BANTEN POS

Tag: Aksi Buruh

  • Dukung Andra Soni-Dimyati, Poros Buruh Kota Tangerang Siap Sumbang 25 Persen Suara

    Dukung Andra Soni-Dimyati, Poros Buruh Kota Tangerang Siap Sumbang 25 Persen Suara

    SERANG, BANPOS – Poros Buruh Kota Tangerang menyatakan deklarasi dukungan kepada pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah untuk Pilkada 2024, di Hotel Istana Nelayan & Convention, Kota Tangerang, pada Jumat, (20/9/2024) petang.

    Dukungan diberikan lantaran Andra Soni-Dimyati punya rekam jejak yang bagus dan visi-misi yang jelas untuk membangun Provinsi Banten ke depan. Hal itu disampaikan langsung Presidium Poros Buruh Kota Tangerang, Dedi Sudrajat usai deklarasi dilakukan.

    “Hari ini kita para tokoh-tokoh serikat pekerja buruh se-Kota Tangerang mendeklarasi dukungan kepada Andra Soni-Dimyati. Anggota kita sekitar 110 ribu, kita sudah bertekad bersatu bagaimana ke depan di Pemilihan nanti bisa memenangkan pasangan Andra Soni dan Dimyati,” ujarnya.

    Jumlah 110 ribu anggota itu kata dia, akan berlipat dengan upaya-upaya buruh dalam menggalang suara, mulai dari anggota keluarga hingga tetangganya.

    “Jadi anggota kita 110 ribu, kalau misalnya punya anak satu, istri satu itu sudah 330 ribu. Kalau kita lihat DPT (Daftar Pemilih Tetap) Kota Tangerang 1,2 juta, itu lebih 24 persen yang akan kita sumbangkan untuk pemenangan Pak Andra Soni dan Pak Dimyati di Kota Tangerang,” tambahnya.

    Ia mengungkapkan alasan kenapa menjatuhkan dukungan dan pilihan kepada pasangan Andra Soni-Dimyati. Menurutnya, keduanya punya kemauan yang kuat untuk mewujudkan Provinsi Banten yang maju, adil merata serta tidak korupsi.

    “Kita lihat kemauan keras Pak Andra Soni kita lihat taglinen Banten maju, adil merata dan tidak korupsi, inilah yang dibutuhkan di Provinsi Banten ini. Jadi Banten udah berdiri lama puluhan tahun, tapi coba kita lihat di pedesaan tidak merata itu pembangunan, korupsi juga ada, juga pembangunan yang di mana-mana tidak merata, itu sebenernya (alasan mendukung Andra-Dimyati),” ungkapnya.

    Selain Poros Buruh Kota Tangerang, dirinya juga akan kembali menggulirkan kegiatan serupa dengan skala yang lebih luas lagi. Rencana kata dia, deklarasi dukungan untuk tingkat Provinsi akan dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, pada Minggu, (22/9/2024) mendatang.

    “Saya selain Koordinator Poros Buruh Kota Tangerang saya itu Koordinator Poros Buruh Provinsi Banten, jadi saya akan roadshow ke delapan kabupaten/kota untuk bagaimana kita menggalang kekuatan buruh, karena kalau bicara se-Provinsi Banten buruh hampir 300 ribu lebih,” katanya.

    “Kekuatan buruh itu besar. Semakin ke sini semakin sadar, mau tidak mau kita harus memilih pemimpin yang bener-bener punya kemauan kuat untuk membangun Banten, memajukan Banten dan tidak korupsi. (Saya) Sangat optimis menang. Kita masih ada waktu 2 bulan bekerja sama (dan) buruh dipastikan solid,” imbuh Dedi.

    Sementara itu, bakal calon Gubernur Banten Andra Soni mengaku terhormat dan tersanjung saat buruh-buruh di Kota Tangerang menyatakan dukungan secara langsung kepadanya.

    “Saya diundang dalam sebuah kegiatan deklarasi yang saya sendiri belum membangun komunikasi, artinya saat saya tanya kepada bapak (Dedi) mendukung saya mereka bilang sudah berdiskusi, memperhatikan visi-misi bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten kemudian meliah track record para bakal calon. Kemudian mereka akhirnya menentukan sikap untuk membantu Andra Soni memenangkan Pilkada 2024 ini,” terang Andra.

    Mantan Ketua DPRD Banten ini mengakui jika dirinya pernah merasakan apa yang dirasa para buruh. Ia mengalami masa-masa menjadi buruh ketika telah menyelesaikan sekolahnya.

    “Saya memang punya basic buruh setelah lulus SMA dan saya penerima upah sampai tahun 2004. Artinya saya memahami nilai-nilai yang diperjuangkan oleh buruh, saya akan membangun komunikasi yang baik. Baik hari ini maupun nanti sebagai calon terpilih Insya Allah,” kata Andra.

    “Saya Insya Allah akan bersama-sama dengan kawan buruh dalam rangka memeperjuangkan bagaimana Banten maju, adil merata dan tidak korupsi,” sambungnya.

    Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Banten ini mengatakan, jika dirinya bersama Dimyati punya progran yang bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh buruh di Banten.

    “Salah satu program yang bisa dimanfaatkan oleh buruh mengurangi bebannya yakni sekolah gratis bagi anak-anaknya, dan kawan-kawan harus sadari juga buruh itu bukan hanya kerja di pabrik, buruh juga yang kerja di bank, yang bekerja perusahaan-perusahaan ekspedisi yang sifatnya buruh adalah penerima upah atau gajih atas kemampuan mereka bekerja, sehingga jumlah yang tercatat sebagai pekerja buruh bukan hanya 300 ribu tapi jutaan,” terang Andra.

    “Kepentingan kita ke depan adalah Banten maju, adil merata tidak korupsi. Ini adalah perjuangan kolektif, bukan perjuangan tunggal, bukan perjuangan Andra Soni sendiri,” kata Andra menambahkan. ***

  • Buruh Belum Menyerah Tuntut Revisi Upah

    Buruh Belum Menyerah Tuntut Revisi Upah

    SERANG, BANPOS – Seribuan buruh dari berbagai serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Aliansi buruh dan pekerja Banten kembali menggelar aksi unjuk rasa di KP3B, di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Kecamatan Curug Kota Serang, Rabu (26/1).

    Serikat buruh tersebut diantaranya, FSPMI, SPN, KSPSI, KSBSI. yang masih dalam agenda tuntutan kenaikan upah minimum yang diputuskan oleh Gubernur Banten Wahidin Halim (WH). Namun kali ini aksi yang mereka lakukan berbeda, dari aksi-aksi sebelumya.

    Dalam aksinya, selain menyampaikan orasi dari Aliansi Buruh, mereka juga melakukan Istighosah Akbar dan Doa bersama. Mereka mengaku kecewa, pasalnya kedatanganya disambut kawat berduri.

    Ketua DPD SPN Banten, Intan Indria Dewi mengatakan, tuntutan aksi masih sama dengan aksi-aksi sebelumnya, yang secara umum menuntut Gubernur Banten untuk merevisi SK UMK 2022 sebesar 5,4 persen dari UMK 2021 sesuai dengan angka pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

    “Kami mendoakan kesejahteraan buruh, dimana kami menuntut kepada Gubernur Provinsi Banten, diantaranya, yang pertama untuk merevisi UMK tahun 2022. Kedua agar Gubernur Banten menegakkan supremasi hukum. Yang ketiga, agar gubernur melaksanakan Inpres Nomor 2 tahun 2021 Tentang Pengoptimalisasian Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” katanya.

    Lebih lanjut Intan menjelaskan bahwa pada 29 November 2021 ada kesepakatan antara Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit serikat pekerja dan serikat buruh dengan Apindo yang mewakili pengusaha sepakat untuk menaikkan UMK diangka 5,4 persen, tetapi kenyataannya satu hari setelah kesepakatan dibuat WH memutuskan SK UMK 2022 hanya menggunakan PP nomor 36 tahun 2021 saja.

    “PP 36 yang sekarang itu kenaikannya hanya diangka 0,89 persen, makanya ini yang kita tuntut agar gubernur memberikan kenaikannya itu sesuai dengan hasil yang kemarin disepakati di angka 5,4 persen,” katanya.
    Intan juga mengaku kecewa aksi istighosah buruh mendapatkan pengawalan ketat yang dilakukan petugas Padahal pihaknya sudah menyampaikan, bahwasanya aksi kali ini tidak akan ada aksi anarkis ataupun aksi kerusuhan.

    “Namun kami merasa aneh jika ada kawat berduri dan pagar beton dipasang. Padahal jelas kita akan melakukan doa bersama,” ungkapnya.

    Adapun stighosah ini dilakukan, dengan pembacaan ayat suci alquran, menyanyikan lagu kebangsaan dan doa bersama.

    (RUS/ENK)

  • Bakal Digeruduk Buruh dan Mahasiswa, Satpol PP ‘Lockdown’ KP3B

    Bakal Digeruduk Buruh dan Mahasiswa, Satpol PP ‘Lockdown’ KP3B

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten mengaktifkan mode ‘siaga maksimal’ untuk menyambut rencana aksi gabungan buruh dan mahasiswa esok hari. Bahkan, OPD-OPD pun rencananya akan di-‘lockdown’ dengan penjagaan ketat, termasuk untuk masuk ke kawasan KP3B.

    Hal itu diketahui dari edaran pemberitahuan, yang disebut dikeluarkan oleh Satpol PP Provinsi Banten. Pemberitahuan itu ditujukan kepada para pegawai Pemprov Banten yang berisi beberapa poin pengamanan kawasan KP3B dan kantor masing-masing OPD.

    Poin pertama, disebutkan bahwa gerbang utama dan gerbang dua KP3B, akan ditutup mulai pukul 16.00 WIB hingga selesai aksi massa. Kedua, akses keluar dan masuk KP3B dari gerbang tiga lajur kiri dan untuk lajur kanan samping aspirasi ditutup.

    “Besok tanggal 5 Januari 2022, bagi pegawai ASN dan Non ASN, OB, Satpam dan lainnya yang akan memasuki kawasan KP3B, diwajibkan menggunakan Nametag atau surat keterangan yang di tandatangani pejabat yg berwenang dari OPD bahwa Yang bersangkutan adalah pegawai OPD tersebut. (Akan dilakukan pemeriksaan),” tulis poin ketiga.

    Sementara poin terakhir, Satpol PP meminta kepada masing-masing OPD agar menutup kantor masing-masing, dengan penjagaan maksimal oleh Pengamanan Dalam (PAMDAL) masing-masing OPD.

    Saat dikonfirmasi, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Satpol PP Provinsi Banten, Massaputro Delly, membenarkan perihal pemberitahuan tersebut. Menurutnya, Pemprov Banten saat ini telah meningkatkan status pengamanan menjadi ‘siaga maksimal’.

    “Karena kan kami mendapatkan informasi bahwa massa aksi besok ini lebih besar dari massa aksi sebelumnya,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Selasa (4/1).

    Menurutnya, penjagaan itu dilakukan untuk mencegah terjadinya penerobosan yang dilakukan oleh massa aksi. “Ya kami siaga maksimum aja yah. Jadi yah kami siaga maksimum saja lah ya,” tandasnya. (DZH)

  • Bela WH, BEM Nusantara Dinilai Lecehkan Marwah Mahasiswa, Seruan Boikot Menggema

    Bela WH, BEM Nusantara Dinilai Lecehkan Marwah Mahasiswa, Seruan Boikot Menggema

    SERANG, BANPOS – Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (BEMNus) Banten dinilai melecehkan marwah mahasiswa, setelah menyatakan sikap mengecam aksi yang dilakukan oleh buruh beberapa waktu yang lalu. Seruan boikot BEMNus pun menggema.

    Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jendral (Sekjend) Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) Cabang Serang, Juni Akbar Alfirman. Ia mengatakan bahwa BEMNus lebih memilih untuk membela Wahidin Halim, ketimbang membela buruh.

    “Klaim perwakilan mahasiswa tapi kok melindungi marwah penguasa yang jelas-jelas sudah menghina kaum buruh, yang sampai saat ini (buruh) sudah menjadi motor pergerakan,” ujarnya dalam rilis yang diterima, Sabtu (25/12).

    Firman mengaku aneh dengan sikap yang disampaikan oleh BEMNus, yang mengatakan bahwa aksi buruh pada Rabu lalu telah menghilangkan marwah Pemprov, khususnya Gubernur Banten. Padahal menurutnya, Gubernur Banten sendiri yang menghilangkan marwah Pemprov, dengan melecehkan buruh.

    “Gak nampak batang hidungnya ketika Gubernur mengeluarkan statement yang jelas-jelas melukai hati buruh, eh malah pas nongol ada di ketek penguasa. Ini yang malah menghina marwah pergerakan, yang seharusnya mereka ikut berjibaku dengan buruh menuntut keadilan,” tegasnya.

    Menurut Fieman, apa yang dilakukan oleh para buruh dengan masuk ke dalam ruang kerja Gubernur, merupakan bentuk akumulasi kekecewaan rakyat pada pemimpinnya.

    “Lah itu kan bentuk responitas buruh, mereka kecewa kepada pemimpinnya. Mereka sudah aksi berjilid-jilid untuk meminta menaikan upah, eh Gubernur malah keluarkan pernyataan yang melukai hati buruh,” tuturnya.

    Firman juga mengakui bahwa tindakan beberapa oknum buruh tidak dapat dibenarkan, namun hal itu sudah menjadi konsekuensi pejabat daerah yang tak berani tampil di depan masyarakat saat ada masalah.

    “Memang kurang tepat, tapi itu udah konsekuensi Gubernur toh. Wong dia gak berani unjuk gigi di depan para buruh. Jika dibilang sibuk toh mereka sudah melakukan aksi terus-terusan kok, kenapa gak ditemuin?” ucapnya.

    Mantan Ketua Bidang Advokasi SWOT UIN SMH Banten ini pun menyerukan agar seluruh gerakan mahasiswa, melakukan pemboikotan terhadap BEMNus. “Boikot aja udah,” tegasnya.

    Senada disampaikan oleh Ketua Umum Pusat Gerakan Mahasiswa Kabupaten Tangerang (GEMAKATA), Muhamad Halabi. Ia pun mengaku akan turut ikut serta dalam memboikot BEM Nusantara Perwakilan Banten.

    Halabi juga mengatakan bahwa sikap acuh yang ditunjukkan oleh WH dan Andika Hazrumy merupakan tindakan pengecut. Sebab ia menilai, WH dan Andika tak berani muncul dihadapan para buruh dan mempertanggung jawabkan omongannya.

    “WH-Andika pengecut, kata yang cocok dinobatkan pada gubernur Banten dan wakilnya,” ujar Halabi.

    Menurutnya, WH-Andika tidak mencerminkan sosok pemimpin yang bertanggung jawab, sebab tak mampu menjawab persoalan-persoalan buruh, namun malah menghilang dan terkesan memiliki kesalahan.

    “Sangat tidak mencerminkan pemimpin yang bertanggung jawab, seharusnya apapun yang menjadi masalah di Banten harus dihadapi, ajak duduk bersama. Bukan malah ngumpet dan terkesan punya salah,” tandasnya.

    Untuk diketahui, BEMNus perwakilan Provinsi Banten mengeluarkan video pernyataan sikap mengecam tindakan buruh yang dinilai arogan dan anarkis, dengan memasuki kantor Gubernur Banten dan dinilai merusak fasilitas negara.

    BEMNus Banten juga menilai bahwa Polda Banten telah gagal dalam menjalankan tugasnya dalam mengamankan jalannya aksi buruh. Bahkan BEMNus Banten mengancam akan menggelar aksi besar-besaran untuk membela marwah Pemprov Banten. (DZH)