajar bila ada warga yang tidak mengenal dirinya sebagai Walikota Serang.

    “Karena itu ke depan harus lebih banyak turun ke masyarakat supaya masyarakat tahu siapa walikota,” katanya.

    Ketua PWKS, M. Tohir mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menarik dari hasil jajak pendapat ini. Misalkan, tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkot Serang yang naik 13 persen lebih dari 23 persen lebih menjadi 37 persen.

    “Diharapkan di akhir tahun 2020 nanti dapat meningkat menjadi lebih baik di kisaran 50 persen,” kata Panji.

    Apalagi 2020, banyak program cepat tanggap pemeliharaan jalan yang sudah dicanangkan, misalkan jalan rusak langsung diperbaiki. Tinggal perumahan-perumahan yang belum menyerahkan aset jalan untuk segera menyerahkannya ke Kota Serang agar ketika rusak dapat diperbaiki.

    “Pemberian honor guru ngaji grabadan, honor pemandi jenazah, dan honor marbot, kami yakini akan dapat meningkatkan Kota Serang dalam penilaian pembangunan di mata masyarakat,” katanya.

    Terakhir, soal keamanan yang dalam jajak pendapat menjadi faktor tertinggi dalam kepuasan masyarakat menujukkan bahwa Kota Serang aman dan layak untuk menjadi tempat wisata bahkan investasi. (PBN)

  • Meski Populer, Kinerja Aje Kendor Masih Dinilai Rendah

    Meski Populer, Kinerja Aje Kendor Masih Dinilai Rendah

    SERANG, BANPOS – Kepuasan masyarakat terhadap program penbangunan di Kota Serang masih rendah dan di bawah 50 persen. Sedangkan untuk kepuasan terhadap kepemimpinan Walikota sudah melebihi angka 50 persen.

    Hal ini diketahui berdasarkan hasil riset kepuasan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS).

    Ketua PWKS, Muhammad Tohir, mengatakan bahwa riset ini diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan.

    “Selain itu dengan adanya riset ini dapat mendorong penyelenggara pelayanan publik agar meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi pelayanan publik,” ujarnya.

    Tohir mengatakan, mayoritas para responden mengenal Syafrudin dari media massa baik cetak, elektronik, maupun online dengan persentase sebesar 51.3 persen.

    “Sedangkan media sosial didominasi oleh Facebook dengan persentase sebesar 22.5 persen serta instagram sebesar 16.6 persen,” ungkapnya.

    Secara tingkat popularitas, Tohir mengungkapkan bahwa Syafrudin sebagai Walikota Serang baru dikenal oleh 75.8 persen responden.

    “Sedangkan sebanyak 17.7 persen responden mengaku tidak mengetahui siapa Syafrudin dan sebanyak 6.5 persen responden menyatakan ragu-ragu,” tuturnya.

    Sementara dari tingkat kepuasan terhadap kinerja, Tohir menerangkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap Syafrudin sebesar 52.7 persen responden yang mengaku puas dengan kinerja Walikota Serang.

    “Sedangkan 28.5 persen responden ragu-ragu menilai kinerja Walikota Serang dan sebesar 18.8 persen responden menyatakan tidak puas dengan kinerja Walikota Serang,” jelasnya.

    Kendati kepuasan responden terhadap kinerja Syafrudin cukup tinggi, namun untuk kepuasan terhadap program 100 hari kerja Syafrudin masih di bawah 50 persen. Padahal, harapan atas program 100 hari kerja terbilang tinggi.

    “Tiga program 100 hari kerja yang ditawarkan oleh Syafrudin dan Subadri memiliki tingkat harapan sebesar 80.6 persen dari responden. Akan tetapi, pada tingkat kepuasan pelaksanaan program 100 hari kerja tersebut hanya mencapai angka 23.6 persen, atau mengalami gap sebesar 57 persen,” terangnya.

    Sama halnya dengan kepuasan pembangunan, hanya mendapatkan penilaian dari responden sebesar 36.7 persen. Adapun penilaian pembangunan terendah yaitu pada kepuasan pembangunan ramah disabilitas yang hanya sebesar 26.8 persen.

    “Sedangkan kepuasan tertinggi didapat dari keamanan di Kota Serang yang dianggap sudah baik sehingga mendapat nilai 47 persen,” ujarnya.

    Kepala bidang penelitian dan pengembangan PWKS, Panji Bahari, menuturkan bahwa responden dalam risey tersebut didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebanyak 55.9 persen.

    “Adapun untuk domisili, sebaran responden berasal dari seluruh kecamatan, dengan jumlah responden terbanyak berasal dari Kecamatan Serang dengan persentase sebanyak 24.7 persen,” tandasnya. (DZH)

  • Dianggap Memiliki Keberpihakan, Aje Kendor Raih Penghargaan Peduli Disabilitas

    Dianggap Memiliki Keberpihakan, Aje Kendor Raih Penghargaan Peduli Disabilitas

    SERANG, BANPOS – Dinilai memiliki keberpihakan, Pemkot Serang melalui Walikota dan Wakil Walikota mendapatkan penghargaan peduli terhadap disabilitas dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Khusus Untirta.

    Walikota Serang, Syafrudin, menyampaikan, penghargaan ini menjadi semacam pengingat juga bahwa pembangunan Kota Serang harus inklusif dan respon terhadap kaum rentan seperti disabilitas.

    Ia mengatakan dirinya sangat mendukung terciptanya Kota Serang yang ramah disabilitas. Sebab itu, ia akan mendukung segala gerakan dari pegiat dan penyandang disabilitas, seperti dalam karnaval yang digelar oleh Hima PKh Untirta dalam puncak acara peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) yang dilaksanakan pada, Minggu (8/12)

    “Saya sangat mendukung kegiatan seperti ini. Dan saya sangat mengapresiasi, semoga sinergi Pemkot dengan pegiat dan penyandang disabilitas dapat terjalin semakin erat,” jelasnya.

    Untuk penghargaan yang didapatkan, Syafrudin menyampaikan bahwa hal ini menjadi tanggungjawab baginya untuk dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif dan responsif terhadap kaum rentan dan disabilitas.

    “Untuk saat ini, Alhamdulillah Raperda Kota Serang tentang Penyandang Disabilitas, sudah selesai difasilitasi oleh Pemprov Banten. Ini akan menjadi arahan bagi saya untuk pembangunan Kota Serang yang setara dan beradab,” jelasnya.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, turut serta dalam karnaval yang digelar oleh Hima PKh Untirta dalam puncak acara peringatan HDI. Karnaval tersebut diikuti oleh ratusan pegiat dan penyandang di Provinsi Banten.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, dalam karnaval tersebut Subadri mendorong kursi roda dari salah satu penyandang tunadaksa, Fani Satifaningrum, sepanjang jalan karnaval.

    Sempat Fani bertanya kepada Subadri, apakah tidak apa-apa orang nomor dua di Kota Serang tersebut mendorong kursi rodanya. “Gak apa-apa, kita ini sama saja yah,” ujar Subadri sembari mendorong kursi roda yang dinaiki oleh Fani, Minggu (8/12).

    Ditemui seusai acara, Subadri mengatakan bahwa kegiatan ini sangat baik bagi penyandang disabilitas. Karena, dapat meningkatkan percaya diri masyarakat.

    “Ada beberapa rangkaian yang dilakukan oleh Hima PKh. Harapannya mudah-mudahan dengan HDI ini dapat mengingatkan kami yang pada umumnya, dapat tidak mendiskriminasi teman-teman disabilitas,” katanya.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa saat ini Pemkot Serang sudah ada kemajuan dalam hal Raperda Disabilitas. Hal ini dapat menjadi acuan bagi Pemkot Serang, dalam membangun kota yang lebih ramah disabilitas.

    “Produk hukum daerah Alhamdulillah sudah turun. Mudah-mudahan dengan adanya cantolan hukum itu, kami dapat lebih ramah terhadap disabilitas dalam pembangunan,” tuturnya.

    Saat ditanya mengenai tindakan dirinya yang spontan mendorong kursi roda anak disabilitas, ia mengaku bahwa hal itu untuk mengingatkan bahwa disabilitas juga tidak ada bedanya.

    “Mereka itu saudara-saudara kita. Maka harus ada yang diangkat dari mereka. Kita harus menyamakan mereka dan menyetarakan mereka,” tegasnya.

    Wakil Ketua Hima PKh Untirta, Muntazir, mengapresiasi kedekatan Wakil Walikota Serang dengan masyarakat penyandang disabilitas. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Subadri, dapat menghilangkan ketidakpercayadiri dari mereka.

    “Ini sangat bagus untuk meningkatkan kepercayaan diri dari mereka. Saya pun sebagai penyandang disabilitas, merasa sangat bangga dengan tindakan pak Wakil Walikota,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi Pemkot Serang yang dipimpin oleh Syafrudin-Subadri, karena telah dengan konsen dengan isu disabilitas. “Terimakasih pak Wali dan pak Wakil, semoga kedepan Pemkot Serang dapat lebih baik lagi kedepannya,” tandasnya. (DZH/PBN)

  • Aje Kendor Akui Belum Maksimal dalam 1 Tahun

    Aje Kendor Akui Belum Maksimal dalam 1 Tahun

    SERANG, BANPOS – Janji-janji politik pada satu tahun kepemimpinan Syafrudin dan Subadri di Kota Serang, diakui oleh pasangan dengan tagline Aje Kendor ini, masih belum tertunaikan dengan sempurna.

    Demikian yang disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin dan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin saat menjadi pembicara dalam refleksi 1 tahun Aje Kendor yang diadakan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Sabtu (7/12).

    “Ada beberapa hal yang masih terdapat kekurangan, dan ini memang harus dievaluasi oleh seluruhnya, baik oleh mahasiswa, insan pers, maupun DPRD,” ujarnya.

    Pihaknya sendiri berharap, evaluasi dan kontrol terus dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengawasi kinerja pemerintah daerah Kota Serang agar tidak melenceng dari visi misi yang ditetapkan.

    “Namun kalau dibilang tidak ada perubahan, tidak mungkin. Contohnya adalah pembangunan jembatan di Pekarungan, kemudian pelebaran jalan di keluar pintu tol agar dapat terlihat lebih baik,” terangnya.

    Walaupun pelebaran jalan itu menggunakan dana provinsi, ia mengklaim hal tersebut berdasarkan komunikasi pihaknya dengan Pemprov Banten.

    Selain itu, ia berbicara tentang penataan PKL di Pasar Lama dan di stadion, yang menurutnya, baru pada kepemimpinannya dapat lebih ditertibkan dan ditata sesuai dengan manfaatnya.
    Mantan Camat Kasemen ini mengatakan, kemacetan di area Pasar Lama juga sudah mulai teratasi.

    “Jika dibilang tidak maksimal memang benar. Ada yang tidak puas, itu adalah hal yang wajar, hal yang biasa,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin menyampaikan, kedudukan yang didapatkannya saat ini memang didasarkan pada janji-janji yang telah disampaikan kepada masyarakat.

    “Terkait bagaimana realisasinya, kami menyerahkan penilaiannya kepada masyarakat,” jelas mantan Ketua DPRD Kota Serang tersebut.

    Ia memaparkan beberapa hal yang sudah dilakukan dalam melestarikan kearifan lokal Kota Serang. Mulai dari penamaan taman-taman serta rencana untuk membuat peraturan tentang sehari menggunakan bahasa Jawa Serang (Jaseng).

    Subadri juga menjelaskan soal penataan PKL di Stadion Maulana Yusuf yang menurutnya dalam rangka mengembalikan fungsi stadion dan area sekitarnya sebagai tempat untuk melakukan olahraga bagi masyarakat.

    “Tapi saya sepakat, kami berdua sadar, masih belum maksimal, belum memberikan yang terbaik. Namun kami secara berangkulan, bersama-sama, kami pelan-pelan mencoba menunaikan janji-janji tersebut,” tegasnya.

    Dalam sambutannya, Ketua PWKS, Muhammad Tohir menyampaikan, kegiatan ini adalah dalam rangka mengulas bagaimana langkah-langkah pembangunan yang telah dilakukan selama satu tahun kepemimpinan Syafrudin-Subadri, serta memberikan informasi kepada masyarakat terkait apa saja yang sudah dikerjakan. (PBN)

  • Refleksi 1 Tahun Aje Kendor, Diskominfo Andalkan Pembangunan Infrastruktur

    Refleksi 1 Tahun Aje Kendor, Diskominfo Andalkan Pembangunan Infrastruktur

    SERANG, BANPOS – Kota Serang berencana untuk menambah CCTV di 12 titik pada tahun 2020. Beberapa area yang direncanakan tersebut terletak di titik-titik ruang publik, seperti taman, pasar dan jalan raya.

    Demikian yang diucapkan oleh Kepala Diskominfo Kota Serang, Hari W. Pamungkas saat menjadi keynote speaker dalam acara Refleksi Satu Tahun Aje Kendor yang dilaksanakan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Sabtu (7/12).

    “Ini adalah pembangunan infrastruktur teknologi dan informasi yang dilakukan dalam rangka mendukung Kota Serang menuju Smart City,” ujar Hari.

    Ia mengatakan, saat ini sudah dipasang beberapa CCTV, baik di kantor OPD maupun di kecamatan. Selain itu juga terdapat CCTV di terowongan Trondol yang dalam rangka memantau titik kemacetan.

    “Jadi jika ada kemacetan, Dinas Perhubungan (Dishub) dapat segera melakukan tindakan penguraian,” jelasnya.

    Ia mengatakan, tuntutan untuk menjadi Smart City merupakan hal yang wajar, dikarenakan saat ini sudah memasuki revolusi 4.0 dimana beberapa tahapannya adalah kecerdasan buatan dan menuntut seluruh elemen masyarakat untuk beradaptasi dan menyikapinya.

    “Revolusi 4.0 itu menuntut pemda untuk bertransformasi dari era manual menuju era digital untuk menjawab isu strategis yang ada di perkotaan,” papar Hari.

    Kemacetan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, SDM adalah isu strategis pembangunan di Kota Serang. Dan dijawab dalam dua misi Aje Kendor yaitu misi kedua dan keempat yang didukung oleh Diskominfo.

    “Untuk hal tersebut, telah dibangun infrastruktur internet di seluruh OPD hingga di tingkat kelurahan,”, terangnya.

    Selain itu juga, telah dibentuk 44 aplikasi dalam rangka mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik.
    “Untuk kami ada aplikasi Rabeg dan juga Kota Serang Siaga 112,” tandasnya. (PBN)