BANTEN POS

Tag: Aksi unjuk rasa

  • FHS Siap Aksi di Jakarta

    FHS Siap Aksi di Jakarta

    PANDEGLANG, BANPOS – Forum Honorer Sekretariat Daerah (FHS) Kabupaten Pandeglang siap mendukung dan ikut serta dalam aksi unjuk rasa yang akan digelar secara serentak oleh para tenaga honorer teknis Kabupaten Pandeglang dan honorer teknis se-Provinsi Banten, ke Gedung DPR RI dan Kemenpan RB pada 7 Agustus 2023 mendatang.

    “Kami atas nama honorer Sekretariat Daerah (Setda) siap mendukung dan ikut serta dalam rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar pada tanggal 7 Agustus mendatang,” kata Ketua Honorer Setda, Kusnadi, usai memimpin rapat persiapan rencana aksi demonstrasi ke gedung DPR RI dan Kemenpan RB, di Pendopo Kabupaten Pandeglang.

    Menurutnya, para honorer Setda nantinya akan bergabung dengan para honorer teknis OPD Pandeglang lainya untuk bersama-sama berangkat ke Jakarta.

    “Setelah mendapatkan izin dari para pimpinan dan sesuai dengan kesepakatan bersama, kita semua akan berangkat untuk menggelar aksi unjuk rasa, terkecuali bagi para honorer Setda yang sedang hamil dan sakit kami terkecualikan,” terangnya.

    Dijelaskannya, aksi unjuk rasa yang akan dilakukan ini adalah merupakan langkah dan perjalanan Panjang dalam memperjuangkan hak-hak para horer.

    “Sampai dengan saat ini belum ada kejelasan dari pemerintah pusat terkait nasib para honorer teknis yang telah mengabdi puluhan tahun,” jelasnya.

    Oleh karena itu, lanjut Kusnadi, para honorer teknis diberikan hak yang sama berkaitan dengan afirmasi untuk seleksi PNS atau PPPK oleh pemerintah.

    “Kami berharap Presiden segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) baru untuk pengangkatan honorer menjadi PNS atau PPPK tanpa terkecuali,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Dua Ketum Cabang Terluka Saat Aksi, PB HMI MPO Desak Kapolres Wajo Dicopot

    Dua Ketum Cabang Terluka Saat Aksi, PB HMI MPO Desak Kapolres Wajo Dicopot

    JAKARTA, BANPOS – Pengurus Besar HMI MPO mendesak Kapolda Sulawesi Selatan untuk mencopot Kapolres Wajo. Desakan tersebut buntut dari tindakan represif yang dilakukan oleh anggota Polres Wajo dalam mengamankan aksi yang dilakukan oleh HMI MPO Cabang Wajo dan Cabang Makassar.

    Aksi yang dilakukan oleh gabungan HMI MPO Cabang Wajo dan Cabang Makassar itu mengaspirasikan penolakan atas wacana kebijakan penghapusan BBM bersubsidi jenis Premium. Aksi dilakukan di depan tugu BNI Kabupaten Wajo dan Gedung DPRD Kabupaten Wajo.

    Untuk diketahui, tindakan represif Kepolisian berawal dari pelarangan membakar ban oleh massa aksi, sehingga terjadi dorong-mendorong antara kepolisian dan massa aksi.

    Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO, Affandi Ismail, menilai sikap aparat kepolisian yang melakukan tindakan tersebut sebagai bentuk perilaku anti demokrasi.

    “Kami dari PB HMI sangat menyayangkan sekaligus mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Kabupaten Wajo,” ujarnya dalam rilis yang diterima BANPOS, Senin (20/12).

    Ia mengatakan bahwa tindakan represif tersebut menyebabkan Ketua Umum HMI Cabang Wajo dan Cabang Makassar serta beberapa kader lainnya mengalami memar pada leher karena cekikan anggota Kepolisian yang mengawal aksi.

    Menurut Affandi, hal itu menjadi bukti kegagalan Kepolisian sebagai institusi dengan slogan pengayom masyarakat. Affandi menegaskan, kepolisian yang juga merupakan bagian dari pejabat negara mesti mengayomi, serta melindungi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya.

    “Aparat kepolisian itu petugas negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi masyarakat termasuk Mahasiswa. Tindakan Represif aparat terhadap mahasiswa kader kami tentu mencederai demokrasi kita bahkan bisa dikatakan mereka ini anti demokrasi,” tegasnya.

    Maka dari itu, Affandi mendesak Kapolda Sulsel untuk mencopot Kapolres Wajo serta memecat oknum anggota Kepolisian yang melakukan tindakan represif tersebut.

    “Selaku Ketua Umum Pengurus Besar HMI MPO, saya meminta kepada Kapolda Sulsel untuk mencopot Kapolres Wajo serta memecat oknum aparat yang telah lalai menjalankan tugasnya,” ungkapnya.

    Affandi mengancam apabila desakannya tidak digubris, maka PB HMI akan mengintruksikan seluruh kader HMI se-Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi, sebagai respon tindakan represif yang dilakukan aparat kepolisian di Kabupaten Wajo.

    “Jika Kapolda Sulsel tidak memperdulikan desakan kami, maka PB HMI akan melakukan Mosi Tidak Percaya kepada Polri dan akan mengintruksikan kepada seluruh kader se-Indonesia untuk melakukan aksi demonstrasi,” tandasnya. (DZH/MUF)