SERANG, BANPOS – Gabungan organisasi mahasiswa menggeruduk Kantor Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang untuk menuntut pembubaran BPJS Kesehatan.Mereka menilai bahwa sistem BPJS telah gagal, karena berorientasi profit dan tidak mementingkan rakyat miskin.
Massa yang didalamnya tergabung LMND, HMI MPO, SWOT, dan Api Kartini itu pun menawarkan solusi terhadap pembubaran BPJS, yaitu diadakannya program Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata).
Pantauan lokasi, di tengah guyuran hujan, massa aksi menyampaikan orasi selama setengah jam mengenai tuntutan yang mereka bawa. Setelahnya, Pemkot Serang pun menerima massa aksi dan melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana.
“Sebelum dibubarkan, BPJS harus diaudit sebagai pertanggungjawabannya. Sebab, kami menduga bahwa defisit yang terjadi di BPJS kami tidak percaya, padahalkan ada donor dari APBN, APBD dan rakyat,” ujar salah satu perwakilan dari LMND Banten, Samsul Ma’arif, Senin (16/12).
Pihaknya juga menawarkan sistem jaminan kesehatan yang dinilai lebih efektif dibandingkan BPJS, yaitu Jamkesrata. Samsul menjelaskan, sistem Jamkesrata ini menjamin seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali dengan standar layanan yang layak.
“Jamkesrata merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan kesehatan yang promotif, preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu harus
dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui Kementerian Kesehatan,” katanya.
Pemerintah daerah, kata Samsul, dapat berpartisipasi dalam Jamkesrata melalui alokasi APBD. Namun tidak membatasi rakyat untuk berobat di manapun dalam wilayah Indonesia. Karena nomor kepesertaannya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.
“Pemerintah juga tentu wajib mengembangkan konsep hidup sehat, terutama pada faktor perilaku dan lingkungan sehat yang berkontribusi 70 persen terhadap kesehatan manusia, di samping kelainan bawaan dan akses kesehatan,” jelasnya.
Sekda Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana, mengatakan dirinya tidak bisa memutuskan atas tuntutan mahasiswa. Karena, pihaknya harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan Walikota dan Wakil Walikota Serang.
“Kami akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pimpinan, nanti apa arahan dari pimpinan baru kami lakukan hal itu,” katanya kepada awak media.
Seusai audiensi, mahasiswa mengaku kecewa dengan tidak hadirnya Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam audiensi. Namun mereka akan menunggu jawaban selama kurun waktu seminggu.
Mahasiswa pun mengancam apabila dalam seminggu tidak ada jawaban, pihaknya akan kembali melakukan demonstrasi dengan membawa massa yang lebih banyak. (DZH)