BANTEN POS

Tag: AKI/AKB

  • Tekan Kematian Ibu dan Bayi, BPJS Ujicobakan Skema Pembayaran Baru

    Tekan Kematian Ibu dan Bayi, BPJS Ujicobakan Skema Pembayaran Baru

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI AKB), BPJS Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI Menyusun sebuah strategi. Salah satunya yaitu dengan melakukan uji coba sistem pembayaran dengan skema Belanja Kesehatan Strategis Kesehatan Ibu dan Anak (BKS KIA) di 40 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) wilayah Kabupaten dan Kota Serang.

    Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby mengatakan, skema ini telah dirumuskan sejak tahun 2019 sebagai langkah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan uji coba skema BKS KIA dimulai September 2022 sampai dengan Agustus 2023.
    “Uji coba ini juga melibatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota dan Kabupaten Serang, FKTP mitra BPJS Kesehatan, United States Agency for International Development (USAID) dan World Bank,” ujar Mahlil, disela-sela konferensi pers di salah satu hotel di Kota Serang, Senin (19/9).

    Ia mengungkapkan bahwa kondisi saat ini, sebanyak 67 persen pemeriksaan kehamilan atau antenatal care (ANC) dilakukan di rumah sakit (RS). Sementara FKTP sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan, justru hanya melayani 33 persen ANC.

    “Kualitas pelayanan ANC juga belum memenuhi standar sehingga kehamilan berisiko tinggi kurang teridentifikasi dengan baik dan menyebabkan tingginya rujukan ke rumah sakit,” ucapnya.

    Mahlil mengatakan bahwa persentase layanan ANC di Indonesia yang memenuhi standar baru 2,7 persen. Tingginya angka persalinan melalui operasi caesar, salah satunya disebabkan oleh rendahnya kuantitas dan kualitas ANC.

    “Oleh karena itu, BPJS Kesehatan bersama Kemenkes RI dan USAID mengembangkan skema pembayaran BKS KIA demi meningkatkan efisiensi pembiayaan kesehatan ibu dan anak dengan tetap memperhatikan mutu layanan, sarana dan prasarana,” terangnya.

    Dengan adanya skema pembayaran baru ini, disebut akan mengefisiensikan peserta JKN agar tidak langsung ke FKTL atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Peran FKTP di sini, kata dia, yaitu memonitoring proses persalinan secara menyeluruh.

    “Ditetapkan skema pembayaran baru ini diharapkan bisa jadi model. Kita pilih di Kota dan Kabupaten Serang ini karena sudah jadi lokus yang ditetapkan,” tandasnya.

    Direktur Pengawasan, Pemeriksaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Mundiharno mengungkapkan, keberadaan BKS KIA diharapkan bisa mendongkrak kualitas, efisiensi, dan ekuitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. Ia menyebut, melalui pengembangan sistem pembayaran BKS KIA, peserta JKN bisa memperoleh manfaat layanan ultrasonografi (USG) di FKTP, layanan ANC sebanyak enam kali, dan persalinan yang dibantu oleh satu dokter dan dua bidan atau perawat di FKTP.

    Menurutnya, manfaat dari skema bari ini bukan hanya untuk peserta saja. Bagi FKTP yang menerapkan BKS KIA, akan ada kenaikan besaran tarif sesuai harga keekonomian kesehatan ibu dan anak, misalnya untuk layanan ANC, persalinan, layanan pasca-persalinan (post natal care/PNC), dan layanan KB.

    “Pemberian layanan ANC dan PNC lengkap di FKTP akan dipantau dan dievaluasi secara ketat. Kami juga akan menambah fitur Aplikasi P-Care untuk mempermudah proses memverifikasi penagihan klaim KIA dan memantau implementasinya di FKTP uji coba,” katanya.

    Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan Kemenkes RI, Yuli Farianti, mengungkapkan bahwa pihaknya siap memulai sistem ‘belanja strategis’ dalam layanan kesehatan ibu di Puskesmas dan klinik. Ia menegaskan, kepatuhan fasilitas kesehatan dalam memberikan layanan ibu yang terstandar akan dipantau Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

    Yuli mengatakan, penguatan pemastian mutu menjadi salah satu kunci sistem BKS KIA. Klaim yang dibayarkan akan diverifikasi dengan layanan terstandar.

    “Pemastian kualitas layanan ini akan berimbas pada peningkatan pelayanan ibu hamil dan persalinan yang merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang harus dicapai oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

    Ia menjelaskan bahwa AKI AKB merupakan salah satu indikator dalam RPJMN, sebab di Indonesia masih tinggi. Dengan program ini diharapkan dapat menekan AKI AKB khususnya di Kota dan Kabupaten Serang yang baru saja diujicobakan skema pembayaran baru oleh BPJS Kesehatan.

    “AKI AKB akan menjadi salah satu indikator dalam RPJMN, karena di Indonesia masih tinggi. Dengan program ini diharapkan dapat AKI AKB, sebab kematian satu ibu akan berdampak pada kebahagiaan seluruh anggota keluarga,” tandasnya. (MUF)

  • Kabupaten Serang Jadi Pilot Project Percepatan Penurunan AKI/AKB

    Kabupaten Serang Jadi Pilot Project Percepatan Penurunan AKI/AKB

    SERANG, BANPOS – Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Republik Indonesia United Nations Population Fund (RI UNFPA) menggelar lokakarya kepemimpinan masa depan Indonesia dalam perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi (PTT Kespro) di aula Tb. Suwandi Setda Kabupaten Serang pada Senin (14/3).

    Dalam lokakarya ini, Bappenas menjadikan Kabupaten Serang sebagai percontohan atau Pilot Project untuk penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).

    Direktur Keluarga Perempuan Anak, Pemuda dan Olahraga Bappenas, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, mengatakan bahwa pihaknya sedang menguji cobakan menyusun perencanaan penganggaran yang terintegrasi kesehatan reproduksi dalam rangka penurunan AKI/AKB.

    “Kita sekarang tahu AKI dan AKB baru lahir kita kan sudah menurun tetapi kalau kita lihat dari rata-rata tercepat penurunannya itu baru 2,2 persen pertahun, kita harusnya kalau bisa ingin mencapai target RPJMN itu harus kita turunkan 5,5 persen pertahun artinya kita perlu percepatan,” ujarnya.

    Woro pun mengatakan bahwa Provinsi Banten masuk dalam kategori tingginya AKI-AKB. Ia pun mengungkap AKI-AKB di Kabupaten Serang ini masih cukup tinggi.

    “Jawa Barat dan Banten ini termasuk 5 tertinggi juga di Indonesia untuk AKI dan AKB,” paparnya.

    Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengatakan lokakarya ini salah satu indikatornya di bidang kesehatan sesuai dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

    “Bidang kesehatan itu adalah usia lama hidup dan diturunkan lagi itu AKI dan AKB baru lahir yang bisa berkontribusi terhadap indikator IPM di bidang kesehatan ini,” paparnya.

    Tatu berharap, tim percepatan penurunan AKI-AKB Kabupaten Serang dapat memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya.

    “Karena kita tahu untuk AKI dan AKB baru lahir di Kabupaten Serang ini masih jadi persoalan. Karena masih tinggi angkanya yang harus kita turunkan untuk lebih kecil lagi angkanya,” tuturnya.

    Tatu pun mengatakan bahwa tingginya AKI-AKB ini salah satu faktornya disebabkan oleh pernikahan usia dini. Maka dari itu, Tatu meminta kepada Staff Ahli Bidang Kesra, Bappeda untuk mengoordinasikan dengan Kementrian Agama (Kemenag) terkait pernikahan dini.

    “Sebab tingginya AKI dan AKB bukan hanya pada faktor kesehatan saja, melainkan faktor banyaknya pernikahan di usia dini,” tandasnya.

    (MG03)

    Caption: Lokakarya kepemimpinan masa depan Indonesia dalam perencanaan dan penganggaran terintegrasi kesehatan reproduksi (PTT Kespro) di aula Tb. Suwandi Setda Kabupaten Serang pada Senin (14/3).