JAKARTA, BANPOS – Proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2024 dimulai. Pemerintah bersama DPR mulai menyusun langkah awal yaitu menentukan Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM).
Ketua DPP PSI Andre Vincent Wenas mengatakan, APBN 2024 merupakan kelanjutan dari APBN 2023, dengan tema bedar mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sehingga, ADEM jadi landasan untuk merumuskan desain kebijakan fiskal, pembangunan jangka pendek dan jangka panjang.
“Kita optimis, tapi tetap mewaspadai segala dinamika yang terjadi. Misalnya, kebijakan hilirisasi yang tujuannya memperoleh nilai tambah, tapi bisa saja dalam prosesnya dijegal oleh mereka yang tidak setuju. Makanya kita mesti waspadai, jangan sampai lengah,” pesan Andre, di Jakarta, kemarin.
Ia mengimbau, perumusan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) harus kredibel.
Yakni, dengan mempertimbangkan dinamika terkini, serta prospek dan tantangan ekonomi global maupun domestik.
“Semua ini dalam rangka bagaimana mempercepat transformasi ekonomi. Begitu yang kita harapkan bersama,” cetus Andre.
Sejak awal bulan ini, DPR sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Badan Pusat Statistik.
Beberapa sinyal sudah tertangkap untuk jadi asumsi perencanaan. Pertumbuhan ekonomi diprediksi sekitar 5,1-5,7 persen, semula 5,3-5,7 persen.
Tingkat inflasi diperkirakan 2,5 persen plus-minus 1 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sekitar Rp 14.700-15.200, suku bunga SUN 10 tahun berkisar 6,49-6,91.
Kemudian, rapat dengan Komisi VII telah disepakati asumsi minyak dan gas, harga ICP sebesar 75-80 dolar AS per barel, lifting minyak bumi sebesar 615-640 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1.030-1.036 ribu barel setara minyak per hari.
Dikatakan Andre, pendapatan negara terus dioptimalisasi, dengan menjaga implementasi reformasi perpajakan, menjaga iklim investasi walau di tengah meningkatnya risiko dan ketidakpastian global.
Pemerintah perlu meningkatkan kinerja perpajakan dengan lebih adil dan sustainable.
Lalu insentif fiskal yang terarah dan terukur untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi.
Untuk itu, rasio perpajakan didorong supaya meningkat dari 9,91-10,18 persen terhadap PDB menjadi 9,92-10,2 persen terhadap PDB.
“Paska skandal beberapa oknum perpajakan dan bea-cukai yang sempat bikin heboh itu, maka kebijakan ekonomi yang kredibel serta kebijakan perpajakan yang lebih sehat dan adil akan menjadi jangkar bagi terjaganya stabilitas ekonomi sekaligus fondasi yang kokoh untuk mendukung pencapaian target perencanaan pembangunan,” tersangnya.
Beberapa indikasi perencanaan lainnya yang diperoleh adalah, angka penurunan kemiskinan 6,5-7,5 persen, rasio gini 0,374-0,377, tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen.
Lalu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02, Nilai Tukar Petani (NTP) 105-108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 107-110.
Diingatkannya, terjadinya eskalasi tensi geopolitik telah meningkatkan ketidakpastian dan fragmentasi global, berdampak pada arus investasi dan perdagangan internasional.
“Secara domestik, beberapa indikator perekonomian Indonesia sinyalnya tetap ekspansif. Aktivitas konsumsi terus menunjukkan tren penguatan. Karena itu kita tetap optimis, walau harus tetap waspada,” pungkasnya.(RMID)