KONSTELASI politik menjelang Pilkada 2024 semakin memanas. Meski disebut dinamis, namun sejumlah sudah mulai menerka-nerka peta politik yang akan dihadapi, khususnya di sejumlah daerah di Provinsi Banten. Apalagi di tingkatan pusat, sudah berdiri Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang beranggotakan Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Dengan dibentuknya koalisi tersebut, sejumlah pihak berani berasumsi terkait pertarungan politik yang akan terjadi pada kurang lebih dua tahun mendatang. Salah satunya adalah tersanderanya Partai Golkar di Provinsi Banten oleh PAN maupun PPP.
Asumsi tersebut muncul lantaran Partai Golkar disebut membutuhkan PAN dan PPP agar dapat kembali mengusung Andika Hazrumy untuk mencalonkan diri pada kontestasi Pilgub 2024. Hal itu karena kursi Partai Golkar sempat turun cukup signifikan di tahun 2019. Sehingga, agar bisa mengamankan tiket menuju Pilgub, Partai Golkar perlu mengamankan kursi sebanyak-banyaknya.
Berdasarkan informasi yang diterima BANPOS dari sumber internal Partai Golkar, sejumlah kesepakatan politik tengah dipersiapkan oleh masing-masing anggota Koalisi Indonesia Bersatu. Sebelumnya, BANPOS pada edisi khusus ‘Potensi Duet Jadi Duel’ telah mempublikasikan skenario mendepak salah satu partai untuk keluar dari koalisi di daerah, untuk mengamankan kursi eksekutif Kota Serang.
Namun skenario lain pun dimunculkan. Kali ini, skenario tersebut dianggap lebih menguntungkan bagi seluruh pihak. Skenario tersebut yakni menarik Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, untuk mencalonkan diri di Kabupaten Serang. Sejumlah kandidat pun dimunculkan untuk bisa menemani Subadri, salah satunya yakni Andiara Aprilia Hikmat, anak dari mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah.
“Skenario mendistribusikan calon kepala daerah dari koalisi ke Kota dan Kabupaten Serang menjadi skenario paling masuk akal dibandingkan harus mendepak salah satu anggota koalisi. Karena kepentingan yang paling utama adalah Aa (Andika Hazrumy – Red), bisa nyalon lagi di Provinsi Banten,” ujar sumber BANPOS di internal Partai Golkar.
Namun, skenario ini akan ‘memakan korban’ dari internal Partai Golkar sendiri. Korban tersebut yakni Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim. Diketahui, Fahmi Hakim digadang-gadang bakal melanjutkan estafet kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah di Kabupaten Serang, meskipun Rapat Kerja Daerah (Rakerda) sebagai mekanisme resmi penentuan calon yang akan diusung, belum digelar hingga saat ini.
Menurutnya, saat ini Partai Golkar mengalami dilema yang sangat berat. Pasalnya, Partai Golkar dihadapkan pada persoalan pemenangan di Pilpres dan juga Pilkada dalam waktu berdekatan. Menurutnya, tidak mungkin Partai Golkar, khususnya di Provinsi Banten, mengorbankan Pilpres demi daerah.
“Memang yang sempat menjadi opsi adalah mendepak salah satu anggota koalisi. Tapi ada opsi lain yaitu mengorbankan Kota Serang agar koalisi tetap utuh hingga di tingkat pusat. Tapi skenario untuk distribusi Kepala Daerah akhirnya menjadi opsi terbaik,” ungkapnya.
Sebenarnya, baik Subadri maupun Syafrudin bisa saja ‘ditransfer’ ke Kabupaten Serang. Sebab, keduanya merupakan putra terbaik dari daerah yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Serang. Subadri merupakan putra daerah kelahiran Jawilan, sementara Syafrudin merupakan putra daerah kelahiran Bojonegara.
Namun, keinginan Subadri untuk bisa menjadi ‘si orang nomor satu’ sangatlah besar. Apalagi setelah hampir satu periode dirinya menjadi ‘ban serep’ dari Walikota Serang, dirinya disebut menginginkan untuk bisa menjadi orang nomor satu.
“Ya ini memang jadi opsi terbaik, meskipun belum resmi. Karena kalau dipasangkan dengan bu Andiara, pak Subadri memang bisa jadi Kabupaten Serang satu. Intinya pembagian wilayah ini sangat dibutuhkan untuk bisa mencalonkan di Provinsi Banten,” ucapnya.
Isu mengenai akan pindahnya pencalonan Subadri ke Kabupaten Serang sebenarnya telah didengar oleh masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh pemuda di Jawilan, Deden. Ia mengatakan bahwa jika Subadri mencalonkan diri sebagai Bupati Serang, maka menjadi angin segar bagi masyarakat Jawilan.
“Karena beliau putra asli Jawilan. Beliau juga memiliki track record yang cukup baik di Kota Serang, jadi sah-sah saja mencalonkan diri di Kabupaten Serang. Ibaratnya beliau akhirnya bisa kembali ke kampung halaman untuk membangun secara langsung kampung halamannya,” ujar dia.
Kendati demikian, ia tidak mau terburu-buru menyatakan apakah masyarakat akan mendukung Subadri ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Serang. Sebab, harus Subadri langsung yang menanyakan kepada masyarakat Jawilan dan Kabupaten Serang.
“Tapi tentunya, akan menjadi kebanggaan bagi warga Jawilan apabila ada putra daerahnya yang maju sebagai calon Bupati Serang. Silakan pak Subadri bersilaturahmi ke sini untuk meminta restu, saya yakin warga mau mendukung demi kebaikan bersama,” terangnya.
Saat dikonfirmasi BANPOS, Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan isu mengenai dirinya yang akan lompat ke Kabupaten Serang untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Serang merupakan hal yang wajar. Sebab, dalam politik segala hal dimungkinkan lantaran dinamis.
“Wajar-wajar saja, politik kan dinamis. Mau kemana kita, ya itu hak kita,” ujar Subadri saat diwawancara BANPOS di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang, Rabu (6/7).
Akan tetapi menurutnya, meskipun mencalonkan dan dicalonkan serta dipilih dalam kontestasi politik merupakan hak bagi setiap warga negara, tetap saja pemegang kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Sehingga, dirinya tetap akan berpegang teguh pada keinginan masyarakat, apakah ia akan mencalonkan diri di Kota Serang ataupun Kabupaten Serang.
“Saya ini orang yang selalu menyadari bahwa jadinya saya berangkat dari doanya masyarakat. Dan kenangan itu akan saya ingat sampai akhir hayat. Makanya nanti setelah saya selesai, idealnya, afdolnya, saya pasti akan meminta restu kepada masyarakat. Saya direstuinya dimana,” kata Ketua DPW PPP Provinsi Banten itu.
Ia mengatakan, dirinya bisa diangkat derajatnya dari masyarakat biasa menjadi orang nomor dua di Kota Serang berkat dukungan dan doa dari masyarakat. Sehingga, tidak mungkin dirinya mengabaikan keinginan dari masyarakat.
“Jadi bukan karena saya malu-malu kucing, bukan karena saya tidak gentle. Tapi itu merupakan ta’dzim saya terhadap masyarakat yang telah mengangkat harkat dan martabat saya,” tuturnya.
Bahkan menurutnya, apabila masyarakat memutuskan agar Subadri tidak lagi menjabat sebagai Wakil Walikota Serang, bahkan mencalonkan diri menjadi Walikota Serang atau Bupati Serang, maka dirinya akan mengikuti kemauan dari masyarakat itu.
“Kalaupun masyarkat tidak menghendaki saya, saya jelek (dalam memimpin), saya tidak baik. Udahlah haji Badri tidak usah nyalon lagi, saya akan turuti. Tapi sebaliknya, jika masyarakat meminta saya (untuk mencalonkan diri), arep gajah tah tak lawan ning kite (mau gajah juga saya lawan-Red),” ungkapnya.
Bahkan menurutnya, jika memang masyarakat menginginkan dirinya mencalonkan diri sebagai Bupati Serang dan dipasangkan dengan Anggota DPD RI, Andiara Aprilia Hikmat, maka dirinya akan mengikuti. Sebab kembali lagi ia tegaskan bahwa politik itu dinamis.
“Politik itu dinamis, namun politik juga itu kompromi. Tapi yang saya maknai secara pribadi, politik itu juga tidak bisa dipisahkan dari yang namanya momentum. Momennya pas enggak kita di Kabupaten, momennya pas enggak di Provinsi, momennya pas enggak kita di Kota. Seperti itu,” tandasnya. (DZH)