Tag: APBD Kota Serang

  • Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Kota Serang Perlu Ditingkatkan

    Pelayanan Dasar dan Infrastruktur Kota Serang Perlu Ditingkatkan

    SERANG, BANPOS – Dalam kegiatan rapat paripurna yang merupakan rapat lanjutan dari Rapat pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan Perda usul Walikota yang dilaksanakan pada selasa (12/6).

    Dalam kegiatan tersebut, Walikota Serang, Syafrudin mengatakan, dari beberapa penyampaian yang disampaikan pada saat rapat sebelumnya, dirinya menyampaikan perlunya peningkatan pelayanan dasar serta apresiasi terhadap pelaksanaan APBD Kota Serang.

    “Ada beberapa saran, yang disampaikan pada hari selasa kemarin, pertama apresiasi terhadap pelaksanaan apbd Kota Serang kemudian mendapat wtp enam kali berturut turut,” katanya, kamis (15/6)

    Dirinya juga mengaku dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari ini (15/6) ada beberapa saran dari beberapa fraksi yang kaitannya tentang infrastruktur serta pelayanan dasar.

    “Hanya memang ada saran dari beberapa fraksi yang kemarin, dan dilanjutkan pada rapat kali ini, sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan infrastruktur dan juga pelayanan dasar agar ditingkatkan,” ujarnya

    Kemudian, dirinya menyampaikan, saran yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi tersebut adalah untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan dasar diantaranya Pendidikan dan Kesehatan.

    “Dari saran-saran tersebut mudah-mudahan ini menjadi perbaikan kedepan, adapun memang secara keseluruhan tidak ada yang menjadi permasalahan secara krusial,” tandasnya.

    Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin mengatakan, program dan kegiatan yang ada, itu akan berpulang kepada anggaran. Anggaran tersebut disusun antara eksekutif dan legislatif. Tapi, dirinya mengaku bahwa jajarannya sangat menghormati terhadap tugas dan fungsi yang melekat di DPRD salah satunya fungsi pengawasan.

    Dalam penyelesaian semua program yang dijanjikan Walikota Serang, menurutnya itu sudah sangat baik. Mengingat dalam dua tahun lalu adanya Covid-19 yang mana dalam keadaan tersebut pemerintah harus mengutamakan untuk kegiatan kemanusiaan terlebih dahulu.

    “Kalau bicara prestasi dalam RPJMD Kota Serang sudah mencapai 90 sekian persen. Artinya, nilai tersebut sudah relatif sempurna. Pada dua tahun lalu saat adanya Covid, Walikota Serang mengutamakan jiwa manusia, karena lebih penting dibandingkan pembangunan infrastruktur. Namun demikian, pak wali dalam dua tahun adanya covid, beliau terus mendorong untuk menuntaskan semua janji-janji politiknya dan mudah-mudahan, kita bisa menuntaskan semuanya tahun ini,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Rakor Evaluasi APBD, Serapan Anggaran Jadi Target Bangkitnya Ekonomi di Kota Serang

    Rakor Evaluasi APBD, Serapan Anggaran Jadi Target Bangkitnya Ekonomi di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menggelar Rapat Koordinasi dan evaluasi realisasi APBD Kota Serang periode Maret 2023 yang dilaksanakan di aula Kantor BJB Kantor cabang Banten, Selasa (11/4).

    Kegiatan Rapat koordinasi dan evaluasi realisasi APBD tersebut dilakukan terkait dengan penyerapan anggaran yang terhitung dari bulan Januari hingga Maret, sudah mencapai kurang lebih sekitar 16 persen.

    Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saefudin, menyampaikan bahwa penyerapan anggaran itu menjadi penting. Pemkot Serang berharap, hal tersebut dapat menjadi pemicu dan memiliki dampak kepada pergerakan ekonomi daerah yang ada di Kota Serang.

    “Hal ini berkaitan juga dengan menjelang perayaan hari raya Idul Fitri yang sudah dekat, Pemerintah Kota Serang turut menyiapkan beberapa hal penunjang terkait hari raya seperti akses jalur mudik yang melintasi Kota Serang, hingga Tunjangan Hari Raya (THR),” ujarnya.

    Ia memastikan, menjelang hari Raya Idul Fitri ini Pemkot Serang menyiapkan beberapa hal yang harus dipersiapkan. Misalnya jalur-jalur pengamanan yang akan berkoordinasi dan berkolaborasi baik dengan Kapolres, kodim Dinkes dan PMI.

    “Kita akan memastikan agar pemudik yang melintasi jalur Kota Serang jalurnya itu aman dan nyaman utnuk dilewati,” katanya.

    Nanang juga mengatakan perihal arahan atau intruksi Pemerintah Pusat berkaitan dengan pencairan THR. Dalam beberapa hari mendatang, kata dia, THR bisa segera dicairkan dengan nominal yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yaitu satu kali gaji dan 50 Persen dari TPP.

    “Kita sudah menyiapkan sekitar Rp34 miliar anggaran untuk THR tersebut dan juga saya pastikan kepada camat agar pencairan THR untuk pengurus masjid/marbot, pengurus jenazah dan sebagainya agar bisa dicairkan sebelum lebaran,” tegasnya.

    Diakhir, Nanang berharap agar anggaran yang sudah dikeluarkan untuk THR dapat dipergunakan untuk belanja di Kota Serang, bukan di luar Kota Serang. Hal itu tentu agar perputaran ekonomi terus berputar di Kota Serang.

    “Kalau mau belanja di Kota Serang saja, agar perputarannya ada di Kota Serang. Karena inflasi kita masih cukup tinggi ada sekitar 5,7 persen walaupun kita sudah turun dari 7,2 menjadi 5,7 persen,” tandasnya.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kota Serang, Yudi Suryadi, mengatakan bahwa target Pendapatan pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp1,4 triliun. Adapun realisasi sampai dengan bulan Maret tahun 2023, berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD melalui aplikasi (Simral) sebesar Rp224,210,698,528 atau sekitar 15,41 Persen.

    “Sedangkan berdasarkan laporan dari OPD sebesar Rp233,007,869,764 atau sebesar 16,02 persen,” tandasnya. (MUF)

  • Perjalanan Dinas Lebih Besar Dari Pembangunan Jalan, APBD Kota Serang Dikritik

    Perjalanan Dinas Lebih Besar Dari Pembangunan Jalan, APBD Kota Serang Dikritik

    SERANG, BANPOS – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang tahun 2022 mendapatkan kritik dari masyarakat. Pasalnya, Pemkot Serang menganggarkan perjalanan dinas yang sangat besar, bahkan lebih besar dari anggaran pembangunan infrastruktur jalan.

    Presidium Gerakan Pemuda Kota Serang, Ahmad Fauzan, mengatakan bahwa di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, seharusnya Pemkot Serang lebih sensitif dalam mengeluarkan kebijakan. Termasuk dalam menyusun APBD.

    “Di situasi yang sedang kolaps seperti saat ini, dibutuhkannya sentuhan-sentuhan pemerintah untuk masyarakat atas apa yang terjadi di situasi pandemi ini. Tentu kehadiran pemerintah dalam memulihkan ekonomi rakyat, sangat ditunggu-tunggu,” ujarnya, Minggu (23/1).

    Akan tetapi, dirinya mengaku kaget dan heran setelah melihat APBD Kota Serang tahun 2022, yang menganggarkan perjalanan dinas dengan besaran hingga Rp81 miliar. Menurutnya, hal tersebut sangatlah mubazir.

    “Saya sebagai sipil melihat apa yang sedang mereka rancang dan lakukan. Dalam ringkasan anggaran APBD 2022 yang Pemkot Serang buat benar-benar sangat mubazir dan tidak substantif. Bahkan menurut saya tidak masuk akal,” terangnya.

    Menurutnya besaran anggaran perjalanan dinas tersebut sangat aneh. Sebab jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan infrastruktur, anggaran perjalanan dinas tersebut masih lebih besar anggarannya.

    “Kalau saya lihat, anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi saja hanya sebesar Rp55,8 miliar. Perjalanan dinas ternyata masih lebih besar dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur yang digembar-gemborkan oleh Walikota dan Wakil Walikota,” terangnya.

    Sementara dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Serang yang diproyeksikan tahun 2022 ini, menurut Fauzan perjalanan dinas memakan porsi hingga 27,8 persen. Sehingga ia menilai bahwa berbagai pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat, justru malah dihabiskan untuk program yang mubazir.

    “Jelas masyarakat yang sebenarnya ingin pajak dan retribusi yang mereka bayarkan itu kembali lagi kepada mereka dalam bentuk pelayanan dan infrastruktur, namun yang terjadi malah digunakan untuk jalan-jalan. Kan kecil kemungkinan dana transfer digunakan untuk perjalanan dinas,” tegasnya.

    Ia pun mengaku kecewa dengan Pemkot Serang, begitu pula dengan DPRD Kota Serang yang tidak bisa mencegah pemborosan tersebut. Menurutnya, DPRD Kota Serang harus lebih tegas dalam mengawas penyusunan anggaran Pemkot Serang.

    “Kota serang masih membutuhkan sesuatu yang harus diselesaikan masalahnya, seperti infrastruktur, pendidikan dan sosial masyarakat. Legislatif harus lebih serius dalam menjalankan fungsi pengawasannya, agar uang rakyat tidak dihambur-hamburkan untuk hal yang tidak jelas,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Serang, M. Ridwan, saat ingin dikonfirmasi melalui sambungan telepon, tidak menjawab.

    (DZH/ENK)