BANTEN POS

Tag: anak putus sekolah

  • Jumlah Anak Putus Sekolah di Kota Serang Capai Ribuan

    Jumlah Anak Putus Sekolah di Kota Serang Capai Ribuan

    SERANG, BANPOS – Jumlah anak putus sekolah di Kota Serang terbilang masih banyak. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang mencatat di tahun 2024 angkanya mencapai 1.752 orang baik dari latar belakang pendidikan sekolah dasar (SD) maupun menengah pertama atau SMP.

    Kepala Dindikbud Kota Serang, Tb Suherman, mengatakan di tahun ini memang telah terjadi kenaikan jumlah anak putus sekolah di Kota Serang. Dimana pada tahun 2023 jumlah anak putus sekolah tercatat hanya sebanyak 122 orang.

    Suherman menjelaskan, alasan mengapa data jumlah anak putus sekolah di Kota Serang mengalami kenaikan di tahun ini. Katanya, hal itu disebabkan karena proses pendataan anak putus sekolah oleh Dindikbud Kota Serang dilakukan secara masif seiring dengan adanya penambahan anggaran untuk program pembiayaan sekolah bagi murid tidak mampu.

    “Mungkin karena didukung oleh anggaran itu petugas juga langsung ke lapangan dari kelurahan, dari kecamatan, maka kalau melihat jumlahnya tahun ini meningkat dari 122 menjadi 1.752,” terangnya pada Senin (15/7).

    Jumlah sebanyak itu tersebar di enam kecamatan Kota Serang dengan rincian sebagai berikut. Kecamatan Cipocok Jaya sebanyak 98 orang, Kecamatan Serang 476 orang, lalu Kecamatan Walantaka 346 orang.

    Kemudian Kecamatan Kasemen 389 orang, Kecamatan Curug 144 orang, dan terakhir di Kecamatan Taktakan sebanyak 299 orang. “Jadi totalnya 1.752 orang,” katanya.

    Sementara untuk tingkatannya sendiri, Suherman menyebut SMP menjadi jenjang pendidikan yang paling banyak angka putus sekolahnya. Namun dia mengaku belum bisa menyebutkan berapa jumlah pastinya.

    “Yang paling banyak itu SMP,” imbuhnya.

    Selain itu dia juga menjelaskan alasan mengapa banyak anak di Kota Serang memutuskan untuk berhenti bersekolah. Suherman menyampaikan, setidaknya ada tiga faktor penyebab mengapa hal itu bisa terjadi.

    Selain karena faktor keterbatasan ekonomi, masalah perundungan atau bullying dan kekerasan psikis turut berkontribusi terhadap masalah itu.

    “Penyebabnya kalau saya lihat langsung ke lapangan itu ada tiga faktor. Penyebabnya satu faktor kemiskinan, kedua faktor bullying, ketiga faktor kekerasan psikis,” tuturnya.

    Oleh karenanya supaya masalah itu bisa sedikit teratasi, Suherman mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menyalurkan program pembiayaan sekolah bagi anak-anak tersebut.

    Dalam program tersebut Pemkot Serang menganggarkan per siswa baik di tingkat SD maupun SMP sebesar Rp1 juta untuk memenuhi keperluan sekolahnya.

    “Disediakan oleh kita per siswa itu untuk SD Rp1 juta, untuk SMP sama Rp1 juta,” ucapnya.

    Sementara untuk total anggaran yang disiapkan, Suherman mengatakan, masing-masing tingkatan memiliki besaran anggaran yang berbeda. Dia menyampaikan untuk tingkat SD, Pemkot Serang menganggarkan sebesar Rp95.750.000 sementara untuk SMP dan PAUD masing-masing sebesar Rp50 juta.

    Suherman mengakui bahwa alokasi anggaran yang disiapkan itu masih belum mencukupi. Oleh sebab itu dia berharap, di perencanaan anggaran perubahan tahun ini jumlahnya bisa bertambah.

    “Mudah-mudahan sih Bappeda bisa menambahkan lagi anggaran yang disebutkan tadi,” tandasnya. (TQS)

  • Data Anak Putus Sekolah di Banten Belum Terbaharui

    Data Anak Putus Sekolah di Banten Belum Terbaharui

    SERANG, BANPOS – Pendataan anak tidak sekolah atau putus sekolah ternyata masih belum maksimal, hal ini terlihat dari adanya perbedaan data yang cukup signifikan antara pihak kecamatan dengan tingkat kota.

    Camat Taktakan, Mamat Rahmat, menjelaskan, sebelumnya yang dipaparkan Kadis Dindik Kota Serang, Tb.Suherman yang menyebut terdapat 133 siswa putus sekolah di Kota Serang sedikit berbeda dengan data yang dimiliki oleh pihaknya. Per tanggal 26 juli 2023, di Kecamatan Taktakan sudah terdata sebanyak 167 anak yang putus sekolah.

    “Sebetulnya data yang sebelumnya itu baru sebagian, karena di Taktakan sendiri ada sebanyak 167 anak tidak sekolah,” jelasnya, Minggu (30/7).

    Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan anak tidak sekolah di Kecamatan Taktakan. Karena menurutnya, di Kecamatan Taktakan masih banyak anak yang tidak sekolah namun belum terdata.

    “Memang updatenya masih terus kita dilakukan. Jadi sebetulnya masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dan saat ini masih belum terdata semua,” ujarnya.

    Selain itu menurutnya, pemahaman masyarakat yang masih cenderung berfikir praktis, sempit dan instant (pragmatis). Ternyata berdampak juga pada bidang pendidikan.

    Dimana pola berpikir pragmatis tersebut mengakibatkan angka anak putus sekolah semakin meningkat. Pasalnya, orang yang mempunyai sifat pragmatis selalu menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan segera tercapai tanpa mau berfikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama.

    Mamat mengatakan bahwa sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang mana kewajiban mendapatkan pendidikan yang layak untuk anak adalah kewajiban orang tua dan pemerintah. Oleh karenanya, ia sangat mendukung program ‘aje kendor sekolah’ di Kota Serang.

    Rahmat menjelaskan, bahwa warga di Kecamatan Taktakan saat ini masih cenderung memiliki pemahaman pragmatis yang membuatnya enggan untuk melanjutkan sekolah.

    “Banyak alasan warga Taktakan yang putus sekolah, diantaranya biaya dan pemahaman pragmatisme, yaitu mencari penghidupan dan bekerja di usia dini,” jelasnya.

    Dalam mengatasi hal tersebut, dirinya berkoordinasi dengan para RT RW, Lurah dan para kader posyandu untuk dapat memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan

    “Maka peran Lurah, RT RW dan kader posyandu untuk mendata dan mengedukasi tentang pentingnya pendidikan sangat diperlukan,” ujarnya.

    Rahmat menuturkan, dalam mengurangi angka putus sekolah di Kota Serang khususnya di Kecamatan Taktakan, dirinya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar anak-anak yang saat ini putus sekolah bisa kembali melanjutkan pendidikannya.

    “Karena ini sangat penting, jadi dalam waktu dekat, kita akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus mendata anak-anak yang putus sekolah, agar anak yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya. Ke depan, kita juga akan ada kegiatan penyaluran bantuan untuk kegiatan pembelajaran,” tandasnya.

    Terpisah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga menyebutkan sekitar 700 anak di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) drop out atau putus sekolah.

    “Dari total kisaran 49 ribu siswa di tingkat SMP, ada sekitar 700 anak atau 1,5 persen mengalami drop out,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang Sutoto saat di konfirmasi di Pandeglang, Jumat (28/7).

    Atas kondisi tersebut, dia menyebutkan Pemkab Pandeglang tengah berupaya menyusun rancangan peraturan bupati (perbup) yang akan mengatur penanganan dan solusi untuk mengatasi anak-anak putus sekolah itu.

    “Saat ini Pemkab Pandeglang sedang menyusun draf peraturan bupati yaitu gerakan sarerea lulus sekolah,” katanya.

    Ia menyebutkan gerakan itu dibentuk oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengatasi permasalahan putus sekolah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif serta mendukung bagi seluruh siswa di Pandeglang.

    “Nanti akan dibentuk dengan beberapa OPD terkait, seperti Dinas Sosial dan dinas yang menangani perlindungan anak serta dengan Baznas sebagai kemitraan dan Dinas Pendidikan sebagai leading sector,” kata Sutoto.

    Ia menyebutkan penyebab anak drop out mayoritas faktor sosial budaya, antara lain dibully, korban pelecehan seksual, serta ajakan pindah ke pesantren salafi dan madrasah.

    Pemkab Pandeglang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua anak di daerah tersebut.

    “Bekerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan seluruh pihak terkait, diharapkan masalah ini dapat dikurangi dan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas serta berkelanjutan,” ujar Sutoto. (MG-02/ANT/PBN)