BANTEN POS

Tag: Anggota Komisi II DPR RI

  • Majukan Pilkada Berpotensi Timbulkan Kegaduhan Baru

    Majukan Pilkada Berpotensi Timbulkan Kegaduhan Baru

    JAKARTA, BANPOS – Anggota Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin meminta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dilakukan sesuai jadwalnya, yakni bulan November 2024. Dia pun menolak wacana Pilkada dimajukan dua bulan menjadi bulan September 2024.

    “Wacana untuk memajukan jadwal Pilkada serentak dari 27 Nopember 2024 ke bulan September 2024 harus dikaji lebih mendalam lagi. Perubahan jadwal ini berpotensi menimbulkan kegaduhan baru,” ujar Yanuar Prihatin dalam keterangannya kepada RM.id, Jumat (25/8).

    Menurut Yanuar, perubahan jadwal Pilkada akan mendorong munculnya ketidakpercayaan publik kepada Penyelenggara Pemilu dan pembuat undang-undang dalam hal ini DPR dan Pemerintah.

    Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai perubahan jadwal Pilkada akan terkesan dipaksakan karena berlangsung di tengah berjalannya tahapan Pemilu.

    “Energi politik sebaiknya difokuskan untuk mensukseskan tahapan yang sedang berjalan agar pelaksanaan Pemilu pada Februari 2024 tidak alami goncangan lagi,” kata Yanuar.

    Dia mewanti-wanti akan ada isu-isu lain yang dikembangkan agar Pilkada bisa ditunda atau dimajukan. Apalagi, kata dia, saat persiapan Pemilu 2024 banyak sekali terpaan angin kencang yang membuat turbulensi politik naik.

    “Mulai wacana penundaan Pemilu, perpanjangan masa bakti Presiden menjadi tiga periode, pengambil alihan kewenangan penataan daerah pemilihan dari pembuat undang-undang ke Penyelenggara Pemilu. Belum lagi soal debat sistem Pemilu proporsional terbuka atau tertutup hingga mempersoalkan umur calon Presiden,” ungkapnya.

    Menurut Yanuar, wacana perubahan jadwal Pilkada akan menjadi pembahasan baru lagi di masyarakat. Sehingga, lanjut Yanuar, akan muncul kegaduhan menjelang Pemilu maupun Pilkada.

    “Kini disodorkan debat baru tentang perubahan jadwal pilkada serentak. Tidak tertutup kemungkinan masih ada lagi isu lainnya yang masih disimpan untuk dikeluarkan pada waktu berikutnya,” pungkasnya. (RMID)

    Berita Ini Telah Terbit Di https://rm.id/baca-berita/parpol/185507/wacana-majukan-pilkada-berpotensi-timbulkan-kegaduhan-baru

  • Percepat Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin

    Percepat Pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin

    SUMATERA BARAT, BANPOS – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengunjungi lokasi pembangunan jalan Tol Padang-Sicincin pada Selasa (12/6). Dalam kunjungan ini, ia menerima laporan proses pembangunan dari Hutama Karya selaku pihak yang melakukan pembangunan fisik tol. Ia pun sempat menyusuri jalan tol tersebut untuk meninjau dari progres pembangunan jalan Tol Padang-Sicincin.

    “Saat ini saya on the spot Tol Padang-Sicincin yang sepanjang 36,6 Kilometer. Untuk urusan Penlok (penetapan lokasi) satu dan dua sudah selesai, tidak ada masalah. Tinggal satu lagi untuk exit di daerah Lubuk Alung,” kata Hadi Tjahjanto pada awak media di lokasi pembangunan tol.

    Menteri ATR/Kepala BPN pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong dalam merealisasikan pembangunan Jalan Tol Padang-Sicincin ini. Melihat progres pembangunan jalan, Hadi Tjahjanto merasa optimis bahwa tol ini bisa segera beroperasi.

    Untuk tahapan selanjutnya, Hadi Tjahjanto menerangkan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah menunggu penetapan lokasi dari pemerintah daerah. Apabila Penlok sudah ditetapkan, barulah Kementerian ATR/BPN bisa melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol.

    “Pak Gubernur juga mendukung untuk segera mengeluarkan penlok dan Kementerian ATR/BPN juga akan mendukung untuk melakukan pengadaan tanah. Kita akan keroyok, dari Komisi II DPR RI mengawasi, kita bekerja, Pemda mengeluarkan penlok, PUPR bekerja siang malam. Insyaallah lebaran 2024 selesai,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

    Sebagai informasi, jalan tol yang ada di Sumatra Barat ini ditargetkan dapat menghubungkan sisi barat provinsi yakni kota Padang dengan batas timur provinsi Kabupaten Lima Puluh Kota yang kemudian terhubung hingga kota Pekanbaru, Riau.

    Turut hadir pada kesempatan ini, Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus dan Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharullah. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatra Barat, Sri Puspita Dewi beserta jajaran Foruk Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sumatra Barat.(RMID)