BANTEN POS

Tag: APBD

  • Raperda Perubahan APBD Banten Disetujui

    Raperda Perubahan APBD Banten Disetujui

    SERANG, BANPOS – DPRD dan Pemprov Banten mempercepat pengesahan atau persetujuan Perubahan APBD tahun 2023 sebesar Rp11, 547 triliun. Semula dijadwalkan tanggal 27 September, pada Minggu 24/9 ( kemarin,red) kedua lembaga tersebut menyelenggarakan rapat paripurna atas persetujuan anggaran tersebut.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Minggu (24/9) mengatakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD Banten tahun 2023 disetujui DPRD. Pihaknya akan menyampaikan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) untuk mendapatkan fasilitasi pembahasan evaluasi.

    Pernyataan Al Muktabar disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Banten terkait Pengambilan Keputusan atas Persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi Banten tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

    Al Muktabar memaparkan, sebelumnya Raperda tersebut juga telah dilakukan pembahasan bersama antara TAPD Banten dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab dan upaya positif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam menyelenggarakan program pembangunan dan kemasyarakatan.

    “Pemprov Banten dan DPRD Provinsi Banten secara bertahap telah melakukan upaya agar proses penganggaran daerah terus menerus disempurnakan seiring dengan reformasi pengelolaan keuangan negara,” ungkapnya

    Selain dengan aspek normatif, kata Al Muktabar, Raperda tersebut juga sebagai upaya optimalisasi dalam rangka pemenuhan dan percepatan pembangunan untuk menyelesaikan beberapa hal yang dihadapi masyarakat saat ini.

    “Dalam proses penyusunan perubahan APBD Provinsi Banten tahun 2023 ini telah dilakukan melalui pembahasan bersama secara intensif dan seksama oleh TAPD dan Banggar DPRD Provinsi Banten,” katanya.

    Al Muktabar menyampaikan dengan telah mendapatkan persetujuan dari DPRD atas Raperda tersebut, pihaknya akan menyampaikan kepada Kemendagri untuk mendapatkan fasilitasi pembahasan evaluasi atas Raperda tentang Perubahan APBD Banten tahun 2023.

    “Selanjutnya kita akan memprosesnya untuk mendapatkan fasilitasi Kemendagri 14 hari kedepan, mudah-mudahan hal itu dapat segera selesai,” imbuhnya.

    Al Muktabar mengatakan pada dasarnya perubahan APBD Banten tahun 2023 difokuskan pada pembangunan dan kemasyarakatan.

    “Perubahan ini lebih kepada memenuhi belanja wajib dan mengikat, pembelanjaan mandatory, penyesuaian dari ketentuan dan hal lainnya,” tandasnya.

    Sebagai informasi, selain Rapat Paripurna DPRD Banten terkait pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Banten tahun 2023.

    Rapat Paripurna tersebut juga membahas terkait Penetapan Perubahan Keputusan DPRD tentang PROPEMPERDA Provinsi Banten tahun 2023, Pengambilan Keputusan atas Persetujuan DPRD tentang Rencana Kerja DPRD Banten tahun 2024 dan Rapat Paripurna Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Gubernur mengenai Raperda APBD Banten tahun 2024.

    Diketahui, Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara tahun 2023 yang telah disepakati, diantaranya pada sisi pendapatan daerah, semula pada APBD Murni tahun 2023 sejumlah Rp11,547 triliun, menjadi Rp11,864 triliun atau bertambah Rp317 miliar.

    Kemudian, untuk belanja daerah, semula pada APBD murni 2023 sejumlah Rp11,774 triliun, menjadi Rp11,933 triliun atau bertambah Rp158 miliar dan pembiayaan daerah, semula pada APBD 2023 sejumlah Rp227 miliar, menjadi Rp69 miliar atau berkurang Rp158 miliar.(RUS/PBN)

  • Pemprov Banten Tidak Prioritaskan Masyarakat

    Pemprov Banten Tidak Prioritaskan Masyarakat

    SERANG, BANPOS – Kritikan terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam melakukan pemangkasan terhadap alokasi anggaran belanja modal pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 semakin meluas.

    Sebelumnya, salah seorang anggota Komisi IV DPRD Provinsi Banten dari Fraksi Gerindra, Muhammad Nizar melontarkan kritikan terkait kebijakan pemangkasan anggaran itu dengan mengatakan bahwa perencanaan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten buruk.

    Kini hal senada juga disampaikan oleh Deputi Direktur PATTIRO Banten, Amin Rohani.
    Amin berpandangan dengan adanya kebijakan pemangkasan alokasi anggaran belanja modal membuktikan bahwa, Pemprov Banten belum sepenuhnya memprioritaskan kepentingan masyarakat.

    “Dapat dimaknai bahwa pemerintah masih belum memprioritaskan kepentingan masyarakat atau publik di atas kepentingan pemerintah itu sendiri,” ungkapnya kepada BANPOS.

    Menurutnya, Pemprov Banten seharusnya mengambil kebijakan penambahan jumlah porsi anggaran belanja modal, bukan malah sebaliknya

    Alasannya karena belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah yang dapat dirasakan langsung kebermanfaatannya oleh masyarakat.

    Lain halnya dengan belanja operasional yang dinilainya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat dampak dari kebermanfaatannya.

    “Idealnya belanja modal mesti lebih besar dibandingkan belanja operasional, karena belanja modal lah yang akan disalurkan untuk urusan-urusan yang langsung berkaitan dengan kepentingan pembangunan masyarakat,” ujarnya.
    Terlebih lagi saat ini, masih banyak permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang harus segera ditangani oleh Pemprov Banten.

    Seperti misalnya, pemerataan kualitas pendidikan yang dianggap belum sepenuhnya mampu dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Banten.

    “Ketimpangan pendidikan masih terjadi, sebaran Sekolah Menengah Atas (SMA) masih belum merata,” terangnya.
    Tidak hanya di sektor pendidikan, permasalahan di sektor kesehatan seperti stunting dan kematian ibu dan anak juga tidak boleh luput dari perhatian Pemprov Banten.

    “Angka stunting masih di Kisaran 20 persen, begitu juga dengan angka kematian ibu dan bayi yang juga masih cukup tinggi,” imbuhnya.

    Oleh karena itu Amin menilai, berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka tidak tepat jika Pemprov Banten memutuskan untuk memangkas alokasi anggaran belanja modal yang yang sejatinya diperuntukan untuk kepentingan masyarakat.

    “Jelas itu kebijakan yang tidak tepat,” tegasnya.

    Ia pun menambahkan, seharusnya dipangkas itu bukanlah belanja modal melainkan tunjangan pegawai pemerintahan yang dialokasikan dalam belanja operasional.

    “Belanja operasional Pemprov Banten dapat ditekan melalui pemangkasan tunjangan kinerja yang menurut sebagian besar masyarakat masih terlalu tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya,” tandasnya.

    Sebelumnya, Partai Gerindra, Muhammad Nizar menyalahkan perencanaan Pemprov Banten yang dinilai tidak matang.
    Menurutnya, Pemprov Banten dalam menyusun perencanaan anggaran, terlalu tinggi memasang target SiLPA di APBD Murni 2023.

    Karena hal itulah kemudian menurutnya turut berdampak terhadap rencana pembiayaan belanja daerah di RAPBD Perubahan tahun ini.

    “Menurut saya itu adalah salah perencanaan terkait dengan penganggaran 2023. Karena ternyata SiLPA nya yang dipasang terlalu besar. Padahal waktu saya ingat tidak segitu yang dipasang, akhirnya berakibat kepada kekurangan anggaran, kan?” kata Nizar kepada BANPOS pada Selasa (19/9).

    Nizar menyebutkan SiLPA yang ditargetkan oleh Pemprov Banten di tahun 2023 angkanya mencapai Rp615 miliar, namun menurut keterangannya dari target yang ditetapkannya itu hanya mampu direalisasi sekitar Rp400 miliar.

    “SiLPA yang dipasang di 2023 Rp615 miliar, sementara SiLPA yang tercapai hanya sekitar Rp400 miliar lebih. Jadi hampir Rp200 miliar itu SiLPA yang ngawang-ngawang,” tuturnya.

    Di samping itu ia juga bertanya-tanya, mengapa Pemprov Banten berani memasang target yang tinggi terhadap SiLPA di APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

    Ia menaruh curiga, barangkali memang sebenarnya Pemprov Banten sengaja merencanakan hal tersebut.

    “Seharusnya bukan SiLPA yang dipasang begitu tinggi. Kalau kayak gitu kan semacam SiLPA yang direncanakan,” ujarnya.

    Oleh karenanya, ia mengkritik keras keras kebijakan tersebut dengan mengatakan bahwa perencanaan Pemprov Banten buruk.

    “Inikan berarti perencanaannya yang buruk. Kok bisa berani pasang SiLPA yang begitu besar,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Belanja Modal Banten Dipangkas, Gaji 13 Dialokasikan

    Belanja Modal Banten Dipangkas, Gaji 13 Dialokasikan

    SERANG, BANPOS – Sejumlah pos anggaran Belanja Daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 disebut mengalami pengurangan, selain karena adanya pertimbangan kembali terhadap sejumlah rencana pembelanjaan, penyebab lainnya adalah karena estimasi SiLPA yang terlalu tinggi.

    Pos Belanja Daerah yang berkurang di antaranya Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga (BTT). Sementara, diketahui ada kenaikan belanja operasional, khususnya untuk gaji 13.

    Belanja Modal yang semula dianggarkan sebesar Rp1,79 trilliun dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 berkurang sebesar 11,28 persen atau sekitar Rp202,43 miliar menjadi Rp1,59 triliun.

    Sedangkan anggaran BTT yang semula dialokasikan sebesar Rp79,04 miliar, berkurang Rp19 miliar menjadi Rp60,04 miliar.

    Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti turut memberikan penjelasannya.

    Menurut penuturannya, penyebab dari berkurangnya alokasi anggaran pada Belanja Modal adalah karena adanya pertimbangan kembali terhadap sejumlah rencana belanja daerah Provinsi Banten.

    Pertimbangan itu di didasarkan pada kemungkinan tidak terealisasinya sejumlah belanja di tahun ini.

    Misalnya seperti pengadaan tanah, berdasarkan pertimbangan nya pengadaan tanah di tahun ini akan sulit terealisasi, sehingga atas hal itulah kemudian rencana pengadaan tersebut tidak diprioritaskan di APBD Perubahan tahun ini.

    “Jadi pengadaan tanah di murni ini kita evaluasi kembali, karena dimungkinkan tidak akan selesai tahun ini. Jadi kita tidak terlalu prioritaskan untuk belanjakan,” kata Rina kepada BANPOS saat ditemui di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Senin (18/9).

    Selain karena adanya pertimbangan skala prioritas, alasan lain dari dipangkasnya alokasi anggaran untuk Belanja Modal adalah karena disebabkan oleh adanya estimasi terhadap Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang terlampau tinggi di APBD Murni Tahun Anggaran 2023.

    Rina menyebutkan berdasarkan audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, besaran SiLPA pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 angkanya mencapai Rp146 miliar.

    “Akibat adanya estimasi SiLPA yang terlampau tinggi di APBD Murni 2023 itu Rp146 miliar,” jelasnya.

    Meski sejumlah pos anggaran Belanja Daerah berkurang, namun rupanya Belanja Operasional justru malah sebaliknya.

    Belanja Operasional pada RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 disebut mengalami kenaikan sebesar 0,66 persen dari yang semula dianggarkan sebesar Rp6,83 triliun, jumlah tersebut bertambah menjadi Rp6,88 triliun.

    Rina menjelaskan, salah satu penyebab terjadinya kenaikan anggaran Belanja Operasional adalah disebabkan oleh adanya kenaikan pada anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp2,2 miliar.

    Anggaran tersebut nantinya akan digunakan oleh Pemprov Banten untuk menunaikan kewajiban pembayaran gaji para pegawainya di tahun ini.

    “Ada kenaikan di Belanja Pegawai itu sebesar Rp2,2 miliar. Rp2,2 miliar ini adalah untuk menutup kewajiban pembayaran gaji pada APBD murni yang belum kita anggarkan secara full 13 bulan, 14 bulan seperti itu,” tandasnya.(CR-02/PBN)

  • Banggar Pertanyakan Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan Cilegon

    Banggar Pertanyakan Kenaikan Pendapatan APBD Perubahan Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Kenaikan pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2023 Kota Cilegon mendapat sorotan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Cilegon. Diketahui saat ini, Banggar DPRD Cilegon saat ini sedang melakukan kajian atas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA-PPAS 2023.

    Ketua Harian Banggar pada DPRD Cilegon Subhi S Mahad mengatakan, pada Senin, 11 September 2023, pihaknya telah menerima dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 yang disampaikan eksekutif. Setelah melakukan kajian, pihaknya akan melakukan Rapat Gabungan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas KUA -PPAS APBD 2023.

    “Setelah itu, kita lakukan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi di DPRD dengan mitra kerja masing-masing, terkait APBD Perubahan, kemudian baru Rapat Gabungan Penetapan APBD Perubahan 2023,” kata Subhi kepada awak media saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa (12/9).

    Pada Rapat Gabungan nanti, pihaknya akan mempertanyakan sumber kenaikan pendapatan pada APBD 2023. Sebab, saat ini tidak ada sektor pendapatan baru yang digali Pemkot Cilegon.

    “Kita harus melakukan kajian dulu, kita pertanyakan kenaikan pendapatan. Bisa jadi dari investasi yang besar, ada BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), tapi nanti kita tanyakan,” ujarnya.

    Politisi Partai Golkar ini mengatakan, saat ini, dalam dokumen KUA-PPAS APBD Perubahan 2023 baru secara umum saja terkait kenaikan pendapatan. “Begitu juga dengan belanja kenapa turun, nanti akan kita tanyakan,” ujarnya.

    Dibagian lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, kenaikan pendapatan pada APBD Perubahan 2023 masih seputar pada optimalisasi potensi pajak daerah. Potensi pendapatan yang sudah ada, akan dimaksimalkan.

    “Tetap dari pajak daerah, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB. Target pendapatan daerah perubahan ini naik sebesar 56,59 miliar, dari target pendapatan daerah reguler sebesar 1,98 triliun,” tuturnya.

    Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengatakan, pada APBD Perubahan 2023, proyeksi indikator makro perubahan Kota Cilegon tahun anggaran 2023 yang terdiri dari laju pertumbuhan ekonomi atau LPE dengan target indikator perubahan sebesar 4,6 – 4,68 persen atau menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 4,91 persen. Tingkat kemiskinan dengan target indikator perubahan sebesar 3,43 persen atau masih sama dengan target indikator reguler.

    “Tingkat pengangguran terbuka dengan target indikator perubahan sebesar 8,1 persen, menyesuaikan dari target indikator reguler yang sebesar 9,41 persen. Indeks Pembangunan Manusia dengan target indikator perubahan sebesar 74,00 poin menyesuaikan 6 dari target indikator reguler yang sebesar 73,65 poin.
    Indeks gini dengan target indikator perubahan sebesar 0,318 poin menyesuaikan dari target indicator reguler yang sebesar 0,367 poin,” terangnya.

    Dikatakan Sanuji, guna mendukung seluruh arah kebijakan perubahan yang dibahas sebelumnya, maka pada sektor pendapatan daerah Kota Cilegon ditargetkan penerimaan pada perubahan sebesar Rp 2,03 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 966,2 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 1,07 triliun.

    “Target pendapatan daerah pada APBD perubahan ini naik sebesar 56,59 milyar dari target pendapatan daerah reguler yang sebesar 1,98 triliun,” tuturnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memaparkan, pada sektor belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 2,35 triliun, terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1,97 triliun, belanja modal sebesar Rp 365,8 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp 9,4 miliar. “Alokasi belanja daerah pada APBD Perubahan ini turun sebesar 740,26 miliar dari alokasi belanja daerah reguler yang sebesar 2,39 triliun,” tuturnya.

    Kemudian Sanuji menerangkan, dalam penerimaan pembiayaan, diproyeksikan sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa tahun sebelumnya pada APBD Perubahan sebesar Rp 321,89 miliar. Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah perubahan ini turun sebesar Rp 96,85 miliar dari proyeksi penerimaan pembiayaan daerah reguler yang sebesar Rp 418,73 miliar.

    “Sedangkan dalam pos pengeluaran pembiayaan perubahan direncanakan sebesar 7 milyar yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah dan pemberian pinjaman daerah. Proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah perubahan ini tidak berubah dari proyeksi pengeluaran pembiayaan daerah reguler,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Perubahan APBD Fokus Penyempurnaan Program 2023

    SERANG, BANPOS – Pembahasan perubahan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) APBD Banten tahun 2023 oleh Banggar dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) masih alot.

    Wakil Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, di ruang kerjanya menjelaskan, Perubahan KUA PPAS 2023 hingga saat ini dalam proses pembahasan. Dan rencananya akan ditetapkan dalam waktu dekat ini.

    “Sekarang masih berproses. Kami, dari Banggar sudah beberapa kali melakukan Raker (rapat kerja),” ujarnya.
    Adapun poin penting dalam Perubahan APBD 2023 ini lanjut Fahmi, adalah penguatan program yang ada di murni APBD.

    “Hal penting yang dibahas selain masalah pendapatan. Juga program-program yang di murni APBD,” katanya.
    Ia menjelaskan, untuk pendapatan Banggar melihat apa yang dilakukan sudah memenuhi dari target.

    “Kami dari Banggar sudah membahas mengenai pendapatan. Untuk pendapatan, kami berharap perlu ada inovasi dan kreativitas sehingga program yang ada berjalan sesuai dengan maksimal,” ujarnya.

    Selain pendapatan yang telah dibahas, Banggar dan TAPD dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembahasan mengenai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sosial.

    “Di perubahan ini akan ada penguatan dan penyempurnaan kegiatan 2023 murni. Kami melihat di Perubahan 2023 adalah kebijakannya cenderung mengoptimalkan terhadap proses pembangunan 2023. Dan kedua adalah proses penyempurnaan penguatan struktur APBD. Misalkan kegiatan reses DPRD masih dianggarkan 10 bulan, masih perlu penyelesaian 2 bulan lagi, termasuk tukin ASN maupun program-program layanan dasar. Pendidikan kesehatan. Contoh hari ini bidang pendidikan belum bisa bangun gedung karena waktunya terbatas , bisa dibuat program pengadaan meubeler. Termasuk kesehatan seperti anggaran JKN, pembayaran BPJS,” ujarnya.

    Informasi beredar Finalisasi Perubahan KUA PPAS APBD 2023 akan dilakukan pekan ini, setelah seluruh pimpinan dan Anggota DPRD Banten selesai mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) disalah satu hotel berbintang di Jakarta.

    “Bimtek DPRD Banten dilakukan selama 3 hari. Dari Minggu sampai hari Selasa besok (hari ini, red) terang salah seorang ASN di Sekretariat Dewan (Setwan).

    Diketahui, APBD Banten tahun 2023 sebesar Rp11,7 triliun. Anggaran tersebut keseluruhan pendapatan daerah sebesar Rp11,5 triliun. Dengan demikian terjadi defisit sebesar Rp227 miliar.

    Pendapatan itu dibelanjakan, terdiri belanja operasi sebesar Rp6.8 triliun, belanja modal Rp1,79 trilliun, belanja tidak terduga Rp79 miliar, dan belanja transfer Rp3 triliun.

    Adapun defisit atau kekurangan Rp227 miliar, akan tertutupi dari sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2022.(RUS/PBN)

  • Diskusi Publik Fraksi Gerindra Ungkap APBD Banten Habis Untuk Belanja Pegawai

    Diskusi Publik Fraksi Gerindra Ungkap APBD Banten Habis Untuk Belanja Pegawai

    SERANG, BANPOS – APBD Banten tahun anggaran 2023 yang sudah terserap sebanyak 45 persen dari total hampir Rp12 triliun, sebagian besar habis untuk belanja pegawai.

    Hal itu disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Gerindra yang juga Ketua Komisi IV DPRD Banten, M Nizar, saat memberikan pemaparan diskusi publik dengan tema ‘Serapan Anggaran Rendah: Apa Dampak dan Resolusinya’ di GSG DPRD Provinsi Banten, Selasa (8/8).

    Ia mengungkapkan, realisasi anggaran sampai dengan akhir bulan Juli lalu, masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari hasil rapat koordinasi komisi-komisi dengan mitra kerjanya.

    “Serapan anggarannya 45 persen, separuhnya belanja pegawai, separuhnya lagi operasional seperti belanja rutin seperti bayar listrik dan lain-lain,” kata Nizar.

    Atas kondisi saat ini, pihaknya meminta kepada semua pihak dan unsur masyarakat agar melakukan perbaikan. Alasanya, perubahan Banten ke arah yang lebih baik tidak hanya dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD.

    “Kondisi Pemprov Banten tidak baik-baik saja. Saya tidak mampu berjalan sendirian, ada 85 orang dan 8 fraksi di DPRD. Dan meminta semua elemen bersama-sama mendorong Banten lebih baik lagi,” ujarnya.

    Kondisi yang dianggapnya tidak baik tersebut, selain kinerja pemprov yang serapannya masih jauh dari harapan, akan berdampak pada kondisi masyarakat. Terbukti Banten menjadi provinsi dengan jumlah pengangguran tertinggi di Indonesia.

    Ditambah lagi, data dari lembaga keuangan, masyarakat Banten saat ini kondisinya banyak terjerat pinjaman online (Pinjol). “Masyarakat Banten terjerat pinjol. Angkanya hampir Rp1 triliun,” katanya.

    Oleh karena itu, perbaikan pembangunan harus dilakukan secara keseluruhan. Evaluasi atas kinerja Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, menurutnya harus dilakukan secara bersama-sama.

    “Proses pembangunan ke arah positif harus dilakukan dari semua arah. Kita masih punya waktu sampai 12 Oktober tahun 2023 ini. Kita dorong semuanya, pemerintah kita lebih baik lagi,” tuturnya.

    Tak hanya serapan yang masih rendah, Nizar juga meminta Al Muktabar untuk tidak merombak anggaran 2023 yang telah disepakati bersama serta SOTK.

    “Ini kan Pj Gubernur Banten ibaratnya adalah penunggu rumah. Jadi kalau seorang penunggu itu tidak boleh melakukan perubahan, termasuk merubah SOTK (struktur organisasi tata kerja),” tandasnya.

    Hadir sebagai narasumber diskusi tersebut akademisi UIN SMHB, Zainor Ridho; Ketua Umum BAKOR Banten, Ali Yahya; akademisi Untirta, Firdaus. Diskusi juga dihadiri oleh mahasiswa Banten. (RUS/DZH)

  • Kota Serang Butuh Investor

    Kota Serang Butuh Investor

    JIKA kita sering melalui kawasan pasar lama, pasar kepandean atau pasar rau tentu yang ada di benak kita adalah keprihatinan. Penataan yang belum maksimal menjadikan kawasan-kawasan tersebut kurang rapih bahkan mendekati kumuh.

    Kita ketahui, APBD Kota Serang yang hanya sekitar Rp1,3 triliun membuat pemerintah daerah tak dapat berbuat banyak, apalagi Pemkot Serang tengah fokus dalam mengurusi kebutuhan dasar masyarakat. Seperti bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.

    Solusinya, agar kawasan-kawasan tersebut dapat sedap dipandang ialah harus ada pihak-pihak ketiga yang serius menggarapnya. Yah, dibutuhkan kerja keras dan keseriusan yang lebih lagi dari stakholder agar dapat menggaet investor.

    Jika berhasil, akan banyak keuntungan yang didapat pemerintah. Akan banyak penyerapan kerja saat proses pembangunan, juga akan ada uang yang masuk dari hasil kerjasama pihak ketiga itu. Serta akan ada perputaran uang yang banyak saat bangunan dipakai untuk keperluan perdagangan dan jasa.

    Informasi yang saya dapat, untuk menata ketiga kawasan tersebut dibutuhkan tak kurang dari Rp1 triliun. Tentu itu bukan uang yang sedikit, harus ada pemodal besar yang mendanani program tersebut.

    Saya, yang bagian dari masyarakat Kota Serang percaya, investor besar tersebut cepat atau lambat akan segera masuk. Namun, alangkah lebih baiknya jika prosesnya lebih cepat. Atau mungkin ada pengusaha lokal atau pengusaha banten sendiri yang sanggup untuk mengerjakannya. Kenapa tidak, pemerintah daerah mencoba untuk membuka proposal penawarannya. Jika memang bagus, tidak ada salahnya untuk diberikan kepercayaan kepada pengusaha lokal kita sendiri.

    Itu baru di tiga kawasan, karena kita juga tahu. Kota Serang banyak juga memiliki titik-titik strategis lainnya. Belum lagi ada pasar-pasar rakyat lainnya yang butuh perhatian dan butuh pemodal agar kawasan dapat berkembang. Sedih aset miliaran rupiah dibiarkan begitu saja karena kurangnya terobosan.

    Juga di kawasan kasemen misalnya, berapa ratus hektare lahan milik Pemda yang belum tergarap maksimal. Meski di kawasan pertanian, jika dapat dimaksimalkan sistem pertaniannya maka hasilnya juga akan maksimal. (*)

  • Ganjar Menyerahkan Bankeu Sosial Ke Warga Kendal

    Ganjar Menyerahkan Bankeu Sosial Ke Warga Kendal

    JAWA TENGAH, BANPOS – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan keuangan hingga hibah sosial kepada warga di Kabupaten Kendal. Adapun bantuan akan disalurkan melalui 12 dinas dan instansi di bawah Pemprov Jateng. Bantuan diserahkan Ganjar secara simbolis di Balai Desa Sidorejo, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Jateng, Kamis (8/6).

    Di antaranya Biro Adm Bangda, Dispermades, Disperakim, Dinas Porapar, Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Sosial, dan Biro Kesra.

    Kemudian Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Keswan, hingga Badan Kesbangpol.

    Ganjar mengatakan, penyerahannya dilakukan dalam bentuk bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RLTH), bantuan petani, hingga bantuan rumah ibadah.

    “Harapan kita seluruh anggaran dari daerah itu betul-betul tereksekusi dengan cepat karena ini betul-betul stimulan untuk pertumbuhan ekonomi,” kata Ganjar di lokasi.

    Ganjar mengatakan, pihaknya akan gencar mengecek bantuan-bantuan tersebut secara langsung agar progresnya bagus, tepat sasaran, dan memiliki nilai lebih dari program percepatan kemiskinan ekstrem yang dilakukan Pemprov Jateng.

    “Contohnya tadi penurunan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Intervensi-intervensinya sudah masuk. Tapi di samping itu kita juga tidak boleh melupakan, berapa kemudian penyandang disablitias yang bisa mendapatkan akses ini. Sehingga di desa pun mereka bisa mendapat perhatian kita,” kata Ganjar.

    Jelang akhir jabatannya di September 2023 mendatang, Ganjar ingin anggaran-anggaran bantuan cepat dieksekusi oleh dinas-dinas terkait jauh-jauh hari. Oleh sebab itu Ganjar meminta dinas di Pemprov Jateng menggenjot eksekusi itu.

    “Sekarang kita genjot untuk percepatan pengurangannya (kemiskinan ekstrem) ya. Lumayan sih beberapa tahun terakhir kita bisa menurunkan lebih banyak,” tuturnya.

    Turmudyi, Ketua Kelompok Tani Sedempel Makmur Desa mengucapkan terima kasih kepada Ganjar. Pria asal Kendal ini mendoakan kesehatan dan kesuksesan Ganjar.

    “Alhamdulillah terima kasih kepada Pak Gubernur Ganjar Pranowo atas bantuannya. Semoga dapat bermanfaat kepada kita selaku petani yang ada di bawah dan semoga hasilnya juga stabil. Dan kepada Pak Ganjar semoga hajatnya dikabulkan,” katanya.

    Selain bantuan dari APBD, Ganjar juga menggenjot sumber dana non-APBD untuk percepatan kemiskinan ekstrem dan stunting. Di antaranya lewat CSR perusahaan, Baznas Jateng, hingga filantrop.

    Sebagai informasi, Ganjar berhasil mengentaskan angka kemiskinan hingga 1 juta penduduk selama dua periode menjabat Gubernur Jateng. Dari yang semula 4,8 juta penduduk miskin pada tahun 2013 menjadi 3,8 juta penduduk di tahun 2022.

    Bahkan pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin turun 102,6 ribu orang dibandingkan dengan September 2021 dan turun 290,48 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.(RMID)

  • Satu-satunya di Provinsi Banten, Dindikbud Cilegon Luncurkan Aplikasi Educare Inklusi

    Satu-satunya di Provinsi Banten, Dindikbud Cilegon Luncurkan Aplikasi Educare Inklusi

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon meluncur aplikasi Educare Inklusi. Inovasi milik Dindikbud Kota Cilegon tersebut di launching langsung oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dalam Riung Mungpulung HUT Kota Cilegon ke 24, Kamis (27/4).

    Dimana aplikasi yang diluncurkan Helldy Agustian tersebut, nantinya menyediakan informasi kepada masyarakat soal sekolah inklusi. Atau sekolah reguler seperti biasa dari mulai TK, SD, SMP yang menerima anak-anak dengan kebutuhan khusus.

    Namun, tentu saja dengan tingkat yang masih ringan di sekolah reguler. Aplikasi tersebut, menjadi satu-satunya di Kota Cilegon dan Provinsi Banten yang akan terus dikembangkan dan implementasikan. Kemudian secara perlahan aplikasi tersebut akan diimplementasikan dan dilengkapi.

    Sehingga bisa tersaji secara lengkap fasilitas sekolah, guru data anak-anak kebutuhan khusus, sarana prasarana kemudian juga kinerja guru dan kepala sekolah. Lalu, semua bisa mengakses sistem informasi ini.

    Kepala Dindikbud Kota Cilegon Heni Anita Susila menjelaskan, aplikasi ini diluncurkan sebagai bentuk kebutuhan terhadap informasi sekolah inklusi di Kota Cilegon.

    “Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang bermanfaat untuk sekolah, dindikbud dan untuk orang tua siswa,” tuturnya.

    Kemudian diungkapkan Heni, di dalam aplikasi tersebut, ada informasi terkait sekolah inklusi dimana disajikan data anak-anak kebutuhan khusus, sarana prasarana kemudian juga kinerja guru dan kepala sekolah.

    “Ini merupakan gagasan inovasi yang kami luncurkan untuk satu kebutuhan proyek di dalam pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 eselon 2. Dimana yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia,” ungkapnya.

    “Ini inovasi yang memang belum ada di Cilegon atau di Provinsi Banten, Insyaallah ini yang pertama,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Heni menjelaskan, baik sekolah negeri maupun swasta yang menerima siswa berkebutuhan khusus yang ringan misalnya terlambat berpikir ada. Dengan adanya aplikasi ini bisa dilihat semuanya untuk kebutuhan masyarakat.

    “Bertahap ya implementasinya. Insyaallah secepatnya, ada sosialisasi dan pendataan sekolah-sekolah inklusi,” tandasasnya.

    Ditempat yang sama, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengungkapkan, jika ASN di Kota Cilegon mulai level kepala dinas hingga lurah dituntut berinovasi. Terlebih inovasi tersebut nantinya diimplementasikan tidak dengan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

    “Semua pasti bisa, sudah banyak yang tanpa PAD. Jadi nantinya APBD itu untuk program masyarakat,” tuturnya.

    Seperti diketahui pada kesempatan tersebut turut
    diluncurkan juga aplikasi satu data milik Diskominfo Kota Cilegon dan aplikasi Arsip milik Dinas Perpustakaan dan Arsip (DPK) Kota Cilegon. (LUK)

  • Pendapatan Kota Cilegon Susut Rp211 Miliar, Belanja Turun Rp255 Miliar

    Pendapatan Kota Cilegon Susut Rp211 Miliar, Belanja Turun Rp255 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2020 akhirnya telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon.

    Diketahui APBD Perubahan 2020 itu, mengalami penyusutan Rp 211 miliar, atau dari Rp 1,844 triliun menjadi Rp 1,633 triliun. Pengesahan APBD Perubahan 2020 tersebut dilakukan melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Cilegon, Jumat (11/9).

    Walikota Cilegon Edi Ariadi mengatakan, dalam dokumen APBD Reguler 2020 struktur pendapatan Rp 1,844 triliun. Pada APBD Perubahan 2020 menjadi Rp 1,633 triliun. 

    “Berkurang sekitar 11,44 persen,” kata Edi kepada awak media usai Rapat Paripurna Pengesahan APBD Perubahan 2020 di Gedung DPRD Kota Cilegon, Jumat (11/9).

    Lebih lanjut Edi mengatakan bahwa pos pendapatan asli daerah (PAD) semula di APBD Reguler 2020 Rp 727 miliar, pada APBD Perubahan 2020 menjadi Rp 557 miliar atau berkurang Rp 169 miliar. “PAD berkurang sekitar Rp 23,32 persen,” katanya.

    Menurut politikus Partai NasDem itu, dana perimbangan pada APBD Reguler 2020 Rp 887 miliar, pada APBD PErubahan 2020 menjadi Rp 857 miliar atau berkurang sebesar Rp 29 miliar. “Dana perimbangan turun sekitar 3,34 persen,” tuturnya.

    Kemudian kata Edi pada pos pendapatan lain-lain yang sah, pada APBD Reguler 2020 dari Rp 22 miliar, pada APBD Perubahan 2020 menjadi Rp 218 miliar atau berkurang sekitar Rp 11 miliar. “Pendapatan lain-lain yang sah berkurang sekitar 5,04 persen,” ujarnya.

    Edi menerangkan bahwa pada pos belanja langsung dan tidak langsung APBD Reguler 2020, ditetapkan sebesar Rp 2,25 triliun, pada APBD Perubahan 2020 menjadi Rp 1,77 triliun, atau berkurang sekitar Rp 255 miliar. “Pos belanja APBD Perubahan 2020 berkurang sekitar 12,63 persen,” katanya.

    Pos belanja tidak langsung semula pada APBD Reguler 2020, lanjut Edi Rp 921 miliar menjadi Rp 911 miliar atau berkurang sekitar 1,07 persen. Sedangkan belanja langsung pada APBD Reguler 2020 Rp 1,104 triliun menjadi Rp 858 miliar atau berkurang Rp 246 miliar atau berkurang 22,26 persen. 

    “Pada APBD Perubahan 2020 terjadi defisit belanja terhadap pendapatan sebesar Rp 136 miliar,” terangnya.

    Edi menambahkan pada sektor pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, pada anggaran penerimaan pembiayaan daerah di dalam APBD 2020 Rp 181 miliar, pada APBD Perubahan 2020 menjadi Rp 136 miliar atau berkurang sekitar Rp 44 miliar atau dalam persentase sekitar 24,67 persen.

    “Pada APBD Perubahan 2020, struktur penerimaan dan pembiayaan mengalami surplus pembiayaan Rp 136 miliar. Surplus pembiayaan tersebut digunakan untuk menutupi defisit belanja Rp 136 miliar. Dengan demikian struktur perubahan APBD 2020 telah balance atau seimbang,” tandasnya.

    Di tempat yang sama, Ketua Harian Badan Anggaran pada DPRD Kota Subhi S Mahad mengatakan, proses APBD Perubahan 2020 telah melalui pembahasan antara eksekutif dan legislatif. Pada dasarnya, pada masa pandemi korona ini struktur APBD mengalami penurunan. 

    “Kami berharap beberapa program di APBD Perubahan segera terealisasi, agar serapan anggaran bisa maksimal. Beberapa kegiatan pembangunan fisik juga sudah bisa dilakukan,” tandasnya.(LUK)