BANTEN POS

Tag: Andika Hazrumy

  • Soal Amdal Sampai Penyempitan Sungai, Kini Musibah Makin Rumit

    Soal Amdal Sampai Penyempitan Sungai, Kini Musibah Makin Rumit

    SERANG, BANPOS – Peristiwa banjir yang terjadi di beberapa kabupaten/kota menjadi sebuah hal yang dianggap menunjukkan adanya permasalahan yang selama ini belum diselesaikan. Kerumitan dalam mencegah terjadinya banjir dituding karena adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan juga masih terjadinya penyempitan sungai selama ini di Banten.

    Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta persoalan penyempitan badan sungai menjadi perhatian semua pihak tanpa kecuali, baik pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, penyempitan badan sungai di Cibanten diyakini menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Kota Serang Selasa (1/3) lalu.

    “Lihat itu, masa sampai ada bangunan yang menjorok, nyaris berada di badan sungai,” kata Andika kepada pers saat meninjau langsung kondisi aliran sungai Cibanten di Kawasan Sempu, Kota Serang, Rabu (2/3). Andika yang didampingi Walikota Serang Syafrudin diajak melihat langsung penyempitan badan sungai di lokasi tersebut oleh Kepala BBWSC 3 (balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian) I Ketut Jayada, setelah sebelumnya mereka juga meninjau Bendungan Sindangheula.

    Menurut Andika, dalam waktu dekat ini perlu dilakukan upaya penertiban bangunan yang berada di daerah aliran sungai (DAS). Andika meminta Pemkot Serang sebagai pemda yang berwenang terkait izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah Kota Serang yang dilintasi Sungai Cibanten melakukan langkah-langkah penertiban.

    Saat ini, Pemprov Banten sendiri tengah menunggu detail engineering design (DED) kegiatan penataan badan sungai dan DAS Cibanten yang tengah dikerjakan BBWSC 3.

    “Memang kan sudah masuk dalam perencanaan dan penganggaran pihak BBWSC 3 soal penataan Cibanten ini. Nanti tiba waktu pelaksanaan pengerjaannya kami dan Pemkot Serang yang akan mengawal terkait penertiban lahannya,” papar Andika.

    Terkait penyempitan badan sungai sendiri, Andika mengakui hal itu bukan hanya disebabkan oleh berdirinya bangunan-bangunan di DAS. Lebih dari itu perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah ke sungai juga menjadi penyebab terjadinya penyempitan badan sungai.

    “Jadi minta tolong kepada teman-teman pers juga untuk bisa ikut membantu mengedukasi masyarakat terkait dengan peduli lingkungan ini,” kata Andika.

    Sebelumnya saat meninjau Bendungan Sindangheula, Kepala BBWSC 3 I Ketut Jayada menerangkan kepada Andika dan Syafrudin, bahwa pada malam hari sebelum terjadinya banjir di Kota Serang tersebut, wilayah Kota Serang dan wilayah hulu aliran Sungai Cibanten di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi dan di luar kebiasaan.

    “Curah hujannya mencapai 243 mm dengan durasi yang sangat lama, dan (hujan) ini yang disebut dengan hujan kala ulang yang siklusnya 200 tahunan. Ini luar biasa sekali,” kata Ketut.

    Akibat curah hujan yang luar biasa tinggi tersebut, Bendungan Sindangheula mengalami kelebihan volume air sebanyak 2 juta kubik dari kapasitas maksimumnya yang sebesar 9 juta kubik. Kelebihan volume air sebesar 2 juta kubik itu lah, kata Ketut, yang kemudian secara alami mengalir ke sungai Cibanten.

    “Masalahnya Sungai Cibanten kondisinya mengalami penyempitan dan sedimentasi sehingga tidak mampu secara aman mengalirkan kelebihan daya tampung Bendungan Sindangheula yang sebesar 2 juta kubik tersebut ke wilayah hilir Sungai Cibanten di perairan laut di Kota Serang dan Kabupaten Serang,” paparnya.

    Senada dengan Andika, Ketut meminta masyarakat dan pemerintah daerah untuk dapat memperlakukan sungai bukan sebagai halaman belakang sehingga kemudian tidak memperdulikan kondisi sungai.

    “Nanti kalau sudah kita tata, mari kita jaga sungai bersama-sama. Jadikan sungai itu sebagai beranda, sebagai teras depan rumah sehingga kita ingin mempercantik dan menjaganya terlihat baik,” kata Ketut.

    Untuk diketahui, sebelum kunjungan, Andika memimpin rapat koordinasi terkait penanganan banjir Kota Serang tersebut di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang. Selain diikuti oleh Syafrudin dan Ketut, rapat juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar, dan Asisten Daerah I Pemprov Banten Septo Kalnadi. Sejumlah Kepala OPD Pemprov Banten tampak hadir di antaranya Kepala BPBD Nana Suryana, Kepala Dinas PUPR Arlan Marzan, Kepala Dinas Sosial Nurhana dan Kepala Satpol PP Agus Supriyadi.

    Sementara Syafrudin sendiri tampak didampingi Sekretaris Daerah Pemkot Serang Nanang Saefudin. Juga tampak hadir mewakili Pemkab Serang, Kepala BPBD, Nana Sukmana Kusuma.

    Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, menyoroti AMDA) pada sejumlah perumahan baru di Kota Serang. Menurutnya, perumahan yang tidak sesuai dengan AMDAL, bisa menjadi salah satu penyebab banjir.

    Ia juga mengimbau kepada pihak pengembang perumahan, agar dapat melakukan analisis yang matang sebelum membangun perumahan. Terlebih di wilayah yang rawan bencana, sebab sejumlah perumahan yang saat ini bermunculan di Kota Serang, harus sesuai dengan perizinan yang berlaku.

    “Kami hanya bisa memberi imbauan kepada pihak-pihak pengembang perumahan, mungkin yang di pinggir-pinggir kali, AMDAL-nya harus diperbagus, supaya jangan sampai menutup saluran-saluran yang ada,” ungkapnya, usai diskusi bersama dengan Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) bertajuk ‘Ibu Kota Banten Dikepung Banjir, Adakah Solusi?’.

    Ia pun mengaku akan mengecek lokasi bangunan di perumahan-perumahan termasuk rumah toko (ruko) di pinggir jalan, untuk memastikan kesesuaian AMDAL. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku.

    “Nanti kita juga akan cek lokasi ke lapangan perumahan-perumahan itu, apakah AMDALnya sudah sesuai apa belum, atau ruko-ruko yang ada di pinggir jalan, apakah sudah sesuai atau belum takut menutupi saluran-saluran drainase gitu kan,” jelasnya.

    Ia menegaskan, apabila bangunan tersebut menyalahi aturan, maka pemerintah mempunyai wewenang untuk merobohkan bangunan tersebut. “Kalau menyalahi aturan, itu sudah tentu harus dirobohkan, itu sudah ada aturannya,” tegasnya.

    Pada diskusi itu juga ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membangun sinergi dalam penanganan bencana. Ia juga menyarankan agar OPD terkait dapat terjun langsung lapangan secara optimal untuk melakukan pendataan.

    “Sarannya itu kita mengoptimalkan turun langsung ke lapangan, semoga pendataan-pendataan yang ada makin valid, mungkin ada beberapa pendataan yang belum masuk ke dinas terkait, mengenai jumlah korban jumlah rumah yang terkena banjir,” ujarnya.

    Ratu Ria pun menuturkan bahwa dalam penanganan banjir, perlu membangun sinergitas yang kokoh. Agar masyarakat segera mendapatkan bantuan secara layak.

    “Penanganannya mungkin nanti kita akan bersinergi dengan antara PU kota, provinsi, dan juga di balai pusat, karena ini kan ada beberapa sektor yang mungkin penanganannya di kota, provinsi, atau pusat,” jelasnya.

    Ia pun mengaku, akan membangun koordinasi dengan dinas terkait untuk membahas mengenai normalisasi lokasi yang terdampak banjir.

    “Nanti saya akan koordinasikan dengan teman-teman yang lain semoga nanti kita dengan dinas terkait bisa turun langsung ke lapangan untuk mengecek penormalisasian itu,” terangnya.

    Dalam eksekusi penomalisasian, Ratu Ria mengaku akan mengikuti kesiapan dari OPD terkait. Saat ini, pihaknya tengah melihat situasi di lapangan seperti apa.

    “Kita lihat situasi sekarang dulu di lapangannya seperti apa, dan juga teman-teman dinas terkait bisa eksekusinya kapan,” ungkapnya.

    Dalam diskusi tersebut juga membahas mengenai apa yang akan dan sudah dilakukan dalam penanganan bencana banjir yang terjadi di awal Maret ini. Beberapa diantaranya yaitu tinjauan ke lokasi bencana dan pendistribusian bantuan yang dibutuhkan dengan segera.

    “Kalau saya pribadi Alhamdulillah berjalan dengan Partai Golkar, kita meninjau ke tempat-tempat yang terkena bencana alam, dan juga sedikitnya memberi bantuan kepada teman-teman yang terkena bencana alam,” tandasnya.(MG-03/MUF/RUS/PBN)

  • Laporan Dugaan Penyimpangan Anggaran BPO, Andika: Pemprov Terbuka Bantu Kejati

    SERANG, BANPOS – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, membantah Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) yang melaporkan dugaan penyimpangan anggaran belanja penunjang operasional (BPO) Gubernur dan Wakil Gubernur Banten ke Kejaksaan tinggi (Kejati) Banten. Bahkan dia menyatakan selama ini Pemprov Banten selalu mendukung terhadap apa yang dibutuhkan Kejati Banten.

    Saat diwawancara sejumlah awak medeia di Kawasan Pusat Pemerintahan provinsi Banten, Andika mengklaim pelaksanaan pencairan anggaran BPO sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dia mengklaim bahwa Pemprov Banten dalam menjalankan kebijakan anggaran, sangat berhati-hati. Sehingga, dirinya memastikan bahwa aturan terkait dengan pencairan BPO telah dipenuhi oleh Pemprov Banten.

    “Pelaksanaan kebijakan terkait dengan penyerapan BPO ini sudah dilakukan sesuai dengan aturan. Karena kami juga sangat berhati-hati dalam melaksanaan kebijakan anggaran negara,” ujarnya saat diwawancara awak media di KP3B, Selasa (15/2).

    Kendati merasa yakin, Andika mengaku tidak tahu aturan apa saja yang menjadi acuan dalam pencairan BPO tersebut. Sebab, yang mengetahui ialah Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selaku OPD yang mengatur keuangan daerah.

    “Untuk teknisnya, silahkan ditanyakan kepada BPKAD ya. Biar nanti aturannya, Permennya, Ppnya jelas yah. Kalau kami, memberikan tanggapan apapun yang kami lakukan, dalam pelaksanaan programnya, apalagi kebijakan anggaran, kami laksanakan sangat hati-hati,” ucapnya.

    Sementara terkait dengan tudingan bahwa pencairan BPO telah menyimpang dari aturan administrasi yang ada, Andika menuturkan bahwa seharusnya dilaporkan kepada Inspektorat terlebih dahulu. Jika memang ada penyimpangan, maka dapat ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

    “Kalau dalam konteks administrasi, kan kita ada kalau tidak salah itu, UU 30 tahun 2014. Masyarakat kan berhak melaporkan apabila ada kejadian instansi atau daerah. Dalam kejadian ini kan ada Inspektorat. Nah apabila ada penyimpangan, bisa ditindaklanjuti oleh APH,” terangnya.

    Ditanya apakah dirinya siap untuk diperiksa oleh Kejati Banten terkait dengan dugaan penyimpangan pada pencairan BPO, Andika tidak tegas menjawabnya. Ia hanya menyatakan bahwa selama ini, Pemprov Banten telah terbuka dalam membantu Kejati Banten.

    “Kan selama ini kami sudah memberikan informasi, koordinasi apa yang dibutuhkan oleh pak Kajati. Kami terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kan selama ini juga kami memberikan informasi, supporting,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, pencairan BPO Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tahun 2017-2021, dilaporkan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) ke Kejati Banten. Hal itu menyusul adanya dugaan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

    Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengatakan bahwa biaya penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur telah diatur dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2000. Dalam aturan itu, biaya penunjang operasional merupakan biaya yang dipisahkan dari honorarium ataupun penghasilan tambahan.

    “Biaya penunjang operasional tidak dapat digolongkan sebagai honorarium atau tambahan penghasilan, sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan melalui SPJ yang sesuai peruntukannya,” ujarnya dalam rilis yang diterima, Senin (14/2).

    Sementara itu, dalam dugaan penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi yang dimaksud oleh pihaknya, lantaran dalam penggunaannya selama kurang lebih 5 tahun periode Wahidin Halim (WH) – Andika, diduga tidak dipertanggungjawabkan melalui SPJ.

    “Sehingga berpotensi digunakan untuk memperkaya diri atau orang lain, sehingga diduga melawan hukum dan diduga merugikan keuangan negara sebagaimana diatur Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 Ayat 1,” ucapnya.

    Menurutnya, patut diduga biaya penunjang operasional tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dianggap sebagai honor (take home pay), dan tidak dipertanggungjawabkan dengan SPJ yang sah dan lengkap.(DZH/ENK)

  • Banten Jajaki Bakal Bangun Taman Kehati di Padarincang

    Banten Jajaki Bakal Bangun Taman Kehati di Padarincang

    SERANG, BANPOS- Puluhan hektar lahan di Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang rencananya akan dibangun Taman keanekaragaman hayati (Kehati) Provinsi Banten. Saat ini proses tersebut tengah dilakukan penjajakan antara pemprov dengan sebuah yayasan dan Pemkab Serang.

    “Kami sedang melakukan penjajakan untuk melakukan kerja sama dengan Yayasan Kehati untuk pembuatan Taman Kehati Provinsi Banten di lokasi ini,” kata Wakil Gubeenur Banten Andika Hazrumy didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten Wawan Gunawan kepada pers, kemarin.

    Dikatakan Andika, selain dengan Yayasan Kehati, kerja sama pembuatan Taman Kehati ini juga akan melibatkan Pemkab Serang karena lokasi berada di wilayah Kabupaten Serang. Adapun luas lokasi yang direncanakan untuk pembangunan Taman Kehati tersebut seluas 27 hektar. “Pada tahap awal ini lahan yang sudah siap ada 10 hektar milik Haji Embay (Tokoh Masyarakat Provinsi Banten Embay Mulyasyarif) yang akan beliau hibahkan,” kata Andika.

    Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banten Wawan Gunawan menambahkan, pembangunan Taman Kehati tersebut direncanakan dapat dimulai pada tahun anggaran 2023 dengan rencana pengajuan anggaran DED atau detail engineering design pada tahun anggaran 2022 perubahan. “Tentu saja kita kajian dulu sekarang dan untuk DED nya Insya Allah kita ajukan di APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) perubahan tahun ini,” kata Wawan.

    Dikatakan Wawan, Taman Kehati Provinsi Banten tersebut nantinya akan ditanami sejumlah jenis tanaman langka atau khas Provinsi Banten dengan tujuan untuk pelestarian dan pendidikan. “Selain tanaman kita juga akan menangkarkan jenis-jenis hewan tertentu sehingga ekosistem lingkungannya terjaga seduai dengan tujuan konservasi lingkungan yang dimiliki Taman Kehati itu sendiri,” kata Wawan.

    Untuk diketahui, Taman kehati sendiri merupakan sebuah kawasan pencadangan sumber daya alam lokal yang berada di luar Kawasan hutan. Program pembangunan tersebut diatur dalam Peraturan Mentari Negara Lingkungan Hidup No. 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Keanekaragaman Hayati.

    Taman Kehati memiliki potensi yang besar untuk melestarikan tumbuhan, terlebih taman ini bisa diusulkan oleh individu, swasta, dan pemerintah daerah. Dengan demikian, semua pihak bisa bersinergi dalam melestarikan keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia.

    (RUS/AZM)

  • Survey: Kinerja Andika Tidak Dinilai Memuaskan Masyarakat

    Survey: Kinerja Andika Tidak Dinilai Memuaskan Masyarakat

    SERANG, BANPOS – Kinerja Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, dinilai masih kurang memuaskan bagi masyarakat Banten, sehingga secara elektabilitas kurang dilirik untuk dipilih. Bahkan penilaian kualitas personal Andika, masih kalah oleh Rano Karno dan Airin Rachmi Diany.

    Selain itu, untuk bisa kembali menjadi Wakil Gubernur kembali pada 2024 mendatang, Andika masih harus ‘numpang’ dengan WH. Sebab dari berbagai simulasi yang disodorkan, hanya dengan WH saja Andika bisa kembali duduk di kursi Banten 2.

    Hal itu terungkap dalam hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Arus Survei Indonesia. Survei tersebut dilakukan untuk melakukan evaluasi publik terhadap kinerja Pemerintahan Provinsi Banten dan Peta Elektoral Pilkada 2024.

    Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia (ASI, Ali Rif’an, mengatakan bahwa sebanyak 59,4 persen responden mengaku puas terhadap kinerja pasangan Wahidin Halim (WH)-Andika Hazrumy. Sedangkan sebanyak 23,6 persen mengaku tidak puas dan 17 persen tidak menjawab.

    Sedangkan secara terpisah, tingkat kepuasan responden terhadap kinerja WH sebesar 57,7 persen, dengan persentase tidak puas sebesar 25,9 persen dan tidak menjawab sebesar 16,5 persen. Adapun untuk Andika, disebutkan bahwa tingkat kepuasan atas kinerjanya sebesar 55,2 persen, dengan jumlah tidak puas sebesar 25,8 persen tidak puas dan 19 persen tidak menjawab/tidak tahu.

    Dari segi elektabilitas, WH disebut merupakan bakal calon gubernur yang paling bakal dipilih pada 2024 mendatang dengan persentase 19,3 persen. Disusul oleh Rano Karno di urutan kedua dengan persentase 13,3 persen, Airin Rachmi Diany sebesar 11 persen. Adapun Andika bertengger di urutan keempat dengan persentase 9,8 persen.

    Andika berhasil unggul pada elektabilitas sebagai Wakil Gubernur, dengan persentase 13 persen. Sedangkan pada urutan kedua yaitu Airin Rachmi Diany dengan persentase 9,8 persen dan Rano Karno 9,5 persen.

    Lembaga tersebut juga mensimulasikan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam simulasi itu, digambarkan bahwa siapapun yang dipasangkan dengan WH, akan mengungguli pemilihan. Namun dari hasil otak-atik pasangan, WH-Andika merupakan pasangan yang paling tinggi persentase keterpilihannya yakni sebesar 35,3 persen.

    Adapun kandidat yang pantas memimpin berdasarkan integritas dan kejujuran, WH unggul dengan persentase 21,3 persen, disusul Andika Hazrumy sebesar 15 persen, Rano Karno sebesar 15 persen, Airin Rachmi Diany sebesar 13,3 persen, dan Sufmi Dasco Ahmad sebesar 0,3 persen. Sedangkan 35,1 persen responden tidak menjawab.

    “Terkait kandidat yang pantas memimpin berdasarkan Visi-Misi dan Program, Wahidin Halim (17,5 persen) adalah kandidat yang paling pantas memimpin, disusul Rano Karno (14,8 persen), Airin Rachmi Diany (14,5 persen), Andika Hazrumy (13,0 persen), dan Sufmi Dasco Ahmad (0,3 persen). Sedangkan 39,8 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab,” kata Rif’an.

    Sedangkan untuk kandidat yang pantas memimpin berdasarkan ketegasan, Wahidin Halim unggul dengan persentase sebesar 24,3 persen, disusul Rano Karno sebesar 15,5 persen, Andika Hazrumy sebesar 14,5 persen, Airin Rachmi Diany sebesar 12,5 persen, dan Sufmi Dasco Ahmad sebesar 1,8 persen. Sebanyak 31,3 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

    “Terkait kandidat yang pantas memimpin berdasarkan tingkat religiusitas/ketaatan beragama, Wahidin Halim (18,0 persen) adalah kandidat yang paling pantas memimpin, disusul Airin Rachmi Diany (16,3 persen), Andika Hazrumy (14,3 persen), Rano Karno (14,3 persen), dan Sufmi Dasco Ahmad (0,8 persen). Sedangkan 36,3 persen masyarakat mengaku tidak tahu/tidak jawab,” tandasnya.

    (DZH/PBN)

  • Andika Minta Mathla’ul Anwar Konsisten di Dunia Pendidikan

    Andika Minta Mathla’ul Anwar Konsisten di Dunia Pendidikan

    PANDEGLANG – Musyawarah Wilayah IV Mathlaul Anwar (MA) Provinsi Banten secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy di Gedung Aula Badan Pengembangan SDM Pemprov Banten, Pandeglang, Jumat (28/1). Sebagai Ormas Islam asli Banten yang bergerak di bidang pendidikan, Andika meminta MA terus konsisten berkiprah di dunia pendidikan.

    “Sebagai sebuah institusi pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan MA agar senantiasa terus berkiprah dalam mendidik generasi-generasi anak bangsa,” kata Andika kepada pers usai acara yang dihadiri Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PB MA Embay Mulya Syarif.

    Andika menyampaikan agar spirit khitoh MA yang berkarakter modern, harus terus dijadikan ruh pengabdian seluruh keluarga besar MA dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pendidikan baik di Sekolah Umum, Kejuruan, dan Sekolah Tinggi.

    “Saya berharap keberadaan lembaga pendidikan Mathla’ul Anwar akan terus bertambah maju dan berkontribusi positif untuk kemajuan Banten dalam bidang pendidikan,” kata Andika.

    Lebih jauh Andika berharap lembaga pendidikan MAdapat terus bertransformasi dalam rangka merespon kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin modern dan maju. Andika mengaku berharap seluruh jajaran Keluarga Besar MA senantiasa meningkatkan eksistensi dan perannya, sehingga keberadaannya akan semakin dirasakan manfaatnya dan mendapatkan legitimasi yang kuat dari seluruh komponen masyarakat maupun dari Pemerintah dan stakeholder pembangunan lainnya.

    Selanjutnya, kata Andika, dirinya berharap akan adanya penguatan jalinan kemitraan, kerjasama dan sinergitas, khususnya antara Ulama dan Umaro guna mewujudkan Provinsi Banten menjadi Provinsi yang maju dengan masyarakat yang sejahtera.

    Sementara itu Ketua caretaker PW MA Provinsi Banten, Anang Ainal Yaqien mengatakan, dalam keadaan belum sepenuhnya keluar dari ancaman Pandemi Covid-19, PW MA Banten tetap menyelenggarakan Muswil IV dengan Protokol Kesehatan yang ketat. Muswil tersebut dilaksanakan selama dua hari, yaitu 28-29 Januari 2022.

    Hingga Kamis kemarin, terdapat tiga kandidat yang menyatakan kesiapannya untuk maju pada Muswil IV. Ketiganya adalah Edi Suhaedi, Anggota Bidang Hubungan Antar Lembaga PW MA Banten; Taufiqurrohman, Ketua II Bidang Pendidikan PW MA Banten; Dahlan Hasyim, Ketua Perguruan MA Tigaraksa, Kabupaten Tangerang.

    (PBN)

  • Camat Pegang Janji AA Soal Pembangunan Kecamatan Curug

    Camat Pegang Janji AA Soal Pembangunan Kecamatan Curug

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten diminta untuk dapat turun tangan membantu Kota Serang, khususnya Kecamatan Curug, dalam hal pembangunan. Sebab, KP3B yang merupakan Kantor Pemerintahan Banten, berada di Kecamatan Curug. Diketahui, berdasarkan data BPS, pada tahun 2019, daerah ini bahkan mencatat adanya 2 orang pengidap gizi buruk.

    Camat Curug, Ahmad Nuri mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi personal dengan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, mengenai bantuan pembangunan untuk Kecamatan Curug.

    “Beliau (Wakil Gubernur, Andika Hazrumy) sudah sangat konsen, dan tinggal nanti eksekusinya saja,” ujarnya saat diwawancarai awak media usai menggelar Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Curug, Kamis (27/1).

    Menurutnya Pemprov Banten seharusnya dapat turun untuk membantu pembangunan di Kecamatan Curug, lantaran KP3B berada di kecamatan tersebut. Nuri pun mengaku siap untuk membuat perjanjian bertemu dengan Gubernur Banten, untuk membicarakan hal itu.

    “Karena kan beliau (kantor KP3B) ada di wilayah Kecamatan Curug. Jangan berbicara mercusuar yang jauh, sementara di Curug masih ada rumah tak layak huni, dan kemiskinan,” tuturnya.

    Sementara dalam rencana pembangunan tahun depan, Nuri menuturkan bahwa pihaknya telah mencanangkan ruang terbuka hijau (RTH) sebagai program prioritas di Kecamatan Curug.

    “Karena selama ini Curug tidak punya pasar, alun-alun, dan RTH. Makanya nanti program prioritas di Kecamatan Curug itu membangun area publik,” terangnya.

    Selain itu, kantor Kecamatan Curug pun akan dipindahkan ke Bojong Salam. Kantor tersebut juga nantinya akan dijadikan pusat area publik, sehingga bisa digunakan oleh masyarakat Kecamatan Curug.

    “Kalau 2023, tinggal menyelesaikan persoalan sampah dan menjaga kebersihan, dengan membangun ruas jalan yang rapi, dan penyerapan tenaga kerja,” katanya.

    Wali Kota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa Kecamatan Curug menjadi sorotan publik lantaran berdekatan dengan KP3B. Sehingga, baik infrastruktur jalan maupun pelayanan, harus berjalan dengan baik. “Karena dekat dengan KP3B masyarakatnya harus cerdas dan pintar. SDM yang mumpuni,” katanya.

    (DZH/PBN)

  • Pendidik Dituntut Cepat Beradaptasi Dengan Zaman

    Pendidik Dituntut Cepat Beradaptasi Dengan Zaman

    SERANG, BANPOS – Para pendidik atau guru saat ini harus dapat beradaptasi dengan dunia baru pada era milenial. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy membuka secara resmi kegiatan workshop guru PAUD atau pendidikan anak usia dini, kemarin.

    “Agar pendidikan tetap bisa berselancar di atas gelombang pergeseran. Bukan tenggelam di bawah. Sistem pendidikan mesti berpacu mengimbangi perubahan,” kata Andika.
    Turut hadir dalam acara yang diikuti oleh 530 pendidik/guru PAUD se-Banten tersebut, Bunda PAUD Banten Adde Rossi Khoerunnisa dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, kependudukan dan dan KB Banten, Sitti Ma’ani Nina.

    Menurut Andika, hal baru yang muncul hari ini, di era pemercepatan percepatan informasi seperti sekarang, akan menjadi usang dalam tempo kurang dari dua tahun. Menariknya, kata dia, para murid masa kini bisa luwes menyesuaikan diri dengan pemercepat percepatan itu. “Ini sekaligus tantangan bagi kita para guru, terlebih pendidik PAUD yang mendidik anak-anak usia dini,” katanya.

    Andika menyebut, sebagian besar guru hari ini keteteran beradaptasi dengan kebiasaan baru tersebut. Alih-alih menghakimi murid zaman sekarang mengalami attention deficit disorder atau gangguan kemerosotan perhatian yang disebabkan oleh konsumsi internte pada gadget, kata Andika, hal itu justru terjadi sesungguhnya karena murid mengalami kebosanan karena guru dan sekolahnya ketinggalan zaman.

    Menurutnya, pada dasarnya anak-anak memiliki hasrat ingin tahu dan belajar. Hasrat itu padam karena gurunya mengajar dengan kebiasaan zaman manual. Tantangannya, kata dia, adalah bagaimana guru dan sekolah menjadikan belajar menarik, menyenangkan dan menawarkan pengalaman menantang, sebagaimana ditawarkan game online yang membuat anak-anak kerasan dan kecanduan.

    Meski begitu, gawai tidak bakal menggantikan peran guru dan sekolah tradisional. Yang harus dilakukan adalah guru mesti proaktif melengkapi pembelajaran anak menggunakan piranti mobile. Mode pembelajaran elektronik, kata Andika, malahan menawarkan alternatif yang terjangkau bagi pendidikan tradisional.

    Ketua Himpunanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini atau Himpaudi Banten, Yayah Rukiyah mengatakan, pelatihan pendidik PAUD ini merupakan program pertama yang diselenggarakan. Dalam pelatihan tersebut, guru atau pendidik PAUD untuk menerapkan pembelajaran kreatif, inovatif dan berbasis projek.

    Pembelajaran baca tulis dan berhitung (calistung) tidak boleh diberikan oleh anak usia dini, tetapi pendidik dan tenaga kependidikan menerapkan pembelajaran berbasis project,” kata Yayah.

    (RUS)

  • Misi Mustahil WH-AA Tuntaskan RPJMD

    Misi Mustahil WH-AA Tuntaskan RPJMD

    SERANG, BANPOS – Janji akan menyelesaikan target rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Banten selama 4 bulan terakhir ini disebut sebagai misi yang mustahil. Hal ini dikarenakan, banyak target RPJMD periode Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy (AA) yang tidak akan mencapai target pada 4 bulan terakhir masa jabatan. Namun, Wakil Gubernur Banten menyatakan optimistis dan akan fokus mengejar PR RPJMD tersebut.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten, Angga Andrias menyatakan, tahun 2022 banyak sekali Pekerjaan Rumah bagi Pemprov Banten, diantaranya adalah angka IPM sejak tahun 2020 belum dapat mencapai target, target tahun 2020 sebesar 72,75 namun berdasarkan data BPS realisasi hanya sebesar 72,45. Begitupun pada tahun 2021 yang realisasinya hanya sebesar 72,72.

    “Dalam intervensi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), sejak tahun 2018 LPE Provinsi Banten selalu tidak mencapai target. Pada tahun 2019, realisasi LPE hanya mencapai 5,29 dan pada masa pandemi di tahun 2020 LPE Provinsi Banten terjun bebas di angka -3,38,” papar Angga, Rabu (18/1).

    Situasi Banten saat ini juga menjadi persoalan bagi Pemprov Banten sendiri, yakni belum optimalnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), diantaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami perlambatan pertumbuhan, yaitu dibawah rata-rata nasional (naiknya 0,35 persen) sedangkan Provinsi Banten hanya naik sebesar 0,03 persen.

    “Kesenjangan distribusi pendapatan yang diukur dengan, Gini Ratio masih fluktuatif, data Maret 2021 menunjukkan angka 0,365. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2021 tercatat sebesar 0,369 naik sebesar 0,008 poin dibanding Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,361,” terangnya.

    Angga menunjukkan data lainnya yaitu, angka kemiskinan bulan September 2020 sebesar 6,63 persen, mengalami peningkatan sebesar 0,71 poin dibanding periode sebelumnya (Maret 2020) yang sebesar 5,92 persen, dan mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin menjadi sebesar 6,66 persen pada bulan Maret 2021.

    “Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada bulan Agustus 2021 sebesar 8,98 persen, turun 1,66 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2020, namun merupakan peringkat 3 tertinggi secara nasional setelah Kepulauan Riau dan Jawa Barat, serta masih lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 6.49 persen,” ujarnya.

    Pertumbuhan ekonomi juga belum bisa optimal, dalam kontribusi sektor unggulan daerah, mengalami penurunan PDRB Provinsi Banten dari 661.651,64 pada Tahun 2019 menjadi 626.437,44 pada Tahun 2020.

    Terbatasnya daya dukung lingkungan dan belum optimalnya ketahanan iklim dan pengendalian emisi GRK serta belum optimalnya mitigasi resiko bencana seperti penurunan kualitas air, udara, air laut, akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hal ini dilihat berdasarkan Kondisi kualitas lingkungan hidup berada pada kriteria sedang (50-70). Dan belum optimalnya mitigasi, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat bencana.

    “Dalam pemetaan permasalahan Reformasi Birokrasi, komitmen pemprov Banten dalam menerapkan reformasi birokrasi juga tidak berjalan mulus, dari seluruh Indikator mengindikasikan masalah dan tidak tercapai mengingat tidak ada yang terkategori baik dengan indeks > 3,00,” paparnya.

    Disparitas antar Kabupaten/ Kota khususnya wilayah selatan dan utara juga masih tinggi. Disparitas antar wilayah utara dan selatan Banten tercermin dari PDRB perkapita. Dalam 5 tahun terakhir Kab. Pandeglang dan Lebak masih selalu dibawah Kab/Kota yang lain. Kontribusi PDRB Pandeglang baru mencapai 4,3 % dan Lebak hanya mencapai 4,5 %. Sedangkan 6 daerah lainnya sudah diatas 10 %.
    Pemprov Banten juga mendapat skor 61,38, urutan 31 dari 34 Provinsi berdasarkan Survey Penilaian Integritas 2021. SPI yang mengukur kerawanan korupsi di sektor pemerintahan.

    “Komitmen Pemprov Banten dalam menyelesaikan target RPJMD dalam waktu 4 bulan dirasa mustahil mengingat banyak catatan dan selalu dibawah target khususnya dalam pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia dan reformasi birokrasi,” tegasnya.

    Terpisah, Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengaku pada wlawal tahun 2022 ini fokus mengejar target RPJMD 2017-2022

    Penegasan tersebut disampaikan Andika saat menghadiri pelantikan pengurus Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (GABPEKNAS) Banten 2021-2026 di salah satu hotel berbintang lima di Kota Serang, Selasa (18/1).

    Dalam sambutannya Andika mengatakan Pemprov Banten kini tengah kembali fokus mengejar target RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022.

    “Setelah sempat terhenti karena pandemi Covid 19, sekarang kita fokus kembali mengejar target-target RPJMD,” kata Andika.

    Hadir pada acara tersebut Anggota LPJK (lembaga pengembangan jasa konstruksi) dari unsur Pakar Kementerian PUPR, Manlian Ronald Adventus Simanjuntak dan Ketua Umum Kadin Banten M Azzari Jayabaya.

    Dikatakan Andika, laju pertumbuhan ekonomi atau LPE Banten sebagaimana juga di daerah lainnya sempat tertahan hingga terkontraksi minus 3 persen pada saat pandemi Covid 19 menghantam dunia pada awal tahun 2020.

    Namun begitu, perekonomian sudah mulai menggeliat sehingga Pemprov Banten sudah bisa kembali fokus mengejar target-target RPJMD yakni pembangunan pelayanan dasar seperti di pendidikan, kesehatan dan infrastuktur, setelah sebelumnya fokus semua pihak terpusat untuk penanganan pandemi Covid -19.

    “Untuk infrastruktur misalnya pembangunan jalan provinsi kita Alhamdulillah 98 persen sudah status mantap,” ujarnya disambut tepuk tangan peserta acara yang hadir.(RUS/PBN)

  • Tiga Ruas Jalan Provinsi Diguyur Rp785 Miliar

    Tiga Ruas Jalan Provinsi Diguyur Rp785 Miliar

    SERANG, BANPOS- Pada tahun 2022 ini Pemprov Banten menggelontorkan dana sekitar Rp785 miliar untuk pembebasan lahan dan membangun tiga ruas jalan. Ketiga ruas jalan itu masing-masing, Jalan Lingkar Baros, Jalan Boru-Cikeusal dan Jalan Banten Lama-Tonjong.

    Demikian terungkap saat acara Pelantikan DPD Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional (Gabpeknas) Banten, di salah satu hotel berbintang lima di Kota Serang, Selasa (18/1).

    Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy dihadapan para tamu undangan pelantikan tersebut secara rinci, menegaskan, salah satu proyek hampir Rp1 triliun untuk akses menuju Sport Center di Kemanisan.

    “Jalan Lingkar Baros panjangnya empat kilometer. Pembangunan jalan ini bertujuan untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Pasar Baros dan menunjang kawasan Sport Centre. Anggaran pembebasan lahannya Rp80 miliar dan dan untuk pembangunan fisik sebesar Rp150 miliar,” terang Andika.

    Untuk Jalan Banten Lama-Tonjong, Andika menerangkan, panjangnya 1,5 kilometer dengan tujuan sebagai penunjang kawasan Banten Lama. Untuk anggaran pembebasan lahannya mencapai Rp55 miliar dan pembangunan konstruksinya Rp110 miliar.

    Sementara jalan yang menghubungkan kawasan Boru dengan Cikeusal, Andika juga menerangkan, penjangnya mencapai 10,3 kilometer.

    Jalan ini sebagai penunjang jalan tol Serang-Panimbang dan sebagai pendukung pertumbuhan kawasan perekonomian baru.

    “Anggaran untuk pemebasan lahannya mencapai Rp90 miliar dan untuk konstruksi akan dilaksanakan mulai 2023 dengan kebutuhan anggaran Rp300 miliar,” ungkapnya.

    Andika juga menerangkan, Pemprov Banten sudah melaksanakan pembangunan dan pelebaran jalan dan jembatan, seperti Jembatan Bogeg dan Jembatan Ciberang target selesai pada akhir Februari 2022 ini.

    “Pelebaran jalan dan peningkatan kondisi jalan, juga sudah terlaksana dengan baik. Dimana prioritas pembangunan infrastruktur diarahkan ke kabupaten dan Serang, serta Lebak dan Pandeglang. Kondisi jalan provinsi sudah 98 persen mantap, tahun 2022 akan tercapai 100 persen,” katanya.

    Yang tak kalah pentingnya, lanjut Andika, pembangunan jaringan irigasi sebagai penunjang sektor ketahanan pangan juga menjadi prioritas Pemprov. Khusus untuk sektor ini, setiap tahunnya Pemprov menganggarkan sekitar RP100 miliar. (RUS/AZM)

  • Gama Grup Bantu Terdampak Covid, Andika: Seluruh Elemen Harus Besinergi

    Gama Grup Bantu Terdampak Covid, Andika: Seluruh Elemen Harus Besinergi

    SERANG, BANPOS – Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy meminta masyarakat dan seluruh elemen untuk tetap saling menguatkan selama masa pandemi Covid-19, pasalnya hingga saat ini Pandemi Covid-19 masih terus terjadi bahkan PSBB di wilayah Tangerang Raya diperpanjang hingga 26 Juli mendatang.

    Hal tersebut diungkapkan Andika saat menerima bantuan sosial dari Gama Grup berupa beras dan handsanitizer di Kantor Wakil Gubernur Banten, Kamis (16/7). Andika mengatakan bahwa pemerintah saat ini terus berusaha menangani Covid-19 mulai dari pencegahan hingga pemberian bantuan terhadap masyarakat terdampak Covid-19.

    Namun, usaha pemerintah juga harus bersinergi dengan masyatakat dan seluruh elemen didalamnya, sehingga penguatan dapat dilakukan bersama-sama. “Seluruh elemen harus bisa saling menguatkan ditengah pandemi Covid-19,” ujar Andika Hazrumy

    Andika mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Gama Grup yang turut berpartisipasi membantu masyarakat Banten. “Ini bukti kalau kita bisa saling menguatkan,” lanjutnya

    “Dengan gotong royong ditengah pandemi ini, kita bisa saling menguatkan semoga pandemi Covid-19 ini segera berlalu sehingga perekonomian masyarakat bisa bangkit kembali,” imbuhnya.

    Sementara itu, Pimpinan Gama Grup, Billy Mulya Margono mengatakan bahwa pihaknya telah menyediakan 250 Kg beras dan 120 liter Handsanitizer pada tahap pertama. “Ini tahap pertama, akan berkelanjutan karena Covid-19 belum usai,” kata Billy Mulya Margono.
    “Kami harap dengan bantuan kami dapat meringankan beban di masyarakat khususnya di daerah Banten,” tandasnya.(PBN)