BANTEN POS

Tag: angka putus sekolah

  • Puluhan Ribu Anak Kabupaten Tangerang Putus Sekolah

    Puluhan Ribu Anak Kabupaten Tangerang Putus Sekolah

    TANGERANG, BANPOS – Angka putus sekolah di Kabupaten Tangerang hingga akhir tahun ini, mencapai 21 ribuan. Puluhan ribu anak putus sekolah itu, terdiri dari tingkatan SD hingga SMP, dengan berbagai latar belakang dan alasan putus sekolah.

    Kepala Disdik Kabupaten Tangerang, Dadan Gandana, mengatakan bahwa puluhan ribu pelajar yang gagal sekolah itu merupakan data hingga Oktober 2023.

    “Berdasarkan data Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) sampai dengan Oktober 2023, jumlah peserta didik yang dinyatakan DO atau lulus tidak melanjutkan di Kabupaten Tangerang mencapai 21.829 peserta didik,” katanya, Selasa (14/11).

    Ia menerangkan, tingginya angka putus sekolah tersebut terjadi lantaran tidak tercatatnya proses kepindahan peserta didik ke Sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), seperti perpindahan pelajar dari sekolah formal ke nonformal, hingga mereka yang melanjutkan pendidikan di luar negeri.

    “Masalah kesalahan menginput ataupun meneruskan ke jenjang berikutnya yang tidak terkoneksi di Sistem Dapodik ini masih sering terjadi, padahal mereka masih melanjutkan sekolah,” tuturnya.

    Ia mengungkapkan, untuk menyikapi tingginya angka peserta didik yang putus sekolah itu, Disdik bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Tangerang akan menyelenggarakan kegiatan penuntasan angka putus sekolah.

    Hal itu dilakukan dengan memberikan program beasiswa pendidikan kesetaraan mulai dari Paket A, Paket B, sampai Paket C.

    “Program beasiswa pendidikan kesetaraan Paket A hingga Paket C ini diprioritaskan untuk anak usia 7 sampai dengan 21 tahun serta masyarakat usia di atasnya,” ujar Dadan Gandana.

    Nantinya, pelaksanaan program tersebut akan menggandeng Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Diskominfo, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tangerang.

    “Selain kolaborasi dengan sesama OPD, kami memerlukan dukungan dari unsur organisasi dan instansi yang akan berkaitan, di antaranya forum Camat, APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), FK-PKBM (Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Ikatan Penilik Indonesia (IPI) Kabupaten Tangerang, unsur perguruan tinggi, Kepala Satuan Pendidikan Negeri seperti MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan UPT SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) Kabupaten Tangerang,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Permasalahan Putus Sekolah di Kota Serang Perlu Penyelesaian yang Komprehensif

    Permasalahan Putus Sekolah di Kota Serang Perlu Penyelesaian yang Komprehensif

    SERANG, BANPOS – Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten ternyata masih terdapat banyak anak putus sekolah. Untuk penyelesaiannya, diperlukan penyelesaian yang komprehensif agar persoalan itu selesai menyeluruh.

    Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Hasan Basri, mengatakan bahwa terkait 133 anak di Kota Serang yang putus sekolah, salah satu alasannya karena faktor ekonomi. Namun menurutnya, alasan tersebut sudah tidak relevan saat ini.

    Hal itu karena Pemkot Serang telah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dalam APBD, untuk pendidikan jenjang SD Negeri dan SMP Negeri.

    “Kalau alasan ekonomi, itu kita sudah mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan SD dan SMP. Mestinya sudah tidak ada alasan karena faktor ekonomi,” katanya, Selasa (25/7).

    Hasan menyampaikan, jika penyebabnya hal lain, maka menurutnya semua OPD harus bekerjasama dalam hal penyelesaian masalah tersebut.

    “Kalau misal penyebabnya yang lain, nah ini penyelesaiannya harus lebih integratif dan mungkin kita ada kerjasama lintas sektoral, lintas OPD,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa bila ada penyebabnya karena kasus broken home atau perceraian, penangannanya harus lebih komprehensif.

    Hasan juga menuturkan, instansi terkait pun perlu turun untuk melakukan penanganan anak putus sekolah. Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan edukasi, sehingga angkanya tidak terus meningkat.

    “Makanya harus komprehensif, lintas sektoral. Baik edukasi keluarga, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Kita ada DP3AKB. Mungkin perlu turun juga untuk edukasi. Perda dan Perwalnya sudah ada,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sekdis Dindikbud Kota Serang, Tb. Agus Suryadin, mengatakan bahwa saat ini data siswa yang putus sekolah yang ada di Kota Serang sebanyak 133 anak, dari mulai SD hingga tingkat SMA.

    “Anak-anak yang putus sekolah sudah kita data dan ada sebanyak 133 yang putus sekolah. 80 persen itu karena faktor ekonomi. 20 persen sisanya karena adanya anak yang cacat dan juga ada yang sewaktu sekolah jadi korban bullying dan lain sebagainya. Dari 133 orang ini kita akan bantu agar anak-anak ini dapat melanjutkan sekolah,” katanya.

    Sementara Kepala Dindikbud Kota Serang, Tb. M. Suherman, mengatakan bahwa kebanyakan faktor ekonomi menjadi alasan untuk tidak melanjutkan sekolah. Padahal, menurutnya saat ini sudah banyak program yang membantu peserta didik.

    “Rata-rata alasannya ekonomi, padahal alasan ekomoni sudah bisa diatasi. Ada program Indonesia pintar, kuliah Indonesia pintar, artinya hal tersebut tidak bisa menjadi suatu alasan. Kalau alasannya ekonomi. Kalaupun ada, persentasenya sedikit. Tapi yang banyak ditemui karena alasan membantu orang tua atau karena dirinya sendiri memang tidak mau melanjutkan. Padahal, kalau alasannya bayaran kan sudah ada dana bos,” katanya.

    Suherman juga mengimbau untuk seluruh masyarakat Kota Serang, agar tidak menjadikan alasan ekonomi untuk tidak melanjutkan sekolah.(MG-02)